Kompilasi Hukum Islam;4.17 Tentang jenis perceraianMenimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukanoleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbanganpertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugatdengan menetapkan jatuhnya talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugatdengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dimanaperceraian tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksudpasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;4.18

Register Perkara : PDM183/R.4.18/Euh.2/12/2015 tertanggal 15Januari 2016, adalah sebagai berikut:DAKWAANKESATUBahwa terdakwa NURDIN Bin BUNDU pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015sekitar pukul 21.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015bertempat di Kamp.

bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera PengadilanAgama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;4.18

Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.MblMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18 Pertimbangan penutupMengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;5 Amar putusanMENGADILI1

mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankankepada Penggugat ;4.18

/2014 Reskrim ;Terdakwa ditahan di rutan berdasarkan surat Perintah dan surat PenetapanPenahanan sebagai berikut :1 Penyidik : tertanggal 5 Desember 2014 dengan nomor Pol : SP.Han/126/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan 24Desember 2014 ;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tertanggal 22 Desember 2014 dengannomor :Prin727/Q4.18/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 25 Desember 2014sampai dengan 2 Februari 2015 ;3 Penuntut Umum : tertanggal 2 Februari 2015 dengan nomor : PRINT68/Q.4.18

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18

bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera PengadilanAgama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;4.18

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18

tetap kepada PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian danKecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;4.18

Putusan Nomor0079/Padt.G/2017/PA.MblPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.18 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.19

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18

PegawalPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Jakarta Selatan, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18

Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA.Mbljatuhnya talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadhsebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dimana perceraian tersebut jatuhkarena tebusan (khuluk), Ssebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf bKompilasi Hukum Islam;4.18 Penyampaian salinan putusanMenimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua

ikrarMenimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepadaPanitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggalPemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;4.18

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawalPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Mbl4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18 Pertimbangan penutupMengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;5 Amar

perkara a quo penegakkan kode etik profesi Polrididasarkan atas ada laporan Pelanggaran Kode Etik Profesi yang dilakukan oleh Penggugat,Nomor : 02/V/2014/RES BTG tertanggal 20 Mei 2014 (vide bukti T 3) yang esensipelanggarannya sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat dan telahberkekuatan hukum tetap (vide bukti T2 konform bukti T11 lampiran lembar berita acarapelaksanaan putusan pengadilan dan bukti T11 lampiran lembar Surat Perintahpelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRIN139/q.4.18

nama MORRIS SAHARA (vide bukti T11,bagian lembar berita acara terduga pelanggar) selain itu Pemeriksaanpendahuluan menggunakan alat bukti berupa: Surat Keputusan Kapolri tentangPengangkatan pertama No.Pol: SKEP/1009/XII/2003 tanggal 2003 tanggal 24Desember 2003 atas nama MORRIS SAHARA, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.sidik/25/1/2014/Reskrim, tanggal 27 Januari 2014, Surat Perintah PenahananNomor: SP.Han/09/I/2014/Reskrim, tanggal 02 Februari 2014, Surat PerpanjanganPenahanan Nomor: Print2014/Q.4.18

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana: dengan sengaja menjual kayu yang diambil secara tidak sah yang berasaldari kawasan hutan konservasi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa MORRISSAHARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) (vide bukti T2 konform bukti T11 bagianlampiran lembar berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan bukti T11 bagianlampiran lembar Surat Perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRIN 139/q.4.18

terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dengan sengaja menjualkayu yang diambil secara tidak sah yang berasal dari kawasan hutan konservasi danmenjatuhkan pidana kepada terdakwa MORRIS SAHARA dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) (vide bukti T2konform bukti T11 lampiran lembar berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan buktiT11 lampiran lembar Surat Perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRIN139/q.4.18

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada PaniteraPengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinanPutusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Tanjung Jabung Timur untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.18

Agama sebagaimana yangtelah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untukmengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinandilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.18