No. 145 K/MIL/2008ilmu pengetahuan yang penggunaannya atas perizinan Menkes cq pejabat yangberwenang sesuai ketentuan tentang Psikotropika.Subsidair :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat sebagaimanatersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Januaritahun Dua ribu Delapan, setidaktidaknya suatu hari dalam tahun 2008bertempat di Ma Denpom II/4 Palembang atau setidaktidaknya ditempat yangtermasuk wewenang Pengadilan Militer 04 Palembang telah melakukan tindakpidana

Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan penyalahgunaan Psikotropikakarena hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan/dan atau IlmuPengetahuan dan Psikotropika Golongan hanya dapat digunakan untuk tujuanilmu pengetahuan yang penggunaannya atas perizinan Menkes cq pejabat yangberwenang sesuai ketentuan tentang Psikotropika.Lebih Subsidair :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat sebagaimanatersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Januaritahun Dua Ribu Delapan,

Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan penyalahgunaan Psikotropikakarena hanya dapat digunakan untuk pelahanan kesehatan/dan atau IlmuPengetahuan dan Psikotropika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuanilmu pengetahuan yang penggunaannya atas perizinan Menkes cq pejabat yangberwenang sesuai ketentuan tentang Psikotropika.Berpendapat:Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam Pasal :Kesatu : Pasal

Trihexipenydil merupakan golongan obat keras ( lingkaranmerah ) dimana perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 dan jugapasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 ; Bahwa Obat Trihexypenidyl adalah obat penenang masuk dalamgolongan obat keras (lingkaran merah) harus ada ijin edar dan beredardipasaran harus ada surat ijin edar yang dikeluarkan oleh BadanHalaman 7 dari 16 putusan Nomor 61 /Pid.Sus/2018/PN PblPengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedangkan distribusinya Sesuaidengan dasar hukumnya yaitu Kepmenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002,tentang tata cara pedagang eceran obat, KepmenkesNo.1191/Menkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar farmasi danKepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002, tentang Ijin Apotek ;Bahwa menurut saksi terdakwa menjual atau mengedarkan pilTRihexipenydil secara bebas melanggar pasal 196 UU RI No 36 Tahun2009 tentang kesehatan karena bisa membahayakan konsumen ;Menimbang bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula

maupun untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian sudahselayaknya barang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untukdimusnahkan karena negara tidak lagi memerlukan barang bukti Narkotikadalam perkara aquo;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan IImuPengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini pemerintahberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1332/MENKES

melakukaneksekusinya dengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidaktegas karena jika barang bukti dinyatakan DIRAMPAS oleh Jaksa PenuntutUmum maka barang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh JaksaPenuntut Umum mengingat amarnya DIRAMPAS UNTUK NEGARA bukanDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN atau jikalau barang bukti tersebutdiserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkanoleh Pemerintah maka hal tersebut bertentangan dengan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002,karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dariMenteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang buktitersebut tidak dapat DIRAMPAS UNTUK NEGARA secara nyata;Dengan kekeliruan Putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi),maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkanPutusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiriperkara ini dan memutus sesuai pertimbanganpertimbangan berdasarkanhukum

., Dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri CabangSemarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 156 / NNF / 2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwabarang bukti berupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs : 0,00004gram dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftardalam Narkotika golongan (Satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes RI No. 50 tahun

LAB: 156 / NNF / 2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwa barangbukti berupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun denganberat bersih keseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs: 0,00004 gram danmengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalamNarkotika golongan (satu) Nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika; Bahwa Terdakwa

TEGUHPRIHMONO, M.H., Dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri CabangSemarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 156 / NNF / 2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwabarang bukti berupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs : 0,00004gram dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftardalam Narkotika golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes

Teguh Prinhmono, M.H., lbnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Sidengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang Bukti Nomor: BB0327/2019/NNFberupa irisan daun dalam linting rokok mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 (Sembilanpuluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

Teguh Prinmono, M.H., lbnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Sidengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang Bukti Nomor: BB0327/2019/NNFberupa irisan daun dalam linting rokok mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang

Menyatakan Terdakwa DAVID ARIFIN bin NUR BAKTI NENDRObersalanh melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menkes RI Nomor 50 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalamDakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;2.

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 26 Agustus2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor83/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 10 Juli 2019 harus diperbaiki mengenaipidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

obatobatan terlarang (bukti P5);b.Bahwa untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milik TergugatSamsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarangseperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPOLRI di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar sejalan denganmaksud Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPH1/2016/PN.Mtr194/MENKES

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada angkah 5 huruf :a) Pemeriksaan kesehatan /medical check up di SOS Clinic, dari tes urineTergugatyang diduga positif mengadung narkoba/obatobatan terlarangpatutlahdipertanyakan, apakah sudah sesuai dengan standart operationalprosedurterkait pemeriksaan narkoba di Perusahaan ( Bukti T7);b) Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RINomor194/MENKES/V2012, pengiriman sampel hasil tes urine milikTergugat kePusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar tidaksejalan

Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor 194/Menkes/SK/V1/2012 diberitanda T8;9.

Samsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang(bukti P5), dan untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 tersebut positif mengandung narkoba/obatobatanterlarang seperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRIdi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar dan sejalan dengan maksudKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES

dimaksuddengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika sebagaimana dijelaskan dalam LIU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (4) UU RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhi seseorangdalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah : Wajib memiliki surattanda registrasi berupa : STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam pasal 2PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

pekerjaankefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasianbekerja, surat izin berupa :e SIP A bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian;e SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian;e SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;e SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai denganPERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

PER/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan liin kerja TenagaKefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2);Sehingga fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yangdigunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaituapotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Toko obatatau Praktek bersamaBahwa ahli menerangkan Tidak semua orang di perbolehkan praktikkefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

barangnya) dan dipertegas pada pasal 106 undang undang kesehatan no. 36 Tahun 2009;e Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melaksanakan praktik kefarmasian, sebagaimana tercantum dalamPasal 198 UU RI no. 36 Tahun 2009, yaitu sesuai dengan pasal 108 orangyang tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai tenaga apoteker danjuga memiliki ijin praktik kefarmasian sesuai dengan syarat dan ketentuantenaga kefarmasian yang diatur dalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889/MENKES

Menteri Kesehatan atas rekomendasidari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (Satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350 gramdan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MIl4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350gram dan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlakusehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang buktidalam perkara a quo;Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) paket plastic berisikan kristal beningdengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes

Pada saat ditangkap terdakwa menyatakanbahwa terdakwa dan Dadi tidak mempunyai ijin untuk membawa shabu;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) paket plastik berisikan kristal beningdengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan

Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 140/Menkes/Per/III/1991 Bab II Pasal 2berbunyi : " Alat kesehatan, Kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diedarkan/ataudijual di wilayah Indonesia, harus didaftarkan padaDepartemen Kesehatan cq.

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa Tergugat I tidak mempunyai/belum mendapatiyijin edar dari Direktorat Pengawasan Obat TradisioMaKosmetika, Badan Pengawasan Obat dandanoleh karena Tergugat I telah mendapat NomorCD.03011590829nalkanan,Pendaftaran Kosmetika dengan No.tanggal 17 Desember 1991 untuk barang KosmetikaROSSE PERFUME BODY SPRAY (hitam), yangFERRARTtermasuk dalam kelas barang 03 (bukti TI3);Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.tanggal 4 Maret 1991 tentang140/MENKES

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Atau :Kedua :Bahwa terdakwa Ridho Anindito Bin Suwito, pada hari Rabu tanggal 23Januari 2019 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu tertentudalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos saksi Fajar Trio Sandi (terdakwadalam berkas terpisah) di JI.

Sisa Uji 0,00014 gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaringan Urine PenggunaNarkoba No : SK1/24/1/2019/KKTBMS tanggal 24 Januari 2019 atas namaRIDHO

Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Sisa Uji 0,00014 gram; Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

Sisa Uji 0,00014 gram; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan BB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaringan UrinePengguna Narkoba No : SK1/24/1/2019/KKTBMS tanggal 24 Januari 2019 atasnama

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : KP.04.02/MENKES/476/2019 tentang Izin UntukMelakukan Perceraian, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus2019, sebagaimana terlampir;9.

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin perceraian dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkansurat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorKP.04.02/MENKES

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.02/MENKES

Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan PenggunaanNarkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dapat melakukanpermintaan penggunaan Narkotika untuk kemudian diserahkan kepadapemerintah setelan mendapatkan izin dari menteri sedangkan dalam perkara inimulai dari saat proses Penyidikan maupun saat Putusan dibacakan, Negaramaupun Pemerintah tidak pernah mengajukan baik kepada Penyidik, PenuntutUmum maupun kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyerahkanbarang

ekseskusinya dengan mengingat amar tersebutyang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakanDIRAMPAS oleh Jaksa / Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklahdapat dimusnahkan oleh Jaksa / Penuntut Umum mengingat amarnya Dirampasuntuk Negara bukan Dirampas untuk Dimusnahkan atau jikalau barang buktitersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yangditetapkan oleh Pemerintah makahal tersebut bertentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atauizin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikianbarang bukti tersebut tidak dapat Dirampas untuk Negara secara nyata;Bahwa seluruh halhal di atas telah dikemukakan dan diuraikan secarajelas oleh Penuntut Umum, akan tetapi Judex Facti dalam hal ini sama sekallitidak mempertimbangkan halhal yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umumdalam mengajukan Banding yaitu mengenai barang bukti

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachetpelastik kosong bekas pakai positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13September 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet kristalbening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pirexberisikan kristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai dan urinTerdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

dapatdipergunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita AcaraPemeriksaan yaitu:Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (satu)batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosongbekas pakai positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan NoUrut 61 Lampiran Peraturan Menkes

timur, Terdakwa bukanlahtarget operasi maupun orang yang masuk kedalam Daftar Pencarian Orang(DPO); Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengankesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet kristal bening dengan berat netto0,0587 gram, 1 (Satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua)sachet pelastik kosong bekas pakai positif mengandung metamfetaminaterdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Narkotika, namun merupakan korban daripenyalahgunaan narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet kristal beningdengan berat netto 0,0587 gram, 1 (Satu) batang pipet kaca/pirex berisikankristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai dan urin Terdakwapositif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,01217gram.Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGABAGUS KUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapanbelas ) dalam Peraturan Menkes

irisandaun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,01217 gram.Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGA BAGUSKUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes

Smnadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGABAGUS KUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGA BAGUSKUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo JalanUrip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal20 Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 /MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi danTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten /

/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014; Bahwa anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan lagi kepada 3 (tiga) jeniskegiatan yakni sebagai berikut : No.

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerimaalokasi dana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatanrepublik Indonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahankedua atas keputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014tentang

Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanKementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Provinsi dan Kabupaten /

informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Obat tablet Allopurinol, Obat tablet Natrium Diklofenak, dan Obattablet Dexamethasone yang ditemukan di dalam etalase warung milikterdakwa terdapat tanda Lingkaran Bulat Berwarna Merah Dengan GarisTepi Berwarna Hitam Dan Didalamnya Terdapat Huruf K Yang MenyentuhGaris Tepinya yang berdasarkan SK Menkes

RI No: 2380 / A / SK / VI/ 83Tanggal 15 juni 1983 tentang tanda khusus obat bebas dan obat bebasHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mnaterbatas dan SK Menkes RI No : 12396 / A / SK / VIll / 86 tanggal 07agustus 1986 tentang tanda khusus obat keras, obatobat tersebutmerupakan obat keras yang dapat diperoleh harus dengan resep dokter;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) , (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor36 tahun 2009 tentang

RI No: 2380 / A / SK / VI/ 83Tanggal 15 juni 1983 tentang tanda khusus obat bebas dan obat bebasterbatas dan SK Menkes RI No : 12396 / A / SK / VIll / 86 tanggal 07Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Mnaagustus 1986 tentang tanda khusus obat keras, obatobat tersebutmerupakan obat keras yang dapat diperoleh harus dengan resep dokter;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36tahun 2009 tentang

/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi DanTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di ProvinsiDan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untukmendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBNP untuk tugaspembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasibagi kesinambungan program antara pusat dengan

Full Automatic chemistry 1 574.200.000 574.200.000AnalyzerECT with monitor 1 410.371.830 410.371.830Anasthesi Machine 1 869.022.000 869.022.000Tracheostomy 1 29.076.300 29.076.300Laparastomy Set 1 41.926.500 41.926.500Operating Lamp 2 514.800.000 1.029.600.000Total 11.858.129.453 19.762.061.000 Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat Jendral KementerianKesehatan RI Nomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal :Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor271/Menkes/SK

Menyatakan barang bukti berupa;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :Halaman 41 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten

H.Yuendri lrawanto,M.Kes., tetap ditahan;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsenitrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggalHalaman

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa PemerintahTahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri KesehatanNomor: 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan

BB2776/2019/NNF.berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdadaftar dalam Golongan (satu) NomorUrut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 Tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 132 ayat (1) Jo

Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo Per Menkes RI No.50 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

BB2557/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasnegative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)> BB2558/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok danBB2259/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Gol No.urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes No.50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undangundang RI.

.> BB2776/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah :mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Gol No.urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes No.50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undangundang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

di atas adalah:mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Gol No.urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes No.50 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI.

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/Menkes/PER/VHI/2010yang menyatakan bahwa setiap kosmetika yang hendak diedarkan di masyarakatdalam wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan ke Badan POM RI untukmemperoleh nomor izin edar berupa nomor notifikasi, namun kenyataannya barangbarang Kosmetika yang dijual terdakwa di Toko Fadly tersebut tidak terdaftar diBadan POM RI dan tidak memakai nomor Izin Edar pada labelnya atau kemasannya.Perbuatan Terdakwa EIKMAN EFFENDIdiatur dan diancam

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/Menkes/PER/VHI/2010yang menyatakan bahwa setiap kosmetika yang hendak diedarkan di masyarakatdalam wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan ke Badan POM RI untukmemperoleh nomor izin edar berupa nomor notifikasi, namun kenyataannya barangHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.B/2015/PN.Mshbarang Kosmetika yang dijual terdakwa di Toko Fadly tersebut tidak terdaftar diBadan POM RI dan tidak memakai nomor Izin Edar pada labelnya atau kemasannya

MalukuTengah tidak memiliki Nomor Izin Edar pada labelnyaatau kemasannya.Selain itu kosmetikaa tersebut telah lama menjadi objek pengawasanBalai POM di seluruh Indonesia sehingga sangat mudah bagi kamiselaku petugas pengawas untuk mengenalinya.Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai Peraturan Menteri KesehatanNomor : 1176/Menkes/PER/VIII/2010 bahwa setiap kosmetika yangberedar harus mendapat izin edar dari Badan POM RI, izin edar yangdimaksud berupa nomor Notifikasi.

Selain itu kosmetikaa tersebut telah lama menjadi objekpengawasan Balai POM di seluruh Indonesia sehingga sangat mudah bagikami selaku petugas pengawas untuk mengenalinya.Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :1176 / Menkes / PER / VIII / 2010, bahwa setiap kosmetika yang beredarharus mendapat izin edar dari Badan POM RI, izin edar yang dimaksudberupa nomor Notifikasi.

Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai Peraturan Menteri Kesehatanan Nomor :1176 / Menkes / PER / VIII / 2010 bahwa setiap kosmetika yang beredarHalaman 17 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.B/2015/PN.Mshharus mendapat izin edar dari Badan POM RI, Izin edar yang dimaksudberupa Nomor Notifikasi. Hal ini merupakan peraturan pelaksanaan dariUndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1)disebutkan bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ijin edar.

,M.Kes. yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai KepalaSeksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan pada kantor Dinas KesehatanPemerintah Kabupaten Tulungagung;Bahwa ahli menerangkan sesuai surat keputusan Keputusan MenteriKesehatan No. 1332/Meskes/SK/X/2002 dan peraturan Menteri KesehatanNomor 1048/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit danPuskesmas.Bahwa Tablet

Yarindo Farmatama ;Bahwa menurut pendapat saya tidak dibenarkan kegiatan SANDRAHERMAWAN dan Anak XXXXX karena melanggar UU RI No.36 Tahun 2009tentang Kesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai no pendaftaran / ijin edar dan diprodoksi oleh industri farmasidengan menerapkan Cara produksi obat yang baik (CPOB) ;Bahwa sesual Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk menjual/menyerahkanobatobat

bahwa yang dijinkan resmi BPOM adalahobat generik yang diproduksi oleh PT YARINDO FARMATAMA masukkategori obat keras atau daftar G sejak tahun 2016 PT YARINDOFARMATAMA tidak memproduksi dan memperpanjang ijin edar di badanPOM berati tablet dobel Y yang diedarkan oleh terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/ obatpalsu;Bahwa, sesuai surat keputusan Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Meskes/SK/X/2002. dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes

dijinkan resmiBPOM adalah obat generik yang diproduksi oleh PT YARINDO FARMATAMAmasuk kategori obat keras atau daftar G sejak tahun 2016 PT YARINDOFARMATAMA tidak memproduksi dan memperpanjang ijin edar di badan POMberati tablet dobel Y yang diedarkan oleh terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/ obat palsu;Menimbang, bahwa sesuai surat keputusan Keputusan MenteriKesehatan No. 1332/Meskes/SK/X/2002 dan peraturan Menteri KesehatanNomor 1448/Menkes