Bahwa atas tindakan Tergugat Il, sehinggamenimbulkan kerugian besar kepada Penggugat (vide dalil gugatan Penggugat dalamperubahan gugatan tertanggal 2 Oktober 2019 point 7, halaman 5);Bahwa selanjutnya dalam point 8 halaman 5 perubahan gugatan tertanggal 2Oktober 2019, Penggugat mendalilkan, ...Bahwa setelah dilakukan pengambilan titikkoordinat, temyata izin pertambangan Ore Nikel milik Tergugat yang dikeluarkanTergugat Il, tumpang tindin (overlap) dengan Terminal Khusus Pertambangan milikPenggugat

No. 29/K/TUN/2009Mengenai alasanalasan Pokok Perkara : Bahwa alasanalasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan,oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketaternyata tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik yang sudah adaterlebih dahulu.

Putusan Nomor 57/B/2017/PTTUN Mks.Daeng Gassing (orang tua penggugat),; bahwa dengan demikian yangmenyebabkan terjadinya tumpang tindin adalah penerbitan sertifikat milikpenggugat dan saudara2nya yang terbeit belakangan dan tumpang tindih itubelum ada/terjadi pada penerbitan sertifikat obyek sengketa yang telah terbitsebelumnya; Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka dalil gugatanPenggugat tidak terbukti di persidangan, dan sepantasnya menurut hukumterhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya

kepersidangan;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4)Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 4ayat (2) Undangundang tersebut yang menegaskan bahwa pengadilan membantupencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untukdapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan dalamrangka untuk menghindari putusan pengadilan yang saling tumpang tindin

Alasanpenyangkalan Pembanding semula Penggugat karenaketerangan saksi Mulyati tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan hasil pengukuran pengembalianbatas pada tanggal 6 Oktober 2011 No.18/BA/SPP/JT/2011 yang dilakukan petugas Kantor Pertanahan KotaAdminsitrasi Jakarta Timur (bukti P.10) dan gambar SuratUkur No.0027/setu/2010 Sertifikat 5470/2010 Luas tanah265 M2 milik Mulyono,SH.MM tumpang tindin denganSurat Ukur No.1905/Setu/1999, luas tanah 713 M2 milikSumarto, Kelurahan Setu tanggal 27 Oktober

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapaitnya keadilan baikterhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkanproblematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas dan menuruthukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatu putusan yangtumpang tindin (Over laping) dan saling bertolak belakang kelak, yangHalaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 545/Padt/2018/PT SMGmemungkinkan semakin kompleksnya permasalahan dalam perkaraAquo.

tanggal 14 April 2011 di Polsek Sungai Kakapmemberikan keterangan Tidak Terjadi Tumpang Tindih antara SHM 715dengan SHM 2215 dan SHM 2216 maka dengan keterangan tersebutBuang Kaliman @ Abu (Penggugat II) pada tanggal 14 Juni 2011 di jadikanTersangka pengrusakan kebun;Bahwa, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas SHM 1769 nomorBA/49/BA PBTS/SPP/V/2017 dan Peta Bidang Tanah nomor 224/2017tanggal 16 Nov 2017, menerangkan SHM 1769 Terindikasi Tumpang Tindihdengan SHM 715 dan Skets Indikasi tumpang tindin

melakukan checking (penyesuaian sertipikat denganbuku tanah) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka dan berdasarkanhasil checking tersebut menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antaraSHM Penggugat I, Il, Ill, IV dan V dengan buku tanah dan di atas SHMa quo belum pernah dialinkan kepemilikannya;Bahwa masih pada tanggal 10 April 2013, Penggugat , Il, Ill, IV dan Vmelalui Kuasa Hukumnya, Noor Aufa, S.H. melakukan pengaduan kepadaKantor Pertanahan Kabupaten Kolaka terkait dengan adanya dugaantumpang tindin

Intervensi IIIdan Tergugat Il Intervensi IV mengenai /egal/ standing Penggugat IV danPenggugat V beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;(Halaman 14 Putusan No. 147/B/2015/PT.TUN.MKS);Demikian pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkaPertamamenyatakan......Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Objek Sengketa I,telah diperoleh fakta hukum dalam Persidangan yang menjelaskan bahwalokasi tanah yang diatasnya telah terbit Objek Sengketa tidak berada dilokasi yang sama dan tidak tumpang tindin

tertanggal13 Agustus 2008 (vide bukti T3 = T.Il Int.6) yang kemudianditingkatkan menjadi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/045/IUPEr/MBPBAT/IX/2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama(KW.KTN 2009 045 Er) tertanggal 10 September 2009 (vide bukti T2 =T.II Int.20);Menimbang, bahwa asal penerbitan objek sengketa yaitu bukti T4 = T.IIInt.3 adalah setelah jangka waktu bukti P5 berakhir, maka MajelisHakim berpendapat tidak terjadi tumpang tindin

Hal ini dipertegas lagi dengan surat Camat Muara Jawa 6April 2009 ( bukti P.28) yang membuktikan camat tidak dapatmemberikan rekomendasi kepada PT Bintang Prima EnergiPratama karena overlap (tumpang tindin) dengan PT Energi BaraUtama dan PT Kaltim Batumanunggal yang telah disetujui lebihdahulu sejak tahun 2005 yang merupakan syarat mutlak untukmemperoleh SK Eksplorasi:* keluarnya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUPOP/MBPBAT/II/2011 KW.KTN 2011 036 OP, tanggal 24 Februari2011 tentang Persetujuan

Permasalahan tumpang tindin kepemilikan tanah tersebutdi atas telah dimusyawarahkan/ dimediasikan pada tanggal 12 Januari 2012 diKantor Pertanahan Kabupaten Lebak dengan dihadiri semua pihak dandisaksikan oleh para Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, KepalaDesa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak dan Tokoh Masyarakat;Bahwa permasalahan tumpang tindin penguasaan fisik tanah Sertipikat HakMilik Nomor 14 dan 381/Kaduagung Timur Atas nama YOHANES TJAHYADISUTIONO dengan Sertipikat Hak Milik No. 1067

hubungan antara hak milik original dengan okupasi adalah hak atas tanahyang dilakukan dengan pemberian alas hak ;Bahwa hubungan antara hak milik original dengan hak eigendom adalah hak atastanah yang dilakukan dengan konversi ;Bahwa hak milik defetativ adalah hak atas tanah yang dilakukan dengan adanyaperjanjian antara kedua belah pihak artinya hak atas tanah diberikan adanyaperbuatan hukum misalnya jual beli ;Bahwa seseorang terhalangi untuk memperoleh hak eigendom apabila di tanah ituada hak tumpang tindin

yang mendapat prioritas adalah warga NegaraIndonesia yang menguasai tanah tersebut dan memiliki dokumendokumenpendukung sebagaimana Pasal 24 ayat (1) PP tahun 1997 ;Bahwa batas waktu tahun 1960 hingga 1980 untuk ex eigendom menjadi hak miliktidak cukup hanya didaftarkan saja di kantor Agraria akan tetapi harus dilihatapakah dalam tanah tersebut ada alas hak hal ini untuk menghindari tumpang tindihhak ;Bahwa harus diperhatikan pula pasal 1320 BW serta prinsip kehatihatian karenajika terjadi tumpang tindin

Paramita Karya Sentosa, dalam halmana seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) daritanah Hak Guna Bangunan No. 4 Sisa/ Karang Mulyatersebut mengambil atau tumpang tindin dengan seluruhHalaman 13 dari 100 halaman Putusan Nomor :38/G/2012/PTUNSRG5.4.tanah Hak Milik No. 2723/Karang Tengah, Gambar SituasiNo. 463/1984 tanggal 1121984 luas tanah 600 M2 (enamratus meter persegi), penerbitan sertipikat tanggal 11 21984 atas nama NATA LUSJAHARI;Bahwa bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 2725/KarangTengah

Gugatan Kurang Pihak;Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya butir 5.1 mendalilkanbahwa salah satu obyek sengketa adalah berupa bidang tanah yangterdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 350/Karang Mulya, SuratUkur nomor. 2189/1990, tanggal 27 Agustus 1990, seluas 1.200 M2,tercatat atas nama Nata Lusjahari, asalnya dari SHM No. 2639/KarangTengah, Gambar Situasi No. 1362/1983, Tanggal 16 April 1983, terjaditumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan No. 417/Karang Mulya,Surat Ukur No. 128/2005

22neeconceecneeeeeeeeneeneeneeeBahwa Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2017 telah mendaftarkanPermohonan Hak Milik atas Bidang tanah Penggugat yang terletak di jalan ParitSeruat RT 003/ RW 006, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, dan Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.PTK Hlmn 10terhadap Permohonan Penggugat tersebut telah dilakukan Pengukuran olehTergugat,namun atas Permohonan Hak Milik Penggugat tersebut tidak bisaditerbitkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa diatas bidang tanah yangdiukur tumpang tindin

Riyonosebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menjadi timmonitoring berdasarkan surat tugas yang dibuat KPA, akibatnya tupoksi yangdilakukan oleh mereka menjadi tumpang tindin terutama PPTK yangseharusnya dapat memberikan masukan dan teguran langsung kepadapenyedia dan Andi Kamal yang dapat memberikan masukan teknis kepadapenyedia terhadap pekerjaan penyedia akan tetapi mereka lebih bertindaksebagai monitoring;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat seperti tersebut di atasmerupakan

Pengadilan Negeri Denpsar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana Biasa pada peradilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan terhadap perkaraterdakwa dibawah ini sebagai berikut :Nama lengkap : KETUT AGUS ADI.Tempat lahir : Karangasem.Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun /16 Maret 1989.Jenis kelamin > Lakilaki .Kebangsaan : Indonesia .Tempat tinggal : Jin Pulau Bungin Gang IX No.1 PemoganDenpasar Selatan Kota DenpasarAlamat KTP : Banjar Dinas Tindin Desa Datah Kec.

Bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran lapangansebenarnya tidak terjadi tumpang tindin antara Sertifikat Hak MilikNomor 1210 Tahun 1994, luas 860 m?, atas nama John Untonodengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2386 tahun 2006, luas 660 m? atasnama Ir. Simson Tanto;b. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1210 tahun 1994, luas 860 m? atasnama John Untono luasnya berkurang 140 m?

PrajaKelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2015 pernahdiberikan kuasa oleh Tergugat untuk membantu permasalahan tanahnyadengan Penggugat yang terletak di Jalan Taruna Praja Kelurahan Sungai SipaiKecamatan Martapura Kabupaten Banjar;Bahwa pada saat itu kuasa tersebut diberikan secara tertulis dengan suratkuasa tertanggal 15 November 2015;Bahwa yang saksi ketahui tanah yang diakui sebagai milik Tergugat Mardiansyah tersebut tumpang tindin

ukuran 34 meter x 85 meter;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut dan juga tidak ikutmenandatangani surat hibah karena pada saat surat hibah tersebut dibuatsaksi tidak bertempat tinggal yang sama dengan orang tua saksi;Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat Mardiansyah beberapa hari yang lalu yakni hari Minggu tanggal 9 September2018 bahwa orang tua saksi pernah menghibahkan tanahnya kepada sdr.Tergugat Mardiansyah dan ternyata tanah tersebut tumpang tindin

Bahwa begitujuga dengan 1 kapling tanah ukuran 22 x 55 meter terletak dijalan BantengHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98/Padt.G/2016/PN PikXXV Kota Palangkaraya, setelah penggugat ke lokasi tanah bersangkutanternyata tanah tersebut bermasalah dan tumpang tindin hak kepemilikanatas tanah tersebut.

No. 609 K/Pdt/201242e Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Maret 1989 ;e Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 15 Maret 1989 ;e Akta Jual Beli Nomor 136/JB/VIII/1989, tanggal 7 Agustus 1989 yangdibuat dinadapan Turut Tergugat Il Rekonvensi/Tergugat XXIV Konvensi ;Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Paal Dua,Gambar Situasi Nomor 297/1977, tanggal 29 Juli 1977 atas nama AlbertBernard Sumual/Tergugat Rekonvensi telah tumpang tindin dengan 11(sebelas) sertifikat ;Menyatakan jual

Karenanya dalambukti T.I.1I19 dan T.I.Il22 tegas terbukti bahwa SHM Nomor 259/PaalDua telah tumpang tindin dengan 11 (sebelas) sertifikat lain, danpernyataan itupun telah didahului dengan perintah Kakanwil PertanahanPropinsi Sulut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado untukmengadakan pendataan/penelitian secara terpadu terhadap SHM Nomor259/Paal Dua tersebut, vide bukti T.I.1I20 dan T.I.1I21 ;Bahwa, Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Manado adalah salah menerapkan

sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 259(bukti P1), sertifikatnya telah tumpang tindin dengan 11 (sebelas) sertifikatlain, vide bukti T.I.1l19 sampai dengan T.I.II22;Harga tanah untuk seluas 20.000 M?

Bahwa, berdasarkan bukti T.I.II19 sampai dengan T.I.Il22, telah terbuktipula SHM Nomor 259/Paal Dua telah tumpang tindin dengan sebelassertifikat lain, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa gugatanPenggugat kurang pihak sebab sebelas orang pemilik sertifikat yangtumpang tindih dan Kantor Pertanahan Kota manado yang menerbitkansebelas sertifikat yang tumpang tindih tidak ditarik sebagai pihak dalamgugatan/perkaran ini, vide eksepsi Tergugat dan II angka 3 huruf f ;.

tersebut, telah tumpang tindin dengan sebelassertifikat lain ;Gambar tanah SHM Nomor 259 yang adalah sebagian dari ataupemisahan dari SHM Nomor 98, maupun gambar tanah SHM Nomor98 sendiri tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan gambartanah yang tercantum pada halaman belakang Surat Pemberian danPenyerahan tertanggal 25 Oktober 1951 (oukti T.I.IIl1) yang ditandaidengan huruf C (menjadi gambar HGB Nomor 7), maupun yangditandai dengan huruf B (seharusnya menjadi gambar tanah SHMNomor 98).

,MH, Jabatan Direktur Keuangan LPP RRI, Drs Dadi Sumihardi,Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI dan EsaMahdika, SH, Jabatan Staf Sub Bagian Hukum Direktorat SumberDaya Manusia dan Umum LPP RRI, yang kesemuanya telah memilikiSentimentil/Emosional, tumpang tindin kepentingan dan/ataukebencian kepada Penggugat karena Penggugat telah bersikap kritisterhadap kebijakan Dewan Pengawas LPP RRI, yang telah salah dancacat hukum dalam Pengangkatan Sdr. M.