Ditemukan 4631 data
170 — 59
.15 tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan, tetapi dalam UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsitidak secara tegas mengatur lembaga yang berwenang menghitung kerugiankeuangan negara hanya ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 UU RINo.31 tahun 1999 bahwa Yang dimaksud secara nyata telah ada kerugiankeuangan negara adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan lembaga yang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk.
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
KHO WIE alias WILLYAN KODRATA.
185 — 138
Publik Drs.
BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
166. Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahunyang berakhir 31 Desember 2017
167. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.
172. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
173. 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
174. 1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
175. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs.
Achmad Afriansyah, S.H
Terdakwa:
SUGIMAN bin NGATEMIN
83 — 77
55 — 24
yangmenyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.e ~=Pasal32 ayat 1 (dan penjelasan) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansiyang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk.e Pasal 1 angka 77 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun2006, yang menyatakan bahwa kerugian Daerah adalah kekurangan uang,surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalaie Peraturan Kepala BPKP No.
225 — 57
tahun2015) yang mengakibatkan kerugian negara, maka ~majelis akanmempertimbangkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansiyang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, makaBPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan olehbendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, danlembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan bagiamana
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
LOE MEI LIEN alias INDRASARI
347 — 1927
Publik Drs.
BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
166. Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahunyang berakhir 31 Desember 2017
167. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.
172. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
173. 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
174. 1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
175. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs.
Lydia Astuti,SH.
Terdakwa:
RUSTAM HAMZAH SE, BIN HAMZAH
134 — 116
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
98 — 150
Tirta Amarta Bottling Company dari Kantor Akuntan Publik DR. LA MIDJAN & Rekan;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Auditor Independen yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2008 No : 20/PEM/KAP/Sk/III/2009 Tanggal 2 MAret 2009 Kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company dari Kantor Akuntan Publik DR.
Lydia Astuti,SH.
Terdakwa:
JUNILAWATI Binti ZULKARNAIN
119 — 120
142 — 52
yang merugikan keuangan negara adalah tindak pidanakorupsi;Bahwa menurut pasal 3 perbuatan penyalahgunaan wewenang yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negaraadalah tindak pidana korupsi;Bahwa unsur melawan hukum adalah sama dengan Wederrechitelijkheid ;Bahw Ahli menjelaskan mengenai unsur Kerugian Negara yaitu kerugaian kasNegara secara riil / nyata dapat dihitung oleh Lembaga Negara seperti BPK danBPKP adapun kerugian Negara juga dapat dihitung oleh Akuntan
Publik maupundapat dihitung sendiri oleh Penyidik sebagaimana putusan MK ;Bahwa Ahli menjelaskan penegertian Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatanyang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang mengatur secaratehnis administrasi termasuk pengadaan barang /jasa ;Bahwa Ahli menjelaskan Vultolid atau selesainya delik pidana suatu pasal yaknitelah terpenuhinya seluruh unsur unsur dalam Pasal tersebut ;Bahwa Ahli menjelaskan dalam Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsitelah selesai
1.HUDA HAZAMAL (HEDY), S.H., M.H.
2.WIRAWAN PRABOWO, S.H.
3.TOPAN ROHMATTULAH, S.H.
4.FITRIAN WELFIANDI, S.H.
5.FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H.
6.STEPHANIE JOYANDA SIAHAAN, S.H.
7.RAWATAN MANIK, S.H., M.H.
8.INDRA JAYA, S.H.
Terdakwa:
EDI SUKARIA, S.E.
111 — 70
Siak Prima Nusalima Tahun 2009 Nomor: LA-04/KAPOW/2010 Tanggal 29 April 2010 Kantor Akuntan Publik Drs. Oetoet Wibowo (Asli).
- 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Zahirman Zabir dan Associates Advocates dan Legal Consultant SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. D.260.Kp. 04. 13.
1.HUDA HAZAMAL (HEDY), S.H., M.H.
2.WIRAWAN PRABOWO, S.H.
3.TOPAN ROHMATTULAH, S.H.
4.FITRIAN WELFIANDI, S.H.
5.FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H.
6.STEPHANIE JOYANDA SIAHAAN, S.H.
7.RAWATAN MANIK, S.H., M.H.
8.INDRA JAYA, S.H.
Terdakwa:
SUHARNO
100 — 64
Siak Prima Nusalima Tahun 2009 Nomor: LA-04/KAPOW/2010 Tanggal 29 April 2010 Kantor Akuntan Publik Drs. Oetoet Wibowo (Asli).
- 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Zahirman Zabir dan Associates Advocates dan Legal Consultant SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. D.260.Kp. 04. 13.
126 — 31
diperintahkan oleh pimpinan.Bahwa Pokja yang pernah saya ikuti adalah :1.2.POKJA Kampanye selama 3 (tiga) bulan (November, Desember, Januari2011, Anggara POKJA Kampanye Rp. 282.000.000, (dua ratus delapanpuluh dua juta rupiah), Ketua POKJA Zulfikri, Anggota: HermawanSaputra, SH, Darman Munir, SH, Evi Herita, S.Sos, Risdyansyah,Sekretaris Islahudin Pelaksana Tiamah, Medianto, Deddy Herianda,Sumiyanti, Hakadri, Rifani, Erwansyah.Kegiatan POKJA Kampanye : Konsultasi Kegiatan ke Propinsi Verifikasi Kantor Akuntan
Publik di Jakarta danPekanbaru.
Rapat dengan Auditor AKuntan Publik Kesepakatan bersama penentuan tempat dan jadwalkampanye pasangan calon. Monitoring persiapan tempat kampanye. Monitoring Kampanye pada hari H > kampanye simpatik /kampanye dialogis Pembersihan atribut kampanye (KPU, PPK)POKJA Bantuan Hukum selama 3 (tiga) bulan (September, Oktober,Nopember 2010. Anggaran POKJA Rp. 240.000.000, (dua ratus empatpuluh juta rupiah)Hal 531 dari 1746 Pts.
Pokja anggaran Kampanye sebesar Rp. 280.000.000,00 (tahun 2010)Keterangan :Kegiatan Pokja kampanye di tahun 2010 sebesar Rp. 172.000.000 (seratustujuh puluh dua juta rupiah)Dana untuk anggaran akuntan public sebesar Rp. 100.000.000 (seratus jutarupiah) ditahun 2011Rekanan untuk akuntan publik terdakwa tidak mengetahuinya karena yangmenyediakan dari secretariat yaitu IslahuddinKegiatan pembersihan atribut Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)B.
199 — 84
merupakanpenerimaan non PNBP sehingga diberikan keleluasaan untuk mengeloladengan aturan sendiri dengan tetap tidak meninggalkan prinsipakuntabilitas dan tetap mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003 tentangpengadaan barang/jasa;Bahwa untuk penerimaan dana masyarakat di tampung direkening Rektoratau rekening universitas ;Bahwa dana masyarakat juga tetap menjadi objek dari pemeriksan BPKdan Irjen, BPKP dan auditor internal UGM;Bahwa apabila BPK tidak melakukan pemeriksaan maka BPK bisamenunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan pemeriksaan terhadapproyek yang bersumber dari dana pemerintah dan dana masyarakat;Bahwa RKAT harus disahkan terlebin dahulu olen MWA, sebelum diimplementasikan dalam anggaran tahun berikutnya;Bahwa untuk proyek pengadaan barang/jasa, apabila ada perubahandalam RKAT, maka UGM meminta persetujuan terlebin dahulu ke MWA;Bahwa untuk pencatatan aset tetap dilakukan atas nama aset UGM baikaset tersebut bersumber dari dana APBN maupun bersumber danamasyarakat;Bahwa untuk pencatatan
1.Muhammad Jauhari, S.H.
2.Hamdan,S.H.
Terdakwa:
Ir. H. ISMUN YAHYA Bin YAHYA
117 — 224
- Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Kantor akuntan publik untuk audit, pembayaran gaji dan uang pisah karyawan biaya perjalanan dinas, Operasional Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022.
- Surat Undangan Rapat Nomor: 007/SK-Komisaris/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
DJONO JOHAKARTONO.
186 — 31
Dinamika Sinarkencana yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH dan JERRY tanggal 24 Maret 2017.
- 1 (satu) bendel copy Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016, yang disetujui dan ditandatangani oleh DJONO JOHAKARTONO dan ENI SUPITNO, di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2017.
137 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saksi Ahli Sdr Darul juga membenarkanbahwa semua laporan PT Askrindo (Persero) yang diwajibkan olehaturan (KMK No. 424 Tahun 2003), baik Laporan KeuanganTriwulanan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik telah sesuai dengan aturan dan benar.termasuk perhitungan Tingkat Kesehatan yang telah memenuhiformat perhitungan yang ditentukan. Dalam perhitungan TingkatKesehatan, PT.
bahwa dalam periode masa jabatanPEMOHON KASASI sebagai Direktur Keuangan dan TI yang berakhirpada 17 Juli 2007 transaksi Repo tidak pernah mendapat sanksi danBapepamLK yang merupakan lembaga resmi Pemerintah yangmemeriksa dan mengawasi semua perusahaan Asuransi di Indonesia.Saksi Ahli Sdr Darul juga membenarkan bahwa semua laporan PT.Askrindo (Persero) yang diwajibkan oleh aturan (KMK No. 424 Tahun2003), baik Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan KeuanganTahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik telah sesuaiHal. 1016 dari 1241 hal.
Askrindo (Persero) yang telahdiaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tersebut telahdisetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT: Askrindo(Persero);19) Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Askrindo(Persero) secara tertulis ada risalah rapatnya.
147 — 48
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian kKeuangan negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenangatau akuntan publik yang ditunjuk;Bahwa menurut pendapat ahli, apabila pelaksanaan kegiatan dan pembayaran ataskegiatan tersebut bertentangan dengan peraturan/petunjuk pelaksanaan kegiatan dantatacara pembayaran, maka telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
298 — 151
Pasal 4 (1) danPeraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 menerbitkan wewenang kepadadia BPK bisa memanfaatkan hasil audit BPKP, tetapi BPKP hanya dapatmelakukan audit khususnya audit investigasi atas mandat atau atasperintah Presiden dan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah ;Bahwa terkait Norma yang termuat dalam peraturan BPK Nomor : 1 tahun2007 BPKP juga tunduk pada normanorman peraturan BPK Nomor : 1tahun 2007 berlaku untuk BPK dan semua auditor yang ada di dalam BPKdan Direktorat itu sendiri, atau Akuntan
Publik yang ditugaskan memeriksaKeuangan Negara ;Bahwa seharusnya auditor harus bertemu langsung pada pihakpihak yangdiperiksa bukan data skunder harus data primer turun dan bertemulangsung dengan terperiksa jadi ia memperoleh data itu dari pihakterperiksa tidak hanya bersumber dari yang dijelaskan dalam BAP itu dataskunder namanya, yang diperlukan itu data Primer ;Bahwa menurut ahli LHP tanggal 24 Oktober 2014 tersebut Pertama auditsaja tidak memenuhi klasifikasi, yang kedua menghitung itu hasil
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
MEIDYA UTAMI.
235 — 54
Dinamika Sinarkencana yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH dan JERRY tanggal 24 Maret 2017.
- 1 (satu) bendel copy Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016, yang disetujui dan ditandatangani oleh DJONO JOHAKARTONO dan ENI SUPITNO, di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2017.