Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 22-01-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
Terdakwa:
HARIYANTO bin UNTUNG alm
92 — 72
  • HeldaRianasari Subekti telah berkalikali dipanggil namun tidak datang dikarenakansudah tidak berada di tempat tinggalnya dan menurut informasi bahwa Ahlipindah ke jawa dan Ahli telah mengundurkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipilyang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidakberkeberatan apabila keterangan Ahli tersebut dibacakan;Menimbang, bahwa Pasal 162 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana menegaskan bahwa apabila saksi yang telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 18-01-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PA BENGKULU Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Bn
Tanggal 31 Juli 2018 —
29 — 21
  • Konpensi,kemudian bila tibatiba anak tersebut harus dipisahkan dengan orang yangselama ini sangat dekat dengannya (Termohon Konpensi) yang dicintai sertadibanggakan, sedangkan apa yang bakal terjadi bila anakanak tersebut yanagselama ini tidak ada masalah, kemudian berpindah dari kebiasaan ataulingkungan yang berbeda hal yang seperti ini belum dapat dipastikan apakahanakanak tersebut pasti terjamin kepentingannya dan lebih terjamin masadepanya, apalagi Penggugat Konpensi selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
156 — 99
  • 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipildinyatakan pada dasarnya jabatan yang diberikaan kepada seorangPegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yangharus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, apabila kemudian seorangPegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 05-12-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 07-12-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 91/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 13 Februari 2014 —  ABUBAKAR,S.IP,M.Si (Penggugat) M e l a w a n  BUPATI BONE (Tergugat)
61 — 42
  • PegawaiHalaman 35 dari 42 Putusan Nomor : 91/G/2013/PTUN.MksNegeri sip Pemenntah Kabupaten Bone dan bukti T2 berupa berta acara Nomor :4/VIVBKDD rapat baperjakat Pemenntah Kabupaten Bone bahwapemberhentiandan pengangkatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan aquo telah melaluikajian dari Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (baperjakat)Kabupaten Bone;e Bahwa berdasarkan bukt' T2 pada pomt 2 berupa berta acara rapat BaperjakatPemerntah Kabupaten Bone tertanggal 26 juli 2013 bahwa Pegawai Negeri sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 44/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
214 — 115
  • Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilYang akan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yangpokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi menyatakan ia bekerja di Bagian Umum KepegawaianDinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan; Bahwa jabatan saksi di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatansebagai Kasubag Umum Kepegawaian; Bahwa saksi mengenal dengan penggugat karena satu kantor; Bahwa saksi mengatakan jabatan Penggugat sebelum di PTDH diDinas PUPR provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 21/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
H. MALIK MULIAWAN, SH
Tergugat:
BUPATI BARITO UTARA
233 — 109
  • No. 21/G/2019/PTUN.PLK6.10.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10:Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara kepadaKepala Dinas Budparpora Kabupaten Barito Utara Nomor862/223
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
74 — 38
  • pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXV1I/2018.frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 03-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 25/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
MIZNAH REYKE KANUSA, S.Pd., M.Ap.
Tergugat:
BUPATI BONE BOLANGO
196 — 118
  • (fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dljatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan .
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 01-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 7/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
207 — 102
  • pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah KabupatenJayapura dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakanwewenang Bupati Jayapura sehingga Tergugat berwenang menerbitkan objeksengketa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objeksengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketamengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2007
Tanggal 23 Nopember 2009 —
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 01 Tahun2004 tentang Hak Uji Materiil ;Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, serta dasardasar hukum permohonan yang telah pula Pemohon paparkan, makaterhadap Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang Persyaratan DanTata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan peraturan diatasnya dapat diajukan permohonankeberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung ;Bahwa pengajuan permohonan
Pengadilan PA TEBING TINGGI Perdata Agama Perceraian
Register : 13-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 502/Pdt.G/2013/PA.TTD
Tanggal 1 Juli 2014 — Pemohon dan Termohon
25 — 2
  • pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapatdiindahkan, dengan alasan bahwa dalam peraturan PKB PPKS perihalurusan perceraian Perusahaan tidak terkait di dalamnya;Bahwa oleh karena atasan Pemohon tidak bersedia memberi izinkepada Pemohon, maka Majelis berusaha memberikan saran dan nasehatkepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya untuk menceraikanTermohon, bahkan Majelis telah menjelaskan tentang resiko perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 179/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
82 — 55
  • Bahwa jika benar dan layak Penggugat dikenakan pemberhentiandengan tidak hormat melalui Objek Sengketa maka sudahseharusnya Penggugat memperoleh hakhak kepegawaiansesuai dengan Pasal 266 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNo. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mana hakhak kepegawaian tersebut meliputi jaminanpensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, danjaminan kematian sesuai dengan Pasal 295 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
Ny. Bahniar
Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Kembangan selaku PPAT
2.Kepala Kelurahan pada Kantor Kelurahan Joglo
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
4.Ny. Keben Pr. Bin Tontjil dan atau ahli warisnya ibu Nimah dan Sani
5.EKA DJAJA
6.PT Budi Mulya Nusantara
Turut Tergugat:
Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.Latief S.H
177 — 83
  • Nomor 3 Joglo Kembangan Jakarta Barat berikutrumahnya berasal dari PT BUDI MULYA NUSANTARATergugat VI pada tahun1983, dan pada saat itu Penggugat masih bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan di luar daerah Jakarta, sehingga setelah selesai rumah danbangunan tersebut tidak pernah tinggal untuk mendiaminya.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 18-10-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 11 Oktober 2012 — Bonifacius T. Tiwa
131 — 43
  • Bahwa yang berhak menerima Tunjangan Umum adalah Pegawai Negeri Sipilyang tidak menerima Tunjangan Struktural dan fungsional, dengan kata lain hanyadiperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat struktural (tenagastruktural) ;6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2017 — DIDCE MARIANA BR. NADEAK;SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
60 — 34
  • Pegawai Negeri Sipil atau surat lainyang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan atau Pejabat lain yang berkepentingan;b) Penerimaan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yangmenjadi kewenangan Presiden;c) Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK sertamenyampaikan kepada Presiden;d) Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta pengirimansurat dan keputusan BAPEK;e) Penyiapan sidangsidang BAPEK;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Tjt
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.SAJIMIN SH
2.MHD.FAJRIN, SH
Terdakwa:
1.ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN
2.MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT Alm
86 — 41
  • Benny;Bahwa Yang menurunkan barang di Muara Sabak Timur adalah sipilyang bekerja di Pol.Airut Lalu barang atau boxbox tersebut Terdakwadan Beny bawa dengan speedboat berangkat menuju Mendahara;Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan barang buktiberupa : 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. AchmadSaleh als Saleh bin Umar Ermulan dengan nomor rekening6195009663 An. Achmad Saleh.; 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI a.n.
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mak
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
RASI LOLON, Dkk.
Tergugat:
1.MARGHRETA BURA alias INDO’ BODO’
2.YOHANIS PARERUNG alias PAPA ALEX
3.RESIANA alias MAMA RESTU
4.KANTOR KELURAHAN TENGAN
5.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA
123 — 81
  • almarhum So Gala telahmendirikan pondok dari bambu tersebut sebagai tempat penyimpanansepedanya sehabis pulang kerja dari Makale;Bahwa ayahanda almarhum So Gala yang juga orang tua Tergugat jugabernama AMBE GALA yang merupakan seorang petani bukan seorangaparatur sipil negara bukanlah subjek hukum yang meminjamobjeksengketakepadaalmarhum Ne Atto alias So Tando sepupu satu kalialmarhum Ne Lolon melainkananaknya yang bernamaSo Gala (kakakTergugat I) yang saat itu bekerja di Makale sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 35/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
SAWIRMAN, SE, MM
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
171 — 303
  • ) ;Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan PegawaiPemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 807/004/MPP2018 tanggal 18 Mei 2018 ( fotokopi sesualdengan asli ) ;Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
CONDRO MAHARANTO SH MH
Terdakwa:
BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM
80 — 64
  • membuat rincian usulan penerima dana BantuanOperasional Kesehatan TA.2017, sebagai acuan bagi saksi FRANKI AGUSTIAN yangatas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dan saksi RUDI SYAWALUDIN melakukanpemotongan kepada setiap Puskesmas yang menerima pencairan dana BOK sebesar 6%(enam persen), sebagai dalih yang seolaholah pemotongan tersebut adalah sebuahpajak, tanpa ada dasar hukum adalah bertentangan dengan Pasal 4 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
    menyatakan setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenangl dan Pasal 4 angka9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan setiap PNS dilarang bertindak sewenangwewenang terhadapbawahannyallMenimbang, bahwa perbuatan terdakwa ROBBY SUTASA, saksi FANKI AGUSTIAN, dansaksi RUDI SYAWALUDIN tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya yaitu ;bertentangan dengan kewajiban terdakwa ROBBY SUTASA, saksi FANKI AGUSTIAN dansaksi RUDI SYAWALUDIN sebagaimana
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 14-03-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Rh
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 7
  • Putusan No.0130/Pdt.G/2019/PA.RhBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konvensi :Dalam eksepsi:Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Termohon padadasarnya mempermasalahkan status Pemohon sebagai pegawai negeri sipilyang harus memperoleh surat izin perceraian dari atasan sebagaimana maksudketentuan Pasal