Ditemukan 4978 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluwarsa kadaluarsa kedaluarsa
Putus : 21-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K /Pid.Sus/2016
Tanggal 21 Maret 2016 — ISKANDAR RASYID
7635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YoyokSulaeman, maka dapat dipastikan kebiasaan memalsukan tanda tangantermasuk tanda tangan korban Terdakwa Iskandar Rasyid (Bukti P 7);Maka sesungguhnya dalam perkara a quo, dakwaan Jaksa / PenuntutUmum dan putusan Hakim merupakan kekeliruan yang fatal sebabberakibat dapat menghukum orang yang tidak bersalah;Memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkaraa quo perlu diteliti kembali bahwa memori banding Jaksa / PenuntutUmum dalam perkara a quo telah kadaluwarsa / lewat waktu, makabatal
Putus : 16-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3340 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Maret 2017 — SRI HERAWATI ARIFIN VS MENTERIENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL (ESDM) RI dahulu MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI RI cq PT . PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAKDANGASBUMINEGARA(PT . PERTAMINA), DKK
527774 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkaitdengan kadaluwarsa tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkanbeberapa yurisprudensi diantaranya;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 125K/Sip/1974 tanggal 20April 1976:"Karena Para Penggugat/Terbanding telah selama 30 tahun lebihmembiarkan tanahtanah sengketa dikuasasi oleh Ny.
Putus : 30-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 30 September 2015 — PT. PESEROAN DAGANG L’AUTO NV melawan WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA dkk
18884
  • atas namaKotamadya Surabaya yang dibeli dan dipergunakan untuk Kantor Perusahaan AirMinum Kotamadya Surabaya pada tanggal 28 Januari 1975, serta dikuasai sejakTahun 9171, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 3 Juni 2014( jangka waktunya 31 tahun ), sesuai ketentuan pada pasal 32 ayat ( 2 ) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana tersebut diatas Majelisdapat menarik suatu kesimpulan, bahwa kadaluwarsa
    dinyatakan adanya perbuatanmelawan hukum tersebut diatas, selanjutnya harus ditentukan subyek hukum ataskedua ( 2 ) obyek sengketa in casu, Majelis beroendapat bahwa status kedua ( 2 )obyek sengketa menjadi kembali dalam keadaan semula, dan dalam hal ini adalahmerupakan tanah hak Penggugat, dan harus dikembalikan kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa setelah dinyatakannya kedua ( 2 ) obyek sengketatersebut merupakan tanah hak Penggugat dan harus dikembalikan kepadaPenggugat, maka kaitannya dengan kadaluwarsa
Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — 1. SHERATON INTERNATIONAL, LLC, DKK VS PT GRAHA TUNAS MEKAR
306223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenyataan bahwa merek Tergugat telahterdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untukmenyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukaneksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;47.Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untukmemenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) j/uncto Pasal 71 Undang UndangMerek, dan untuk membatalkan merekmerek tersebut dalam DaftarUmum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek,sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap
Register : 07-11-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 268/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2017 — SUKARDI;1. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LUBUK BENDAHARA PALMA INDUSTRI
9133
  • Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Batas Waktu (Kadaluwarsa)28.29.30.Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 angka Il mendalilkanipada pokoknya ... baru mengetahui Objek sengketa Tanggal 26 Oktober2016 dan gugatan baru didaftarkan tanggal 07 November 2016...dst ;Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor : AHU AH.01.030083503 tanggal 26 September2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Lubuk Bendahara Palma Industri, Surat
Register : 18-01-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT AMBON Nomor 2/PID.Sus.TPK/2017/PT AMB
Tanggal 5 April 2017 — MARKUS F. FANGOHOY,S.E
10731
  • Hal inidikarenakan dalam perkara a quo baik Jaksa Penuntut Umum maupun MajelisHakim Tipikor Tingkat Pertama telah meyakini bahwa telah menimbulkankerugian Negara sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).Menimbang, bahwa terdapat beberapa dokumen yang diberikanoleh YUSUF RUMATORAS, SE dalam pengajuan kredit dalam perkara a quotelah kadaluwarsa sedemikian seperti yang dikemukan oleh saksi MATHEUSADRIANUS MATITAPUTTY, S.E., dan saksi HEINTJI K.
Putus : 13-04-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 263/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 13 April 2017 — * Perdata TITIN SUPARSIH Binti KAIMAN X DIREKTUR PT. PRIMA SEHATI
6924
  • ., tanggal tanggal 2 November 2016 telahmelewati masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, yangkonsekwesinya hak mengajukan keberatan tentang penguasaan ataupenerbitan sertipikatnya telah daluwarsa.Dengan demikikan dikarenakan gugatan aquo telah kadaluwarsa karenamelewati masa tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, sudahsepatutnya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat dalam
Register : 07-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mme
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
Anastasia
Tergugat:
1.Agneta Ileng
2.Maria Magdalena
3.Karolus Yosef Vismel
4.Karolus Krispiyani
5.Yose Osario Gonsales
Turut Tergugat:
6. Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasioanal Propinsi NTT Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka
9440
  • rechtsverwerking maka sudah menyangkut ranahpokok perkara, yang selain itu. pembuktian mengenai proses penerbitansertifikat dan perolehan tanah tersebut sudah masuk dalam ranah pokokHalaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mmeperkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalampokok perkara a quo;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 yang memiliki kaidahhukum bahwa /lewat waktu atau kadaluwarsa
Register : 25-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 203/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.SUAIBAH
2.MUHAMMAD ALI
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
Intervensi:
LAILAN NAZHA BINTI AMINUDDIN
14595
  • gugatan vide pasal 55 UU NO. 5 TAHUN 1986TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, oleh karenanya gugatanyang diajukan oleh Penggugat atas objek sengketa telah kedaluwarsa,sehingga gugatan atas objek sengketa a quo haruslah dinyatakantidak dapat diterima.Bahwa dengan demikian gugatan atas objek sengketa a quo yang diajukanoleh Penggugat dan Penggugat II di Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan tersebut telah lewat dari 90 (Sembilan Puluh) hari atauHalaman 39Perkara No.203/G/2020/PTUNMDNpengajuan gugatan telah kadaluwarsa
Register : 16-04-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 35/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. SEVEN ENERGI INDONESIA di wakili oleh YOUNG JU SHIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
Intervensi:
1.Drs. H.ABDUL GAFFAR PATAPPE
2.CIENDRAFURI GANDHATAMA
219113
  • Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu) :Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 30.
Register : 06-04-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 47/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
Alice Lindsey Tan Binti Rubianto Kusuma Putra
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Anton Kusuma
146173
  • Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:18Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengguat telah kadaluwarsa, hal tersebutsecara tegasdan jelas di sebutkan oleh Penggugat pada Posita Penggugathalaman 4 angka Romawi V Perihal Alasan Mengajukan Gugatan Nomor 22.
Putus : 24-09-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan PN MAKALE Nomor 6/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 24 September 2012 — RAHMAN GAFFAR SAMPETODING lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq. BUPATI TORAJA UTARA, dkk
9640
  • tersebut tidaklah berdasarkan pada adanya suatu etikattidak baik (Vide Pasal 1963 Kitab UndangUndang Hukum Perdata/BW).Menimbang, bahwa sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi MA.RINo.70K/Sip/1959 tertanggal O7 Maret 1959 bahwa walau Gugatan mengenaipekarangan dan rumah tersengketa baru diajukan oleh Pemiliknya ialah PenggugatAsli/Terbanding/Tergugat dalam Kasasi 22 Tahun setelah dikuasai dengan tiada hakoleh Tergugat Asli/Pembanding/Penggugat dalam Kasasi, Hak Pemilik untukmenuntut penyerahan tidaklah kadaluwarsa
Register : 15-08-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 578/PDT.G/2016/PN Dps
Tanggal 2 Maret 2017 — I GUSTI NGURAH ALIT SUKARATA melawan I GEDE BUJA ANTARA, dkk.
4620
  • Nomer.116 Persil No.II Kelas II seluas0,255 atau 2550 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) terletak di subaksanglah yang telah diterbitkan SPPT PBB atas nama Penggugat (I Gusti Ngurah Alit11Sukarata) yaitu SPPT Nomer.51.71.030.004.0120116.0 seluas 1900 m2 (seribusembilanratus meter persegi) dan SPPT Nomer.51.71.030.004.0120146.0 seluas640 m2 (enam ratus empat piluh meter persegi) sehingga luas keseluruhan 2540m2(dua ribu lima ratus empat puluh meter persegi) ;Bahwa perkara gugatan ini kadaluwarsa
Register : 15-03-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Gst
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
Ronianto Laia
Tergugat:
1.Helen Te Lee Hua
2.Halim Sang Putra Alias Tala
3.Halim Perdamaian Alias Mamek
5.Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
6.Kantor Camat Luahagundre Maniamolo
Turut Tergugat:
Halim Jelita
15413
  • Sangkalan tersebut karena, pertama gugatan sudah kadaluwarsa(Vide Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang dapat dilihat dalam PutusanMA No. 707 K/Sip/1972. Alasan kedua karena peristiwa hukum yang menjadi dasargugatan mengandung paksaan dan penipuan (exceptio doli mali dan exceptiometus). Serta alasan ketiga karena objek gugatan bukan kepunyaan Penggugat,melainkan Tergugat atau orang lain (exceptio domini).
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2337 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dkk VS NY. HRE SOEKAESIH
7358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apa bila seseorang tidak lagi mempunyaisesuatu hak, apabila haknya karena sesuatu hal lenyap, maka ikutlenyap pulalah tuntutan haknya;Hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampaunyawaktu.Demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat kadaluwarsa ataudapat hapus karena lampaunya waktu;Hak yang oleh undangundang diberikan untuk waktu tertentu akanhapus dengan lampaunya waktu yang ditetapkan undang undang(decheance).
Putus : 17-02-2015 — Upload : 08-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 17 Februari 2015 — GS YUASA CORPORATION VS YUDHI TANTO, DK
302171 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenyataan bahwa merekTergugat telah terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasanhukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atauuntuk untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;65. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untukmemenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo.
Register : 12-08-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 12/G/2018/PTUN.Smg.
Tanggal 26 Juni 2018 — Ny. SETIAWATI Melawan I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II.YAYASAN WIYATA DHARMA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. SUDIRMAN, MM.
10946
  • Eksepsi tentang Gugatan kadaluwarsa, di dasarkan pada alasan bahwa objeksengketa terbit tanggal 4 Mei 2017 yang notabene dalam proses penyidikan setidaktidaknya sejak tanggal 4 Mei 2017 atau setidaktidaknya tanggal 14 agustus 2017dimana Tergugat telah diminta keterangan terkait dengan pengajuan Sertipikat HakHalaman 66 dari 80 hal Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG.Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi sehingga gugatan tersebut telahlewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang
Putus : 11-08-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — 1. ADE NURDIN, DKK VS PT. HASURA MITRA GEMILANG (diwakili CIOFEN CHANDRA/Direktur Utama
147430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menafsirkan Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 100/PUUX/2012 tertanggal 19 September 2013.Putusan tersebut mengenai ketentuan Pasal 96 Undangundang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi,sehingga sejak tanggal 19 September 2013 pekerja /ouruh termasuk paraPenggugat dapat mengajukan tuntutan pembayaran upah pekerja /ouruhdan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, tanpa dibatasiwaktu (kadaluwarsa
    No. 576 K/Pdt.Sus.PHI/201613 tahun 2003 terkait tuntutan kadaluwarsa, sehingga tidak ada relevansiyaantara putusan MK dengan perkara a quo.
Register : 28-05-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/G/2014/PHI/ PN.BDG
Tanggal 25 Nopember 2014 — HERMANSYAH; MUHAMAD FAISAL TONI; IMAN MULYANA; SITI JUBAEDAH; RISNAWAT, DKK; LAWAN; PT. TRIO MITRA BERSAMA;
6418
  • Bahwa berdasarkan pasal 96 UU No.13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan, tuntutan pembayaran upah pekerja/ouruh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;4.
Register : 02-05-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 260/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
ARUN SIPAYUNG
Tergugat:
PANGLIMA KOMANDO DAERAH MELITER I BUKIT BARISAN
13484
  • (26 Ha) sudah hampir 61 tahunlamanya secara berturutturut dan tidak pernah berhenti, sedangkangugatan Penggugat melalui PN Medan baru diajukan tahun 2018, makadapat disimpulkan sudah lewat waktu 61 (enam puluh satu) tahun;Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata secara tegas menyebutkan bahwasuatu gugatan perdata menjadi kadaluwarsa dalam kurun waktu 30 tahundan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranyamenyatakan :1) Yurisprudensi Putusan MARI No. 210 K/Sip/1955 Tanggal 10 januari1957, dengan