/n concreto tidak pernah ada satu punputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakanbahwa Tergugat beritikad tidak baik dalam hal mengenai pendaftaran merek"MAXSTAR" milik Tergugat; Bahwa Penggugat untuk dapat mendalilkan bahwa Tergugat beritikadtidak baik dalam memohonkan pendaftaran merek "MAXSTAR" haruslahterlebin dahulu melakukan upaya gugatan oleh Penggugat dengan upayapengajuan gugatan tersendiri kepada Tergugat terpisah dengan perkaraini, halmana gugatan tersebut tidak

yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yang diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing untuk dapat menempuh upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantaramereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

tadiadalah benar;Bahwa memperhatikan keseluruhan akteakte Notaris yang menerapkanperjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan maupun terbit danpelaksanaan Sertifikat Hak Tanggungan yang melibatkan Turut Terlawan danTurut Terlawan Il ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukanadanya suatu syaratsyarat yang diperjanjikan tidak masuk akal atau yang tidakpatut atau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan (prikemanusiaan) olehkarena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat secara in concreto

Muhammad Yusuf Beranjak atas bidangtanah yang dimaksud dalam SHM 223/2012 (Akta Jual Beli Nomor 14/Sp.Kiri/V1I/1990) merupakan salah satu dasar kepemilikan yang sah menurutlaw in abstracto (PP 24/1997) dan kekuatan pembuktiannya telah diakuioleh law in concreto (Putusan Nomor 03/Pdt.G/2003/PNSKL), makadapat disimpulkan bahwa secara yuridis tidak ada satu pun peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitanSHM 223/2012;8.

Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan Jika yangterjadi in concreto adalah wanprestasi;3.

., mengenaipemilikan atas tanahtanah aquo yang sedang diprosespemeriksaannya di Pengadilan Negeri Manado.In concreto, pemenuhan terhadap tuntutan Para Penggugatdalam perkara ini sebagaimana yang telah dikemukakandalam petitum gugatannya, adalah lebih berdasarkanhukum yang berkeadilan apabila telah adanya putusan inkracht yang ada menyatakan bahwa Para Penggugat dalamperkara ini benar mempunyai hak kepemilikan atas tanahtanah yang dimaksud dalam objek objek in litis.Sebaliknya, adalah sangat tidak

yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yang diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing untuk dapat menempuh upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantaramereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

menjelaskan", sebagaimanapendapat Para Tergugat yang salah, keliru, tidak benar dan tidak tepat tersebut,melainkan cukup menyebutkan" saja apa yang menjadi batasbatas dari masingmasingobyek sengketa tersebut; Berbeda halnya dengan penyusunan dalil atau positsgugatan yang memang harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap, seperti halnya"dalam penyusunan surat dakwaan dalam perkara pidana";Bahwa, dalam penerapan aturanaturan hukum yang ada/berlaku (in abstracto)terhadap kasuskasus hukum kongkrit (in concreto

baik di tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakuyang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan negara.Penjelasan Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi).lusan unsur di atas perlu dikemukakan dua hal sebagai berikut :Dengan digunakannya kata dapat dalam rumusan delik mengandung arti bahwauntuk terjadinya delik tidak perlu keuangan negara benarbenar sudah mnderitakerugian in concreto

melainkan sudah cukup apabila timbul kemngkinan atauberpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.Karena itu sebagai konsekuensinya tidaklah relevan untuk menonjolkan berapa besar78sebenamya keuntungan in concreto yang di terma oleh IRWAN SOBRIAN. secarapribadi, melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa mempunyai tujuanmemperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melakukanperbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.Bahwa

Bahwa selain modal sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat in concreto anaksulung Tergugat I juga terlibat aktif membantu Tergugat I mengurus apa sajakeperluan Tergugat I atas PSPD Reo termasuk membantu pengurusan peningkatanstatus PSPD ke SPBU sehingga berdasarkan rangkaian kenyataaan tersebut, makapada tanggal 12 Juni 2009 Tergugat I secara sukarela memberikan kuasa kepadaPenggugat untuk bertindak sebagai penanggung jawab pembangunan SPBU Reodan termasuk pengelolaannya;.

Dikatakan pulaoleh Wirjono Prodjodikoro bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuranbagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaanyang in concreto terjadi.

Hal tersebut adalah sesuaidengan alasan tidak terpenuhinya batasan kelalaian sesuai teori yang diuraikandi atas, yaitu cukuplah yang menjadi dasar dijadikan tolak ukur culpa adalahukuran kehatihatian in concreto (Sesuai realitas) yang ada dalam masyarakat.Dan bersesuaian pula dengan keterangan ahli, yaitu kKeterangan ahli EduardusMario Bo, SH. MS, dan ahli Setiyono, SH.

., tertanggal 01 Mei 2012 in casu Positagugatan Penggugat yang mendalilkan in concreto sebagaimana tersebutdibawah ini sebagai berikut:1. Mengenai kewarisan dinyatakan Pengggugat dalam positaangka 1 yang berbunyi : Penggugat telah mempunyai tanahdari warisan ibu Kusni bin Kasmani di Kelurahan BangetayuWetan, Kecamatan Genuk Kota Semarang, berupa tanahpekerangan persil 42 kelas Il seluas 1.100 M?;2.

Karena putusanhakim itu pembentukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telahditetapbkan dianggab benar, sehingga memperoleh kekuatanpembuktian yang sempurna. Kekuatan bukti Sempurna itu berlaku baikantara pihakpihak yang berperkara maupun terhadap pihak ketiga.Terhadap peristiwa yang lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas,atau sebagai persangkaan saja.

Terlawan Eksekusi datang menghadap kuasanya: YUSRIL SABRI,S.H. dan AMRI SC, S.H.j2o nent Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim telah menganjurkan danmemberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk dapat menempuh upayaperdamaian dalam penyelesaian sengketa diantara mereka; Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA).1.Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalahbertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek SHARPNESS +LOGO Daftar No.IDM000382156 dengan tanggal penerimaan (filingdate) 15 Maret 2011 dengan tanggal pendaftaran merek 21 Januari2013;Bahwa dengan demikian, in concreto merek SHARPNESS + LOGODaftar No.IDM000382156 milik tergugat aquo telah mendapatkanperlindungan hukum lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggalpendaftaran 21 Januari 2013;Bahwa

pihak dalam perkara aquo, maka jelasmenjadikan gugatan Penggugat telah KURANG PIHAK, sehinggasepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvantkelijk Verklaara);EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARGA).Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalahbertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek SHARPNESS +LOGO Daftar No.IDM000382156 dengan tanggal penerimaan (filingdate) 15 Maret 2011 dengan tanggal pendaftaran merek 21 Januari2013;Bahwa dengan demikian, in concreto

Sere Trinitatis Pratama in concreto sebagai subyek hukumyang saat ini mewakili kepentingan hukum dari PT. Sere TrinitatisPratama karena selaku Pembeli saham perseroan yang berikhtikad baiksedangkan Penggugat mengadakan hubungan hukum sebelumterjadinya pengalihnan / pembelian saham dengan Tergugat 1 selakuDirektur Utama PT.

melaluiPengadilan maka Tergugatlll terlebin dahulu haruslah memintafiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan bukanmelakukan lelang umum atas kekuasaan sendiri;36.Bahwa selain hal tersebut diatas ternyata rencana pelaksanaanpra lelang oleh TergugatIV serta pelaksanaan lelang olehTergugatV secara yuridis telah dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum sebab sebagaimana yang telah Penggugaturaikan diatas bahwa disatu sisi Tergugatlll yang dalam hal inimewakili Tergugat dan Tergugatll, in concreto

Bahwa selain hal tersebut diatas ternyata rencana pelaksanaan pralelang oleh TergugatIV serta pelaksanaan lelang oleh TergugatVsecara yuridis telah dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatasbahwa disatu sisi TergugatlIIl yang dalam hal ini mewakili Tergugatdan Tergugatll, in concreto telah menyetujui surat permohonanPenggugat tertanggal 30 April 2014, akan tetapi disisi lain TergugatIll tetap membiarkan TergugatIV melakukan rencana kegiatan

Serdang in casusecara yuridis adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yangberwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa danmewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yangdipisahkan (vide Pasal 1 angka 12 jo Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa);Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada terbukti atautidaknya alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwadalam kasus in concreto

Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwapenjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang penggantikepada Terdakwa tidak inherren terhadap bentuk kerugian negara yang timbulkarena perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di depanpersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwamaupun alat bukti lain dalam kasus in concreto bahwa Terdakwa dipandangtelah merugikan kKeuangan Negara senilai Rp.187.915.423,00 (Seratus DelapanPuluh Tujuh

., menyatakan bahwa yangdimaksud dengan pembuat undangundang adalah hukum "in abstrakto"(Secara umum), sedangkan Hakim adalah hukum "in concreto" (secara khas);Bahwa sedangkan Sudikno Mertokusumo, menyatakan bagi Hakim dalammengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwaHalaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016dan bukan hukumnya.

Selanjutnya posita gugatan a quo point10 (sepuluh) lebih lanjut dituntut secara tegas oleh PENGGUGATkepada TERGUGAT pada Petitum a quo point 3 (tiga).Akan tetapi in concreto, didalam Petitum Gugatan PENGGUGAT a quopada point 4 (empat)sangat berbeda atau bertentangan denganposita a quo point 10 (sepuluh) dan petitum point 3 (tiga), dimanaPENGGUGAT a quo menuntut: "Menghukum Tergugat!