Ditemukan 487 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dahmi dahri d.a.n d.i.t d.k.i d.h.s d.s.i drh.i dlh.i d.h.g d.c.i d.g.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 11-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/TUN/2013
Tanggal 11 April 2013 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), dk vs MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
454 — 1769 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itudalam lampiran H Sub Bidang 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antaraPemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota (Bukti T9 = T.Il.Int23) diatur secara tegas bahwa,pengendali pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan lautkhususnya Pemberian Izin Dumping ke Laut adalah merupakankewenangan Pemerintah (d.h.i. Menteri Lingkungan Hidup). Halmana adalah, sejalan dengan keterangan ahli Prof.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 09-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2020
Tanggal 13 Januari 2021 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Budiman
158 — 72
  • Putusan No. 161K / PM.II09/ AD / XI / 2020kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barangtersebut secara melawan hukum.Bahwa benar yang dimaksud dengan barang adalah bendabergerak yang mempunyai nilai ekonomis.Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialahmengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yangtidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri daripenguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barangdari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki olehpetindak (d.h.i
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat : NUR SETIA ALAM, SH., M.Kn. Tergugat : DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
612 — 643
  • Bahwaselain ketentuan diatas, berdasarkan Pasal 5 huruf mUndangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal(selanjutnya disebut UU Pasar Modal) telah diatur pula Bapepam(d.h.i Tergugat) berwenang mengatur ketentuan biaya pendaftarankepada profesi penunjang pasar modal;11.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 562/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 10 Januari 2022 — Penggugat:
1.I MADE SUTRISNA
2.KETUT AGUS MAHENDRA
Tergugat:
2.PT. BPR LESTARI BALI
3.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANTOR WILAYAH XIV DJKN DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR
4.I KADEK WIRYANATHA, S.H.,
5.4. OTORITAS JASA KEUANGAN
Turut Tergugat:
5. KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
129 — 86
  • Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padaposita halaman 16 angka 43 dan petitum halaman 17 gugatan Para Penggugat,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam melaksanakanpemeriksaan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan(d.h.i Tergugat 1).7.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 08-03-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 11 September 2012 — 1.Senat Universitas Indonesia,2.Paguyuban Pekerja Universitas Indoneesia (PPUI);1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Tim Transisi Universitas Indonesia, DKK
117 — 114
  • Universitas adalah tidak dikenal dalamPeraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 ; Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut dari alat bukti yang diajukan,ternyata pembentukan Tim Transisi adalah didasarkan pada Risalah kesepakatan Rapatantara MWA, Eksekutif UI dengan Mendikbud, yang menurut Majelis Hakim RisalahRapat atau Keputusan Rapat dari perspektif Hukum Administrasi tidak dapat dijadikandasar hukum untuk menerbitkan produk hukum administrasi dengan mengesampingkanketentuan hukum normative (d.h.i
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-08-2017 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 498/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUKIMAN, UN
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
3.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
4.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
5.PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
7.BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
8.Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
9.Julius Purnawan, SH.MSi
10.Gubernur Bank Indonesia
11.Otoritas Jasa Keuangan
82 — 56
  • Dalam pasal 15 UUHT Jo. angka 7 penjelasan UU HT tersebut diamanatkan sbb:Dalam memberikan Hak Tanggungan, Pemberi Hak Tanggungan(d.h.i. pemilik objek agunan) Wajib hadir di hadapan PPAT. Jikakarena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, dia wajibmenunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan, disingkat SKMHT...dst;Bahwa selain itu). amanat penggunaan SKMHT pun telahdituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaSKep.DIR.BI No.26/24/KEP/D!
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JUNIAR alias VERO
189 — 116
  • BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja KristenProtestan (GKP) CisaruaBogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapatdikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i. Pendeta) Kristen yangHalaman 140 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.
    BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja KristenProtestan (GKP) CisaruaBogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapatdikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i. Pendeta) Kristen yangHalaman 151 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 13-04-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
1.HM. CHOLIS HASAN, SH.,MH
2.SAURIP KADI
3.SURIPTO, SH
4.Ny. JUSTIANI
Tergugat:
1.H. MOERWANTO SOEPRAPTO
2.KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA D.h DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
243 — 114
  • Menyatakan bahwa penyerahan Sertifikat Hak Pakai Nomor158/Cawang atas nama Yayasan Citra Handadari Utama oleh Tergugat (d.h.i. H. Moerwanto Soeprapto) selaku Ketua Dewan PengurusYayasan Citra Handadari Utama kepada Departemen Sosial R.I.(Tergugat II) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 04/YCHU/IV/2008,tanggal 30 April 2008 dan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor383/SJUM/V/2008, tanggal 7 Mei 2008 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum serta harus dibatalkan;3.
Pengadilan PN BONTANG Pidana Khusus
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BONTANG Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Bon
Tanggal 4 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ARDIANSYAH,SH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO
303 — 192
  • sebagaimana mestinya;ataupelaku melakukan perbuatannya secara sadar; ataupelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannyaze 0tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak;Bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan langkahlangkah yangdiperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalamUndangundang ini adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak patuhkepada UU Perbankan, misalnya tidak melaksanakan Ceast and DesistOrder/CDO (yaitu perintah dari otoritas perbankan d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-11-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1615 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — BUDI RAHMADI, S.Si
127 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melaksanakan pekerjaan/jasa pada proyek Land ClearingPematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Intan Il LampungTahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, dengan demikian Terdakwa harusbertanggung jawab atas rangkaian perbuatannya tersebut yang mengakibatkanterjadinya kerugian pada keuangan Negara d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA vs BUPATI MANDAILING NATAL
217 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwasebagaimana telah dikemukakan dalam Butir III huruf Aangka (iii) Gugatan ini, Tergugat wajib untuk memberikansurat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali terlebin dahulukepada Penggugat sebelum melakukan pencabutan atasIUP Penggugat (d.h.i. menerbitkan KTUN Objek Sengketa)di mana hingga tanggal Gugatan ini diajukan, Penggugattidak pernah mendapatkan satu pun surat peringatan dariTergugat;Alasan/pertimbangan Tergugat dalam penerbitan KTUN ObjekSengketa bahwa penggugat melanggar ketentuan Pasal
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 20-12-2018 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Ckr
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Hidayat
2.Enung sriwati
3.Lina lismayani Affandi
4.Gugun Gunawan Affandi
5.Indri Ayuningtyas
Tergugat:
1.PT BANK YUDHA BHAKTI
2.Sri Mulyani
3.Junaidi Adinata
4.Haji muhamad rahmat hidayat,S.H
5.Drs Budi Setyo Sukarno
6.Tri Akhsanul Iman,S.H
7.Kepala Kantor Agraria Dn Tata Ruang badan pertanahan nasional kabupaten bekasi
8.Ida Widjiarti Astuti,S.H.,SPN
9.PT BPR MITRA SEJAHTERA LESTARI
10.Abdul WaHab,S.H.,M.Kn
11.Kepala Eksekutif pengawas perbankan Otoritas Jasa Keuangan R.I
12.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan R.I
13.PT BURSA EFEK INDONESIA
139 — 78
  • CecepWisnu Affandi yang akan dilunasi oleh para ahli warisnya d.h.i. ParaPenggugat, akan tetapi didapati obyek sengketa yang menjadi jaminankredit tersebut telah berpindah tangan dengan tidak sah sehinggaTergugat didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukumterhadap Para Penggugat.5.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 471/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
Pembanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar Diwakili Oleh : Erin Yohana
Pembanding/Tergugat IV : David Au Diwakili Oleh : PONDANG HASIBUAN
Terbanding/Penggugat I : Nila Sari Rangkuti
Terbanding/Penggugat II : Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
90 — 48
  • dan ditandatangani oleh Tergugat menyatakan pada intinya2018 yangsebagai berikut:...PT Bank Mandiri selaku kreditur bertanggungjawab apabila terjadigugatan perdata dan tuntutan pidana yang terkait dengan pengikatanobjek lelang;Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 471/Pdt/2021/PT MDN...PT Bank Mandiri menjamin dan dengan ini bertanggung jawab danmembebaskan Pejabat Lelang/KPKNL terhadap segalagugatan/tuntutan yang timbul sekarang ataupun yang akan datingsebagai akibat pelelangan.......Pemohon lelang (d.h.i
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-11-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 262/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Mei 2013 — 1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA; 2.TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA; 3.REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA; 1.SENAT UNIVERSITAS INDONESIA; 2. PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPUI);
126 — 65
  • Universitas adalah tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor :66 Tahun 2010 ;Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut dari alat bukti yangdiajukan, ternyata pembentukan Tim Transisi adalah didasarkan pada Risalahkesepakatan Rapat antara MWA, Eksekutif Ul dengan Mendikbud, yangmenurut Majelis Hakim Risalah Rapat atau Keputusan Rapat dari perspektifHukum Administrasi tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menerbitkanproduk hukum administrasi dengan mengesampingkan ketentuan hukumnormative (d.h.i
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2013 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN MANADO Nomor 21/G/2013/PHI.MDO
Tanggal 3 Juni 2014 — - JANSEN MENGKO, Dkk melawan PT. Pertamina Geothermal Energy
178 — 64
  • Bahwa penyerahan sebagian pekerjaan Tergugat kepada perusahaan lain (outsourcing) d.h.i. Tergugat Ilsebagaimana tersebut di atas jelasjelas dimungkinkan,diakomodir dan diperbolehkan berdasarkan ketentuan dalamUndangUndang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, untukmelaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tergugat I,Tergugat II menugaskan atau mempekerjakan Para Penggugatdengan membuat dan menandatangani PKWT antara ParaPenggugat dengan Tergugat II.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 06-08-2007 — Putus : 12-05-2008 — Upload : 10-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Mei 2008 — PT. PRASETYA INDRABRATA >< PERUM PERHUTANI,Cs
153 — 21
  • Tidak dapat persetujuan dari yang berwenang (d.h.i menteriNegara BUMN) dan tidak dapat mendapatkan persetujuan daridewan Pengawas Perum Perhutani ;b. Setelah dilakukan evaluasi atas uji coba pengolahan kayukerjasama antara Tergugat dengan Penggugat ternyata tidakmenguntungkan bagi Tergugat ;9.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 13-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 289/PDT/2016/PT MDN
Tanggal 4 Januari 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
104 — 37
  • yangdipertimbangkan oleh Judex Facti;6.Bahwa dalam perkembangan Hukum di Indonesia khususnya dalammenangani perkaraperkara di Pengadilan, bahwa Hakim dituntutuntuk progressif didalam menemukan kebenaran materil, yang tidakhanya terfokus kepada kebenaran formil hukum acaranya, Dalamperkara Aquo, Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang progressifPengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 289/PDT/2016/PTMDN Halaman 66 dari 90 halamanuntuk memberikan kepastian hukum yang dituntut bagi para Pencarikeadilan (D.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — CHRIS LEO MANGGALA, dk vs DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk
159 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indosat Mega Media (IM2) (karenabukan termasuk wajib bayar PNBP/d.h.i BHP), maka menurut MajelisHakim dari aspek kewenangan, penerbitan surat Deputi Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang InvestigasiNomor SR1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 yang berisiLaporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam PenggunaanFrekuwensi Jaringan Radio GHZGenerasi 3 (3G) oleh PT Indosat Tbkdan PT Indosat Mega Media (IM2)
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Nunukan Jaya Lestari
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
Intervensi:
PT. ADINDO HUTANI LESTARI
1062 — 1906
  • Bahwa KepMenTan No. 357/2002 secara tegas dan jelas mengaturbahwa untuk penerbitan IUP harus ada rekomendasi dari instansipertanahan d.h.i Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional, dan dalam IUP Penggugat secara tegasmengatur kewajiban Penggugat selaku pemegang IUP untukmenyelesaikan hak atas tanah selambatlambatnya 3 (tiga) tahunterhitung sejak Izin Usaha Perkebunan ini dikeluarkan.9.
    Bahwa KepMenTan No. 357/2002 secara tegas dan jelas mengaturbahwa untuk penerbitan IUP harus ada rekomendasi dari instansipertanahan d.h.i Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional, dan dalam IUP Penggugat secara tegasmengatur kewajiban Penggugat selaku pemegang IUP untukmenyelesaikan hak atas tanah selambatlambatnya 3 (tiga) tahunterhitung sejak Izin Usaha Perkebunan ini dikeluarkan.4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-02-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PT.BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA
Tergugat:
PT BANK SYARIAH BUKOPIN
475 — 221
  • Bahwa melalui Surat PT Berkah Tiga Usaha selaku Intervensi IIPerkara A Quo Nomor 078/BTU/PA/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016(Bukti Int8) diketahui bahwa sehubungan dengan telah terjadi Sengketapada Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pengangkutan Pasir DanNormalisasi Tanah Di JIIPEMANYAR, GRESIK, Jawa Timur dimaksuddi atas, maka Pihak terkait (d.h.i PENGGUGAT dan PT Berkah TigaUsaha) telah melakukan upayaupaya yang diperlukan (kordinasi dankorespondensi), sehinga sampai dengan selanjutnya Pihak terkaitPerjanjian