Lokakarya yang merupakan satu satunya distributorMeter Air ITRON di wilayah Jawa Timur;Bahwa setelan masa kontrak dengan Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (KPRI) PDAM Delta Tirta selesai, selanjutnya TerdakwaSUGENG MUJIADI, ST., perintahkan saksi AMIRUDIN FAUZI, ST.

Berangkat dari AekKanopan tanggal 6 April 2018 dan kembali tanggal 8 April 2018.Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 April 2018, acaramenghadiri Lokakarya yang diselenggarakan oleh Ditjen KebudayaanKemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 911 April 2018 di Hotel J W MarriotNo. 10 Kota Medan Sumatera Utara.

Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 April 2018, acaramenghadiri Lokakarya yang diselenggarakan oleh Ditjen KebudayaanKemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 911 April 2018 di Hotel J WMarriot No. 10 Kota Medan Sumatera Utara.

Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 April2018, acara menghadiri Lokakarya yang diselenggarakan olehDitjen Kebudayaan Kemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 911April 2018 di Hotel J W Marriot No. 10 Kota Medan Sumatera Utara.Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 9 April 2018 dan kemballitanggal 12 April 2018404. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan BupatiLabuhanbatu Utara Nomor : 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17Februari 2017 menetapkan keputusan Bupati tentangPemberhentian

Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 6 April 2018dan kembali tanggal 8 April 2018.Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 April2018, acara menghadiri Lokakarya yang diselenggarakan olehDitjen Kebudayaan Kemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 911April 2018 di Hotel J W Marriot No. 10 Kota Medan Sumatera Utara.Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 9 April 2018 dan kemballitanggal 12 April 2018Hal 49 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.2

Berangkat dari AekKanopan tanggal 6 April 2018 dan kembali tanggal 8 April 2018.Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 April 2018, acaramenghadiri Lokakarya yang diselenggarakan oleh Ditjen KebudayaanKemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 911 April 2018 di Hotel J WMarriot No. 10 Kota Medan Sumatera Utara.

Berangkatdari Aek Kanopan tanggal 6 April 2018 dan kembali tanggal 8 April 2018.Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 April 2018,acara menghadiri Lokakarya yang diselenggarakan oleh DitjenKebudayaan Kemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 911 April 2018 diHotel J W Marriot No. 10 Kota Medan Sumatera Utara.

yang dimaksud di atas, dibutuhkan kesamaanpersepsi diantara Para Hakim di semua tingkat peradilan mengenaikeberlakuan "Asas Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalis"dalam konteks Administrative Penal Law.Lebih lanjut pembahasan tentang Administrative Penal Law yangmasuk kategori perbuatan kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensiperadilan pidana dan perdata untuk menilainya. sesuai penegasan SuratEdaran Mahkamah Agung RI Tanggal 25 Februari 1977, Nomor : MA/PEMB/0159/7, mempertegas hasil Lokakarya

Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 6 April 2018dan kembali tanggal 8 April 2018.Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 AprilHal49 dari 469hal Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn404.405.406.407.408.409.410.411.4122018, acara menghadiri Lokakarya yang diselenggarakan olehDitjen Kebudayaan Kemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 911April 2018 di Hotel J W Marriot No. 10 Kota Medan Sumatera Utara.Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 9 April 2018 dan kemballitanggal 12 April 20182 (dua

Berangkatdari Aek Kanopan tanggal 6 April 2018 dan kembali tanggal 8 April 2018.Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 April 2018,acara menghadiri Lokakarya yang diselenggarakan oleh Ditjen KebudayaanKemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 911 April 2018 di Hotel J WMarriot No. 10 Kota Medan Sumatera Utara.

Sulsel kepada Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI) Sul-sel dalam rangka Pelaksanaan Lokakarya Kajian Strategis Lingkungan terhadap Kebijakan Pembangunan di Kota Makassar yang dibebankan pada Kode Rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.22. 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Hasanuddin Government Study Club Universitas Hasanuddin (HGSC-UH) Nomor : 078/B/HGSC/DP.8/I/2008 tanggal 08 Januari 2008.23. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan

Menyelenggarakan pendidikan, meningkatkan pengetahuan danketerampilan baik secara umum maupun secara khusus dibidangkebanksentralan, ekonomi makro, monoter, dan perbankan serta sistempembayaran; kegiatan tersebut termasuk penyelenggaraan seminar,lokakarya, latihan, konfrensi, bimbingan, penelitian dan pengembangan,memasyarakatkan dan mensosialisasikan sistem keuangan danperbankan;b.

Yangpaling sering terkait dengan pemerintahan adalah memberikan pemahamantentang peraturan perundangundangan dan sebagai narasumber dalamberbagai penelitian, seminar dan lokakarya;Bahwa Saksi tidak membaca seluruh Dakwaan. Namun memang yangdidakwakan terutama adalah pasal 2 (primair) dan pasal 3 (subsidair)dijunctokan dengan pasal 10 UndangUndang Nomor 21Tahun 2007.

Menyelenggarakan pendidikan, meningkatkan pengetahuan danketerampilan baik secara umum maupun secara khusus dibidangkebanksentralan, ekonomi makro, monoter, dan perbankan serta sistempembayaran; kegiatan tersebut termasuk penyelenggaraan seminar,lokakarya, latihan, konfrensi, bimbingan, penelitian dan pengembangan,memasyarakatkan dan mensosialisasikan sistem keuangan danperbankan;b.

Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebihdahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akanmenimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar ;e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya ataupenyuluhan ;f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yangbersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belumdapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa ;g.

Penuntutsebagaimana yang dimaksud di atas, dibutuhkan kesamaan persepsi antara paraHakim di semua tingkat peradilan mengenai keberlakuan "Asas Lex SpecialisSystematic Derogat Lex Generalis" dalam konteks Administrative Pnal Law ;a Bahwa kaidah Administrative Penal Law yang masuk kategori perbuatankebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi peradilan pidana danperdata untuk menilainya, sesuai penegasan Surat Edaran MahkamahAgung RI, tanggal 25 Februari 1977, Nomor MA/PEMB/0159/77,mempertegas hasil Lokakarya

tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria.Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) ProvinsiKalimantan Tengah yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah PertanahanProvinsi Kalimantan Tengah kepada Ombudsman Daerah Provinsi KalimantanTengah melalui Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober2013 diketahui bahwa Tergugat jelas tidak memiliki Hak Guna Usaha.Bahwa mengutip pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, Badan PertanahanNasional, lwan Ilsa, sebagaimana dimuatdi Kompas.com dalam lokakarya

., MS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa ahli adalah seorang Doktor bidang Hukum lulus tahun2008 dari Universitas Brawijaya Malang yang saat ini selaku FakultasHukum Universitas Brawijaya mulai Tahun 1986 sampai sekarang danjuga selaku Tim Advokasi Hukum Universitas Brawijaya;Bahwa Ahli memiliki sertifikasi sebagai dosen hukum pidanadari Dirjen Dikti Tahun 2010, dan sertifikat sebagai pembicara danpeserta berbagai seminar dan lokakarya hukum pidana dan kriminologi,serta

Jakarta saksi ingat selain saksi ada Terdakwa SRIYUDOKO, Pak SUMARTONO, mbak SRININGSIH dan selebihnyasaksi tidak ingat ; Bahwa saksi mengetahui untuk pembahasan yang di Bali adalahmengenai visi, misi PT Balai Pustaka yang disampaikan olehMUROD IRAWAN dan dari Pusat Perbukuan yang namanya saksilupa ; Bahwa dari Perbukuan mengenai proses pencetakan sebelumdicetak harus melalui diteliti oleh Pusat Perobukuan, termasukmengenai insentif yang melekat untuk penulis dan sedangkan yangdi Jakarta tentang Lokakarya

Tulungagung untuk Hibah Air Minum Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun 2016 ;

1 (satu) Bendel Fotocopy Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah Nomor : S- 12/ MK.7/2017 Tanggal 13 Maret 2017;

1 (satu) Bendel Fotocopy Perjanjian Hibah Daerah ( PHD ) Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017 Nomor : PHD-63/AM/MK.7/2017 Tanggal 30 Oktober 2017;

1 (satu) Bendel Fotocopy Undangan Lokakarya

Tulungagung untuk Hibah Air Minum Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun 2018;

YAHYAH, M.Si :Bahwa saksi tidak kenal dengan Drs KETUT MANTARA GANDI ,M.Si..Bahwa sebagai Ahli dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengansertifikasi dari LKPP dan lingkup Perpres No.54 Tahun 2010 diantaranyasosialisasi, workshop, saksi ahli, lokakarya, dan Sertifikat Essential Skills Hal.141 dari 186 Putusan No.27/Pid.SusTPK/2014/PN.Dps142Procurement Training Programme Training of Trainers dari LKPP dan ISP3(Modul 1 s/d 8).Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 10 ayat(4) menyatakan

Tulungagung untuk Hibah Air Minum Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun 2016;

li>

1 (satu) Bendel Fotocopy Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah Nomor : S- 12/ MK.7/2017 Tanggal 13 Maret 2017;

1 (satu) Bendel Fotocopy Perjanjian Hibah Daerah ( PHD ) Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017 Nomor: PHD-63/AM/MK.7/2017 Tanggal 30 Oktober 2017;

1 (satu) Bendel Fotocopy Undangan Lokakarya

Tulungagung untuk Hibah Air Minum Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun 2018;

Kapuas Nomor: KU.03.09/PDAM-KPS/716/2015 perihal Surat Pernyataan Sehubungan Program Hibah Air Minum APBN 2016 tanggal 7 Oktober 2015 (fotocopy);

Keterlibatan Masyarakat Dalam ProsesAnalisis Dampak Lingkungan Hidup dan IzinLingkungan secara lengkapdapat dilihat pada Permen LH No.17 Tahun 2012.Bahwa konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis ataumusyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mengenali berbagaipermasalahan, pandangan, tanggapan, harapan, keinginan, kekhawatiran,kebutuhan, dan sikap masyarakat terhadap rencana kegiatan yang akandilakukan.Bahwa bentuk konsultasi publik dapat dilakukan dengan cara atau metodeberupa lokakarya

Perjalanan Dinas Nomor : 192/BKU Tanggal 28 Juni 2007 untuk Biayaperjalanan dinas kunjungan kerja menelusuri keberadaan Lembaga Penggadaian diKalimantan Timur sejumlah Rp. 33.995.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 194 Tanggal 28 Juni 2007 untuk Biayaperjalanan dinas Bintek Legislatif dan Eksekutif Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan dan Management Keuangan Daerah sejumlah Rp. 57.000.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 204 Tanggal 02 Juli 2007 untuk Biaya perjalanandinas Anggota DPRD mengikuti Lokakarya

Perjalanan Dinas Nomor : 192/BKU Tanggal 28 Juni 2007 untuk Biayaperjalanan dinas kunjungan kerja menelusuri keberadaan Lembaga Penggadaian diKalimantan Timur sejumlah Rp. 33.995.000,.Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 194 Tanggal 28 Juni 2007 untuk Biayaperjalanan dinas Bintek Legislatif dan Eksekutif Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan dan Management Keuangan Daerah sejumlah Rp. 57.000.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 204 Tanggal 02 Juli 2007 untuk Biaya perjalanandinas Anggota DPRD mengikuti Lokakarya