BARUS, SH.Ahli menerangkan sesuai dengan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000pasal 3 GyVat Leccasavexens19pasal 5 ayat yang berbunyi Registrasi obat jadi produksi dalam negeri hanyadilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 19yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ,Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi

pemeriksaan laboratoriumkriminalistik No.LAB: 6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yangmenerangkan bahwa tablet LL tersebut mengandung trihensifenidilHCL dan klorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas danfungsi apotek ; Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkan menurutPermenkes RI No.949/Menkes

denganperundang undangan yang berlaku ; e Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36 Tahun2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;e Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan = yang berkasiat obat ;e Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

ParamexBin Badar sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaktidaknya menyadariatau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; ~ Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangkaperdagangan

Setro Bin Markus (dalam penuntutan secara tersendiri) di pinggir jalan umummasuk Dusun Sepang, Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek yangbertemu dengan saksi Neni dan Fitri untuk melakukan transaksi/pembelian pil LLsebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah), makamenurut Hakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yang dimaksuddan diatus dalam Permenkes RI No.949/Menkes/Per/V1/2000 pasal ayat (13) ; ~ Menimbang, bahwa dari faktafakta yang

No. 0289/Pdt.G/2018/PA.Pdgsurat izin atasan Nomor : KP.04.02/MENKES/25/2018, tanggal 12Januari 2018;9. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugatberkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisadipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi. Oleh Karena itu, Penggugat tidak inginlagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudahberketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;10.

No. 0289/Pdt.G/2018/PA.PdgPerceraian Nomor KP.04.02/MENKES/25/2018 tertanggal 12 Januari 2018yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil.

telah terjadipemberian formalin kedalam ayam yang telah diptong oleh Saksi Agus Kosim dan SaksiAgus Nugroho;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun1996 Tentang Pangan disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untukdiedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yangdinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran II Peraturan MenteriKesehatan No. 1168/MENKES

/PER/X/1999 TENTANG Perubahan Atas PeraturanMenteri Kesehatan No. 722/MENKES/PER/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanandisebutkan bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam makanandiantaranya adalah formalin (formaldehyde) ;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwayang menyatakan unsure ini tidak terbukti oleh karena tidak terdapat sinkronisasi antarahasil pemeriksaan secara laboratories antara ayam yang baru dipotong dengan ayam yangditemukan dalam freezer

dari Tergugat dengan menyatakan: Jatuh talaksatu. bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat(PENGGUGAT);3 Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundangundanganyang berlaku Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat danTergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Siupil telah menyertakan Surat Izin Cerai dari Menteri Kesehatan RIdengan Nomor 171/MENKES

Soeharso Surakarta) telah mendapat Surat Izin Untukmelakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang in casuMenteri Kesehatan RI, Nomor 171/MENKES/R/SK/IV/2013 tanggal 16 April2013, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telahterpenuhi;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah menerangkan tempat tinggal ataudomisili Penggugat dan ternyata Penggugat tinggal di Sumber, Banjarsari,Surakarta yang termasuk

Bahwa walaupun Departemen Keswa RSPAD Gatot Subroto tidaktermasuk dalam lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian KesehatanRI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, namunmenurut Pasal 176 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan Surat sebagai alat bukti yangsah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengansumpah, berupa :a.

Pertimbangannya sudahtepat dan benar, karena ternyata sesuai dengan buktibukti yang diketemukandalam persidangan bahwa Terdakwa yang didakwakan dengan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan untuk diri sendiri, tidak didukung denganalat bukti pendukungnya berupa hasil pemeriksaan laboratoris dari lembagayang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, bahwa urine dan darah Terdakwa adalahnegatif, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa

daftar G akan tetapi sejaktahun 1995 PT Phapros sebagai distributor tidak memperpanjangijin edar di Badan POM berarti tablet dobel L yang diedarkan olehterdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orangyang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku kalaupunproduk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembagayang berwenang / obat tanpa ijin edar / obat palsu, sedangkan untukmendapatkannya seseorang haruS menggunakan resep dokter.Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN TigPerbuatan terdakwa melanggar pasal 197 jo. pasal 98 ayat (2)Undangundang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.AtauKeduaBahwa terdakwa Sugeng Riyanto bin Alm.

distributor tidak memperpanjangijin edar di Badan POM berarti tablet dobel L yang diedarkan olehterdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orangyang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku kalaupunproduk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembagaHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Tigyang berwenang / obat tanpa ijin edar / obat palsu, sedangkan untukmendapatkannya seseorang haruS menggunakan resep dokter.Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) Undangundang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa

Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 140/Menkes/Per/III/1991 Bab II Pasal 2berbunyi : " Alat kesehatan, Kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diedarkan/ataudijual di wilayah Indonesia, harus didaftarkan padaDepartemen Kesehatan cq.

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa Tergugat I tidak mempunyai/belum mendapatiyijin edar dari Direktorat Pengawasan Obat TradisioMaKosmetika, Badan Pengawasan Obat dandanoleh karena Tergugat I telah mendapat NomorCD.03011590829nalkanan,Pendaftaran Kosmetika dengan No.tanggal 17 Desember 1991 untuk barang KosmetikaROSSE PERFUME BODY SPRAY (hitam), yangFERRARTtermasuk dalam kelas barang 03 (bukti TI3);Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.tanggal 4 Maret 1991 tentang140/MENKES

/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi DanTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di ProvinsiDan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untukmendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBNP untuk tugaspembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasibagi kesinambungan program antara pusat dengan

Full Automatic chemistry 1 574.200.000 574.200.000AnalyzerECT with monitor 1 410.371.830 410.371.830Anasthesi Machine 1 869.022.000 869.022.000Tracheostomy 1 29.076.300 29.076.300Laparastomy Set 1 41.926.500 41.926.500Operating Lamp 2 514.800.000 1.029.600.000Total 11.858.129.453 19.762.061.000 Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat Jendral KementerianKesehatan RI Nomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal :Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor271/Menkes/SK

Menyatakan barang bukti berupa;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :Halaman 41 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten

H.Yuendri lrawanto,M.Kes., tetap ditahan;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsenitrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggalHalaman

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa PemerintahTahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri KesehatanNomor: 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan

Xiu Xiu Makeup Kotak 6 Tanpa Izin EdarKit Bahwa sebelum beredar kosmetikkosmetik tersebut harus mendapatkan nomorizin edar dan menurut Permenkes No.1176/Menkes /Per/ VIII /2010 tentang Notifikasidisebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dapat dilihat pada etiketdan atau kemasannya yang tidak mencantumkan nomor izin edar dan atau nomornotifikasi dan atau nama pabrik dan alamat dan atau nama inportir/distributor

sarana distribusi / pengecer.e Bahwa menurut Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.e Bahwa kosmetika termasuk dalam produk sediaan farmasi.e Bahwa kosmetik harus memiliki nomor izin edar dan menurut Pasal 106Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasihanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar serta menurut Permenkes No.Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.Mtw.1176/Menkes

/Per/VII/2010 tentang Notifikasi disebutkan kosmetik hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.Bahwa menurut Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi,Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan dibagian luar tubuh manusia atau gigi atau mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan / atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.Bahwa barang bukti berupa :ab2 (dua) pot Qianyan

Bleaching Cream (paket @ 2 pot) ;e 12 (dua belas) pot Citra Day & Whitening Cream ;e 6 (enam) kotak Xiuxiu Make Up Kit.Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Ad. 3 Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa kosmetik harus memiliki nomor izin edar dan menurutPasal 106 Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasihanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar serta menurut Permenkes No. 1176/Menkes

., Dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri CabangSemarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 156 / NNF / 2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwabarang bukti berupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs : 0,00004gram dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftardalam Narkotika golongan (Satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes RI No. 50 tahun

LAB: 156 / NNF / 2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwa barangbukti berupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun denganberat bersih keseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs: 0,00004 gram danmengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalamNarkotika golongan (satu) Nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika; Bahwa Terdakwa

TEGUHPRIHMONO, M.H., Dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri CabangSemarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 156 / NNF / 2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwabarang bukti berupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs : 0,00004gram dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftardalam Narkotika golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes

Teguh Prinhmono, M.H., lbnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Sidengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang Bukti Nomor: BB0327/2019/NNFberupa irisan daun dalam linting rokok mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 (Sembilanpuluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

Teguh Prinmono, M.H., lbnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Sidengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang Bukti Nomor: BB0327/2019/NNFberupa irisan daun dalam linting rokok mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang

Kesehatan Nomor : KP.04.02/Menkes/253/2019, tertanggal 7 Mei 2019,tentang Izin untuk melakukan perceraian;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang terurai diatas, maka Penggugat mohonagar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Penggugat dalam setiap persidangan;Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Sby.Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor : KP.04.02/MENKES/253/2019 tanggal 07Mei 2019, oleh karenanya Penggugat dalam melakukan permohonan ceraltelah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990

dimaksuddengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika sebagaimana dijelaskan dalam LIU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (4) UU RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhi seseorangdalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah : Wajib memiliki surattanda registrasi berupa : STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam pasal 2PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

pekerjaankefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasianbekerja, surat izin berupa :e SIP A bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian;e SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian;e SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;e SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai denganPERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

PER/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan liin kerja TenagaKefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2);Sehingga fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yangdigunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaituapotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Toko obatatau Praktek bersamaBahwa ahli menerangkan Tidak semua orang di perbolehkan praktikkefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

barangnya) dan dipertegas pada pasal 106 undang undang kesehatan no. 36 Tahun 2009;e Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melaksanakan praktik kefarmasian, sebagaimana tercantum dalamPasal 198 UU RI no. 36 Tahun 2009, yaitu sesuai dengan pasal 108 orangyang tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai tenaga apoteker danjuga memiliki ijin praktik kefarmasian sesuai dengan syarat dan ketentuantenaga kefarmasian yang diatur dalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889/MENKES

Menteri Kesehatan atas rekomendasidari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (Satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350 gramdan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MIl4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350gram dan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlakusehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang buktidalam perkara a quo;Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) paket plastic berisikan kristal beningdengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes

Pada saat ditangkap terdakwa menyatakanbahwa terdakwa dan Dadi tidak mempunyai ijin untuk membawa shabu;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) paket plastik berisikan kristal beningdengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan

nama M Surya Puspito Ajie alias Pito, dengankesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan :1) BB3938/2020/NNF berupa tablet warna hijau dan BB3939/2020/NNF berupa pecahan tablet warna hijau tersebut diatasadalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 37 terdaftar dalam Golongan (satu) lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung PPMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 81Peraturan Menkes

namaTerdakwa M Surya Puspito Ajie alias Pito,dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan:1) BB3938/2020/NNF berupa tablet warna hijau dan BB3939/2020/NNF berupa pecahan tablet warna hijau tersebut diatasadalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan (satu) lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan mengandung PPMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 81 Peraturan Menkes

dari Polda Jateng dan setelah dilakukanpenggeledahan di mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh TerdakwaHalaman 10 dari 13, Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PT SMGditemukan 1 (satu) bungkus klip transparan berisi 10 (Sepuluh) butir pil warnahijau muda dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi pecahan pil warnahijau muda;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistikternyata pil warna hijau tersebut mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 81 Peraturan Menkes

Nomor : 194/Menkes/SK/V/2012 tanggal15 Juni 2012, tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika, Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap contoh barang dengan cara reaksi warna, kromatografilapis tipis dan spektrofotometri dan mikroskopik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :1. Pemerian : Daundaun kering disertai biji dan batang, tidak berbau ;2.

No. 419tanggal 22 Desember 1949 obat obatan yang tidak digunakan untukkeperluan tehnik yang berkhasiat mengobati, menguatkan dan lain lainnya;Bahwa pengertian dari mengedarkan sediaan farmasi dan arti dari SediaanFarmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan danatau baku standardnya adalah : memproduksi adalah membuat sediaanfarmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasiyang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik ) yangditetapbkan oleh peraturan Menkes

dan mengedarkan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun perpindahantanganan harus sesuai peraturan Menkes.

;Efek yang merusak dan mengganggu pada orang yang bersangkutan danmasyarakat.Dan yang tidak memenuhi Standard dan atau persyaratan yang ditentukanbaik persyaratan produksi, persyaratan dosis, kwalitas bahan, persyaratanperedaran yang ditetapkan oleh peraturan Menkes.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Atau :Kedua :Bahwa terdakwa Ridho Anindito Bin Suwito, pada hari Rabu tanggal 23Januari 2019 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu tertentudalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos saksi Fajar Trio Sandi (terdakwadalam berkas terpisah) di JI.

Sisa Uji 0,00014 gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaringan Urine PenggunaNarkoba No : SK1/24/1/2019/KKTBMS tanggal 24 Januari 2019 atas namaRIDHO

Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Sisa Uji 0,00014 gram; Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

Sisa Uji 0,00014 gram; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan BB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaringan UrinePengguna Narkoba No : SK1/24/1/2019/KKTBMS tanggal 24 Januari 2019 atasnama

Rifudiansyah, tidak disumpahketerangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin KerjaTenaga

Kefarmasian ;Bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah wajio memiliki surat tanda registrasi berupaSTRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebutadalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apotekerdan apoteker tekhnis

Rtae Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Sabranmengedarkan obat zenith carnophen tersebut untuk mendapatkankeuntungan ;e Bahwa benar persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tandaregistrasi berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;e Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian

,Apt bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/201 1tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan

pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tanda registrasiberupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Menimbang, bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker danapoteker tekhnis kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan

Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan PenggunaanNarkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dapat melakukanpermintaan penggunaan Narkotika untuk kemudian diserahkan kepadapemerintah setelan mendapatkan izin dari menteri sedangkan dalam perkara inimulai dari saat proses Penyidikan maupun saat Putusan dibacakan, Negaramaupun Pemerintah tidak pernah mengajukan baik kepada Penyidik, PenuntutUmum maupun kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyerahkanbarang

ekseskusinya dengan mengingat amar tersebutyang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakanDIRAMPAS oleh Jaksa / Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklahdapat dimusnahkan oleh Jaksa / Penuntut Umum mengingat amarnya Dirampasuntuk Negara bukan Dirampas untuk Dimusnahkan atau jikalau barang buktitersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yangditetapkan oleh Pemerintah makahal tersebut bertentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atauizin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikianbarang bukti tersebut tidak dapat Dirampas untuk Negara secara nyata;Bahwa seluruh halhal di atas telah dikemukakan dan diuraikan secarajelas oleh Penuntut Umum, akan tetapi Judex Facti dalam hal ini sama sekallitidak mempertimbangkan halhal yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umumdalam mengajukan Banding yaitu mengenai barang bukti

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : KP.04.02/MENKES/476/2019 tentang Izin UntukMelakukan Perceraian, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus2019, sebagaimana terlampir;9.

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin perceraian dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkansurat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorKP.04.02/MENKES

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.02/MENKES