foto copy penelitian kelengkapan SPP LSpengadaan barang dan jasa tanggal 24 September 2011 an.ABBAS, SE;1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpanomor tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 216.936.363,(dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ributiga ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran tagihan MCsebesar 95% atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor BupatiKonawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang ditandatangani oleh Drs.ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD

foto copy penelitian kelengkapan SPP LSpengadaan barang dan jasa tanggal 24 September 2011 an.ABBAS, SE;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpanomor tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 216.936.363,(dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ributiga ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran tagihan MCsebesar 95% atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor BupatiKonawe Utara tahap III TA. 2011 yang ditandatangani oleh Drs.ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD

RAHMAN MANSURLOLO, kemudian terdakwa membuat Surat Perintah Membayar dan diserahkanke Dinas PPKAD untuk diproses pencairan dana, setelah disetujui oleh DinasPPKAD selanjutnya terdakwa mencairkan dana ke Bank BPD Sulteng CabangAmpana Kabupaten Tojo UnaUna dan setelah itu Bendahara pengeluaranmembayarkan dana SPPD kepada pegawai yang telah melaksanakan perjalanandinas, oleh saksi ABD.

HalmaheraUtara;e Kemudian dilakukan verifikasi di Dinas PPKAD dan setelah berkasdinyatakan lengkap kemudian dibuat SPP dan SPM dan diajukan keBidang Perbendaharaan Dinas PPKAD;e Selanjutnya Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BendaharaUmum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) kemudian diantar langsung ke Bank yang ditunjuk/BankMaluku Cabang Tobelo untuk dibukukan;e Kemudian Bank Maluku Cabang Tobelo mencairkan anggaran KasDaerah ke rekening Bendahara Hibah kemudian Bendahara

Hibahmentransfer anggaran ke masingmasing rekening Desa penerimaanggaran DD dan ADD sesuai nilai yang tercantum didalam SP2D;Halaman 96 dari 193 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN.Ttee Setelah anggaran ditransfer ke rekening Desa, kemudian KepalaDesa dan Bendahara Desa dapat mencairkan/menarik secara tunaianggaran tersebut;e kwitansi Bahwa sebelum anggaran dicairkan di Bank, Kepala Desadan Bendahara Desa mendatangi Kantor Dinas PPKAD untukmenandatangani kwitansi tanda terima uang yang telah sayasiapkan

karenaKepala Desa tidak berada di tempat/Desa Torawat;Bahwa proses pencairan anggaran tahap Ill yang dilakukan oleh sayabersama Sekretaris Desa Torawat terdakwa Yustus Tuluino atasperintah Kepala Desa Niklas Me;Bahwa proses pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun2015 adalah sebagai berikut :e AdanyaAPBDes;Halaman 106 dari 193 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN.Ttee Mengajukan permintaan anggaran ke Dinas PMD Kabupatenkemudian dikeluarkan Rekomendasi pencairan angagran;e Diajukan ke Dinas PPKAD

Yustus Tuluino atas perintah saksi selaku Kepala Desa;Bahwa proses pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun2015 adalah sebagai berikut :e AdanyaAPBDes;e Mengajukan permintaan anggaran ke Dinas PMD Kabupatenkemudian dikeluarkan Rekomendasi pencairan angagran;e Diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten dan dilakukan verifikasi danditerbitkan SP2D;e Setelah diterbitkan SP2D kemudian diserahkan ke Bank Malukuuntuk proses pencairan ke rekening desa;e Setelah anggaran masuk ke rekening Desa kemudian dilakukanpenarikan

Yeheskiel Me karena Kepala desa tidak berada ditempat/Desa Torawat;Bahwa proses pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun2015 adalah sebagai berikut :e AdanyaAPBDes;e Mengajukan permintaan anggaran ke Dinas PMD Kabupatenkemudian dikeluarkan Rekomendasi pencairan angagran;e Diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten dan dilakukan verifikasi danditerbitkan SP2D;e Setelah diterbitkan SP2D kemudian diserahkan ke Bank Malukuuntuk proses pencairan ke rekening desa;e Setelah anggaran masuk ke rekening Desa

Very Eva Susanti Siregar,SE sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPKAD KotaPematang Siantar.Bahwa yang menerima upah pungut PBB dan insentif petugaspemungut PBB dari Kelurahan Bah Kapul adalah Lasmaida Sidabutar,SH, Kosta Purba, dan Mimi Noviana.Bahwa sekitar bulan Maret saksi menerima surat dari PemerintahKota Pematang Siantar meminta nama petugas pemungut PBB dariKelurahan dan mengirimkan nama saksi, Kosta Puroa, dan MimiNoviana ke Kantor Dinas Pendapatan Pematang Siantar dantembusan Kantor

Utama Mandiri dariDPPKAD adalah sebesar Rp. 36.574.397, termasuk pajak 10 %Sumber Pembiayaan menurut Surat Pemintaan kepada Perusahaanberasal dari dana APBD TA 2010 pada SKPD Dinas PPKAD KotaPematangsiantar Kode Rekening : 1.20.05.01.10.5.2.2.01.01.Metode Pembayaran Pekerjaan ada melalui transfer ke rekeningUD Utama Mandiri di Bank umut Cabang Pematangsiantar ada yangdibayar kontan oleh saksi Very Eva Susanti Siregar.Bahwa Ada rekening di Bank Sumut atas nama pribadi Juni AmperaSetiawan Girsang nomor

bahwa anggarantahun 2010 masih ada sisa anggaran yang belum dicairkan ;Bahwa atas pemberitahuan saksi Very Eva Susanti Siregar tersebut,Terdakwa kemudian memerintahkan saksi Very Eva Susanti selakubendahara pengeluaran untuk mencairkan semua anggaran danaDPPKAD dalam DIPA tahun 2010 ;Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Very Eva Susanti Siregaruntuk menihilkan anggaran pada tanggal 30 Desember 2010 ;Bahwa kemudian Terdakwa menerbitkan dan menandatangani 3(tiga) lembar cek dari rekening giro Dinas PPKAD

bahwa anggarantahun 2010 masih ada sisa anggaran yang belum dicairkan ;Bahwa atas pemberitahuan saksi Very Eva Susanti Siregar tersebut,Terdakwa kemudian memerintahkan saksi Very Eva Susanti selakubendahara pengeluaran untuk mencairkan semua anggaran danaDPPKAD dalam DIPA tahun 2010 ;Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Very Eva Susanti Siregaruntuk menihilkan anggaran pada tanggal 30 Desember 2010 ;196Bahwa kemudian Terdakwa menerbitkan dan menandatangani 3(tiga) lembar cek dari rekening giro Dinas PPKAD

bahwa anggarantahun 2010 masih ada sisa anggaran yang belum dicairkan ;Bahwa atas pemberitahuan saksi Very Eva Susanti Siregar tersebut,Terdakwa kemudian memerintahkan saksi Very Eva Susanti selakubendahara pengeluaran untuk mencairkan semua anggaran danaDPPKAD dalam DIPA tahun 2010 ;Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Very Eva Susanti Siregaruntuk menihilkan anggaran pada tangga 30 Desember 2010 ;Bahwa kemudian Terdakwa menerbitkan dan menandatangani 3(tiga) lembar cek dari rekening giro Dinas PPKAD

Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).29) Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S-6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID.(photocopy dilegalisir).Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S6597/PB. 1/2014tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara.Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi KeuanganDaerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dana Perimbangan nomor: S898/PK/2011 tanggal 22 Desember2011 Perihal: Penegasan Pengambalian Dana Percepatan PembangunanInfrastruktur Daerah (DPPID) TA 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya.Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/KabagKeuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).Surat Kementerian Keuangan Plh.

Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID.(photocopy dilegalisir).2. Surat Kementerian Keuangan Plh. Sekretaris Ditjen nomor: S6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi SetoranPenerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan danInformasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/KepalaBadan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopydilegalisir).Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S6597/PB. 1/2014tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara.Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan DaerahDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kepala dinas PPKAD kab.

Pada tanggal 19 Desember 2016 Dinas PPKAD Kabupaten Kupang memprosespermintaan pencairan dana desa (alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajakdan retribusi daerah) Tahap II Tahun 2016, dengan menerbitkan surat:Halaman 8 dari 130 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN.Kpg.d.

Pada tanggal 19 Desember 2016 Dinas PPKAD Kabupaten Kupangmemproses permintaan pencairan dana desa (alokasi dana desa, dana desa,bagi hasil pajak dan retribusi daerah) Tahap Il Tahun 2016, denganmenerbitkan surat: Penandatanganan No Uraian Nomor NilaiNama Jabatan SPPpenbayaran bagi hasil pajak1 Jretribusi dan belanja bantuan SPP0312/LS/PPKD/1.20.5.2/2016 429.961.480,00keuangan desa tahap Il TA.2016SPMpembayaran bagi hasil pajak Krispirianus Pengguna2 retribusi dan belanja bantuan SPM0312/LS/PPKD/

Nompetus pernah mengajukanpermintaan pencairan dana desa di PPKAD.

harus sudah menyampaikan laporanpertanggungjawaban keuangan Desa minimal 75% realisasi Keuangan dan50% fisik tanopa adanya bukti pendukung kemudian diajukan pencairan keBPKAD Kabupaten Kupang.Bahwa pada prinsipnya Dinas PMD dapat melakukan pencairan dana desake BPKAD Kabupaten Kupang apabila ada Surat Pengantar dari Kecamatan;Bahwa sejauh ini kami tidak pernah melakukan kebijakan terhadappengajuan yang dokumennya tidak lengkap sehingga tidak dapat diajukandan dibuatkan Surat Pengantar ke Dinas PPKAD

Pada tanggal 19 Desember 2016 Dinas PPKAD Kabupaten Kupangmemproses permintaan pencairan dana desa (alokasi dana desa, danadesa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah) Tahap II Tahun 2016, denganmenerbitkan surat: Penandatanganan No Uraian Nomor NilaiNama Jabatan SPPpenbayaran bagi hasil pajak1 Jretribusi dan belanja bantuan SPP0312/LS/PPKD/1.20.5.2/2016 429.961.480,00keuangan desa tahap Il TA.2016SPMpembayaran bagi hasil pajak Krispirianus Pengguna2 retribusi dan belanja bantuan SPM0312/LS/PPKD/

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Keputusan Sekertaris DaerahKabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 9010/1513 Tahun 2016Tentang penetapan Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa BantuanDaerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016.Bahwa saksi menerangkan awalnya terbitnya peraturan Bupatisebagaimana jawaban saksi pada pertanyaan diatas, selanjutnya DinasPemberdayaan masyarakat Desa Kab.Seram Bagian Timur,mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana Desa yang ditujukankepada saksi selaku Kepala Dinas PPKAD

Kab.SeramBagian Timur untuk dicairkan dan diterbikan SPP, SPM dan SP2Duntuk dicairkan di Bank Maluku Cabang Bula di transfer ke masing masing Rekening Desa;Halaman 51dari104Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN AmbBahwa saksi menerangkan' persyaratanya dokumen APBDesadiverivikasi dan dievaluasi pada Dinas Pemeberdayaan masyarakatDesa dan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa danDana ADD persyaratannya sama dengan Dana Desa.Bahwa berdasarkan APBDesa dan Rekomendasi dari Dinas PMD makaDinas PPKAD

Seram bagian Timursedangkan ke PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan AsetDaerah) hanya laporan realisasi Tahap ;Bahwa Dana Desa merupakan dana pertimbangan dari pemerintahpusat yang kemudian masuk dalam rekening daerah dan dianggarkandalam APBD 2016 pada pos bantuan keuangan kepada pemerintahDesa;Bahwa pernah dievaluasi yakni APB Negeri/Negeri Administratif yangdiserahkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desadan Keluarga Berencana bersama dengan Kepala Negeri dan jugaevaluasi laporan

Kepala dinas PPKAD kab.

Mabar Cq.Kepala dinas PPKAD kab. Mabar), (Surat Usulan pemanfaatan modatransportasi kapal kayu 35 Gt dari Kadishubinfokom kepada BupatiMabar) dan (pengumuman nomor : 550/22.a/I/Dishubinfokom 2011 darikadihubinfokom kepada pihak pengusaha, koperasi yang berminat seKabupaten Mabar).1 (satu) berkas Surat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat DinasPerhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom2009tanggal 24 April 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT.

secarabertahap:Tahap 50% Tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp 70.567.500,Tahap Il 50% Tanggal 30 November 2017 sebesar Rp 70.567.500.Bahwa Mekanisme persyaratan untuk suatu Desa memperoleh Dana Desaadalah: Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan PerlindunganAnak menyurati Surat ke Sekda setelah itu Sekda mengeluarkan SuratPenyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan tembusan SuratPenyaluran dari Dinas Pemberdayaan ke keuangan beserta denganAPBDesa, kemudian di Disposisi dulu oleh Kepala Badan PPKAD

Memberi tugas kepada staf dalam pelaksanaan kegiatan bidangBahwa Saksi tidak kenal dengan pejabat Desa Kamar dan tidak adamemiliki hubungan hubungan keluarga;Bahwa Saksi pernah melakukan penelitian dokumen SPM dan SP2D DesaKamar TA 2018;Bahwa proses penelitian dokumen desa Kamar yaitu pada saat diajukanSPP dan SPM yag telah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badandimana dalam dokumen SPP dan SPM tersebut kemudian dserahkan olehBendahara Pengeluaran (PPKAD) Saudara M.

pada tanggal 30 Nopember 2017 sebesarRp.70.567.500Total: Rp.141.135.000Bahwa untuk pencairan Tahap Pertama yang menjadi dasar prosespencairan yakni ada surat instruksi penyaluran dari Sekertaris DaerahKabupaten Seram Bagian Timur yang ditujukan kepada Kepala BadanPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten SeramBagian Timur dan ABDesa, RAB yang kemudian di disposisi oleh KepalaBadan kepada Kepala Bidang Kuasa BUD untuk dilakukan proses kemudiandi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKAD

kegiatandan besar nilai pencairan dalam SPM yang disesuaikan dengan SP2D danLampiran nama Desa yang akan dilakukan pencairan kemudiandikembalikankepada Kabid Kuasa BUD untuk diteliti kembali danmenandatangani SP2D, dan untuk pencairan tahap selanjutnya hanyaberdasarkan Surat Instruksi Penyaluran dari Sekertaris Daerah KabupatenSeram Bagian Timur yang ditujukan kepada Kepala Badan PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran PPKAD

;Dana ADD (Alokasi Dana Desa) secara bertahap:Tahap 50% Tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp.70.567.500,Tahap Il 50% Tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 70.567.500.Bahwa awal terbitnya peraturan Bupati sebagaimana jawaban saksi padapertanyaan diatas, selanjutnya Badan Pemberdayaan masyarakat DesaKab.Seram Bagian Timur, mengeluarkan Surat Penyaluran pencairan danaDesa yang ditujukan kepada saksi selaku Kepala Badan PPKAD, dimanadalam surat rekomendasi tersebut tercantum Nama Desa Nomor RekeningDesa Nama

turut melakukan serta melakukan, yangsecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa VERY EVA SUSANTI SIREGAR selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 954105.1/WKtahun 2010 tanggal 09 April 2010, dengan alokasi anggaran PPKAD

SIREGARmencairkan seluruh anggaran dalam DIPA tahun 2010.Bahwa selanjutnya antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengantanggal 03 Januari 2011, JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE telahmenandatangani dan menerbitkan 3 (tiga) lembar Cheque kemudian secaramelawan hukum Terdakwa VERY EVA SUSANTI SIREGAR telah mencairkandana DIPA tahun 2010 yang bertentangan dengan Surat Edaran WalikotaPematang Siantar Nomor : 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Bab IVbutir 3 dan butir 4, dari rekening Koran Giro Dinas PPKAD

turut melakukan serta melakukan, yangsecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa VERY EVA SUSANTI SIREGAR selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah28Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 954105.1/WKtahun 2010 tanggal 09 April 2010, dengan alokasi anggaran PPKAD

anggaran dalam DIPA tahun 2010.Bahwa Terdakwa VERY EVA SUSANTI SIREGAR selaku selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Pematang Siantar antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal03 Januari 2011, dengan menyalahgunakan kewenangannya telah mencairkandana DIPA tahun 2010 yang bertentangan dengan Surat Edaran WalikotaPematang Siantar Nomor : 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Bab IVbutir 3 dan butir 4, dari rekening Koran Giro Dinas PPKAD

kekayaan,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03Januari 2011, Terdakwa VERY EVA SUSANTI SIREGAR selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Pematang Siantar secara melawan hukum telah mencairkan dana DIPAtahun 2010 yang bertentangan dengan Surat Edaran Walikota Pematang SiantarNomor : 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Bab IV butir 3 dan butir 4,dari rekening Koran Giro Dinas PPKAD

Kepala dinas PPKAD Kab.

Kepala dinas PPKAD kab.

Caul membawa kembali SPM kepada Bendahara untuk ditandatangani, setelah ditanda tangani Bendahara maka BAP dan SPM dibawa oleh SahrulNaibaho als Caul ke Bendahara Umum Daerah atas perintah dari TARMAN, SPselaku PPK.Bahwa selanjutnya setelah SPM uang muka untuk kegiatan pekerjaan Jaringanlrigasi Pembangunan Tata Air Mikro (TAM) di Dusun Sei Karet Desa Sei ApungPutusan No. 71/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnHalaman 13Kecamatan Kualuh Hilir diterima oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD

tangani semua pejabat terkait makaSahrul Naibaho als Caul membawa kembali SPM kepada Bendahara untuk ditandatangani, setelah ditanda tangani Bendahara maka BAP dan SPM dibawa oleh SahrulNaibaho als Caul ke Bendahara Umum Daerah atas perintah dari TARMAN, SPselaku PPK.Bahwa selanjutnya setelah SPM uang muka untuk kegiatan pekerjaan Jaringanlrigasi Pembangunan Tata Air Mikro (TAM) di Dusun Sei Karet Desa Sei ApungKecamatan Kualuh Hilir diterima oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kauangan danAset Daerah (PPKAD

Anggaran> Dokumendokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK)Putusan No. 71/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnHalaman 30> Surat perjanjian kerjasama/ kontrak antara pengguna Anggaran / kuasa PenggunaAnggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihakketiga.> Berita Acara pembayaran> Kwitansi bermaterai, Nota/ Faktur yang ditanda tangani pihak ketiga dan PPTKserta disetujui oleh Pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Anggaran.Setelah dinyatakan dokumen lengkap maka atas persetujuan kepala PPKAD

diatur dalam Pasal18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindakpidana korupsi ;Putusan No. 71/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnHalaman 98 Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan, selanjutnya dilakukanverifikasi/oemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen oleh bidang akuntansi dansetelah dinyatakan lengkap maka atas persetujuaan PPKAD

PALI.Daftar SP2D UP, GU, dan TU Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALITahun 2017 dari BPKAD Kab. PALI.Daftar SP2D Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALI Tahun 2017 dariBPKAD Kab. PALIHalaman 7 dari 119 Ptsn No. 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Flasdisk hitam merah berisikan soft copy Data Base Simda BPKADKab. PALI tentang Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.

PALI.Daftar SP2D UP, GU, dan TU Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALITahun 2017 dari BPKAD Kab. PALI.Daftar SP2D Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALI Tahun 2017 dariBPKAD Kab. PALIFlasdisk hitam merah berisikan soft copy Data Base SimdaBPKAD Kab. PALI tentang Laporan Keuangan Sekretariat DPRDKab.

Halmahera Utaramenganggarkan dana TPAPD yang dialokasikan dalam AlokasiDana Desa (ADD) yang dananya melekat pada Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang bersumberdari APBD Kab.

Dinas PPKAD,;; 0222225555Komisi 3 berjumlah 5S orang yang membawahi 12SKPD yaitu;1. Dinas nakertranspar; 2. Dinas Kesehatan; 7. Dinas Perindagkop; 8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB; 9. Kantor Perpustakaan Daerah; 10.Badan ketahanan Pangan; 11.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 12.Bagian Kesra Setda; Bahwa saksi pernah bertemu dengan M.

Anwar sebagai wakil Ketua II, sedangkan jumlahanggota ada 22 orang yang terdiri dari 3 Komisi; Bahwa Komisi II bermitra dengan beberapa SKPD yakni Bappeda, Dinas PU,Dinas Perindagkop, Dinas Tanak, Dinas Hutbun, Dinas Lutkan, Dispenda,Dishub, Distamben, Dinas PPKAD; Bahwa memang pada tahun 2013 DPRD Kabupaten Seruyan ada melakukanpembahasan APBDP dan APBD tahun 2014, dimana pada tanggal 18 sampaidengan tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pembahasan APBD tahun 2014kemudian ditetapkan pada tanggal 24

Dan Komisi II bermitra dengan Bappeda, Dinas PU, DinasPerindagkop, Dinas Tanak, Dinas Hutbun, Dinas Lutkan, Dispenda, Dishub,Distamben, Dinas PPKAD;; Bahwa memang pada tanggal 23 Desember 2013 H.Baharuddin pernah datang keruangan Komisi II seingat saksi pada saat sidang berlangsung, tapi hanyamemantau saja namun saksi tidak ingat berapa lama H.Baharuddin di ruanganKomisi II tersebut; Bahwa saksi tidak pernah melihat SMS dari dari H.Tunik; Bahwa setahu saksi pada tanggal 23 Desember 2013 semua anggota

Pemberhentian Sementara Bupati Kepulauan TalaudProvinsi Sulawesi Utara (Sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :120/956/OTDA, Hal HakHak Keuangan Kepala Daerah / WakilKepala Daerah Yang Diberhentikan Sementara Tanggal 10Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi);Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaPerkara Kasasi Pidana Khusus Nomor : 1122 K/Pid.Sus/2011(Sesuai dengan salinan resmi);Surat Keterangan Dinas Pendapatan Pengelolaan KeuanganDan Aset Daerah (PPKAD

pejabat terkait maka terdakwa SAHRUL NAIBAHO alias CAULmembawa kembali SPM kepada Bendahara untuk ditanda tangani, setelahditanda tangani Bendahara maka BAP dan SPM dibawa oleh SAHRUL NAIBAHOalias CAUL ke Bendahara Umum Daerah atas perintah dari TARMAN, SP selakuPPK.Bahwa selanjutnya setelah SPM uang muka untuk kegiatan pekerjaan Jaringanlrigasi Pembangunan Tata Air Mikro (TAM) di Dusun Sei Karet Desa Sei ApungKecamatan Kualuh Hilir diterima olen Dinas Pendapatan Pengelolaan Kauangandan Aset Daerah (PPKAD

MarkosEfendi.M,Si, selanjutnya dilakukan verifikasi/oemeriksaan terhadap kelengkapandokumen oleh bidang akuntansi dan setelah dinyatakan lengkap maka ataspersetujuan PPKAD diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa BendaharaUmum untuk pencairan pembayaran untuk tahap (80%) tanggal 11 Oktober 201177sebesar Rp. 223.773.000, ( dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluhdua ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 0036/Kuasa BUD/DIPERTA/2011tanggal 14 Oktober 2011 yang diterbitkan berdasarkan

RIQH JAYA mengajukan permohonanpencairan uang muka sebesar 30% kepada PPK dengan melengkapi Berita AcaraPembayaran Uang Muka Nomor : 22/PPKKONS.LU/DIPERTA/X/2011 tanggal 1196Oktober 2011 untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnyadilakukan verifikasi/oemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen oleh bidangakuntansi dan setelah dinyatakan lengkap maka atas persetujuan PPKAD diterbitkanSP2D yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum untuk pencairanpembayaran untuk tahap (30%) tanggal

seluruh penerimaandan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab berdasarkan buktibukti yangsah, melakukan pemotongan pajak atas pembayaran pengadaan barang/ jasabeban anggaran belanjaa SKPD sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku, dan mempertanggungjawabkan secara administratifatas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikanlaporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaranmelalul PPKSKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepadaKepala Dinas PPKAD

MUHAMMAD SABAN EFENDI HARAHAP, SE, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :wnnnn= Bahwa saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) padaDinas PPKAD Kab. Batu Bara berdasarkan SK Bupati Batu Bara No.142/BKD/2011tanggal 20 Juni 2011; Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku kuasa BUD antara lain:a. Menerbitkan SP2D;Page 33Putusan Pengadilan TIPIKORNo.87/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnb.

berdasarkan buktibukti yangsah; Melakukan pemotongan pajak atas pembayaran pengadaan barang/jasa beban anggaran belanjaa SKPD sesuai dengan peraturanperundanganundangan yang berlaku;Page 62Putusan Pengadilan TIPIKORNo.87/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdne Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yangmenjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporanpertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran melaluiPPKSKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepadaKepala Dinas PPKAD

penatausahaan terhadap seluruh penerimaan danpengeluaran yang menjadi tanggungjawab berdasarkan buktibukti yang sah;e Melakukan pemotongan pajak atas pembayaran pengadaan barang/jasa beban anggaran belanja SKPD sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku; Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uangyang dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepadaPengguna Anggaran melalui PPKSKPD dan mempertanggungjawabkan secarafungsional kepada Kepala Dinas PPKAD