Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diaturdalam Pasal 150 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan maupun bertentangan dengan Pasal 46 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta Keputusan Menteri Tenaga KerjaDan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang JabatanJabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing..Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, Penggugat telahberupaya melakukan penyelesaian secara bipartit maupun tripartit

namun tidakmenghasilkan kesepakatan dan gagal membuat persetujuan bersama, makaPenggugat menempuh upaya mediasi di Disnakertrans Provinsi Sulawesi SelatanBahwa penyelesaian secara bipartit maupun tripartit tidak tercapai kesepakatanantara Penggugat dan Tergugat.

serta Pasal 151 ayat(1) dan (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , yangberbunyi sebagai berikut;"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum, serta akibat gagalnya atau tidaktercapainya kesepakatan bersama dalam perundingan Bipartit, maka padabulan Februari Para Penggugat mendaftarkan Perselisihan HubunganIndustrial yang terjadi ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang untukselanjutnya dilakukan perundingan tripartit

/ dimediasi;25.Bahwa dalam perundingan tripartit/mediasi, antara Penggugat denganTergugat juga tidak tercapai kesepakatan, sehingga padaakhirnya Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerangmengeluarkan surat Anjuran Nomor 560/1780/Disnakertranstertanggal 26 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut:MENGANJURKAN1.

tertulis;b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktuselambatlambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasipertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;14.Bahwa berdasarkan Ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Perselisihan Hubungan Industrial serta disampaikan oleh DinasTenang Kerja Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa penyelesaianHalaman 5Putusan PHI Nomor :134/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn15.16.17.18.Perselisihan Hubungan Industrial dimulai dari proses Bipartit, Tripartit

,Mediasi dan Penyelesaian Melalui Pengadilan.Bahwa oleh karena proses Bipartit, Tripartit dan Mediasi tidak terdapatkesepakatan, Oleh karenanya penggugat melalui gugatan ini mengajukangugatan terhadap PT.

padatanggal 18 Mei 2017 Penggugat membuat surat keberatan atas surat Demosi,Mutasi, Surat Peringatan Ill (SP III) yang ditujukan kepada Kepala DinasKetenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas (vide bukti P6);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tentang Notulen rapat,Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit atas arahanDisnaker Kabupaten Padang Lawas, namun tidak tercapai kesepakatan;Menimbang, bahwa perundingan Bipartit tidak mencapai kesepakatanmaka berdasarkan bukti P8 tentang undangan Tripartit

Padaproses mediasi atau tripartit, saya Penggugat akhirnya mengetahui bahwakeberadaan saya selama menjadi pekerja/ouruh di perusahaan Tergugat, tidakpernah dilaporkan atau dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banyuasin, padahal jumlah pekerja/ouruh seperti saya ini mencapai1096 orang, kami juga tahu bahwa hubungan kerja antara Penggugat denganPerusahaan Tergugat tidak pernah dilengkapi dengan perjanjian kerja(PKWT/PKHL), Oleh karena itu setelah saya dinyatakan diberhentikan

PT Transpasifik Agro Industri ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasindengan perihal/laporan pengaduan PHK sepihak dan tuntutan hak atas PHk.Atas pengaduan tersebut pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyuasin telah mengkaji dan menindak lanjutipengaduan dimaksud dengan memanggil para pihak diantaranya Penggugat danTergugat melalui 3 (tiga) kali panggilan mediasi dalam rangka membahas danmenyelesaikan pada tingkat tripartit masalah pengaduan dimaksud pada

Bahwa pada sidang mediasi/perundingan tripartit tersebut,menurut kami Penggugat ada beberapa point penting yang luput dari perhatianmediator maupun Tergugat yang pertama adalah bahwa Penggugat walaupunbekerja sebagai buruh harian lepas yang bekerja berdasarkan waktu kehadirantetapi upah yang dibayarkan Perusahaan/Tergugat adalah setiap bulan.

Dan kemudian melakukanmediasi Tripartit pada tanggal:1. Mediasi : 9 November 2009, pihak Tergugat tidak datang;2. Mediasi Il : 4 Desember 2009, pihak Tergugat tidak datang;3. Mediasi Ill :5 Desember 2009, yang datang oknum Angkatan Daratbeserta 1 orang temannya tanopa membawa surat kuasa;Pada tanggal 15 Januari 2010 dikeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor Surat86/088.36 yang ditandatangani Mediator Hubungan Industrial R.A.

Dan akhirnya TERGUGATmengundang PENGGUGAT untuk datang ke rumah TERGUGAT yang semulaperkiraan PENGGUGAT adalah untuk membahas tuntutan PENGGUGATtersebut namun nyatanya TERGUGAT mengatakan masih kesulitan mencaritenaga Penasehat Hukum.Bahwa dikarenakan pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGATtidak menghasilkan suatu kesepakatan yang baik maka PENGGUGATmencatatkan perselisinan tersebut ke Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur.Bahwa dalam perundingan secara Tripartit

di Suku Dinas Tenaga KerjaDan transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur diakui oleh TERGUGATbahwa PENGGUGAT ada hubungan kerja antara PENGGUGAT danTERGUGAT akan tetapi tidak ada pembayaran upah yang seharusnya diterimaoleh PENGGUGAT.Bahwa dalam perundingan Tripartit semula disepakati oleh TERGUGATuntuk memakai Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sebagai pembayaran upah dan hakhak lainnya yangdiberikan kepada PENGGUGAT.Bahwa belakangan dalam perundingan Tripartit tersebut

Padahalseharusnya PENGGUGAT terlebin dahulu) melengkapi suratanjuran, yaitu) surat hasil kesimpulan pertemuan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT secara Tripartit dari Dinas TenagaKerja aquo.15Tidak dilengkapinya dengan surat = anjuran dari DinasKetenagakerjaan Tangerang Selatan mengakibatkan gugatan harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL/GUGATAN KABURBahwa Surat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

No. 795 K/PDT.SUS/201124mekanisme PHK harus dilakukan upaya penyelesaian melalui Bipartit danjika tidak tercapai kesepakatan dilakukan melalui Tripartit yaitu mediasi dhi.kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil olehDinsosnakertrans sesuai bukti P. dan dikeluarkan anjuran sesuai buktiP.1A, akan tetapi tidak juga dilaksanakan oleh Para Tergugat,Padahal seharusnya sesuai ketentuan UndangUndangnyamekanisme untuk melakukan PHK adalah sebelum PHK dilaksanakanterlebin dulu harus dilakukan

upaya Tripartit untuk dikeluarkannya anjuran,namun dalam perkara a quo oleh Para Tergugat telah melakukan PHKterhadap Penggugat sesuai bukti P. 10 yaitu Surat Keputusan No. 001/SK/YPJ/IV/2010 tanggal 12 April 2010 baru dikeluarkan anjuran, bukankahproses PHK yang demikian sudah pelanggaran atas ketentuan undangundang dan proses PHK yang sewenangwenang dan arogan apalagidengan alasan Penggugat telah melakukan Pelanggaran berat yangfaktanya tidak pernah dibuktikan dan belum ada suatu putusan hukumuntuk

upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampaidengan bulan Maret 2019.11) Bahwa pada bulan Maret 2019, Penggugat telah mengajukan permohonanpemutusan hubungan kerja kepada Tergugat karena keterlambatanpembayaran upah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret2019.12) Bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat.13) Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, selanjutnyaPenggugat memohon kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untukdilakukan proses mediasi tripartit

.14) Bahwa dalam proses mediasi tripartit yang dilaksanakan oleh MediatorDinas Ketenagakerjaan Kota Medan, tidak tercapai suatu kesepakatanapapun antara Penggugat dengan Tergugat.15) Bahwa karena tidak adanya kesepakatan dalam proses mediasi tripartitantara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Mediator DinasKetenagakerjaan Kota Medan menerbitkan Anjuran dengan surat Nomor:567/1556/DKKM/2019 perihal Anjuran tertanggal 10 September 2019.16) Bahwa isi Anjuran tersebut sama sekali tidak dilaksanakan

Saksi Friska Br Tamba: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena samasama bekerja ditempat Tenggugat; Bahwabenar Tergugat sering terlambat melakukan pembayaran gaji, tapisaksi tidak tahu permasalahanya dan kepala ruangan menyampaikankeberatan ke pimpinan; Bahwa ada dilakukanya Bipartit yaitu orang SPMS memanggilperusahaan dan juga Tripartit yaitu SPMS dan perusahaan bertemudengan Dinas Ketenagakerjaan;Halaman 15 dari 29Putusan Nomor 274/Padt.SusPHI/2020/PNMdnBahwa pembayaran gaji terlambat mulai

Bahwa karena perselisinan hubungan industrial tersebut, telahdilakukan upaya bipartit dan tripartit sebagai diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatanmaka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;11. Bahwa adapun yang menjadi hak dari penggugat yang diajukanPenggugat adalah sesuai aturan perundangundangan yang berlaku,sebesar :a.

menyelesaikanperselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan RisalahPerundingan Bipartit, tanggal 24 bulan Maret tahun 2016, yang padaHalaman 3.dari 19 hal.Put.Nomor 493 kK/Pdt.SusPHI/201710.11.akhirnya tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentangpenyelesaian PHK oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut;Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Penggugat dengan Surat Nomor15/P&P/III/ 2016, tertanggal 30 Maret 2016 telah memohon ke Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Medan untuk dilakukan Proses Tripartit

Bahwa baik dalam proses Tripartit di hadapan mediator Kantor DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Medan maupun di dalam dalil gugatannyadalam perkara a quo, maka untuk menutupi kesalahannya sendiri,Penggugat dk/Tergugat dr menyatakan dengan tegas bahwa pemutusanhubungan kerja (PHK) yang dialaminya bermula atau disebabkan hanyadikarenakan Penggugat dk/Tergugat dr menanyakan uang duka atasmeninggalnya orangtua Penggugat dk/T ergugat dr;Halaman 7.dari 19 hal.Put.Nomor 493 k/Pdt.SusPHI/2017h.

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah melaporkanpermasalahan antara Terbanding dengan Pembanding keKadin Propinsi Banten dan telah dilanjutkan denganpertemuan Tripartit tanggal 25 Mei 2009 antara KadinPropinsi Banten, Pembanding dan Terbanding, namunsampai saat ini Kadin Propinsi Banten tidak pernahmemberikan tanggapan atau solusi atas permasalahantersebut, dengan demikian gugatan Terbanding ~ yangdiajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang adalahPrematur, karena berdasarkan pasal 36 ayat (3) UndangUndang

Adil Naeem) pada saat itu akan dipelajari dahulu danakan memberikan jawaban 15 (lima belas) hari setelah pertemuan itu,namun sampai dengan dimajukannya gugatan a quo Para Penggugat tidakmendapatkan jawaban yang pasti dan jelas;18.Bahwa sebelumnya perlu ditegaskan sebelumnya gugatan a quo dimajukanPara Penggugat juga telah melakukan upayaupaya hukum penyelesaianmasalah melalui lembaga Bipartit dan Tripartit.

Olen karena penyelesaianmelalui Lembaga Bipartit dan Tripartit tidak selesai Para Penggugatmeminta mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan untukmembantu. menyelesaikan persoalan antara para Penggugat denganTergugat namun ternyata penyelesaian melalui mediasi tersebut tidak jugadapat diselesaikan dengan baik sehingga untuk selanjutnya Kantor DinasTenaga Kerja Kabupaten Bintan mengeluarkan Surat Anjuran melalui pihakmediator (bapak Zainal Abidin, S.Sos), dengan diketahui oleh Kepala DinasTenaga

26.Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada para Penggugat secara sepihak dan telah pula melaporkanPara Penggugat kepada pihak Kepolisian Resort Bintan di Tanjung Uban,dan selama proses penyelidikan tersebut nasib Para Penggugat telahdiombangambingkan oleh Tergugat tanpa adanya suatu kepastian yangjelas sehingga Para Penggugat benarbenar merasa telah dipermainkanoleh Tergugat;27.Bahwa selama masa menunggu dalam tahap penyelesaiian secaraLembaga Bipartit dan Tripartit

dari 16 hal.Put.Nomor 959 K/Pdt.SusPHI/2017Menimbang, bahwa terhadap bantahan kuasa hukum Para Penggugat yangmenyatakan KSBSI Jambi masih diakui oleh pemerintah baik provinsi maupunkabupaten/kota, terbukti Korwil KSBSI Jambi masih menjadi Wakil Ketua di LKSTripartit Provinsi, masih menjadi anggota Dewan Pengupahan dan AnggotaDewan K3 Wilayah Provinsi dan sudah tercatat baik tingkat provinsi maupunKabupaten, Majelis Hakim berpendapat, dengan masuknya utusan KSBSIProvinsi Jambi kedalam Lembaga LKS Tripartit

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah membuktikan Eksistensi KSBSIJambi yang masih di akui oleh pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai saat ini, hal ini terlinat dari bahwa di tingkat pemerintah provinsiKorwil KSBSI Jambi masih menjadi Wakil Ketua di LKS Tripartit Provinsi, masihmenjadi anggota Dewan Pengupahan dan Anggota Dewan K3 WilayahProvinsi, begitupun di kabupaten/kota lembagalembaga yang bersifat TripartitKSBSI dan Federasifederasinya masih tetap eksis dan di akui oleh pemerintah

menggunakan tipu muslihat agar Penggugat mau menerima 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaan Masa Kerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat meskipun telahdilakukan mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugatsesuai ketentuan Pasal 56 Undangundang No Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melaluikuasanya membuat surat Pengaduan ke Kantor Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikan secara Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil, akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor: 565/36/DK2 PHI/DS/2021 tanggal 19Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat PemberitahuanNomor: 565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan

Dalam proses Bipartit dan Tripartit, Tergugat mengakui bahwaPenggugat adalah pekerja dari Tergugat.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat bukanmengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dandiputus bersamasama dengan pokok perkara sebagaimana berdasarkan Pasal162 R.Bg Jo.

yang berperkara, maka Majelis Hakimmemperoleh fakta hukum yang tidak disangkal, yang mana kesemuanya samasama telah diakui para pihak sebagai berikut:e Bahwa benar Tergugat telah memutuskan hubungan kerja denganPenggugat;e Bahwa benar Tergugat belum membayar uang kompensasipemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat;e Bahwa benar perselisihnan hubungan industrial antara Penggugatdengan Tergugat telan dimediasi oleh Mediator DinasKetenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi(Tripartit

Nomor 608 K/Padt.SusPHI/201610.11.12.13.14.mana setelah melalui proses Tripartit lalu menerbitkan Anjuran Nomor: 1008/1.835.1 tanggal 1 Juni 2015 yang amar putusannya memberikan anjuransebagai berikut; PT Prodia Widyahusada beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 11Jakarta Pusat, agar mempekerjakan kembali Pekerja Sdr. YuniardiKusuma Perwira, beralamat di Serikat Pekerja PT Prodia WidyahusadaProdia Tower, Jalan Kramat Raya Nomor 150 Lantai 6 Bag. PBI; Pekerja Sdr.

berupa surat peringatan ke3 Nomor 001/IA/SP/X/2014tertanggal 8 Oktober 2014; Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, Tergugat menerbitkan suratperingatan ke3 Nomor 001/IA/SP/X/2014 tertanggal 8 Oktober 2014diterbitkan dengan alasan adanya Bukti T3 sampai dengan Bukti T11; Bahwa akan tetapi Bukti T3 sampai dengan Bukti T11 yang menjadi dasarterbitnya surat peringatan ke3 sebenarnya tidak pernah diketahui ataudiberikan baik kepada Penggugat pada saat Bipartit maupun dilampirkansebagai bukti pada saat Tripartit

Selanjutnya saksi menerangkan setelah tidak tercapai kesepakatandalam perundingan Tripartit, sebanyak 91 orang karyawan mengajukan gugatanke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, sedangkanPenggugat tidak ikut mengajukan gugatan tetapi hanya menjadi saksi dalamperkara tersebut, Penggugat sendiri baru mengajukan gugatan tanggal 3 Maret2020.

Setelah mencermati buktibukti suratdan keterangan saksi yang bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sudah melalui proses perundingan Bipartit dan Tripartit dan Penggugatsebelumnya tergabung bersama sejumlah karyawan lainnya dalam prosesperundingan Bipartit dan Tripartit, kKemudian sebanyak 91 (Sembilan puluh satu)orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 6Agustus 2019, sedangkan Penggugat

hubungan industrial sertaketentuan tentang skorsing yang diatur didalam Buku Peraturan Kepegawaiandan Kesejahteraan Yayasan Pendidikan Soroako Tahun 20132014 dan Memorandum Yayasan Pendidikan Soroako bertanggal 2 Januari2015.13.Bahwa telah dilakukan Perundingan Bipartit sebanyak tiga ( 3 ) kali antaraPenggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Serikat Pekerja dimana hasil dariPerundingan Bipartit yang ketiga tersebut Penggugat dan Tergugat tidaktercapai kesepakatan dan melanjutkan tahapan Mediasi ( Tripartit

Hasil mediasi Tripartit yang dilakukan oleh kadis ketenagakerjaa,transmigrasi dan sosial kabupaten Luwu Timur dengan mediatorhubungan Industrial tidak menjatuhkan tindakan atau hukumankepada saya sesuai Berita acara saat it:u (Terlampir)Gugatan6. Poin 20. Pemberian Pesangon, uang jasa dan uang pisah.Penolakan1. Saya menolak karena saya belum saatnya pensiun dan tidakmenerima peringatan V sehingga di PHK dengan alas an yangsudah diuraiakn pada poin poin sebelumnya.2.

Lembga kerja sama tripartit;e. Peraturan perusahaan;f. Perjanjian kerja bersama;g. Peraturan perundangundangan ketenagakerjaan; danh. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Peraturan Perusahaan menurutPasal 111 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sekurangkurangnya memuat ;a. Hak dan kewajiban pengusaha;b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;c. Syarat kerja;d. Tata tertib perusahaan; dane.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsidair:Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Proses Mediasi Tripartit Di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembangadalah tidak sah dan cacat hukum1. Eksepsi ProsesualHalaman 8 dari 29 hal. Put.

Nomor 894 K/Padt.SusPHI/2017Bahwa proses mediasi secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembang adalahtidak sah dan cacat hukum;.

ketenagakerjaanmengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas;JunctoPasal 6Ayat 1: setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harusdibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak;Bahwa kenyataannya, para pihak tidak pernah melakukan penyelesaianperselisihan dengan cara Obipartit, tidak adanya risalah bipartit yangditandatangani oleh para pihak sudah cukup membuktikan bahwa prosespenyelesaian dengan cara tripartit

tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:1.Surat kuasa Penggugat merupakan surat kuasa yang bersifat umumsehingga tidak memenuhi syarat kKekhususan suatu surat kuasa khusussebagaimana ditentukan di dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) hir (pasal147 rog) Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 tahun 1994:Gugatan Penggugat dalam konpensi tidak jelas/kabur (obscuur libel)sebab memisahkan pembayaran upah pada saat skorsing, upah saatproses perundingan bipartit dan tripartit