Ditemukan 4890 data
133 — 142
bulan Agustus yang akan datang agar mendaftarkan diri untukmendapatkan Rusunawa yang lokasinya dekat Kampung Melayu, apabila tidakmendaftarkan maka Rusunawa akan diberikan kepada warga yangmembutuhkan yaitu Bidara Cina, Bukti Duri, dll;Halaman 157 dari 174 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.Bahwa pada saat itu warga meminta penjelasan tentang ganti rugi, karena adapemberitahuan bahwa warga yang telah membayar PBB selama 5 (lima) tahunterakhir akan mendapatkan ganti rugi sebesar 25 % dari NJOP
310 — 1084 — Berkekuatan Hukum Tetap
mana saksi tidak mengetahuinya.Saksi11, Basuki Raharjo, S.E. telah diperiksa padapersidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapatdisimpulkan :Hal. 62 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015(1) Saksi pada tahun 1998 menjabat sebagai Sekpri kepalaBPN Kota Surabaya dan sekitar tahun 2003 saksi menjabatsebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi BPNKabupaten Pasuruan.(2) Harga pembelian tanah saat itu yang dibeli oleh 4 (empat)orang perwakilan Kodam tersebut sangat murah karenaharga NJOP
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
137 — 26
Peraturan Menteri NegaraAgraris/ kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1990, yaitu melaluiproses penetapan lokasi sebagai lokasi kepentingan umum untuk pendidikan dankepada bekas penegang hak diberi ganti rugi dengan cara musyawarah denganmemperhatikan NJOP dan melalui panitia pengadaan tanah untuk kepentinganumum ;Bahwa oleh Gubernur Jawa Timur disarankan agar masalah asset P3D Pemerintahkabupaten Tuban yang diperoleh karena Otonomi Daerah agar dicoret dan dihapus,karena dari sejak semula
92 — 15
Pakai dan Hak Pengelolaan.e Bahwa di wilayah Propinsi Kalimantan Timur tidakdikenal adanya Hak Ulayat.e Bahwa mekanisme yang harus dilakukan negara/pemerintah daerah dalam hal melakukan ganti rugiterhadap tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, HakGuna Usaha, Hak Pakai ataupun Hak Pengelolaanadalah dibentuk panitia pembebasan yang terdiri dariBadan Pertanahan Kabupaten, Camat, Lurah/KepalaDesa dan dari unsur Pemerintah Kabupaten.Y Jodi Bahwa dasar pemberian ganti rugi harus dilaksanakanberdasarkan NJOP
95 — 14
Pakai dan Hak Pengelolaan.e Bahwa di wilayah Propinsi Kalimantan Timur tidakdikenal adanya Hak Ulayat.e Bahwa mekanisme yang harus dilakukan negara/pemerintah daerah dalam hal melakukan ganti rugiterhadap tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, HakGuna Usaha, Hak Pakai ataupun Hak Pengelolaanadalah dibentuk panitia pembebasan yang terdiri dariBadan Pertanahan Kabupaten, Camat, Lurah/KepalaDesa dan dari unsur Pemerintah Kabupaten.Y Jodi du Bahwa dasar pemberian ganti rugi harus dilaksanakanberdasarkan NJOP
122 — 78
Kepala Kelurahan;e Bahwa saksi menyatakan harga jual adalah diatas NJOP;e Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain;e Bahwa saksi menjelaskan jarak antara Kantor Kelurahan dengan obyeksengketa adalah 500 M;Halaman 127 dari 161 halaman, Putusan No. 02/G/2016/PTUNSRG128Bahwa saksi menyatakan pada saat jual beli, suratsuratnya diperlinatkanyaitu Girik 800 dan Girik 651;Bahwa saksi menyatakan yang punya girik adalah Tang Kun Yong;Bahwa saksi menyatakan luas tanah adalah 1,7 Ha;Bahwa saksi menyatakan
245 — 114
observasike lapangan oleh semacam panitia ke lokasi;Bahwa selanjutnya setelah persyaratan cukup, dari Panitia yang diketuaikepala kantor, setelah melakukan penelitian kemudian membuat risalah,setelah mereka tanda tangan semua kemudian Saksi paraf, selanjutnyadiserahkan ke Kasi baru ke Kepala Kantor;Halaman 84 dari 154 Putusan Nomor 6 1 5/Pid.B/201 5/PN.Cbi12.Bahwa seingat Saksi pada waktu itu persyaratan yang ada di meja Saksiuntuk proses adalah Akta Pendirian Perusahaan, sertifikat asli, NPWP, SIUP,NJOP
168 — 41
Menyelesaikan proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah dariKantorPelayanan Pajak lama, baik domisili/status maupun kewajibanperpajakanlainnya; Menyiapkan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasielektronik SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak dan penatausahaanSPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOPdan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak; Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPTMasa,STTS, SSB dan SPOP;" Menerbitkan Surat Keterangan NJOP
782 — 599
(dua ratus lima puluh sembilanjuta rupiah), dengan NJOP saat perolehan Rp.22.015.000,00(dua puluh dua juta lima belas ribuTanah dan Bangunan di Jalan Kupang Jaya 4 No.
FUAD AMIN dengan luas tanah 340 m2,tahun perolehan 1993, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)Rp.508.673.000,00 (lima ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh tigaribu rupiah) ;3. Tanah dan Bangunan di Jalan Kupang Jaya 4/2 RT.004 RW.006 DesaSonokwijen Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Propinsi JawaTimur atas nama H.
FUAD AMIN dengan luas tanah1.000 m2, nomor surat tanah 149, tahun perolehan 1998, nilai perolehanRp.21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh riburupiah), dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) saat perolehanRp.5.385.000,00 (ima juta tiga ratus delapan puluh lima ribuTanah di Jalan K.H.
Rp.259.000.000,00 (dua ratuslima puluh sembilan juta rupiah), dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)saat perolehan Rp.22.015.000,00 (dua puluh dua juta lima belas riburupiah) ;Tanah dan Bangunan di Jalan Kupang Jaya 4 Nomor IIT RT.004 RW.006Desa Sonokwijen Kecamatan Suko Manunggal Kota Surabaya PropinsiJawa Timur atas nama H.
puluh satu juta rupiah), dengan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) saat perolehan Rp.120.300.000,00 (seratus dua puluh jutatiga ratus ribu rupiah);Tanah dan Bangunan di Jalan Cokro Aminoto RT.002 RW.05 DesaPangebanan Kecamatan Bangkalan Propinsi Jawa Timur atas namaRKH.
240 — 54
lainnya;Menyelesaikan proses permohonan Wajib Pajak untuk pindahdari Kantor Pelayanan Pajak lama, baik domisili/status maupunkewajiban perpajakan lainnya;Menyiapkan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikutaplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak danpenatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali sertapenyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasankepatuhan Wajib Pajak;Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan,SPT Masa, STTS, SSB dan SPOP;Menerbitkan Surat Keterangan NJOP
150 — 143
bulan Agustus yang akan datang agar mendaftarkan diri untukmendapatkan Rusunawa yang lokasinya dekat Kampung Melayu, apabila tidakmendaftarkan maka Rusunawa akan diberikan kepada warga yangmembutuhkan yaitu Bidara Cina, Bukti Duri, dll;Halaman 157 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.Bahwa pada saat itu warga meminta penjelasan tentang ganti rugi, karena adapemberitahuan bahwa warga yang telah membayar PBB selama 5 (lima) tahunterakhir akan mendapatkan ganti rugi sebesar 25 % dari NJOP
146 — 47
KIMA ;Bahwa tanah tersebut masuk wilayah tanah pekerjaanumum (PU) ;Bahwa tanah yang diakui oleh Tawang tidak sampai padaarea pemakaman ;Bahwa saksi berani membuat Akta dJual Beli karenaTawang sudah menunjukan batas batas tanahnya ;Bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) permeter dilihat dari hargaNilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ;Bahwa yang menentukan harga adalah mereka sendiri ;99Bahwa saksi membuat Akta Jual Beli dengan harga Rp.100.000, (seratus riobu rupiah) per meter
416 — 128
lokasi objek sengketayang didalamnya terdapat hakhak pelepasan dan hakhakpengelolaan dari Para Penggugat, Penggugat Intervensi dan ParaPenggugat Intervensi Il; Bahwa mengenai besaran ganti rugi tersebut, Para Penggugatdalam gugatannya menuntut sebesar Rp.150.000, (seratus limapuluh ribu rupiah) per meter bujur sangkar, sedangkan PenggugatIntervensi menuntut sebesar Rp.50.000, (lima puluh riburupiah)/m2 dan Para Penggugat Intervensi II menuntut pemberianharga berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP
206 — 37
Menurut hemat TERGUGAT sangat tidak realistis danapabila dibandingkan dengan harga NJOP sebagaimana tercantum dalamtagihan pembayaran PBB nilainya sangat jauh berbeda (pada saatnya nantiakan TERGUGAT sampaikan pada saat acara pembuktian).Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepantasnya pernyataanPENGGUGAT di dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2014 angka (15),angka (16), angka (17), angka (18), angka (19), angka (20) dan angka (21)sama sekali tidak berdasarkan hukum, sesat, menyesatkan
271 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah satu penyebab wilayah selatan menjadi daerah tujuanhunian adalah penetapan NJOP di wilayah ini yang lebih rendahdibandingkan wilayah bagian utara.
452 — 305
Ansyar Roem adalah statusnya sebagai pelajar dan menurut Saksi bisasaja orang tuanya yang membeli dan diatasnamakan anaknya yang masih berstatuspelajar.Bahwa benar, mengenai harga jual tanah dan rumah tersebut apakah sudah sesuaidengan harga pasaran umum dilingkungan Menteng, Jakarta Pusat, ataukah sudahsesuai dengan NJOP yang sebenarnya, untuk masalah itu Saksi tidak tahu, harenamengenai Nilai Harga Jual dan NJOPnya menjadi kewenangan para pihak, Notarisdan yang membuat NJOP.Bahwa benar, Saksi tidak
Di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 63, Menteng Jakarta Pusat.Bahwa benar, Akta Jual Beli tersebut dibuat pada hari Jumat tanggal 3 Juni2005 dengan Nomor 11/2005, yang bertanda tangan sebagai penjual adalhaSaksi sendiri, sedangkan sebagai pembelinya adalah Winda Arum Hapsarianak Terdakwa.Bahwa benar, didalam Akta Jual Beli Nomor 11/2005, harga rumah yangSaksi Jual tertulis Rp.4.992.346.000, (hampir 5 milyar rupiah) sesuai dengaharga tanah yang tercantum dalan NJOP daerah Menteng Jakarta Pusat tahun2005
154 — 210
Penggugat XII) ;e Bahwa dengan terhalangnya hak Penggugat s/d Penggugat XIIuntuk mengambil manfaat atas tanah milik Penggugat s/dPenggugat XII, Penggugat s/d Penggugat XII mengalamikerugian materiil Yang diperhitungkan dari jumlah luas tanahmilik Penggugat s/d Penggugat XII yaitu seluas 163.014 M@(seratus enam puluh tiga ribu empat belas meter persegi)dikalikan dengan harga jual permeternya berdasarkan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) permeter persegi yang tertera dalam PajakBumi Bangunan (PBB), yaitu
173 — 59
Adapun mengenai nilai aset Rp.28.173.000.000 hal itu adalah tidak benar karena hanya merupakan asumsidan perkiraan Penggugat yang tidak berdasar atas adanya penilaian dariTeam penilai yang berwenang, Keterangan Kepala Desa maupun atau atasdasar NJOP;Bahwa Tergugat Il d.K menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasanPenggugat pada point 11 s/d point 14 yang pada pokoknya alasan dan dalilPenggugat adalah mengenai transaksi jual beli dengan itikad tidak baik,penguasaan tanah a quo dan pendaftaran tanah
91 — 18
perjanjian ikatan jual beli secaratidak sah pada akta no, 19, 20, 21 22, 23 dan 24, dan akta lainnya, yang dilakukan secaratidak lazim oleh Tergugat Il, selaku Notaris dalam membuat Ikatan Jual beli dan surat kuasauntuk menjual yang biasanya dilakukan secara sendiri sendiri, namun Terguggat dan1011Tergugat ll, yang dibantu oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat ll, yang dibuat secaraborongan atau secara keseluruhan dan atau tanpa menyebutkan harga per meternya tanahsengketa dan atau tidak menurut harga NJOP
Drs. Rusmansyah, M.Pd
Tergugat:
BUPATI BANJAR
242 — 95
kali dilakukan pertemuan kemudian adapenetapan harga ganti rugi oleh Panitia Pembebasan Lahan danselanjutnya dilakukan pembayaran terhadap penerima ganti rugi tanahdan saksi menerima langsung pembayaran ganti rugi tersebut melaluitransfer bank ke rekening saksi di Bank BNI 46;Bahwa sepengetahuan saksi jumlah uang yang saksi terima samadengan jumlah yang tertera di penetapan harga ganti rugi;Bahwa sepengetahuan saksi harga tanah saksi yang dibayarkankepada saksi nilainya lebih tinggi dari nilai NJOP