Ditemukan 5012 data
Drs. AMIRULLAH, M.Si
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
113 — 55
Amirullah WD, (Penggugat), (vide Bukti T2);Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah adasetidaktidaknya sejak tahun 1974 yang secara substansi tidak ada perubahan samasekali hingga saat ini.
SAHAT PATAR LUMBAN GAOL, S.Sos, M.A, M.Pd
Tergugat:
1.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
132 — 64
Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini;Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat memberikankuasa atau delegasi wewenang kepada pejabat lainnya; Pasal 4Memberikan delegasi wewenang kepada pejabatpejabat yangtersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menyelenggarakan danmenandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian atas namaMenteri tentang jenis mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3(tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipilyang
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
209 — 116
K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangTelah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan
21 — 15
Rustam )pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohonberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan ternyata surat izin dimaksud belum diperoleh
dr. Meidrin Joni,Sp.OG
Tergugat:
Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur
323 — 171
Tergugat menolak permintaan dari Penggugat tersebut danmemerintahkan penggugat untuk melaksanakan pekerjaannya selaku PNSdi lingkungan RSUD Nurdin Hamzah, namun malahan Tergugat bertindaksewenangwenang memberhentikan Penggugat dengan memerintahkanRSUD Nurdin Hamzah untuk tidak membayar gaji Penggugat danmenyuruh Penggugat tidak lagi berkerja selaku PNS di lingkungan RSUDNurdin Hamzah sejak tanggal 4 Januari 2021 , hal tersebut benar benartelah mencendrai rasa keadilan Penggugat selaku pegawai negeri sipilyang
TUTI GANTINI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
292 — 560
Asas kepatutan dan keadilan ;Tergugat secara nyata telah mengabaikan asas kepatutandan keadilan, sebelum mengeluarkan Keputusan a quo,Tergugat semestinya mempertimbangkan apakah tindakpidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatan atautidak, faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta beratringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan,sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1682K
508 — 116
Bahwa Saksi11 merupakan anggota LembagaSwadaya Masyarakat PMIl (Pergerakan MahasiswaIslam Indonesia) yang berdiri sejak tahun 1960 danbergerak dibidang sosial keagamaan sertakemasyarakatan seperti membantu pendampinganterhadap masyarakat kurang mampu = gunamendapatkan kesejahteraan baik dalam masalahhukum, keagamaan maupun halrial lainnya sertamengkritisi kebijakankebijakan pemerintah dan sipilyang tidak berpinak kepada masyarakat.3.
58 — 40
Selain itu, Terdakwa adalah pegawai negeri sipilyang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDKLafaikfera berdasarkan keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/KEP/2007 tanggal 17Nopember 2007 dan juga sebagai Penanggungjawab Tim Managemen BOS di SDKLafaikfera.
186 — 35
H.Sairun S.Ag Bin Budi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berstatus Guru yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakatdan anakanak didiknya.Halaman 55 dari 59 HalamanMengingat akan ketentuan Pasal 160 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 56 KUHP jo Pasal 170 ayat (1)KUHP, Pasal 191 KUHAP dan Ketentuan Peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan perkara ini.MENGADILI.1 Menyatakan Terdakwa I.
24 — 9
45 Tahun 1990 dinyatakan:Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi Apabila perceraian terjadi ataskehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajidb meneyerahkansebagaian gajinya untuk kehidupan bekas istrinya dan anak anaknya;Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi "Pembagian gaji sebgaimana dimaksuddalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yangbersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anakatau anakanaknya;Pasal 8 ayat (7) yang berbunyi Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang
75 — 61
Pengertian.Dalam keputusan ini dimaksud dengan : 1 Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang gajinya dibebankan dengan pada anggaranpendapatan dan Belanja Negara dan bekerja padaDepartemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan LembagaKepresidenan, Kantor Negara Koordinator, KantorMenteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia.Lembaga Pemerintah NonDepartemen, KesekretariatanLembaga Tinggi/Tinggi Negara, Badan NarkotikaNasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpinoleh Pejabat
375 — 128
Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13
114 — 33
ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yangsedang gencargencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;e Perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencara Daerah(BPBD) Kota Manado .telah menciderai citra Pegawai Negeri Sipilyang
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
222 — 123
., NIP 19731231 199903 1 033 tertanggal 9November 2017 ; 222202 Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan KepalaBKN Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor IdentitasPegawai Negeri Sipil, menetapkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit, denganurutan sebagai berikut:Halaman 32 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenalyang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahirCalon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, dengan ketentuan
118 — 22
Salim, tetapi pada saat itu terdakwa tidakmemperlihatkan akte nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Catatan Sipilyang mengatakan bahwa benar terjadi pernikahan antara terdakwa dan Alm. Dr.ENGELBERT H.I. SALIM secara resmi dan dapat diakui oleh Undangundangdan Negera.Menimbang, bahwa pada saat terdakwa meminta tolong untuk dibuatkansurat keterangan kewarisan, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepadapihak Kelurahan yaitu saksi RISDIANTO,S.H. bahwa ada ahli waris lain dariAlm. Dr.
JULIANDO NAINGGOLAN
Tergugat:
bupati tebo
465 — 224
kurang dari 2tahun;Seharusnya: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukandengan hormat atau tidak dengan hormat atau tidak diHalaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIberhentikan, satu dan lain hal tergantung pada pertimbanganpejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatanyang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yangditimbulkan oleh perbuatan itu atauBerhubung dengan itu,maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang
FIRDAUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 89
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1258 — 2802
Rahyan, Chairul, dan Sultan meminta kepada AbuAbdulrrahmman untuk berhenti latihan meliter dengan alasan tidak mau menjaditantara dan hanya ingin menjadi warga sipil di Suriah;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dibujuk untuk ikut latihnan militeroleh Bahrumsyah alias Abu Ibrahim yang merupakan Amir Majmuah Indonesiadi Sadadi, Suriah dan Abu Zulfikar serta Abu Hapsoh, namun Terdakwa danrombongannya tidak ingin menjadi tantara dan hanya ingin menjadi warga sipilyang bernaung dibawah Daulah ISIS;Menimbang
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 411 K/TUN/20171.2.1.3.Bahwa kenyataannya memang belum ada aturan hukumnya, karenabaru tanggal 30 Maret 2017 ini diterbitkannya Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur tentang mekanisme pengisian dan pemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Instansi Pemerintah.
96 — 53
Pegawai Negeri Sipil atau yangberkaitan dengan Tergugat (asal) tidak mengeluarkan keputusan danmenjadikan dasar pengetahuan Penggugat bahwa Tergugat (asal) tidakmengeluarkan keputusan berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawaiHalaman 49 dari 100 halaman, Putusan Nomor 170/G/2012/PTUNJKT5050negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.Dengan demikian, objek sengketa dalam perkara in casu, bukan merupakankeputusan Tergugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipilyang