dalam perkaralain) dengan barang yang disita berupa shabu sebanyak 3 (tiga)bungkus berat brutto 3.069 gram yang diserahkan saksi YOHANtersebut;Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris KriminalistikNo.LAB : 5205/NNF/2017 tanggal 02 Januari 2018 dengan kesimpulanbarang bukti hasil penyisinan yang disita dari YOHAN anak dari LIEMENG KIM dan YU CHEN YANG alias SIAU YU serta LI WEI berupa : 3(tiga) bungkus plastik klip (Kode Al s.d A3) masingmasing berisikankristal warna putih berat netto selurunhnya

.+ Rp. 5.000.000.000,Sehingga nilai kerugian selurunhnya sebesar = Rp. 5.575.000.000,Atau (Lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);j. Bahwa terhadap kerugian materiil danmoriil/immateriil seperti tersebut di atas, wajib dibayar secara lunas danseketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensiselambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkanPengadilan;k.

CitraAditya Bakti, 2010, halaman 167168 menyatakan:..agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, makaunsurunsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya.Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikanoleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadiperbuatan yang melawan hukum tersebut.Sehubungan dengan hal di atas, jelas bahwa unsurunsur perbuatanmelawan hukum harus dibuktikan untuk selurunhnya

dalilyang menyatakan Penggugat Konvensi II telah memiliki itikad burukuntuk membatalkan Aktaakta hibah tersebut adalah hal tidak benar dantidak berdasarkan fakta yang jelas dan dalil Tergugat Konvensi s/d Vyang menyatakan aktaakta hibah yang di hibahkan untuk atas namaMarwan effendi (alm) masih di pegang Penggugat Konvensi II adalahtidak benar karena bagaimana mungkin akta hibah tersebut di pegangoleh Penggugat Konvensi II sedangkan Sertifikat Hak Milik TergugatKonvensi s/d V di pegang dan di kuasai selurunhnya

Keterangan Menggarap Tanah) dan SKT (Surat Pernyataanmenguasai / menggarap tanah negara).Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Tamami serta Suparto Spd.membahas pembagian lahan dan pembuataan SPT (Surat KeteranganMenggarap Tanah) yang hasilnya adalah : Terdakwa sendiri mendapat jatahlahan seluas 75 Ha, Terdakwa Tamami mendapat jatah 100 Ha, Suparto,S.Pd mendapat jatah 75 ha dan serta 6 orang anggota masyarakat (yangmerintis lahan) yaitu Agai A Dumui, Encau, Salno, Aswin, Fahrul Razi danSidang selurunhnya

., dan diterima oleh saksi Kartina selaku bendahara KSPUsaha Mandinri;Menimbang, bahwa dana pinjaman dari LPDBKUMKM tahap dan tahap IIyang disalurkan kepada KSP Usaha Mandiri selurunhnya berjumlah sebesar Rp2.650.00.000,00, yang disalurkan secara bertahap sesuai dengan bukti berupa slipsetoran yang ditandatangani oleh Terdakwa ONGKY ANTONIO selaku Ketua /Manager KSU BMT Syariah Mandiri dan saksi Kartina selaku Bendahara KSP UsahaMandiri, dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 2032013 terima sebesar

SIGIT PRASETYA yang kemudian ataspetunjuk dari saksIMOHAMMAD SIGIT PRASETYA, SP., MM.disalurkan olehTerdakwa ONGKY ANTONIO kepada KSP Usaha Mandiri milik Terdakwa danditerima oleh saksi Kartina selaku bendahara KSP Usaha Mandiri;Menimbang, bahwa dana pinjaman dari LPDBKUMKM tahap dan tahap IIyang disalurkan kepada KSP Usaha Mandiri selurunhnya berjumlah sebesar Rp2.650.00.000,00, yang disalurkan secara bertahap sesuai dengan bukti berupa slipsetoran yang ditandatangani oleh Terdakwa ONGKY ANTONIO

., MM. dan buktiberupa 117 (seratus tujuh belas) akad pembiayaan dari KSU BMT Syariah Mandirikepada para peternak, bahwa dana pinjaman dari LPDBKUMKM tahap I dantahap II yang benarbenar disalurkan kepada para peternak sebagaimana daftardefinitif selurunhnya hanya sebesar Rp 1.350.000.000,00;Menimbang, bahwa dengan demikian ada dana tahap dan tahap II sebesarRp 2.650.000.000,00 tersebut yang tidak disalurkan kepada UMK tetapi ternyata110tidak dikembalikan kepada pihak LPDBKUMKM melainkan justru dilaporkanseolaholah

RUSMAN RIYADI BIN NASRUN selaku Kepala Dinas Pertanian,halaman 108 dari 156 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMPerkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun 2013 dan sesuaidengan Surat Perjanjian Kerjasama untuk 120 (seratus dua puluh)kelompok tani, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dengan Ir.PRASETYO NUCHSIN, MM BIN NUCHSIN selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) tersebut adalah selurunhnya untuk pengadaan pembelianfiber dengan rincian jumlah roll fiber yang dilaksanakan dalam

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.adapun berdasarkanketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun2010, bahwa Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputipengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannyabaik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD danpengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan BankIndonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagianatau selurunhnya

yang ada,atas hal itu makaperhitungan BPKP adalah sah menurut hukum.Menimbang,bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan dari MajelisHakim yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsurunsur dalamdakwaan subsidair maka hal itu merupakan bagian yang tidak dipisahkandengan tanggapan atas Pledooi yang telah diajukan sehingga Majelis hakimberpendapat tidak sependapat dengan semua pendapat Penasihat Hukumterdakwa dan terdakwa sendiri itu selurunnya sehingga Pledooi tersebutharuslah ditolak untuk selurunhnya

Bag.delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah), dan tahun 2009sebesar Rp. 78.046.290, (tujun puluh delapan juta empat puluh enam ribu duaratus sembilan puluh rupiah, atau selurunhnya sebesar Rp.313.884.002, (tigaratus tiga belas juta delapan ratus delapan ratus delapan puluh empat ribu duarupiah).Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dr.

tanggal 18 Juni 2012, dan tidaksesuai dengan dana yang sudah diterima Terdakwa, sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara;Bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut belum ada dikembalikanterdakwa hingga saat ini, adapun pengembalian sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah) sebagaimana keterangan terdakwa dalampersidangan, hal itu telah dikurangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP(Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan);Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan uang yang diterimanya,selurunhnya

ZalechaPutusan Nomor 32/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal101dari125Martapura, dan menggunakan kuitansi dengan cap stempel resmi RS Ratu ZalechaMartapura dalam menerima uang jasa pemusnahan sampah medis dan tidakdimasukan kedalam Kas Pendapatan (income) RS Ratu Zalecha Martapura, atas halitu bertentangan dengan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah, menyatakan: penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan selurunhnya

Sutaryo Als.SSastromijoyo) dan atas persetujuan ke 8 anaknya dicabut kembalikarena Tergugat tidak melaksanakan syarat yang ada dalam suratpernyataan hibah tertanggal 03 Agustus 1981, jadi dengan adanya suratpencabutan tertanggal 9 Mei 1993 maka sudah tidak ada tanah lagi yangdihibahkan pada Tergugat, dan tanah sebagaimana tersebut diatasadalah selurunhnya harta peninggalan Ny. WagiyemBahwa karena tanah sebagaimana tersebut datas merupakan hartapeninggalan Ny.

delapanpuluh lima juta rupiah) ;bahwa SP2D Nomor 239/GU/SP2D/2009 tanggal 9 Juni 2009 sebesar Rp.1.540.025.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua puluhlima ribuh rupiah) selurunnya sebesar Rp. 1.540.025.000,00 (satumilyar lima ratus empat puluh juta dua puluh lima ribuh rupiah) adalahuntuk bantuan sosial Bagian Kesra;bahwa SP2D Nomor 344/GU/SP2D/2009 tanggal 27 Juli 2009 sebesarRp. 1.332.695.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enamratus sembilan pulh lima ribuh rupiah) selurunhnya

Setiap hari terdakwamenerima rincian pendapatan parkir melalui Fax dari Rudi Johnson Sitorus yangisinya pendapatan parkir selurunhnya, pendapatan parkir bagian PT. PSB,pendapatan parkir bagian PT.

DATU ADAM selaku Bendahara Pengeluaran BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) akan tetapi seluruhsisa dana kegiatan yang saya lakukan sebesar Rp.19.926.900,(sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratusrupiah) telah saya kembalikan selurunhnya kepada Sdr.

ZalechaPutusan Nomor 32/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal101dari125Martapura, dan menggunakan kuitansi dengan cap stempel resmi RS Ratu ZalechaMartapura dalam menerima uang jasa pemusnahan sampah medis dan tidakdimasukan kedalam Kas Pendapatan (income) RS Ratu Zalecha Martapura, atas halitu bertentangan dengan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah, menyatakan: penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan selurunhnya

Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.73. 2280/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.73berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9040 gram.74. 2281/2012/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C.74berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8346 gram.8. 3 (tiga) dus pakan ikan arwana food (kode 21C s/d 23 C) berisi jumlahtotal selurunhnya 10 (sepuluh) bungkus plastik warna silver berisi tabletwarna hijau jumlah total selurunnya 210.000 (dua ratus sepuluh ribu)butir tablet

puluh ribu rupiah),akan tetapi kenyataannya tidak melakukan kegiatan sebagaimana yangtelah diwajibkan telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara karenanegara telah mengeluarkan dana namun tidak mendapat prestasi apapun.Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebutberdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan propinsiBengkulu telah merugikan negara yakni sebesar Rp31.250.000, (tigapuluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan bagiandari kerugian negara selurunhnya