., JabatanStaf Bagian Hukum, Organisasi danHumas Setditjen Bina YanmedKementerian Kesehatan RI, Jalan HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 49, JakartaKesemuanya Warga Negara Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorTU/MENKES/512/1V/2010, tertanggal 26April 2010, selanjutnya disebutSCDAGAl nee cece ec ececeeeseeeseeeeeteteeeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 36/PEN DIS/2010/PTUN JKTtertanggal 15 Maret

urusan pemerintahan diBidang Kesehatan i Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketatersebut bersifat konkrit, individual dan final,karena Surat Keputusan tersebut secara konritberwujud surat dan jelas nyata, yang ditujukankepada Individual in casu Pihak Penggugat, dantelah final karena tidak memerlukan persetujuandari institusi lainnya, serta telah menimbulkanakibat hukum yang sangat merugihan kepentinganPenggugat ;Bahwa disamping itu berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No.1117/Menkes

SANJAYA, SH, Dkk,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 083/SK/BWH/I1I/2010,tertanggal 25 Februari 2010,, dan sedangkan untuk pihakTergugat telah datang menghadap kuasanya bernama BUDISAMPURNA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorTU/MENKES/512/1V/2010, tertanggal 26 April 2010 =;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihakTergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnyatertanggal 29 April 2010, sebagai berikut. DALAM EKSEPSI1.

Dengan merujuk padaKeputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor1117/Menkes/SK/XI1/2008 Tanggal 1 Desember 2008Tentang Pemberian Kuasa atas nama MenteriKesehatan Selaku Pengguna Anggaran atau penggunabarang untuk menandatangani surat keputusandalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara (APBN) Tahun = Anggran 2009,sehingga pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmenoleh Dirjen Bina Pelayanan Medik selaku PejabatTata Usaha Negara dianggap memperoleh wewenangtersebut atas dasar SUATU MANDAT, sehinggadianggap

24 pcs77 Krim Mei Yung Super Kosmetik TIE 115 pcs78 Spesial Meiyung krim Kosmetik TIE 144 pcs79 PONDS komplit Kosmetik TIE 4 pcs80 Garnier maskara Kosmetik TIE 2 pcs81 Loreal maskara Kosmetik TIE 1 pcs82 Temulawak maskara Kosmetik TIE 1 pcs Bahwa benar Kosmetika tanpa izin edar (TIE) tidak bolehdiperjualbelikan halinimelanggar Undangundang Nomor: 36 tahun2009 tentangKesehatan;Bahwa TOKO KHARISMA telahmelakukan peredaran produk kosmetikatanpa nomor izin edarBerdasarkanPasaliayat4PermenkesNo.II76/MENKES

Aptyang telah memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli bekerja pada Badan POM RI sejak tahun 1994 dan mulaibekerja sebagai Staf Pemeriksa pada BBPOM Banda Aceh sejak tahun2004 sampai dengan sekarang ; Bahwa Ahli pernah mengikuti berbagai pelatihan, antara lain PelatihanInspektur Cara Pembuatan Obat yang Baik, Pelatihan Pengujian Obat danMakanan, dan Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik ; Bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.I176/Menkes

/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, yang dimaksudKosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakanHalaman 32 dari 66 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN Birpada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,bibir,organgenital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutamauntukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaikibau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisibaik ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rl =Nomor445/MENKES/ PER

Waspada apabila produkmengandungunsurberbahaya yang dapat mem bahayakantubuhkita ;Bahwa yangdimaksuddenganmengedarkanyaitu:berdasarkanpasallangka4Permenkes No 220/ Menkes/ Per/IX/76 tentang produksidan peredarankosmetika dan alat kesehatan :Mengedarkan adalah menjual menyajikanditempatpenjualan,menyerahkan, memiliki atau mempunyaipersed iaan d itempat penjualan ,dalam salon kosmeti k, di pabrikyang memproduksi, diruang perusahaanlain dari pada yangtersebut diatas, dihalaman , dalam kenderaan, kapaludara

/Per / VIIV2010tentang NotifikasikKosmetik, yang dimaksudKosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan padabagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,bibir,organ genitalbagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan,mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaikibau badan,melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik ;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor445/MENKES/ PER/W/1998tentang bahan, zat warna, substratum, zatpengawet

Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan PenggunaanNarkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dapat melakukanpermintaan penggunaan Narkotika untuk kemudian diserahkan kepadapemerintah setelan mendapatkan izin dari menteri sedangkan dalam perkara inimulai dari saat proses Penyidikan maupun saat Putusan dibacakan, Negaramaupun Pemerintah tidak pernah mengajukan baik kepada Penyidik, PenuntutUmum maupun kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyerahkanbarang

ekseskusinya dengan mengingat amar tersebutyang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakanDIRAMPAS oleh Jaksa / Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklahdapat dimusnahkan oleh Jaksa / Penuntut Umum mengingat amarnya Dirampasuntuk Negara bukan Dirampas untuk Dimusnahkan atau jikalau barang buktitersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yangditetapkan oleh Pemerintah makahal tersebut bertentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atauizin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikianbarang bukti tersebut tidak dapat Dirampas untuk Negara secara nyata;Bahwa seluruh halhal di atas telah dikemukakan dan diuraikan secarajelas oleh Penuntut Umum, akan tetapi Judex Facti dalam hal ini sama sekallitidak mempertimbangkan halhal yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umumdalam mengajukan Banding yaitu mengenai barang bukti

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : KP.04.02/MENKES/476/2019 tentang Izin UntukMelakukan Perceraian, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus2019, sebagaimana terlampir;9.

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin perceraian dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkansurat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorKP.04.02/MENKES

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.02/MENKES

ijin dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si, Apt bahwa obat pilwarna putin berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama denganobat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes

laboratoriumForensik cabang Surabaya.Bahwa terdakwa tidak mempunyai jjin dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si, Apt bahwa obat pilwarna putin berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama denganobat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes

Muntahmuntah, mulut berbusa, pingsan dan jugamengakibatkan kematian; Bahwa jenisjenis obat yang boleh beredar diatur dalam PeraturanMenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000, tanggal 26 Juni 2000,tentang Registrasi Obat Jadi; Bahwa efek lain bagi kesehatan manusia adalah menimbulkanhalusinasi (kayalan), membuat gantuk dan ada efeknya pil/ obatproduksi lama dengan produksi baru, produksi yang lama kasiat obattersebut sudah menurun, sedangan oabat produksi yang masih kasiataobat masih sempurna; Bahwa

laboratoriumForensik cabang Surabaya; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si,Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kKandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

Surabaya;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obatpil warna putin berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa jugabukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyaikeahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat kerastersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si,Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

sebanyak 169 (seratusenampuluh sembilan) butir, yang ditemukan ketika melakukanpenggeledahan terhadap Terdakwa: Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

Rtasyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentangRegistrasi,lzin Praktik dan Ijin kerja Tenaga Kefarmasian; Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanyaboleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,tokoobat berijin, Rumah Sakit atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No.PO.02.01.1.31.3997terhitung mulai 24

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

penandaanZenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positif mengandungParacetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatur syarat danketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

kemudiandigunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dengan demikian sudahselayaknya barang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untukdimusnahkan karena negara tidak lagi memerlukan barang bukti Narkotikadalam perkara aquo ;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmupengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini pemerintahberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor1332/MENKES

No.904 K/Pid.Sus/2013laboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapbkan oleh Pemerintahmaka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnyatidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untuk mengambilbarang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapatDIRAMPAS UNTUK NEGARA secara nyata ;Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi),maka sudah sewajarnya

RtaINDONESIA, NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi,Izin Praktik dan ijin Tenaga Kefarmasian; Bahwa AHLI menerangkan Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian

, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi,Izin Praktik danIjin kerja Tenaga Kefarmasian Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanya bolehdiperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,toko obatberijin, Rumah Sakit atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa

sebanyak 180 (seratus delapanpuluh) pil dextromerthophan dan uang tunai sebesar Rp.70.000,00,(tujuhpuluh ribu Rupiah) ; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES MREPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES

Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenangmelakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika. Sehingga hasilpemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di Laboratorium KlinikPramita Jl. Adityawarman Nomor.7375 Surabaya, oleh karena tidak tercantumdalam Lampiran Kep.

Menkes dimaksud, maka Laboratorium Pramita secaralegalitas tidak berwenang melakukan pemeriksaan tes urine psikotropika dannarkotika yang digunakan sebagai alat bukti perkara Terdakwa. Oleh karenatidak adanya Saksi yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinyasuatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta tidak terpenuhinya syaratlegal formal alat bukti pemeriksaan yang sah, maka unsur kedua Penyalahguna tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.2.

Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukanpemeriksaan narkotika dan psikotropika, Majelis Hakim sependapat denganTim Pensehat Hukum. Dengan demikian Hasil Pemeriksaan Urine NoReg.111200831D tanggal 06 Desember 2011 an. Praka Marharis Fitriadi(Terdakwa), yang dibuat Laboratorium Klinik Pramita Jl. Adityawarman 7375Surabaya (yang tidak tercantum dalam Lampiran Kep.

Menkes dimaksud) yangmenyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, urineTerdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, adalahtidak sesuai dengan yang ditentukan undangundang, sehingga oleh karenanyahasil pemeriksaan lab tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti suratatau keterangan ahli.

Ataspengakuannya tersebut terhadap Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan urine diLaboratorium swasta yang tidak ditunjuk oleh Menkes RI, dan hasilnya urineTerdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.Sedangkan terhadap Praka Nanang Sujono yang mengajak Terdakwamengkonsumsi sabusabu, oleh karena kesatuannya berbeda dengan Terdakwa,pemeriksaan urine Praka Nanang Sujono baru dilakukan pada tanggal 27 Maret2012 atau sekira 4 (empat) bulan setelah mengkonsumsi sabusabu bersamaTerdakwa

tersebutterdakwa bakar menggunakan korek api gas sehingga terdakwa bisa menghisapsecara perlahan asap yang keluar dari botol alat hisap sabu tersebut selanjutnyaasapnya terdakwa hembuskan, kemudian terdakwa ulangi menghisap lagisampai narkotika jenis sabu yang ada di pirex habis lalu setelah selesaimengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut air yang ada pada botol alat hisapsabunya dibuang;e Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Laboratorium Kesehatan(laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES

No. 194/MENKES/SK/V1I/2012) No.

PM.01.05.91.11.15.61 tanggal 03 Nopember 2015 diperoleh kesimpulan setelah12Hal. 13 dari 29dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang buktitersebut : (+) positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurutlampiran Undangundang RI No. 35. tahun 2009 tentangNarkotika);2 Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan (laboratorium resmipemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

WIN sebelum adanya penangkapan; Menimbang, bahwa dengan adanya Berita Acara Hasil Pengujian LaboratoriumKesehatan (laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No.194/MENKES/SK/V1/2012) No.

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /201 1 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/V 1/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintah dokter yaitumenggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat suratperintah khusus baik secara tertulis maupun lisandari Dan Lanud Supadio maupun Dan Satpomau untuktidak mengkonsumsi Narkoba.Bahwa di persidangan Oditur Militermengajukan barang bukti berupa surat surat1 (satu) lembar Berita Acara Hasil PemeriksaanNomor 71/1V/2010 tanggal 1 April 2010 oleh RumkitBhayangkara TK IV Polda Kalbar dengan hasil TestAmphetamine Negati ( ).Bahwa jika dikaitkan dengan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008 tanggal6

Juni 2008 ~=tentang penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yangmerupakan pencabutan dari Keputusan MenteriKesehatan 1175/Menkes/SK/X/1998 dan KeputusanMenkes Nomor : 1352 /Menkes/XII/2004, khusus untukwilayah Kalbar pemeriksaan Spesimen Psikotropikadan Narkotika, sesuai lampiran Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008, pada angkaRomawi Ii Nomor urut 15, adalah pada unitlaboratorium Kesehatan Propinsi Kalbar di Jl.Soedarso Sei Raya Pontianak.Rujukan Kep Menkes

: /71/IV/2010 Depkes tanggal 1April 2010 menegaskan bahwa tata cara melakukanpemeriksaan dengan metode Scraning Tes denganmenggunakan alat merk INSTANSWER dengan kata laintidak diuji atau diurai unsur unsur' kimianya danhanya berpedoman/tergantung dengan alat untukdigunakan apalagi jika dikaitkan dengandurasi/jarak waktu antara pemakaian terahir dengansaat diuji Urine nya sekitar 4 (empat) bulansehingga hasilnya Negatif.= Bahwa Majelis tidak bermaksud untukmengindahkan terhadap suatu peraturan (Menkes

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RINo.194/Menkes/Sk/VV2012 tanggal 15 juni 2012 telah ditunjukkhusus Laboratorium untuk Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropikayang Pro justitia untuk kepentingan pembuktian di Pengadilandilengkapi persyaratanpersyaratan tertentu dalam hal ini, baikpengambilan sampel urine, darah dan lain sebagainya dandituangkan dalam berita cara pengujian, hasil scerening, dan lainlaindan ternyata Tim Kesehatan Denkesyah Korem yang dipimpin olehDandenkesyah yang memeriksa

Selanjutnya perkara Terdakwadilimpahkan ke Penyidik Pom namun Penyidik Pom tidak melakukanpemeriksaan ulang urine ataupun melegalisasi hasil pemeriksaanurine Terdakwa dari Rumkitoan 01.04.02 Korem 023/BS keLaboratorium / Lembaga atau Instansi yang dirujuk berdasarkanKepmenkes No.194/Menkes/SKVV2012 tanggal 15 Juni 2012 yakniBNNK Tapsel.

Dalam perkara aquo pemeriksaan urine tidak dilakukan ataspermintaan penyidik Pom melainkan pemeriksaan urine Terdakwaberdasarkan hasil screening tes dari Rumkitoan 01.04.02 SibolgaNomor 07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang NotabeneRumkitoban 01.04.02 Sibolga tidak termasuk didalam Kepmenkes RINomor 194/Menkes/Sk/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 yang telahmenunjuk secara limitatif Rumah Sakit dan Dinkes yang diberikanwewenang untuk melakukan pemeriksaan urine dan sampel darahbagi pengguna Narkotika

sehubungan dengan pimpinanTNI telah nyatanyata memerintahkan dan melarang Prajurit TNImendekati Narkotika maka terhadap diri Terdakwa walaupun terdapatkekuranglengkapan dan kekurangsempurnaan' berkas perkaraharuslah tetap dihukum, kemudian syarat dan ketentuan untuk dapatmenyatakan Terdakwa bersalah harus pula di penuhi, terutama untukdapat menyatakan urine Terdakwa mengandung Amphetamine danmetamphetamine harus melalui uji laboratorium yang telah ditentukanoleh Keputusan Menteri Kesehatan No. 194/Menkes

maksud dariperbuatannya sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ialahkegiatan atau rangkaian kegiatan menyiapkan, mengolah, membuat, danmenghasilkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan termasuk mengemasdan/ atau mengubah bentuk sebelum diedarkan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkanmerupakan kata kerja dari peredaran dimana sesuai pengertian dalamHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN BywPasal 12 angka 13. 4Peraturan = Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES

/PER/X1I/2008 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang RegistrasiObat, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan,atau pemindahtanganan.

instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsitubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES

/PER/XI/ 2008 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang RegistrasiObat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnyaharus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahuiTerdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul21.30 WIB di pinggir jalan masuk Dusun Derwono, Desa Balak, KecamatanSonggon, Kabupaten

warna putin dengan beratnetto 20,16 gram dan dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakansebagai barang bukti dalam persidangan, dengan demikian selayaknyabarang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untuk Negara secaranyata;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembanganilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal inipemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1332/Menkes

ekseskusinyadengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidak tegas karenajika barang bukti dinyatakan dirampas oleh Jaksa/Penuntut Umum makabarang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh Jaksa/PenuntutUmum mengingat amarnya dirampas untuk Negara bukan dirampas untukdimusnahkan atau jikalau barang bukti tersebut diserahkan kepadaLaboratorium Pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintahmaka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor 1332/Menkes

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karenasebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteriuntuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang buktitersebut tidak dapat dirampas untuk Negara secara nyata;Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi), makasudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkanputusan tersebut kemudian mengambil alin dengan cara mengadili sendiriperkara ini dan memutus sesuatu pertimbanganpertimbangan berdasarkanhukum

apalagi dilelang sebagaimana putusan Majelis Hakim,dan kalau pun akan dirampas untuk Negara perlu ada permintaan terlebihdahulu, akan tetapi dalam perkara a quo tidak ada atau belum ada permintaandari Pemerintan atau Menteri Kesehatan kepada Majelis Hakim atau kepadaPenuntut Umum atau kepada Penyidik untuk barangbarang sitaan tersebutdigunakan dalam rangka pengobatan atau untuk penelitian dalam rangkapengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dan tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian di toko obat RASI yaitumenyimpan, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat kerasmenurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002tentang Toko Obat Berizin sebagaimana keterangan UJI SUKMAWATI, S.Si,Apt/Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak.moon Perbuatan terdakwa MARTINA sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 198 Jo.

Nomor 419 tanggal22 Desember 1949, Pasal 1 (satu) menerangkan yaitu obatobat keras adalahobatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyaikhasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlaintuobuh manusia, menurut ketentuan pada pasal (dua), dan pada kemasandiberikan tanda khusus dengan lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K;Bahwa menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002, tentang Toko Obat Berizin hanya dapat meyimpan, menjual

berakibatterhadap resiko kesehatan terganggunya fungsi ginjal;Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PNSagBahwa sediaan farmasi jenis obat keras hanya dapat dijual dan ataudiperdagangkan pada sarana apotik yang mempunyai penanggung jawabseorang apoteker dan pemberian kepada masyarakat hanya berdasarkan resepdokter;Bahwa Toko Obat RASI tidak dapat menyimpan, mendistribusikan dan ataumenjual sediaan farmasi jenis obat keras kepada masyarakat menurut KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES

linting tembakau gorila dan 1(satu) puntung tembakau gorila yang mengaku asalnya juga membeli dari Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diPuslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadapbarang bukti : BB 4734/2019/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisiirisan daun dengan berat bersih 0,02958 gram disimpulkan Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUQROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

) linting tembakau gorila dan 1(satu) puntung tembakau gorila yang mengaku asalnya membeli dari Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diPuslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadapbarang bukti : BB 4734/2019/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisiirisan daun dengan berat bersin 0,02958 gram disimpulkan Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

gorila yang mengaku asalnya membeli dari Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diPuslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadapbarang bukti : BB 4734/2019/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisiHalaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.SUS Anak/2020/PT YYKirisan daun dengan berat bersih 0,02958 gram disimpulkan Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

BAYONG Bin EDYSUPRIADI, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan :BB 4852/2019/NNF berupa irisan daun dalam putung rokok dan BB4853/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeartuan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BAYONG Bin EDYSUPRIADI,Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4852/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntingrokok dan BB 4853/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeartuan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa

keseluruhan irisan daun 0,020065 gramyang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, BB 4853/2019/ NNFberupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (Satu) lining rokokberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,05865 gram yang disimpandi dalam bungkus rokok Esse Change, dan Setelah dilakukan pemeriksaanDisimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokok adalah mengandungsenyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118(seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes

Lab : 2354/NNF/2019 hari Rabu tanggal 25 SeptemberDisimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokok adalahmengandung senyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes RINo. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis NarkotikaNomor : Rik/12/IX/ 2019/ Dokkes pada hari Selasa tanggal 10

Lab: 2354/NNF/2019 hari Rabu tanggal 25September 2019 Disimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokokadalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TestUrinalisis Narkotika Nomor : Rik/12/1X/ 2019/ Dokkes pada hari Selasa

dengan berat bersih 0,373 gram yang tersimpan di dalambukus rokok ESSE POP BERRY POP dan BB3106/2018/NNF (B) berupa 1(satu) bungkus plastik warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastikklip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan dau 0,6939 gramadalah mengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (satu) No. urut 88 (delapan puluh delapan) dan mengandung senyawa sintetis5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Peratutan Menkes

dengan berat bersih 0,373 gram yang tersimpan di dalambukus rokok ESSE POP BERRY POP dan BB3106/2018/NNF (B) berupa 1(satu) bungkus plastik warna putih di dalamnya terdakwat 2 (dua) bungkusplastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan dau 0,6939gram adalah mengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalamGolongan (satu) No. urut 88 (delapan puluh delapan) dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam Peratutan Menkes

Tinggi Jawa Tengah menolakseluruh alasan banding terdakwa tersebut diatas dan menolak seluruhpermohonan banding terdakwa;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum, pada pokoknya sebagai berikut ;Bahwa tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila merupakansenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam golongan (satu) No. urut 88(delapan puluh delapan) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam golongan nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes

pengujian sampel yangdiduga PCC dalam laporan Uji identifikasi Paracetamol positif, Coffein laporanuji identifikasi positif, Carisoprodol laporan uji indetifikasi positif, sehingga Dra.Sarinah,Apt mengacu pada surat keputusan kepala Badan Pengawasan obatdan Makanan RI Nomor : HK 04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tanggal 27 Juni2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisoprodol, makauntuk mengkomsumsikan/penggunaan obat jenis PCC tersebut sudah dilarangoleh dokter sesuai dengan edaran Menkes

Sarinah,Apt mengacu pada suratkeputusan kepala Badan Pengawasan obat dan Makanan RI Nomor : HK04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembatalanizin edar obat yang mengandung Karisoprodol, maka untukmengkomsumsikan/penggunaan obat jenis PCC tersebut sudah dilarangHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tteoleh dokter sesuai dengan edaran Menkes dan terdakwa termasuk illegaluntuk obatobatan tersebut.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;Menimbang, bahwa