Ditemukan 463 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pagayang pangaiyang pangabeang pangakuang pangambang pangajoang pangajiang penganjang
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
331 — 236
  • keperluan ini terhadap benih yangdimohonkan sertifikasi tidak seluruhnya diuji laboratorium, melainkanhanya sampel dari kelompok benih dengan tata cata pengambilansampel dan pengujian benih untuk tahun 2017 mengacu kepadaHalaman 75 dari 331 Putusan Tipikor Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN MtrKeputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor635/HK.150/C/07/2015 Tentang Pedoman Teknis Pengambilan Contohdan Pengujian/Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan;Bahwa Mekanisme Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Panganyang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-12-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 23 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Drs LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : H.DIDI SUPRIADI Bin Alm MUSTOFA
120 — 68
  • Halaman 212 dari 47525.1 (satu) lembar copy surat teguran ke 2 No.BDC/02/221/R;37) Berkas kredit atas nama kelompok Sandang Panganyang diketuai oleh Sdr. Ahyar Bin Tajan terdiri dari :1.10.11.12.13.14.LS,16.17.18.3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit BankBNI No.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3179 — 1651
  • Tentang : Cipta Kerja
  • produksi,dan/atau peredaran;c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;ganti rugi; dan/ataupencabutan Perizinan Berusaha.(3) Ketentuan ..SK No 050979 A10.i)PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 478 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besarandenda, dan tata cara pengenaan sanksi administratifdiatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 74(1) Pemerintah Pusat wajib memeriksa keamanan bahanyang akan digunakan sebagai bahan tambahan Panganyang