Ditemukan 150416 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerja
Pengawasan tenaga kerja
Upah
Hak tenaga kerja
Ketenagakerjaan
Register : 11-03-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 10-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 57/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Mei 2014 — .;
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;
40 — 21
40 — 21
.;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;
No. 57/B/2014 PT.TUN.JKTdan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2014, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANKEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, berkedudukan di JalanPlumpang Semper No. 41 Jakarta Utara, diwakili oleh Kuasanya Drs.HARIMAN SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, PegawaiSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara, beralamat di Jalan Plumpang Semper No. 41 Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa
Register : 16-05-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PTTUN BANJARMASIN Nomor 39/B/2023/PT.TUN.BJM Tanggal 26 Juni 2023 — Penggugat
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI
Tergugat
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
112 — 2
112 — 2
PenggugatPT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI TergugatKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Putus : 28-04-2008 — Upload : 13-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1307K/PDT/2005 Tanggal 28 April 2008 — PT PABRIK ES SIANTAR DAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK SUMATERA UTARA ; MARNIX SAHATA HUTABARAT
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PABRIK ES SIANTAR DAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK SUMATERA UTARA ; MARNIX SAHATA HUTABARAT
Register : 17-12-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 318/B/2018/PT.TUN.JKT Tanggal 29 Januari 2019 — TOGAP MARPAUNG, PGD
Terbanding/Tergugat : Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPETEN
79 — 20
Terbanding/Tergugat : Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPETEN
79 — 20
TOGAP MARPAUNG, PGD
Terbanding/Tergugat : Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPETEN
Register : 27-09-2022 — Putus : 16-01-2023 — Upload : 16-02-2023
Putusan PN PALU Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Pal Tanggal 16 Januari 2023 — PT.Bima Multi Finance Kantor Cabang Palu
Turut Tergugat:
Kementrian Tenaga Kerja Cq. Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil Menegah dan Tenaga Kerja Kota Palu
87 — 44
Turut Tergugat:
Kementrian Tenaga Kerja Cq. Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil Menegah dan Tenaga Kerja Kota Palu
87 — 44
PT.Bima Multi Finance Kantor Cabang Palu
Turut Tergugat:
Kementrian Tenaga Kerja Cq. Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil Menegah dan Tenaga Kerja Kota Palu
Register : 22-08-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 30-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 147/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 16 Desember 2013 — DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
145 — 69
145 — 69
DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
(fotokopidari fotokopi) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3348/1.831, tertanggal 26April 2013, Perihal : Panggilan Dinas. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3946/1.831, tertanggal 13Mei 2013, Perihal: Panggilan Dinas.
(fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5268/1.835, tertanggal 24Juni 2013, Perihal : Mohon Penjelasan II. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6156/1.831, tertanggal 17Juli 2013, Perihal : Anjuran.
(fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5268/1.835, tertanggal 24Juni 2013, Perihal : Mohon Penjelasan II. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3348/1.831, tertanggal 26April 2013, Perihal : Panggilan Dinas.
Bukti T5 BPAGESurat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6078/1.831, tertanggal 15Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi darifotokopi) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6156/1.831, tertanggal 17Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi darifotokop1) ;Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat PekerjaNasional DPD SPN DKI Jakarta.
Bukti T6A : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5955/1.831, tertanggal 10Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;12. Bukti T6B : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6582/1.831, tertanggal 30Juli = =2013, Perihal : Anjuran.
Register : 29-05-2024 — Putus : 08-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pbr Tanggal 8 Juli 2024 — Penggugat:
BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU KOTA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHAN PEKANBARU
25 — 0
BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU KOTA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHAN PEKANBARU
25 — 0
Penggugat:
BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU KOTA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHAN PEKANBARU
Register : 24-08-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 201/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 28 Desember 2021 — Penggugat:
1.BAROKAH
2.DIAN AGUSTINA
Tergugat:
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
326 — 0
1.BAROKAH
2.DIAN AGUSTINA
Tergugat:
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
326 — 0
Penggugat:
1.BAROKAH
2.DIAN AGUSTINA
Tergugat:
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Register : 01-12-2011 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 79/Pdt.G/2011/PN.KTG Tanggal 12 Juni 2012 — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara Cq Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow
94 — 0
94 — 0
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara Cq Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow
Register : 07-04-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — BENNY HARLINDONG VS KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
BENNY HARLINDONG VS KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
BENNY HARLINDONG, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Perumahan Villa Nusa Indah, Blok H I, Nomor : 20, Kelurahan BojongKulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi jawa Barat;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di JalanPrapansa Raya, Nomor : 9, Blok B, Lantai 10, Jakarta Selatan 12170;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca
Dengan demikian, gugatan memenuhiketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ;Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam kedudukannya sebagaiKepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan, hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.
dan Transmigrasi Jakarta Selatan mengenai tidak dibayarkannyaupah Penggugat saat itu, Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2005 mengeluarkan SuratPerihal: Perintah Membayar Upah Karyawan Nomor 2859/1.836 kepadaPengusaha namun tidak dihiraukan oleh Pengusaha ;Bahwa oleh karena Pengusaha PT Philips Indonesia tidak melaksanakanputusan sebagaimana yang dimaksud diatas secara sukarela, maka demiadanya perlindungan akan kepastian hukum bagi kami selaku
IlII.2014.09.3125.SHT tanggal 14 Maret 2014 ;Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kotamadya JakartaSelatan membalas surat dari Pengadilan Hubungan Industrial JakartaPusat pada tanggal 24 Juni 2014 menyatakan bahwa Sejakdiberlakukannva UndangUndang RI.
Prapatan No. 52, Jakarta 10110, mengenai Perhitungan KewajibanPengusaha atas Putusan P4P tersebut dengan surat No.W10.UI.PHI/P4P.081/2009.Eks.1.2015.03.14110.SHT tanggal 3 Januari2015 ;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakartameneruskan permintaan Penjelasan/Perhitungan Upah dari PengadilanHubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Selatan dengan surat No. 313111.834.1 tanggal29 Januari 2015 ;Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Dan
Register : 15-12-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 261/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 28 Mei 2015 — KALTIM JASA SEKURITI;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN pada DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
133 — 61
133 — 61
KALTIM JASA SEKURITI;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN pada DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PosIndonesia, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Rl Nomor :KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang PenetapanKekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT.
KaltimJasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, yang dikeluarkan olehPengawasan Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl.
Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Penetapan Ulang Pengawas pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga KerjaDan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT.
Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang Kalimantan Timuryang dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI dimakud adalah sebagai berikut :Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUNJKT.1.
Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan tertulis yang berisipenetapan tertulis (beschikking) berupa Penetapan Ulang padaPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N HASRUDDIN Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security KotaBontang Kalimantan Timur ;2.
Register : 08-07-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 379/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 30 Januari 2020 — BAMBI
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA.
6.KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI KOTA JAKARTA PUSAT.
7.PENYIDIK DINAS TENAGA KERJA KOTA JAKARTA PUSAT
102 — 41
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA.
6.KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI KOTA JAKARTA PUSAT.
7.PENYIDIK DINAS TENAGA KERJA KOTA JAKARTA PUSAT
102 — 41
BAMBI
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA.
6.KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI KOTA JAKARTA PUSAT.
7.PENYIDIK DINAS TENAGA KERJA KOTA JAKARTA PUSAT
Putus : 02-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.SBY Tanggal 2 Juli 2015 — PT.PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI
melawan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dkk
21 — 5
21 — 5
PT.PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRImelawan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dkk
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan KependudukanPemerintah Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di jl. Dukuhmenanggal 124 126 surabaya.Selanjutnya di sebut sebagai :TERGUGAT ;2. IRAWAN,S.H., Pekerjaan dinas pegawai dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi kab. Mojokerto, berkedudukan di jl. Pemuda no. 55A,Mojosari kab.Mojokerto. selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT II;3. BANON. SG,S.E, pekerjaan pegawai dinas tenaga kerja dantransmigrasi Kab. Mojosari,berkedudukan di jl.
SUWAJI, Pekerjaan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasikab. Mojokerto, berkedudukan di jl. Pemuda no.55A, Selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT IV ;5. Ir. AGUS WIHARTO,Msi. Pekerjaan pegawai Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi Dan Kependudukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur,berkedudukan di jl.Dukuh menanggal 124126 Surabaya.Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V;6.
AGUS SOLIKAN, S.sos, pekerjaan pegawai dinas tenaga kerjatransmigrasi dan kependudukan pemerintah propinsi jawatimur,berkedudukan di iji. Dukuh Manangal 124126Surabaya.Selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT VI;Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV dan Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai : ParaTergugat ;Dan1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berkedudukan di kantorkementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi jl.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Mojokerto,berkedudukan di jl. Pemuda no.55A, Mojosari Kab. MojokertoSelanjutnya di sebut sebagai : Turut Tergugat Ill ;Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III selanjutnya disebutsebagai : Para Turut Tergugat ; Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ; Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yangdiajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya yaitu BUDI TJAHJONO,SH.
Putus : 27-10-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 K/TUN/2008 Tanggal 27 Oktober 2008 — DONGBANG DEVELOPMENT ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.; YULIANUS RUMAKETTY, DKK.
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DONGBANG DEVELOPMENT ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.; YULIANUS RUMAKETTY, DKK.
Dongbang Development adalah perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia dan jumlah tenaga kerja saat iniadalah + 170(lebih kurang seratus tujuh puluh) tenaga kerja;bahwa SPSI PT. Dongbang cq. Yulianus Rumaketty (Ketua SPSIl)telah memberikan kuasa kepada S. Palijama, SH. dan Y. Rumaketty, SH.
pengawasketenagakerjaan Kabupaten/Kota;bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Selatan telah menetapkan besarnya upah lembur sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan No. 1618/1.836 tanggal 28 AprilHal. 6 dari 18 hal.
/2004 pada Pasal 13 ayat (2) memutuskan apabila salahsatu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapanulang kepada pengawas ketenagakerjaan di provinsi;bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakartatelah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DK!
Yulianus Rumaketty, dkk. (40 orang)sebesar Rp. 281.744.630, (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratusempat puluh empatribu enam ratus tiga puluh rupiah);bahwa terhadap Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 kami telah memberikanjawaban melalui surat No. 086/BR/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006perihal menolak Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 (Bukti P.5);bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
DKIJakarta (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Keputusan No. 7057/2006tertanggal (tanpa tanggal) Nopember 2006;bahwa dalam memutuskan dan menetapkan, PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI padaPenetapan Ulang No. 95/PPK.NK/IV/2007 menetapkan :Kedua : Mewajibkan PT.
Putus : 25-11-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2415 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN
KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU DK VS H. DJUFRI HASAN BASRI DKK
177 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU DK VS H. DJUFRI HASAN BASRI DKK
PUTUSANNomor 2415 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU , diwakili oleh H.
Iskandar Husin pada saat penandatangananAkta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus, S.H., sebagai pihak Tergugat II adalah keliru, bahwa berdasarkanUndang U ndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi DaerahKementerian Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Riaudiotonomkan menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan KependudukanProvinsi Riau (Pemerintah Daerah), pada saat penandatanganan AktaNotaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus
Iskandar Hoesin selaku Kepala Kantor WilayahDepartemen Transmigrasi Provinsi Riau yang merupakan perpanjangantangan pemerintah pusat di daerah (pemerintah pusat) dan bukan KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, olehgugatan Penggugat salah mengenai orang ( error in persona) haruslahditolak (niet ontvankelijk verklaardtBahwa gugatan aquo kabur( obscuur libel ) dimana Penggugat dalamgugatannya telah mengakui adanya Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7Desember 1994 di Kantor
di atas maka pihak pertamadiizinkan dan berhak untuk melaksanakan pemindahan dan penyerahan hak ataspersil tersebut menurut dan sesuai dengan ketentuan pemindahan dan peralihanhak atas tanal (vide T2);Bahwa isi yang terkandung di dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7Desember 1994 di Kantor Notaris Asman Yunus, S.H., menyatakan pemindahandan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa jelas telah terjadi peralihan hakdari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada pemerintah pusat yaituDepartemen Tenaga
Nomor 2415 K/Pdt/2016Kasasi KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU, dan Pemohon Kasasi I NOTARIS ASMANYUNUS, S.H., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor31/PDT/2016/PT PBR., tanggal 21 Maret 20 16 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru No mor 64/Pdt.G/2015/PN Pbr., tanggal 24November 2015, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para
Register : 28-03-2013 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 01-04-2013
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 03/Pdt. G/2013/PN. GS Tanggal 7 Maret 2013 —
28 — 18
28 — 18
TabraniL A W A NKepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, DKK
Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah,beralamat di JI. Hj. Muchtar Komplek Pemda Gunung Sugih Kabupaten LampungTengah, yang selanjutnya disebut sebagal.............. cece eee ecceenteettteeeee eeeTergugat I;2. Kepala Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung KabupatenLampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagaiLecce eae ecceeeessnaeeecesseeecesstaceeeessaees Tergugat I;3. Gubenur Provinsi Lampung, alamat Jl.
Putus : 03-12-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2014 Tanggal 3 Desember 2014 — DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA vs KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,
87 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA vs KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,
DoosanCipta Busana Jaya, beralamat di Kawasan Berikat NusantaraCakungCilincing, Jalan Madura V Blok D18 A Jakarta 14140,Selanjutnya dalam kedudukan tersebut memberi kuasa kepada:Anton Nugroho, beralamat di Kawasan Berikat Nusantara Cakung,Jalan Madura V Blok D 18 A, Jakarta 14140, kewarganegaraanIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus' NomorDCBJ/DIR/382/VIII2013, tanggal 22 Agustus 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA
HARIMAN ~ SIHOMBING,Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, beralamat diJalan Plumpang Semper No.41 Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon
Putus : 03-06-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2013/PT.KT.SMDA Tanggal 3 Juni 2013 — KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I
M E L A W A N
1. MARTIN K, dkk
32 — 23
32 — 23
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I M E L A W A N1. MARTIN K, dkk
PUTUSANNomor : 12/ PDT / 2013 / PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Perdata dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIR.I. :1.MARTIN K. :berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili KuasaHukumnya SUNARNO, SH.,MH. dkk.
PegawaiNegeri Sipil dari Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi R.1., berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : K.4/MEN/SjHk/I/2012 tertanggal 12Januari 2012, selanjutnya disebut PEMBANDING /TERGUIGAT 3 .sscscascnncsssenscnnnnasennsennnnunasaseMELAWANPekerjaan Petani, beralamat di Jalan Etam Rt.06Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. HENDRICH JUK ABETH, SH.,M.Hum. ; 2. ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, SH. ; 3. MUHAMMAD RIFANI, SH. ; 2.3.4.
Register : 25-06-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 114/B/2018/PT.TUN.SBY Tanggal 5 September 2018 — MUHAMMAD AYUB vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
114 — 55
114 — 55
DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA : Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat ; --------------- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat; Menghukum kepada Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan
MUHAMMAD AYUB vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
. ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat Kantor di Lau Office Muadz Masyadi, S.H. danPartners Jalan Pulau Kawe No. 19 Denpasar Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 ; Selanjutnya disebut : PEMBANDING / PENGGUGAT ; MELAWAN:KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA,berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 1 Kabupaten Jembrana , Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja KabupatenJembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentang PencabutanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11September 2017 ; 222222 ne nnn nn nnn ne nen nn nnn ne nnn3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Halaman 4 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.
Kerja Kabupaten Jembrana Nomor :503/670/DPMPTSPTK/2017 Tentang Pencabutan Izin MendirikanHalaman 6 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017(bukti P 1 identik dengan T 1 ) ; Menimbang, bahwa lizin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dicabut olehTerbanding / Tergugat adalah: Surat Keputusan Kepala Dinas TerpaduPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 TentangPencabutan Izin
: 503/670/DPMPTSPTK/2017 TentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017 (bukti P 4 identik dengan T 2 )ditetapkan oleh Terbanding / Tergugat ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas TerpaduPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 TentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017 (bukti P 4 identik dengan T 2 ) dicabutoleh Terbanding /
Register : 24-02-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sak Tanggal 7 September 2022 — Penggugat:
BUDI SAPUTRA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT K.TKBM SATKER PELABUHAN RANTAU PANJANG
64 — 39
BUDI SAPUTRA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT K.TKBM SATKER PELABUHAN RANTAU PANJANG
64 — 39
Penggugat:
BUDI SAPUTRA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT K.TKBM SATKER PELABUHAN RANTAU PANJANG