Ditemukan 658 data
58 — 36
putusan, oleh karena buktiberupa surat kuasa yang di berikan oleh Pembanding/Penggugat kepadakuasa hukum (vide bukti Pl) untuk bertemu dari meminta salinan AJB Nomor:44/AJB/2014, karena sejak dibuatnya akta a quo: tertanggal 8 Desember 2014Pemanding/Penggugat tidak mengetahui isi dari akta tersebut, kemudianmelalui kuasa hukum mendatangi kantor Terbanding I/Tergugat untukmeminta salinan akta aquo setelah itu baru diberikan (vide bukti P2) inimenunjukan bahwa ada niat yang sengaja di lakukan oleh Terbanding1
148 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Latar BelakangKetentuan FormalBahwa sebagai hasil pemeriksaan PPN Masa Pajak Februari tahun 2010yang dilakukan oleh KPP PMA Empat, telah diterbitkan SKPLB PPN untukMasa Pajak Februari 2010 dengan Nomor 00359/407/10/057/11 tanggal 28Desember 2011 PPN Lebih BayarRp446.289.857,00;Bahwa ringkasan SKPLB PPN yang diterbitkan untuk Masa Pajak Februaritelah menetapkan sebesar2010 termasuk koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutUraian Pemohon Tetbanaing KoreksiBanding Terbanding1.
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian MenurutPonnieniBandien Menurut Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 4.006.586.2111 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 8.760.027.522 12.766.613.733a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 2.269.728.647 2.269.728.647a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0a.6. Jumlah 15.036.342.380 15.036.342.380b.
39 — 12
Yogyakarta, sampai adanyakepastian Hukum dalam Perkara AQuo.PRIMAIR:1Mengabulkan Gugatan Para Pembanding / Penggugat untukseluruhnya.Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Terbanding1/Tergugat Idan Terbanding II / Tergugat II yang melakukanpembiaran waktu kemacetan Kredit sampai selama54 (imapuluh empat) Bulan berjalan dengan konsekuensiperhitungan denda maupun bunga berjalan terus, secarayuridis dikualifikasikan suatu ketidakadilan dan merupakanPerbuatan Melawan Hukum.3 Menyatakan secara Hukum bahwa
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding/Penggugatyang dalam hal ini adalah Yayasan Kawaluyaan dan tanpa adanyasurat pernyataan/permohonan perubahan atau pengalihan izin operasional dariPemohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku pemilikrumah sakit (Vide pasal 73 ayat (1), (2), (8) Permenkes Nomor 56 Tahun 2014),ternyata surat izin operasional aquo terbit dan diberikan kepada pihak lain yangtidak ada kaitan sama sekali dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat.Padahal dalam surat yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding1
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
MasaPajak Oktober 2010 dengan Nomor 00032/207/10/057/12 tanggal 262012 telah PPN KurangRp 626.608.020,00;Bahwa SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2010 tersebut telah PemohonBanding lunasi dengan bukti berupa Surat Setoran Pajak (SSP) sebesarRp 626.608.020,00 pada tanggal 14 Februari 2012;Bahwa ringkasan SKPKB PPN yang diterbitkan untuk Masa Pajak OktoberJanuari menetapkan Bayar sebesar2010 termasuk koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutUraian Pemohon KoreksiTerbandingBanding Terbanding1
Terbanding/Tergugat I : LIEMAS HANDY
Terbanding/Tergugat II : PT. BPR JELITA ARTA
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG WIWI W Binti HAJI OMON Alm
Turut Terbanding/Penggugat III : SUKMINI Binti HAJI OMON Alm
Turut Terbanding/Penggugat IV : RUKMINI Binti HAJI OMON Alm
Turut Terbanding/Penggugat V : ASEP SUMANTRI Bin HAJI OMON Alm
41 — 22
BPR JELITA ARTA (TERBANDINGII) adalahmilik orang tua LIEMAS HANDY (TERBANDING1));Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 544/PDT/2019/PT.BDGBahwa hal tersebut tidak hanya telah terjadi terhadap tanah milik orang tuaPARA PEMBANDING, melainkan telah terjadi pula kepada debiturdebiturTERBADINGII lainnya, satu diantaranya terhadap tanah milik orang tuaSaksi PARA PEMBANDING yang bernama MULYANA WIWIH H.
Terbanding/Penggugat : Drs. H. Fahruddin Dalimunthe
Terbanding/Tergugat : Bank Rakyat Indonesia Cabang Pematang Siantar
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Simalungun
146 — 41
Bahkan berdasarkan uraian pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantarmenunjukkan bahwa Tergugat (Saat ini Terbanding1) serta Turut Tergugat (Saat ini Pembanding)tidak membantah adanya kesalahan tersebutsehingga sudah dapat dianggap sebagaipengakuan atas adanya Perbuatan MelawanHukum tersebut.berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelasmemperlinatkan kebenaran yuridis yang telah dibuktikanoleh Terbanding yang menyatakan dengan tegas bahwaTerbanding lah yang dirugikan dengan Perbuatanmelawan
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Terbanding1. Koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) Rp 2.532.103.762,00Bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkandugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaanuang yang terkait dengan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yangterutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember2009;2.
Terbanding/Tergugat I : NICHOLE ANN JENNINGS
Terbanding/Tergugat II : SHELBY ALEXANDRA JENNINGS
Terbanding/Tergugat III : PORSCHA JADE JENNINGS
Terbanding/Tergugat IV : JACKSON CLARRIE JENNINGS
Terbanding/Tergugat V : ASIAH KUDRIYANTI
Terbanding/Tergugat VI : RIYA WAHYUNI
Terbanding/Tergugat VII : BAIQ LILY CHAERANI, SH
Terbanding/Tergugat VIII : PETRA MARIAWATI A.I.S, SH
Terbanding/Tergugat IX : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK UTARA
158 — 75
salinannya kepada Kuasa ParaTerbanding 1, 2 & 4 semula Para Tergugat 1. 2 & 4 pada tanggal 21 Maret 2018,dan Terbanding 3 / Tergugat 3, pada tanggal 3 April 2018, Terbanding 5 / semulaTergugat 5 pada tanggal 22 Mart 2018, Kuasa Terbanding 6 / semula Tergugat 6pada tanggal 21 Maret 2018, sedangkan Terbanding 7, Terbanding 8, Terbanding 9masing masing pada tanggal 21 Maret 2018 byang selengkapnya sebagaimanaterlampir dalam berkas perkara ini;Membaca pula kontra memori banding yag diajukan Kuasa Para Terbanding1
33 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Jumlah dalam Rupiah.Menurut MenurutPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.947.417.225 2.947.417.225Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 294.741.723 294.741.7232 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 8.102.256.157 7.832.710.856Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (7.807.514.434) (7.537.969.133)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 7.807.514.4834 7.807.514.434PPN yang Kurang Dibayar 0 269.545.3301Sanksi
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Terbanding1. Koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) Rp 2.665.394.470,00Bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkandugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaanuang yang terkait dengan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yangterutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Januari2009;2.
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Commonwealth
61 — 38
Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayarongkos Perkara ini;Tanggapan kami Terbanding1. Bahwa Terbanding sangat setuju dengan putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 494/Pdt.G/2020/PN.Mdntanggal 17 Juni 2021 sehingga putusan tersebut haruslahdipertahankan dan dikuatkan oleh Yth. Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan yang memeriksa perkara a quo karena putusan tersebuttelah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku;2.
50 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Banding, koreksi Pemeriksa atasbiaya bunga Belanda tersebut seharusnya dibatalkan;Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlahPPh 23/26 final yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Agustus 2009adalah sebagai berikut: No Jumlah Rupiah menurutUraian Terbanding1 Penghasilan Kena Pajak /DPP 02 PPh Pasal 23/26 Final yang terutang 0Kredit Pajak:a. PPh ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa3 c. STP (kurang bayar)d.
Pembanding/Penggugat II : DODY NUR ENDARTO
Pembanding/Penggugat III : DINA NUR WULANDARI
Terbanding/Tergugat : FX EDDY GUNAWAN JUSUF
Terbanding/Turut Tergugat I : DON ARFAN, SH.,M,Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : DINI NUR HANDAYANI
188 — 183
JUAL BELI SAHAM ANTARA PARA PEMBANDING DAN TERBANDING1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil ParaPembanding kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.2. Bahwa benar bahwa telah sepakat untuk melakukan Jual beli sahamPT. Taman Pantai Kronjo, sesuai dalam akta Notaris DonArfan.SH.Mkn Nomor 67 tanggal 29 Juli 2019 tentang jual beli sahamPT. Taman Pantai Kronjo dimana terbanding / Tergugat membelisaham Para Pembanding sebagai berikut ;i.
77 — 24
yakni denganmeminjamkan 1 ( satu ) asli BPKB Nomor : J00982848 atas 1 ( satu )Unit Mobil Avanza sesuai Nomor Registrasi : B 1954 TVB, Merk :Toyota, Type Avanza 1300, Jenis MB Penumpang, Model Minibus,Tahun Pembuatan 2008, Isi Silinder : 1.298 CC, Warna Hitam Metalik,Nomor Rangka : MHFMIBA3J8KO80071, Nomor Mesin : DC80502,Bahan bakar : Bensin, Jumlah sumbu : 2 ( dua ), Jumlah roda : 4 (empat ), DH.1311 AM, dengan wakitu peminjaman 5 (lima) bulan.Bahwa tujuan peminjaman BPKB tersebut diatas oleh Terbanding1
Terbanding/Tergugat I : Ismail Daud
Terbanding/Tergugat II : H. Hanafiah
44 — 20
(Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding) pada tanggal 25Maret 2021;Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2020/PNLsk, yang dibuat dan dilakukan secara elektronik oleh SOFYAN, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, menerangkan bahwa padatanggal 26 Maret 2021, kepada pihak lawannya (Kuasa Hukum Terbanding1 dan Il dahulu Tergugat dan Il), telah diberitahukan adanyapermohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;Memori Banding tanggal 30 Maret 2021 yang yang
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN untuk MasaPajak Juni 2009 dengan Nomor 00005/207/09/057/12 tanggal 26 Januari2012 telah menetapkan PPN Kurang Bayar sebesar Rp12.967.285,00;Bahwa SKPKB PPN Masa Juni 2009 tersebut telah dilunasi olen PemohonBanding dengan buktiRp12.967.285,00 pada tanggal 16 Februari 2012;Bahwa ringkasan SKPKB PPN yang diterbitkan untuk Masa Pajak Juni 2009termasuk koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:berupa Surat Setoran Pajak (SSP)sebesar Jumlah Rupiah MenurutUraian Pemohon : KoreksiBanding Terhanding Terbanding1
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Timur pada tanggal 12 Maret 2015;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Memori kasasi Pemohon Kasasi /Tergugat/Terbanding1
Terbanding/Tergugat I : JULIUS GUNAWAN
Terbanding/Tergugat II : PPAT. PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO, SH
Terbanding/Tergugat III : PT.BANK PANIN, Tbk KCU Puri Tirta
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT
237 — 85
yangdiajukan Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menurutPengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat halhal baru dan pada pokoknya hanyalahmerupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkatpertama yang seluruhnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, olehkarena itu. memori banding yang diajukan Pembanding semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi haruslah dikesampingkan;DALAM REKONVENSI.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi Terbanding1