Ditemukan 5003 data
75 — 56
Aat dan 6 (enam) orang sipilyang tidak Saksikenal sudah berada di Room, sesampainya di sana Saksi dan yang lainnya dudukduduk danberkaraokean.3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Geger ke kamar mandi, dikamar mandi oleh Sadr.Geger Saksi ditawarkan untuk menghisap shabushabu.
246 — 102
Grt.Asep pergi kerumah Terdakwa kemudian saksi bersama anggota Polrilainnya melakukan penyelidikan dan penggeledahan ternyata benarHandphone korban ada di rumah Terdakwa dan dalam penguasaanTerdakwa dan setelah kami interogasi kemudian Terdakwa mengakuiperbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap Fahmi NisaNurbayani ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan kedua orang sipilyang yang menurut Saksi Asep mengantarkan Terdakwa kerumahnyadan juga mengantarkan anggota polisi kerumahnya karena
106 — 45
Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.Halaman 102 Putusan Nomor : 32/Pid.SusTPK/2016/PN Pgp31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 /75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
26 — 13
Rustam )Hal 74 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bmpada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar
133 — 105
Tahun2018 dan Nomor 153/ KEP/ 2018 tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, dilakukan dalam rangka sinergitas dankoordinasi Kementerian/ lembaga dalam rangka penegakanhukum = khususnya terkait penjatuhan sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
226 — 181
.), makaPara Penggugat adalah sebagai korban sistem yang burukdalam birokrasi Dinas Perhubungan, sehingga dalam perkarapidana mereka dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan;b) Bahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) UndangUndang No. 43 Tahun 1999 : "Berhubung dengan itu makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akandiberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan melakukan
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 34
OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/020/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/108/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukarmin.
38 — 26
M Dahlan, SH, MM selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Din Bima Program DinasKesehatan Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie BERDASARKAN SuratKeputusan Bupati Pidie Nomor: 38 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pejabat EselonIV.A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 14 Maret 2002 (30 Zulhijjah 1422H),pada dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Februari 2006 sampaidengan bulan November 2007 atau setidaktidaknya pada
107 — 33
ajukan kepada Bank BRIUnit Kappuna yang berisi SK Pertama, SK Terakhir, Kartu Taspen, KartuKepegawaian, Ampra Gaji, dan Kesra digunakan oleh Saksi karenaTerdakwa menjelaskan bahwa berkas tersebut nama Saksi mirip dengannama dalam berkas tersebut;Bahwa pada waktu Saksi menyetorkan berkas tersebut ke pihak BRI dankemudian dilakukan wawancara maka saat itu Saksi mengakui bahwasemua berkas tersebut adalah milik Saksi dan nama Saksi, kemudianSaksi juga mengakui bahwa Saksi benar seorang Pegawai Negeri Sipilyang
115 — 38
KPUDuntukmenyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepaladaerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannyapenjabat kepala daerah ;4 Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan WakilKepalaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Sekretaris Daerah melaksanakan tugas seharihari kepala daerahsampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah ;Pasal 132I Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dariPegawai Negeri Sipilyang
MUSTOFA
Terdakwa:
U M A R
225 — 492
MAKI dan SULTAN yang isinyatidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mendapatkeuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak yaitusebesar 20 % s/d 25 % dari nilai PPN Faktur Pajak.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, makaMajelis berpendapat bahwa terdakwa sebagai seorang Pengawai negeri Sipilyang bekerja di KPP Pratama Jakarta Koja telah mengeluarkan faktur pajak atasnama PT.
84 — 37
Bahwa barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dalamperkara ini tidak dijadikan sebagai barang bukti hanya fotonya sajasebab dijadikan barang bukti di Kepolisian dalam perkara orang sipilyang ikut samasama dengan para Terdakwa melakukan pencurian.Hal.15 dari 54 hal. Put No : 139K/PM.II112/AL/VIII/2017Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Il Kls Bah M.
81 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dilinat dari tidakadanya nama PENGGUGAT tercantum pada Objek Gugatan 3;Bahwa TERGUGAT 3 kembali tidak memberikan tugas mengajar padaSemester Akhir 2011 2012 kepada PENGGUGAT sebagaimana dapatdilihat dari tidak adanya nama PENGGUGATtercantum pada ObjekGugatan 5;Bahwa PENGGUGAT diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk olehTERGUGAT 2 pada tanggal 24 November 2011 atas dugaan pelanggaranPasal 4 Ayat 3, PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh PENGGUGAT
54 — 23
Setelah melangsungkanpernikahan antara Termohon dengan Pemohon tidak langsung tinggal dirumah sendiri.Akan tetapi berpindahpindah, karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang selalu dipindahtugaskan. Termohon selalu dengan setia mendampingi Pemohonkemanapun Pemohon pindah tugas. Setelah beberapa tahun selalu berpindahpindahtugas dan akhirnya Termohon dan Pemohon tinggal dirumah sendiri di Jalan GunungKerinci No. 22A RT. 57 RW.
40 — 26
Bahwa.......Bahwa saat itu) Saksi sempat menanyakan kepada Saksi17Ill Serka Agus Prihatin dari mana Saksi IIISerka Agus Priatin mendapatkan shabu tersebutdan dijawab oleh Saksi III Serka Agus Priatinbahwa shabu tersebut diperoleh dari orang sipilyang Saksi lupa namanya.Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2009pada malam tahun baru, Saksi bersama Saksi IIPraka Budi Pitoyo berangkat lagi ke Bukittinggiuntuk mengecek anggota Yonif 131/Brs yangmelaksanakan tugaS pengamanan di GudmulapBukittinggi.Bahwa
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
269 — 153
Dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan kepadaSurat Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri, Mentri PendayagunaanAparatur Negera dan Reformasi birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153 /KEP / 2018 tentang penegakan hukuman terhadap pegawai negeri sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya
207 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
43 — 41
Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan' ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
65 — 27
Bahwa, Eksepsi Relatif : dalil dalil eksepsi Relatif yangdiajukan Termohon tidak dapat dibenarkan, mengingat ketentuandalam pasal 3 ayat (1) PP. 45/1990 dengan tegas menentukanbahwa, PP.45/1990) hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri sipilyang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebihduhulu dari pejabat (walaupun secara teoritis telah masuk kategoripakar hukum, tetapi analisisnya masih kurang);DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.
Terbanding/Terdakwa : M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
149 — 61
YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina TeknikHalaman 2 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT PBRDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan KeputusanBupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015tanggal 08 Juni 2015tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Pelalawan yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Rehabilitasi
YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina TeknikDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan KeputusanHalaman 22 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT PBRBupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015 tanggal O8 Juni2015tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Pelalawanyang bertindak selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Rehabilitasi