Ditemukan 5175 data
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukummemperkaya din sendiri atau orang lain yang dapat merugikankeuangan Negara atau perkonomian Negara secara bersamasama danberlanjut, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yangsetimpal dengan perbuatannya;Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan;maka jelas Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruanyang nyata karena Judex Juris (Majelis Hakim Kasasi) dalam putusannya aquo telah melebihi yang diminta/dituntut (u/tra petita
Korupsi, akantetapi karena Majelis Hakim Kasasi telah mempertimbangkan mengenaifakta hukum yang relevan dengan unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, maka pertimbanganhukum Judex Juris a quo dinilai telah cukup, sehingga Majelis Hakim Kasasitidaklan melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;Bahwa mengenai Judex Juns/Majelis Hakim Kasasi yang memutuskansesuatu yang tidak diminta (ultra petita
102 — 34
Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam bukti surat P3 yangsaat surat tersebut dibuat Johanis Wuner masih hidup dan hal mana dikuatkandalam bukti saksi Tergugat dan Tergugat Il Supit P.Kumayas yangmenerangkan bahwa Johanis Wuner telah menerima uang sejumlahRp.1.000.000 dari Luisa Watupongoh dan Maxi Langi;Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA RI No.140 K/Sip/1971yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yangbersifat ultra petita dengan syarat hnarus masih dalam kerangka yang
179 — 55
telah dilaksanakan dengan benar;Menimbang, bahwa meskipun dalam posita gugatannyaPenggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat dan Tergugat Ilbersamasama dengan Tergugat IV, namun di dalam petitumnya,mununtut pihak yang dihukum adalah Tergugat , Tergugat ll bersamaTergugat Ill, tidak mengakibatkan gugatan kabur, karena majelis hakimsecara ex officio dapat mempertimbangkan apa makna tersirat didalamsuatu surat gugatan, sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuangugatan itu sendiri (u/tra petita
156 — 71
.14.000.000.000,00 (empatbelas milyar), namun menurut hemat Majelis Hakim jumlah kerugian itusesungguhnya harus dihitung sesuai dengan kewajibannya sejumlah saham yangharus disetor yakni Tergugat I Rp. 240.000.000,00 (240 lembar saham@Rp1.000.000,00) Tergugat II Rp.180.000.000,00 (180 lembar saham@Rp.1000.000,00 (sesuai dengan T1=P1, T3=P4, T4=P5) ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya hanya memohon kepadaMajelis Hakim agar menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian, sehinggaagar tidak terjadi ultra petita
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nama: Wahyuningsih .....Gaji pokok tahun 2013 menjadi Rp1.990.810,00;Namun Putusan Pengadilan PHI telah mengabulkan merubah nilai gaji pokok(Ultra Petita);2.
Nama: Wahyuningsih ......Gaji pokok tahun 2013 menjadi Rp1.911.580,00;Gaji Pokok sebesar Rp1.911.580,00 yang tidak pernah didalilkan olehPenggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali hal ini bertentangandengan ayat 3 Pasal 178 HIR dan Pasal 67 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telahmelampaui batas wewenangnya dengan mengabulkan apa yang tidak dituntut(Ultra Petita
1.Ny. MERIYATI ditulis juga MERYATI
2.LOEDI HARIANTO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KOTA MALANG
2.EKO BUDI SISWANTO
86 — 36
Bahwa oleh karena Putusan Nomor 137/Pdt.G/2003/PN.Mlg tersebut tidakada sangkut pautnya dengan Para Penggugat dan amar putusan kasasiNomor 49 K/Pdt.G/2009 tersebut mengandung ULTRA PETITA yaitudengan cara COPY PASTE~ dari amar Putusan Nomor137/Pdt.G/2003/PN.Mlg., maka untuk mempertahankan hak milik atas tanahsengketa yang telah bersertipikat berupa SHM Nomor 134/KelurahanDinoyo dan SHM Nomor 135/Kelurahan Dinoyo, Penggugat telahmengajukan upaya hukum yaitu:a.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK JTRUST INDONESIA Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. JTRUST INVESTMENTS INDONESIA
88 — 63
Pertimbangan dari diktum putusan tersebut adalah salahdan keliru karena telah melanggar asas Ultra Petita sehingga putusantersebut harus dinyatakan Ultra Vires (melampui wewenang) dan cacathukum ; Bahwa dalam hal ini Pembanding semula Penggugat tidakmenuntut/meminta adanya diktum sebagaimana bunyi amar putusan dalampokok perkara angka 3, 4 dan 5 tersebut ; Bahwa halhal selengkapnya yang dikemukakan oleh Pembandingsemula Penggugat terurai dalam memori bandingnya tertanggal 31 Januari2020 (terlampir
41 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Telah Menjatuhkan Putusan Ultra Petita, karena sebagaiberikut:1.1. Majelis Hakim telah memutuskan perkara lebih dari apa yangdiminta Penggugat;46a. Bahwa Penggugat tidak ada meminta jual beli atas tanah yangmenjadi objek perkara itu untuk dibatalkan;"Lihat surat jual beli atas tanah antara Hj. Safiah (nenek)dengan H.
102 — 79
Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.PIpSelain itu; dalam konteks permohonan petitum yang ditulis dalam SuratGugatan Penggugat; tidak ada satupun permohonan Penggugat memintamembatalkan sertipikat a quo sedangkan dipihak lain Pengadilan tidakdapat memutus sesuatu yang tidak dimohonkan lebih dahulu olehPenggugat seperti untuk membatalkan sertipikat a quo karena akanmelanggar azas ultra petita dalam hukum acara.4.
148 — 177
sehinggapermohonan sita jaminan atas tanah objek perkara tidak perlu untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa walaupun permohonan sita jaminan tidak dapatdikabulkan, namun Hakim menilai bahwa berdasarkan asa ex aequo et bono,serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dimenangkan dalamperkara ini, serta untuk menghindarkan adanya putusan yang tidak dapatdieksekusi (NonExecutable), tanpa bermaksud untuk memberikan putusanHalaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2020/PN Kotyang ultra petita
Pembanding/Tergugat II : SUPRIYANTO Diwakili Oleh : Asri Purwanti, S.H.,M.H. CIL, DKK
Pembanding/Tergugat III : SUPRAPTO Diwakili Oleh : Asri Purwanti, S.H.,M.H. CIL, DKK
Pembanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN DONOYUDAN Diwakili Oleh : Asri Purwanti, S.H.,M.H. CIL, DKK
Terbanding/Penggugat I : SRI MULYANI
Terbanding/Penggugat II : SAMIDIN alias SISWANTO
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
50 — 55
YI putusan nomor. 399/sip/1969 tanggal 21Februari. 1970 dan putusan no.1001 /sip/1972 serta putusan nomor. 77K/sip/1973 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan dari laranganUltra petita adalah supaya Hakim tidak berlaku sewenangwenangdengan mengadili sesuai kemauan Hakim. Dan melanggar pasal 178ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) Rbg.
58 — 19
Bahwa dalam putusan perkara Aqua melebihi (Ultra Petita) dariapa yang dituntut oleh penggugat.Bahwa dalam perkara Aqua majelis hakim tingkat pertamatidak melakukan agenda sidang peninjaun setempat, sehingga tidakmengetahui dengan jelas tanah objek sengketa dan siapasiapayang menempati tanah bersengketa;Menimbang, bahwa selain memori banding yang diajukanoleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugattersebut diatas, Para Pembanding semula Para Tergugat in personyaitu Pembanding 1 semula Tergugat
17 — 14
Pemohon menyatakan Termohon tidak perhatianpada anak adalah tidak benar dan sungguh naif cara Pemohonmenuduh demikian, jujur saja dimana anak Pemohon danTermohon yang bernama ANAK sampai saat ini Termohon yangmengasuhnya, menyekolahkan dan sekarang telah kelas 2 (dua)Sekolah Dasar, memberi biaya nafkah, sandang pangan sertamembayar uang Sekolah dan biayabiaya lainnya, sedangkanPemohon sejak berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun sampaisaat ini hanya 1 (satu) kali melinat anak itupun di Sekolah;Bahwa, petita
17 — 12
Rekonvensisampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;Menimbang, bahwa anak bernama ANAKi, lakilaki, tanggal lahir 14 Mei2019 di tetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan saat ini anak tersebutberada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi maka Majelis menghukum kepadaTergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama ANAKi,lakilaki,tanggal lahir 14 Mei 2019 kepada Penggugat Rekonvensi dan Majelisberpendapat bahwa perintah penyerahan anak tersebut kepada PenggugatRekonvensi bukan termasuk ultra petita
88 — 34
memperbaiki penjatuhan pidana ataulamanya hukuman (strafmaat) yang tertuang dalam putusan PengadilanNegeri Balikpapan No.318/Pid.B/2017/PN.Bpp, tanggal 21 Agustus2017 tersebut, karena hukuman penjara SEUMUR HIDUP terlalu beratbagi Terdakwa dan tidak sinkron dengan tujuan pemidanaan, yaitudengan memperbaiki penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa agarsetidaktidaknya mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepadanyalebihringan dari tuntutan Penuntut Umum dalam perkaraini, sehinggatidak bersifat ultra petita
73 — 12
Rahmad (Abd Aziz/Sagena),adalah merupakan harta bawaan Tergugat, dan menjadi hak milik Tergugat;Menimbang, bahwa demikian juga terkait dengan petitum primair angka6 (enam) gugatan Penggugat (menghukum Tergugat = untukmenyerahkan...dst), dan oleh karena sebagian harta bersama tersebut telahdikuasai oleh pihak ketiga, di samping Tergugat sendiri (zie Berita Acara SitaHal.56 dari 60 halamanPutusan No. 144/Padt.G/2017/PA Mmj.tanggal 10 Agustus 2017), dan agar hakim terhindar dari pelanggaran asasultra petita
99 — 33
dibenarkan bila hukum membiarkan keputusankeputusan dan/atau penetapanpenetapan yang bertentangan dengan tatananhukum yang ada tersebut di persidangan, lagi pula adalah tidak padatempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada objek sengketa yangdiajukan oleh pihakpihak, karena sering onjek sengketa tersebut harus dinilaidan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagianbagian penetapan ataukeputusankeputusan Badan atau pejabat TUN yang tidak dipersengketakanantara kedua belah pihak (ultra petita
LINDAWATY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
Budi Gunawan
286 — 161
Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalamketentuan Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80, Pasal 85, Pasal103 ayat(1), Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peradilan TUN), Asas keaktifanhakim secara prinsip memberikan kewenangan yang luas kepada hakimTata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negaramenyangkut pembagian beban pembuktian dan penentuan halhal yangharus dibuktikan; Konsekuensi dari keberadaan asas keaktifan hakim adalahdimungkinkannya penerapan asas ultra petita
128 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 525 K/Pdt/2017B.berdasarkan hari kalender atau hari kerja;Oleh sebab itu, Permohonan Banding Termohon Kasasi (Semula Tergugat)dalam mengajukan Banding oleh Judex Facti haruslah dinyatakan tidakdapat diterima (Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor393K/Pid/2010, tertanggal 31 Mei 2011);Judex Facti Dalam Putusannya Melampaui Permintaan Pemohon Banding(Ultra Petita):Pasal 178 ayat (3) HIR, berbunyi:Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut ataumengabulkan lebih
57 — 47
dengan nama Jalan SulthanTanjung Balai Propinsi Sumatera Utara seluas 1158m2....dst, adalah sah menuruthukum milik orangtua para Penggugat yang merupakan warisan sah dari orangtuapara Penggugat yang bernama Tengku Sahmenan.Bahwa menurut Pembanding semula Pelawan pertimbangan dan putusanMajelis hakim dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor:400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor: 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor: 406 PK/Pdt/2014telahmelebihi apa yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara sebelumnya (ultra petita