Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitaã penita petitsa pekita petiga petika pepita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
452 — 9573
  • Bahwa bila diperhatikan antara pokok perkara dengan petitumPenggugat terdapat ultra petita, didalam pokok perkara tersebut hanyamerupakan rangkaian Administrasi Kepegawaian Penggugat sehinggayang dipersoalkan di dalam pokok perkara tidak mengandungpermasalahan yang diinginkan Penggugat dalam petitum dan tidak adasama sekali kolerasinya antara pokok perkara dengan petitum Penggugatsehingga antara pokok perkara dengan petitum Penggugat bertentangansatu sama lainnya.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 25-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -189/Pdt.G/2019/PN Arm
Tanggal 3 Maret 2020 — Perdata -Penggugat -JOSEF PANTOUW WENUR -Tergugat -JOHANA JEINE LANGI,DKK
102 — 34
  • Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam bukti surat P3 yangsaat surat tersebut dibuat Johanis Wuner masih hidup dan hal mana dikuatkandalam bukti saksi Tergugat dan Tergugat Il Supit P.Kumayas yangmenerangkan bahwa Johanis Wuner telah menerima uang sejumlahRp.1.000.000 dari Luisa Watupongoh dan Maxi Langi;Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA RI No.140 K/Sip/1971yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yangbersifat ultra petita dengan syarat hnarus masih dalam kerangka yang
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-06-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Pwk.
Tanggal 8 Juni 2015 — 1. RISSA YULIANTI, A.Md.Keb., 2. Hj. NIA LAELATUL MARDIA, LAWAN 1. PIMPINAN/DIREKTUR/MANAGER PT BANK MEGA TBK., KANTOR CABANG PURWAKARTA, 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), Kabupaten Purwakarta 3. GUN GUN GUMANTI, SH
179 — 55
  • telah dilaksanakan dengan benar;Menimbang, bahwa meskipun dalam posita gugatannyaPenggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat dan Tergugat Ilbersamasama dengan Tergugat IV, namun di dalam petitumnya,mununtut pihak yang dihukum adalah Tergugat , Tergugat ll bersamaTergugat Ill, tidak mengakibatkan gugatan kabur, karena majelis hakimsecara ex officio dapat mempertimbangkan apa makna tersirat didalamsuatu surat gugatan, sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuangugatan itu sendiri (u/tra petita
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-02-2013 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN MALANG Nomor 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg
Tanggal 19 Februari 2013 — DR.FM.Valentina, SH, MHum Lisa Megawati Dkk
156 — 71
  • .14.000.000.000,00 (empatbelas milyar), namun menurut hemat Majelis Hakim jumlah kerugian itusesungguhnya harus dihitung sesuai dengan kewajibannya sejumlah saham yangharus disetor yakni Tergugat I Rp. 240.000.000,00 (240 lembar saham@Rp1.000.000,00) Tergugat II Rp.180.000.000,00 (180 lembar saham@Rp.1000.000,00 (sesuai dengan T1=P1, T3=P4, T4=P5) ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya hanya memohon kepadaMajelis Hakim agar menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian, sehinggaagar tidak terjadi ultra petita
Pengadilan PN PONTIANAK
Register : 17-06-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 82/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 2 Maret 2016 —
26 — 3
  • Penggugat tidakada memintakan ganti rugi yang diderita/dialaminya baik bersifat materialmaupun yang bersifat immaterial, sehingga tidak mungkin Majelis Hakimmenghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugatmeskipun Gugatan Penggugat memohon Putusan yang adil dan patut (ex aequoet bono) karena hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 HIRHal 45 dari 52 Putusan No.82/Pdt.G/2015/PN Ptkyang mengatur Hakim dilarang mengabulkan melebihi tuntutan yang tidakdimintakan (asas ultra petita
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 362/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 26 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat I : AIDA BAJI
Terbanding/Penggugat : HUSEIN LEWA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI Tbk SURABAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PEMUDA PRIMA USAHA
98 — 37
  • karena adanya konflik keluarga tersebut mengakibatkanPihak Pembanding maupun Terbanding mempersoalkan hak merekaatas objek sengketa, Sementara Turut Terbanding II sebagai pihak yangdirugikan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menebusobyek sengketa.Bahwa putusan judex factie bukanlah putusan yang ultra petita olehkarena dalam putusan a quo telah mempertimbangkan fakta hukum dansesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalil keberatanPembanding yang menyebutkan putusan judex
    factie adalah putusanyang ultra petita adalah tidak benarDengan demikian sangat beralasan hukum apabila obyek sengketadilakukan pelelangan dan hasil dari lelang tersebut terlebin dahulu hakhak Turut Terbanding II dipenuhi, sehingga dalam perkara a quopertimbangan judex factie sudah benar dan berdasar hukum serta harusdikuatkan.Halaman 102 dari 117 halaman Putusan Nomor 362/PDT/2019/PT.MKSV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1474 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — Hj. RODIAH VS TENGKU YUSMANIAR (almarhumah), dkk
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /G/2000/INTV/PN.PBR Tanggal 16 Januari 2001 sehingga Pertimbangan Judex Factidikualifisir sebagai Ultra Petita, menyalahi hukum acara, justru tidakmenyelesaikan perkara a quo alasannya sebagai berikut:Bahwa Pertimbangan Judex Facti pada dua tingkat peradilan ini, telah salahmenerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyaHalaman 48 dari 52 hal.Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 4 September 2017 — PT AGUNG AUTOMALL VS 1. ADEK NOVRIZAL, DKK
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ultra petita); Bahwa terhadap kinerja Para Penggugat yang tidak mencapai target yangtelah ditetapkan, tidak dapat dilakukan tindakan selain dengan SuratPeringatan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga terhadap peristiwa hukumdemikian tuntutan Para Penggugat yang meminta Pemutusan HubunganKerja (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan kompensasi 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan beralasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-11-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1340 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — BANK INDANESIA, dkk vs SOEDIYONO SALEH
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa setelah mempelajari seluruh pertimbangan hukum danputusan Judex Facti Tingkat Banding yang menguatkanpertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama,jelas bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diberikanJudex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex FactiTingkat Banding telah melampui batas wewenang karenamengabulkan gugatan melebih dari yang diminta Penggugat dalamsurat gugatannya (ultra petita);2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — I WAYAN ALUS VS MADE MERTA,
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah tanpa didasarkan atas pertimbangan yang cukup(onvoldoende gemotiveerd) dan melampaui batas wewenangnya karenamerubah ukuran luas tanah objek sengketa atau setidaknya suatupertimbangan dan putusan yang bersifat ultra petita karena TergugatHalaman 27 dari 55 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt/2017mendalilkan tanah seluas 340 m? namun diberi bidang tanah yang luasnya620 m?
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 25-02-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 136/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 25 Mei 2016 —
65 — 35
  • Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah MelanggarHukum Dan Malampaui Kewenangan Dalam Menjatuhkan PutusanVerstek, Karena Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Yang TidakDituntut (Ultra Petita);4. Gugatan Pembanding/Penggugat adalah Gugatan WanprestasiAtas PerjanjianPerjanjian Yang Ditandatangani Pembandingdengan Terbanding; Sucofindo, PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 08-07-2013 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/Pdt.Sus-HaKI/2013
Tanggal 8 Juli 2013 — WEN KEN DRUG CO., Pte, Ltd VS TJIOE BUDI YUWONO
246 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dagang milik Penggugat yaitu unsur larutanpenyegar dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa Inggris cooling waterdan huruf Arab, lukisan Badak dan tulisan cap badak dalam bahasa Indonesia,huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand pada barang kelas 05 dankelas 32, dengan alasan.Menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan Judex Facti terkait dengan petitum diatas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:6.1.6.2.6.3.6.4.Bahwa Judex Facti telah melampaui kKewenangannya (ultra petita
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 17-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 17 Oktober 2019 — DELIANA, S.E., M.Si MELAWAN GUBERNUR RIAU
241 — 95
  • Bahwa bila diperhatikan antara Pokok Perkara dengan PetitumPenggugat terdapat ultra petita, didalam Pokok Perkara tersebut hanyamerupakan rangkaian Administrasi Kepegawaian Penggugat sehinggayang dipersoalkan didalam Pokok Perkara tidak mengandungpermasalahan yang diinginkan Penggugat dalam Petitum dan tidak adasama sekali kolerasinya antara Pokok Perkara dengan PetitumPenggugat sehingga antara Pokok Perkara dengan Petitum Penggugatbertentangan satu sama lainnya.
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 06-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KALABAHI Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Klb
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
1.RUBEN LAKMO
2.YAHUDA MALAIBEL
3.YAHYA BRINGOM
4.ISAK KOLIHAM
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT Cq. Badan Pertanahan Nasional Kab. Alor
Turut Tergugat:
DEPERINTIS KOIL BAR
126 — 48
  • terkategorikan bertentangan dengan kewajiban hukumsi pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain maka perbuatanperbuatantersebut adalah perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa setelah mencermati redaksi petitum ke3 Majelis Hakimberpendapat bahwa terhadap redaksi petitum ke3 (ketiga) dalam gugatan parapenggugat perlu diselaraskan dengan maksud dan tujuan gugatan maupun kadarperbuatannya dan penyelarasan atas redaksional petitum ke3 (ketiga) tersebutsebagaimana dalam amar putusan ini bukanlah ultra petita
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-11-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 25 Februari 2014 — HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum. melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
106 — 28
  • dibenarkan bila hukum membiarkan keputusankeputusan dan/atau penetapanpenetapan yang bertentangan dengantatanan hukum yang ada tersebut di persidangan, lagi pula adalah tidakpada tempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada objeksengketa yang diajukan oleh pihakpihak, karena sering onjek sengketatersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagianbagian penetapan atau keputusankeputusan Badan atau pejabat TUN yangtidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (ultra petita
Pengadilan PN Paringin Perdata
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
SARMAH
Tergugat:
1.PT. RAHMAH MANDIRI MULIA
2.HARRY NATA, S.T
3.HENRY NATA
4.ADI SARTONO, KU., S.H.,M.H.,MKn
435 — 2496
  • mengandung error in persona, karena gugatanyang mengikat yang berperkara;Bahwa Illulstrasi, dalam RUPS didepan Notaris, ada pemegangsaham kemudian didaftarkan/dilaporkan ke Kantor KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia Demikian juga jual beli tanah harusdidaftarkan ke Kantor Pertanahan, apabila ada permasalahandengan RUPS atau pendaftaran Tanah maka pendapat ahli semuapihak yang terlinat harus ditarik sebagai pihak dalam berperkara,setidaknya sebagai Turut Tergugat ;Bahwa pendapat ahli mengenai ultra petita
    Dalam praktek hukum biasa dikenaldengan istilah ultra petita. Dalam pengertian lebih luas, pengadilantidak dibenarkan memutuskan para penggugat melebihi apa yangdiminta didalam surat gugatannnya;Bahwa pendapapat ahli mengenai gugatan Rekonvensi adalahgugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadapgugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonvensitersebut diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saatberlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukanpenggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — PT BURU MAKMUR WARGA, DKK vs. KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) PROVINSI MALUKU
115 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, Putusan Majelis Hakim tersebut melanggar azas hukumnon ultra petita, yaitu. putusan tidak dapat melampui bataskewenangannya dan/atau telah melebihi dari apa yang menjadi pokoksengketa, karena senyatanya pokok sengketa dalam perkara a quoadalah mengenai pembatalan terhadap Objek Sengketa berupaKeputusan Termohon dahulu Terbanding/Tergugat, yaitu Surat KepalaBadan Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi MalukuNo.23/KOMAMDL/V/2012, tanggal 23 Mei 2012 (Vide Bukti P1),BUKAN mengenai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pdt/2012
Tanggal 17 Juni 2014 — PT. CARREFOUR INDONESIA VS PT. BAYU JAYA LESTARI SUKSES (BJLS)
101 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/Sip/1974 tertanggal 19 Agustus 1975, yang menyatakan:*Karena KUP merupakan lembaga yang merupakan bagian organisasi KodyaBandung, gugat cukup ditujukan terhadap Tergugat I/Terbanding I (Wali Kota)dengan tidak usah mengikutsertakan Tergugat II/ Terbanding II (Kepala K.U.P)sedang petita gugatan juga khusus ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding I;Maka secara hukum jelas bahwasanya yang seharusnya digugat oleh Penggugatadalah PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1609 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Juli 2013 — HUSEN, dkk vs. HUSIN, dkk
122 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan mana secara kasat mata, menyolok,menunjukkan adanya keberpihakan, ketidakjujuran, ketidakadilan,pelanggaranpelanggaran terhadap asas Impartial, asas Audi EtAlteramPartem, prinsip Res Judicata Pro Veritate Habetur dari MajelisHakim Tingkat Pertama didalam memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Majelis Hakim Banding tidak mengoreksi dan meluruskan atasadanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama terhadap asas ultra petitum partium atauultra petita
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sak
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
1.ABDUL MANAP
2.TEGUH SUMANTORO
3.ARIF DWI SEPTIAN
4.RIDWAN
Tergugat:
1.AWAL T
2.IWAN DARMAJI
3.AMAN
4.IMAN
76 — 29
  • dan keberadaannya oleh pihak lawan makabukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat selain ada tuntutan primair juga ada mengajukan tuntutan subsidair, maka menurutMajelis Hakim pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan sepanjang tidak keluar dari konteks pokok perkara yang dituntut oleh Para Pengugat maka haltersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga tidak menjadi ultra petita