PT.DKIBahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat HPS (Harga PerkiraanSendiri) dengan mengacu kepada salah satu spesifikasi dan hargamesin multi fungsi full colour merek gestetner MPC 2030 DMpelaksana kegiatan adalah bertentangan dengan KetentuanKetentuan sebagai berikut, yaitu : Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menegaskanbahwa, Salah satu Tugas PPK adalah menetapkan RencanaPelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri atas Spesifikasi Tekhnis

Pos Kamling untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun (dinding papan);17. 1 (Satu) truck nomor polisi BE.9881.R;18. 1 (Satu) unit eksavator;Menimbang, bahwa kuasa Terdakwa juga telah mengajukan buktibuktisurat sebagai berikut:1.Foto copy Berita Acara Pertemuan Penataan Kacasan Wisata, tanggal 3Juni 2010 ( bukti T1);Foto copy Berita Acara fasilitasi pbembahasan tekhnis tiket masuk menujupantai wisata Pantai Mutun, tanggal 25 Juni 2010 (bukti T2);Foto copy Surat Camat Padang Cermin yang ditujukan kepada

PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sedangkan Pasal 18 (3) Undangundang RI No. 1Tahun 2004 Yang isinya "(3) pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".peraturanperaturan tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan kasusTerdakwa karena Terdakwa bukan Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran atau Pejabat Pelaksana Tekhnis

Saksi JHON KUSUMA ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006di Dumai dan ditempat pada Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini saksimenjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Kecamatan Sungai Sembilan ;Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia lelang berdasarkanSURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM KOTA DUMAI.NOMOR 02 / KPTS / 2012.

MutiaraRupat Consultant tersebut hanya melalui kebijakan dari WAN RAMLI, ST,MT selaku PPK pada Proyek tersebut, sedangkan Terdakwa selaku KetuaPanitia Pengadaan langsung hanya disuruh menandatangani dokumenpenunjukan langsung yang disodorkan oleh Vera yang katanya atassuruhan dari Wan Ramli ;Bahwa secara tekhnis tidak ada dokumen apapun yang dimasukan untukdilakukan evaluasi terhadap PT. Mutiara Rupat Consultant dan CV. ArthaAsri Arsitek pada saat penawaran, jadi PT.

Saksi JHON KUSUMA ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006di Dumai dan ditempat pada Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini saksimenjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Kecamatan Sungai Sembilan ;Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia lelang berdasarkanSURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM KOTA DUMAL.NOMOR 02 / KPTS / 2012.

Mutiara RupatConsultant tersebut hanya melalui kebijakan dari WAN RAMLI, ST, MT selakuPPK pada Proyek tersebut, sedangkan Terdakwa selaku Ketua PanitiaPengadaan langsung hanya disuruh menandatangani dokumen penunjukanlangsung yang disodorkan oleh Vera yang katanya atas suruhan dari WanRami ;Bahwa secara tekhnis tidak ada dokumen apapun yang dimasukan untukdilakukan evaluasi terhadap PT. Mutiara Rupat Consultant dan CV. Artha AsriArsitek pada saat penawaran, jadi PT.

Peneliti Kontrak bedasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Solok Selatan Nomor : 640/018/SK/PU/XI2008 bulan November 2008, dengan Ketua Tim yaitusaksi SYAIFUL AKHMAD, B.E.Bahwa tugas dan kewenangan serta tanggung jawabsaksi sebagai anggota Tim Monitoring pada kegiatanpelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan BolaKaki Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten SolokSelatan Tahun Anggaran 2008 adalahO Meneliti gambar gambar perencanaan yang disesuaikanoleh lokasi kerja dan syarat syarat tekhnis

monitoring karena pada tanggal 24 Desember 2008tersebut saksi hanya dimintai menyetir/ sebagaisopir ooleh Syaiful Ahmad.Bahwa benar tugas dan kewenangan' serta tanggungjawab saksi sebagai anggota Tim Monitoring padakegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan LapanganBola Kaki Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten SolokSelatan TA 2008, berdasarkan SK yang dikeluarkanoleh Dinas PU adalah sebagai berikut antara lain:a) Meneliti gambar gambar perencanaan yang disesuaikanoleh lokasi kerja dan syarat syarat tekhnis

Luas 19,1 Hektar ;16Kelompok Tani Dulang Manis Rp.740.400.000, Untuk Luas 40 Hektar ;17Kelompok Tani Makmur Rp.562.750.000, Untuk Luas 25 Hektar ;18Kelompok Tani Kebun Sari Rp.701.575.000, Untuk Luas 32,5 Hektar ;19Kelompok Tani Sekar Wangi Rp.555.300.000, Untuk Luas 30 Hektar ;20Kelompok Tani Sumber Mapan Rp. 647.850.000, Untuk Luas 35 Hektar ;21Kelompok Tani Sumber Makmur Rp. 601.620.000, Untuk Luas 28,9 Hektar ;22Kelompok Tani Totampe Rp. 407.220.000, Untuk Luas 22 Hektar ;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis

.555.300.000, Untuk Luas 30 Hektar ;Rp.353.541.000, Untuk Luas 19,1 Hektar ;Rp.740.400.000, Untuk Luas 40 Hektar ;Rp.562.750.000, Untuk Luas 25 Hektar ;Rp.701.575.000, Untuk Luas 32,5 Hektar ;Rp.555.300.000, Untuk Luas 30 Hektar ;Hal. 25 Putusan No. 19/ Pid.Sus /TPK / 2016 / PN.SBY.20Kelompok Tani Sumber Mapan Rp. 647.850.000, Untuk Luas 35 Hektar ;21Kelompok Tani Sumber Makmur Rp. 601.620.000, Untuk Luas 28,9 Hektar ;22Kelompok Tani Totampe Rp. 407.220.000, Untuk Luas 22 Hektar ;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis

Buana Usada Alkesindo ;Dari hasil evaluasi kualifikasi kKedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi; Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaituCV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab,PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV.

Buana Usada Alkesindo ;Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi; Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaituCV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab,PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV.

dana163sebesar Rp.24.000.000, ke rekeningBahwa uang tersebut sebagai penggantiandana oleh Yessi Wiramanyeni (Bendahara)sebesarRp.24.000.000,;Bahwa pada kondisi awal pemeriksaan olehInspektorat (Juni 2011) jumlah dana yangbelum dapat dipertanggungjawabkan olehYessi Wiramayeni telah berkurang menjadiRp.5.076.900, (Rp.29.076.900, dikurangiRp.24.000.000,Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur untukdilakukan pembayaran kepada ketua Pokja atauBendahara Pokja, baik dari Undangundang atauPTO (Petunjuk Tekhnis

Indonesia,Alumni, Bandung, 1985, hal.223) ;Menimbang, bahwa dilain hal, Prof.Sudarto, SH dalam Hukum dan Hukum Pidanamemberikan pernyataan tentang menyalahgunakan kewenangan yang berarti bahwakewenangan dan sebagainya itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaanyang semestinya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan ;181e Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur untukdilakukan pembayaran kepada ketua Pokja atauBendahara Pokja, baik dari Undangundang atauPTO (Petunjuk Tekhnis

2010merupakan tugas pokok panitia pengadaan lahan sebagaimana diatur dalamKeppres No. 55 Tahun 1993 bukan tugas dan wewenang Terdakwa selakuPelaku Aktifitas/Pimpinan Kegiatan ;Sedangkan sesuai dengan dengan Surat Pengangkatan Terdakwa selakuPimpinan Proyek/Pemimpin kegiatan/Pelaku Aktifitas tugasnya tidak hanyasebatas meneruskan permohonan pembayaran yang diajukan kepadaTerdakwa dengan membuat Nota Dinas Pembayaran, tetapi tugasTerdakwa lainnya selaku Pimpinan Proyek diantaranya mengadakanpengawasan tekhnis

penilaian Majelis Hakim tidak berhak menilai hasil laporan dariPanitia Pengadaan Lahan yang termuat dalam Daftar Nominatif ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa tugasTerdakwa selaku selaku Pimpinan Proyek/Pemimpin Kegiatan/PelakuAktifitas berdasarkan Surat Pengangkatan Terdakwa tugasnya tidakhanya sebatas meneruskan permohonan pembayaran yang diajukankepada Terdakwa dengan membuat Nota Dinas pembayaran, tetapitugas Terdakwa lainnya selaku Pimpinan Proyek diantaranyamengadakan pengawasan tekhnis

Tapteng Nomor : 600/920.A/PUK/I/2015 tanggal 5Agustus 2015.Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagaiPengawas Lapangan adalah melakukan pengawasan pekerjaansaluran irigasi di lapangan supaya sesuai dengan gambar danvolume pekerjaan, berkordinasi dengan Direksi Tekhnis yaitu Sadr.ADIANSYAH NASUTION, secara hierarki maka Saksibertanggungjawab kepada Direksi Tekhins.Bahwa pedoman saksi ke lapangan melakukan pengawasanberpedoman kepada gambar kerja dan RAB (Rencana AnggaranBiaya).Bahwa

Anggaran Direktorat Jendera Tanaman PanganNomor: IL KPA/SK.310/0/C/12009 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan PenguatanKelembagaan Pertanian Melalui Bantuan Usaha Agribisnis Tanaman Pangan UntukLembaga Yang Mandiri Dan Mengakar Di Masyarakat (LM3) Direktorat Jenderal TanamanPangan Tahun Anggaran 2009.Bahwa benar sesuai pedoman Pontren mengajukan proposal yang diketahui oleh Dinas saatitu yang masuk ke Pusat ada 15 Proposal (Pontren), selanjutnya dilakukan verifikasikelengkapan administrasi oleh Tim Tekhnis

Sekretariat dan dari Sekretariat ada14 Pontren di Kab Sumedang yang layak diberdayakan melalui program LM3, yangditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor : 3355/Kps/OT. 160/9/2009 tanggal 17September 2009.Bahwa benar kriteria yang dinilai baik administrasi maupun teknis sudah tercantumsebagaimana dalam Acuan penilaian/seleksi terhadap proposal LM3 bidang tanaman pangantahun 2009 (sebagaimana copy terlampir), selanjutnya setelah dilakukan penilaian baikterhadap ferifikasi administrasi maupun tekhnis

Kalimantan Tengah yang kemudiandilimpahkan ke UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI dan Ahli ditunjukKepala sesuai UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI surat perintah tugastersebut diatas untuk melaksanakan tekhnis pengukuran dan penetapanvolume kayu bulat, kKeterangan sebagai Ahli dalam perkara yang ditanganioleh Polres Pulang Pisau.Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan pengkuran kayu log / bulattersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib dibelakang halaman POLAIRUD Polres Pulang

Pertambangan dan saksi ahlimengetahui menyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawabsaksi ahli sebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidangproduksi dan penjualan mineral dan batu bara; Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan PasalPeraturan Gubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan DinasESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan danpelaksanaan kebijakan tekhnis

Unsur Tekhnis (5 orang) Rp.2.400.000,4. Unsur Wilayah 3 orang Rp. 960.000.B. Operasional BPD : Rp.4.183.800.C. Operasional Pemerintah Desa :1. Biaya perjalanan Dinas Kepala Desa Rp. 500.000.2. Intensif 10 HOK Rp. 500.000.3.Biaya konsultasi dan rapatrapat perangkat desa Rp. 500.000,D. Operasional LPMD : Rp. 836.000,E. Belanja barang dan jasa Pembelian satu unit komputer Rp. 2.700.000,F. Simpanan Pilkades : Rp. 1.056.000,G.Pembinaan lembaga Pemasyarakatan :1.

dengan tidak mengantongi ijin samasekali dari Pemerintah Indonesia dan bahkan Termohon Kasasi dapatdikategorikan sebagai Penjajah yang mempermainkan aparat hukum Indonesia(Para Hakim), hal ini terlihat dari sikap Judex Facti yang mengabulkanpermohonan sita jaminan dari Termohon Kasasi dengan tidak meneliti terlebihdahulu identitas barang/ objek yang akan diletakkan sita jaminan, akan tetapidengan sengaja dan melawan hukum telah mengangkangi peraturan perundangundangan, SEMA R.I dan bahkan pedoman tekhnis

Putusan Nomor : 194/Pid.B/LH/2020/PN Ambpelaksanaan kebijakan tekhnis di bidang Produksi dan Penjualan Minerbasesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal, Danuntuk tanggung jawabnya Ahli sebagai pengawas kegiatan pertambanganterutama di Bidang Produksi dan Penjualan Minerba yang pertagungjawaban kegiatannya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagiandan Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku;Bahwa ahli memiliki sertifikat dalam lingkup keahlian Ahli di bidangPertambangan Mineral

terlebih dahulu di FotoCopye Bahwa Benar atas alasan Penuntut umum tersebut selanjutnya Penasihat HukumTerdakwa didepan Persidangan menyatakan karena Penuntut umum butuh waktuuntuk memberikan berkas perkara tersebut maka didepan persidangan secaralansung Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada majelis untuk mengizmkanmemfoto copy berkas yang ada di Pengadilan sehingga Majelis punmempebolehkan dengan alasan secara Formil memang Permintaan tersebut harusdilaksanakan oleh Penuntut umum namun secara tekhnis

Bahwa menentukan pemenang adalah Dari hasil evaluasi tekhnis panitia. Bahwa Selama saya membuat dokumen saya tidak pernah berhubungandengan PPK. Bahwa Kontrak yang saya buat saya yang susun . Bahwa saya tidak ingat apakah pernah berhubungan dengan Ir. MARIANA . Bahwa saya lupa setelah saya buat susun kontrak lalu saya serahkankemana. Bahwa saya tahu bahwa pemenang tender adalah AHMAD SIDIK Dari hasilEvaluasi. Bahwa saya tidak kenal dengan AHMAD SIDIK.

Fredik Henukh;Bahwa adapun kekhawatiran Para Penggugat terhadap subyeksubyek yangdigugat dalam perkara ini, dapat menempatkan lagi orang lain di atas tanahsengketa, yang seolaholah turut menguasai obyek tanah sengketa, yangdilakukan sebagai upaya pamungkas untuk memunculkan alasan formalyang secara tekhnis akan menghambat pemeriksaan pokok perkara yangseharusnya diperiksa dan diputus oleh yang Terhormat Majelis Hakim dalamperkara ini, maka atas alasan tersebut, jikalau pada saat dilakukannyapemeriksaan