Nama : SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempattinggal di Kota Semarang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut : bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat, karena sebagai tetanggadekat serta tidak berhubungan famili dengan keduanya ; bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih dari 24tahun yang lalu ; bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggalbersama di tempat Penggugat sekitar

Nama : SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer PemdaKudus, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya menerangkansebagai berikut : bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat, karena sebagai tetanggadekat serta tidak berhubungan famili dengan keduanya ; bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih dari 24tahun yang lalu, dan setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat Penggugat sekitar 21 tahun ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di orang tuaTermohon selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama selama 24tahun 8 bulan, dan dikaruniai 2 anak, anak pertama telah menikah, sedangkan anakkedua dalam asuhan Termohon. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatanbaikbaik saja namun sejak bulan akhir 2014 mereka sering bertengkar bahkan saatini telah berpisah selama 4 bulan..

almarhum) diperlukan adanyaPenetapan Pengadilan Negeri Pontianak ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksisaksitelah pula terungkap fakta hukum ternyata Pemohon mengajukanpermohonan penetapan Akta Kematian atas nama HJ WAGINEM(almarhum) ini tidak ada keluarga dan orang lain yang keberatan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat dan alatbukti saksi diperoleh fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas dandengan dihubungkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun

;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka untuk pelaporan dan pencatatannya memberikan ijin kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerbitkanKutipan Akta Kematian atas nama HJ WAGINEM tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun

Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus Duda dalamusia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24tahun;4. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon danPemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikahtersebut:5. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dan Pemohon II tidak pernahterjadi perceraian;6. Bahwa, Pemohon dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidakpernah keluar dari Islam atau Murtad;7.

pada hari Kamis,tanggal 14 Mei 2017 di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru,Kabupaten Bangka Tengah dengan mahar berupa cincin 5 (lima) gramdan seperangkat alat sholat; bahwa bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalahlakilaki bernama Syahroni; bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masingmasingbernama Bapak Hariadi dan Bapak Bucek; Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus Duda dalamusia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24tahun

seperti Kartu TandaPenduduk dan Paspor;Menimbang, bahwa penerbitan kutipan akta kelahiran aPemohon jugamemuat data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undangundang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satunyamengenai kelahiran, sehingga perubahan nama Pemohon yang dimohonkandalam perkara a quo juga termasuk peristiwa penting yang dialami penduduk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UndangUndang Nomor 24tahun

administrasi kependudukan agar tidaklagi terjadi perbedaan data perseorangan pada Pemohon di dalam beberapadokumen penting lainnya yang Pemohon miliki di masa yang akan datang, makapatut dan beralasan hukum mengabulkan perbaikan nama Pemohon padaHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pat.P/2021/PN Mpwkutipan akta kelahiran a quo dari yang tertulis nama LIE THO menjadi TJHUNGLIE THO;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat(2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 juncto UndangUndang Nomor 24Tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon,mohon kepada Ketua Pengadilan Negri Jakarta Pusat/Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan, sebagaimana berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.2.

Pst.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untukkepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonanini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang No. 24Tahun

Menurut pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat sebagai tanda bukti hakberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridisyang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutanMenimbang, bahwa pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah a quo, jugaditegaskan suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan iktikadbaik dan secara nyata menguasainya

Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan hukum lainnya yangberhubungan dengan perkara ini; MENGAODILIe Menerima permohonan banding dari Pembanding : BUHRI BinH.ALAMSYAH dan Pembanding II : HHAALAMSYAH Bin ALIMUDIN; e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:17/Pdt.G/2011/ PN.MGL. tanggal 11 April 2012, yang dimohonkan bandingtersebut; e Menghukum Pembanding dan Il semula Tergugat dan II untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam kedua

dikehendaki olehPemohon untuk mengganti nama Pemohon, adalah nama yang lazim dan tidak adapantangan ataupun larangan untuk dipergunakan oleh setiap warganegara pada umumnyadalam kehidupan masyarakat ; Menimbang, bahwa oleh karena nama sebagai identitas pribadi adalah hak asasisetiap warganegara dan lagi pula nama yang akan diganti oleh Pemohon adalah nama yanglazim, maka permohonan Pemohon adalah layak dan beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 UndangUndang Nomor 24tahun

yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh )hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danberdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatan Sipil =;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan in1 ; Mengingat ketentuanketentuan yang terdapat dalam, Pasal 52 (1) UU Nomor 24tahun

OO1Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang,selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";MELAWANNefrany Putri Agustina Ibrahim binti Ibrahim Isak Paulus Thonneno umur 24tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempattinggal di Lingkungan Lontar Jiwantaka RT.002 RW.

Srpkemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Pemohon danmenerbitkan Kutipan Akta Perkawinan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa Pencatatanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagiperkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan perkawinan Warga Negara Asingyang dilakukan di Indonesia atas permintaan

atas, maka petitumke3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan denganmemperbaiki petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum ke4 adalah beralasanhukum dan patut untuk dikabulkan ;Mengingat ketentuan Pasal 34 jo Pasal 35 UndangUndang Nomor 24Tahun

menjadikesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian harisehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

yang seharusnya lahirpada tanggal 26 April 2001 dan akibat kelalaian Pemohon tersebutterdapat perbedaan Tahun Lahir Pemohon di Ijazah dengan AkteKelahiran Pemohon tersebut, Pemohonmengalami kesulitan untukmengurus segala kepentingan administrasinya pada saat mencari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

perempuan akan tetapi dalamAkta Kelahiran Pemohon tertulis Lakilakti;Menimbang, bahwa oleh karena jenis kelamin Pemohon dalam buktiP3 tertulis jenis kelamin Pemohon lakilaki agar diganti dengan perempuan,maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan sehingga Pemohondapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebut ke KantorPencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il sudah dewasa dimanaPemohon berumur 29 Tahun, sedangkan Pemohon II sudah berumur 24Tahun;2. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il telah menjalankanhubungan pacaran sejak tahun 2007 kurang lebih 12 tahun;3. Bahwa pada tahun 2019 hubungan kasih Pemohon danPemohon II telah disampaikan kepada orang tua;Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 59/Padt.P/2019/PN Olm4.

untukmemberikan penetapan terhadap permohonan ini:Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslahdianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa ia telah berusiadewasa dimana pemohon telah berusia 29 tahun dan pemohon II berusia 24tahun

kelahiran tersebut ;e Bahwa benar oleh karena Pemohon berkerja sebagai Bidan denganstatus PNS maka diperlukan kepastian mengenai nama dari PemohonHalaman 4 dari 7 Nomor 90/Pdt.P/2021/PN STBuntuk kepentingan pekerjaan Pemohon seperti mengurus Taspen danKenaikan Pangkat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Halaman 5 dari 7 Nomor 90/Pdt.P/2021/PN STBMengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

diLaipandak pada tanggal 28 Maret 2004 ; ANASTASIA RAMBU ANA DJAWA,anak Perempuan, lahirdi Laipandak pada tanggal 22 Maret 2009;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohon ini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

Kelahiran Anak pemohon tertulis Rouli Maria Br Nadaek (bukti P3);Menimbang, bahwa oleh karena nama Anak Pemohon dalam buktiP3 tertulis Rouli Maria Br Nadaek agar diganti dengan nama Rouli Maria BrNadeak, maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan sehinggaPemohon dapat mendaftarkan penyesuain nama Anak Pemohon tersebut keKantor Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

maka telah dipertoleh fakta hukum bahwaPemohon lahir pada tanggal 5 Desember 1995;Bahwa termyata pada bukti surat P2 data mengenai tanggal, bulan dan tahunterjadi kekeliruan sehhingga berbeda dengan yang data dala bukti surat P1; HalHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2018/PN.BLKtersebutlah yang hendak dirubah oleh Pemohon agar tidak lagi terjadi perbedaan mengenaidata diri Pemohoon dalam dokumen Kependudukan;;Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

TentangAdministrasi Kependudukan mengatur Data Kependudukan adalah data perseorangandan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baruakan terlaksana apabila datadata kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dantelah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini denganjelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan. Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikahadalah ayah kandung Pemohon II bernama Mamih dengan maskawinberupa cicin emas 3 gram dengan dihdiri dua orang saksi bernama AkbarHal. 3 dari 7 hal. Pen.

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan. Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikahadalah ayah ayah kandung Pemohon Il bernama Mamih denganmaskawin berupa cicin emas 3 gram dan dihadiri dua orang saksibernama Akbar dan ........

Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.PgaBahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus perjakadan Pemohon Ilberstatus perawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada halangan untukmenikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda,sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinandengan orang lain;Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon berumur 24tahun dan Pemohon Il berumur 20 tahun;Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il dilaksanakan ataskehendak bersama, bukan

:e Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon Ilbernama Supian;e Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon Ilberupa Rp. 1000 dibayar tunai;e Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinanPemohon dan Pemohon II adalah Durham dan Gino:e Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang berusia 24tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 20 tahun;Hal. 4 dari 12 Hal.

:Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon Ilbernama Supian;Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon IIberupa Rp. 1000 dibayar tunai;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinanPemohon dan Pemohon II adalah Durham dan Gino;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang berusia 24tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 20 tahun;Bahwa tidak ada halangan Undangundang dan syara bagi Pemohon