Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN SINTANG Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Stg
Tanggal 1 Maret 2016 — IDA ULFATIN, SE, Dkk Melawan PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Dkk
105 — 24
  • Untuk dapat menentukan titik singgung antara lingkunganperadilan yang satu dengan yang lain, tentu akan dilihat substansi persengketaan denganpendekatan peraturan perundangundangan yang berlaku atau pun yurisprudensi, karenasemakin lama pola perbuatan hukum masyarakat maupun pemerintah makin berkembang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat II dan Tergugat III secarategas mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, bahwa yang berwenang mengadiliperkara ini adalah Pengadilan Agama
    tentang kompetensi absolut tersebut, harus dipertimbangkanterlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkaranya, bahkan jika Majelis Hakim melihatpokok sengketa tersebut bermuara kepada kompetensi absolut, maka secara ex officio, karenajabatannya Majelis Hakim mesti memberikan putusan tentang kewenangan mengadili secaraabsolut tersebut, walaupun tidak ada eksepsi dari para pihak ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menelaahperaturan perundanganundangan, dalam hal ini titik singgung
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 251/PDT/2016/PT PT BDG
Tanggal 9 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat I : Tuan IING ROHIDIN Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat IV : Tuan KUSWADI Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat II : Tuan USNAN Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat V : Nyonya ESIH Binti SUKATNA Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat III : Tuan OYO RUSDIANTO Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Terbanding/Tergugat I : Tuan YAYAT SUYATMAN Bin JIUHANDI
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA DESA CILIANG
Terbanding/Tergugat IV : Tuan DEDE INDRA Bin YAYA HUDAYA
Terbanding/Tergugat II : Nyonya ELAH ROSILAH Binti JUHANDI
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN CIAMIS
Terbanding/Tergugat V : Nyonya NENENG SUMARININGSIH, S.H
Terbanding/Tergugat III : Nyonya DINI WULANDARI Binti YAYA HUDAYA
43 — 20
  • Denganadanaya Yurisprudensi tersebut dengan sendirinya Mahkamah Agungmasih mengakui apabila ada titik singgung antara sengketa waris dansengketa kepemilikan maka penyelesaiannya harus melaluiPengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis ;Bahwa gugatan a quo sematamata bukan perkara murni sengketawaris Islam tetapi lebih kepada perkara tentang penguasaan danpemanfaatan tanpa hak oleh Para Terbanding atas Objek Sengketapadahal didalamnya terdapat pula Hak Milik Para Pembanding,kemudian
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 1 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat : Bambang Sutejo
Terbanding/Tergugat I : M. Iwan Sanoba Anis,SP
Terbanding/Tergugat II : Baharuddin
Terbanding/Tergugat III : H. Abdul Rasyid, SE, M.Si
33 — 15
  • verklaard)Dalam Pokok Perkara :Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugatkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.Bahwa mohon hal hal yang terkait dengan eksepsi diatas sepanjang adarelevansinya dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmenyatakan Para Tergugat telah mengkoordinir warga untukmerencanakan/melakukan keributan ditempat usaha milik penggugatyakni sebagaimana telah kami singgung
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
KARTIKA RONI alias RONI Bin ARIFURRAHMAN
403 — 374
  • Jali Yati,dalam konteks kalimat tersebut makna ...aku bawakanparang... dapat diduga berhubungan dengan suatu masalahyang bersifat negative dan mengandung unsur kekerasan, jikamelihat penggunaan parang (pedang, senjata tajam) dalamkalimat diatas tidak mungkin akan dilakukan halhalpositifseperti memasak, mencari kayu bakar atau kegiatan positiflainnya yang berhubungan dengan penggunaan alat parang(pedang, senjata tajam), hal ini disebabkan dalam kontekspembicaraan di media sosial Whatshapp tidak di singgung
    Yati, dalamkonteks kalimat tersebut makna ...aku bawakan parang... dapatdiduga berhubungan dengan suatu masalah yang bersifat negativedan mengandung unsur kekerasan, jika melihat penggunaan parang(pedang, senjata tajam) dalam kalimat diatas tidak mungkin akandilakukan halhal positif seperti memasak, mencari kayu bakar ataukegiatan positif lainnya yang berhubungan dengan penggunaan alatparang (pedang, senjata tajam), hal ini disebabkan dalam kontekspembicaraan di media sosial Whatshapp tidak di singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 31-07-2018 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2017 — OKTORIAN TAMA TUAHTA SITEPU ; MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
157 — 73
  • Perubahan tersebut antara lain, revitalisasimakna Keputusan Tata Usaha Negara, adanya Pengujian tentangPenyalahgunaan Wewenang yang bertitik singgung dengan hukumpidana, terbukanya peluang pengujian terhadap Perbuatan MelawanHukum Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad), termasuk halnyalahirnya paradigma baru terhadap Upaya Administratif yang konsepawalnya sudah diatur dalam UU Peratun.Upaya Administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan diaturdalam Bab Khusus, yakni Bab X tentang Upaya Administratif
    Perubahan tersebut antara lain, revitalisasimakna Keputusan Tata Usaha Negara, adanya Pengujian tentangPenyalahgunaan Wewenang yang bertitik singgung dengan hukumpidana, terbukanya peluang pengujian terhadap PerbuatanMelawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad),termasuk halnya lahirnya paradigma baru terhadap UpayaAdministratif yang konsep awalnya sudah diatur dalam UUPeratun.Upaya Administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan diaturdalam Bab Khusus, yakni Bab X tentang Upaya Administratif
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 27-11-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN TEBO Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mrt
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
92 — 50
  • Oleh karenanyaantara Penggugat dan pihakpihak lain yang bukan abhli waris telahmengakui, menguasai dan melakukan tindakan hukum terhadap tanah objeksengketa tersebut ada titik singgung sengketa kepemilikan dan merupakanwewenang dari Peradilan Umum untuk mengadilinya.Bahwa gugatan Penggugat, Sangatlah jelas dan terang bahwa dalam pokokperkara aquo mengandung Sengketa Hak Milik atas objek sengketa antaraPenggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-04-2012 — Upload : 25-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765 K/Pdt/2010
Tanggal 24 April 2012 — Tn. TIAN ANDANI bin RIMAT, dk;ACHMAD YUSUF ASHARI bin SENAN alias ACHMAD BIN SENAN,
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU No.9/2004; Walaupun dalam sengketa ini berkaitan dengan perkara kepemilikanyang merupakan kewenangan pengadilan perdata (umum), akan tetapidalam titik singgung Penggugat/Termohon Kasasi banyak membahasperihal yang menjadi kewenangan Judex Facti, karena yang menjadiobjek perkara ini adalah sertifikat hak atas tanah yang dalameksistensinya sebagai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara(beschikking), seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 1 (3) UU No. 5/1986 Jo.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus
Register : 26-10-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Psb
Tanggal 17 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MUSLIANTO, SH.MH
Terdakwa:
1.PAHMAN Pgl PAHMAN Bin SAID
2.DARMENRA Pgl ENRA Bin FIRMAN
187 — 70
  • Ditambah lagi sangatkurangnya sosialisasi terhadap komunitas masyarakat yang bermukim di lokasilokasi yang menjadi titik singgung keduanya.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Putus : 07-03-2005 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2005
Tanggal 7 Maret 2005 — Praka ABDUL HAKIM TANJUNG
34 — 26
  • Bahwa latar belakang terjadinya perkelahian antara Terdakwadengan Saksi 3 (Serda Robinson Manurung), Terdakwa menanya kanbaju dan dijawab Saksi dengan nada marah sehingga Terdakwa punjuga ter singgung. Lalu Terdakwa pergi ke Barak Ta Remaki dantidak lama kemudian terjadi adu mulut.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 20-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 827/Pdt.G/2019/PA.LLG
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
  • Saya akui Saya pulang kerumah orang tua saya karena semenjakmertua lakilaki meninggal dunia sering terjadi cekcok/keributan antarasuami dan ibu mertua,setiap percekcokan mereka saya sebagaimenantu sering di singgung, dimarah, dihina, dicaci maki dan rendahkancontoh nya semenjak penikahan ini menyebabkan meniggalkan mertualakilaki dil saya tidak tahan lagi ,saya makan hati, batin saya tertekan dirumah mertua dan saya pulang ke rumah orang tua saya untukmenenangkan diri8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/TUN/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN VS WERDHA CANDRA TRILAKSITA;
106 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada oumumnya suatu = putusan yang dikategoriontvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahanHalaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2016penerapan hukum pembuktian.
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN Pkl
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
NURUL IMAN Bin H. ANWAR
397 — 13
  • 55UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, subsidair melanggarPasal 55 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan suratdakwaannya mempergunakan bentuk subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yangterdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidanayang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana lebihringan, dakwaan ini saling bertitik singgung
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1944/Pid.B/2013/PN.LP
Tanggal 29 Januari 2014 — Nama lengkap : KASIRIN Tempat lahir : Tadukan Raga Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1971 Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kab. Deli Serdang A g a m a : Islam Pekerjaan : Tani Pendidikan : -
39 — 13
  • meninggal dunia.Menimbang, bahwa dalam perkara ini surat dakwaan yang disusun PenuntutUmum untuk dakwaan alternatif kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat uraianperistiwanya termasuk didalamnya apa yang dilakukan terdakwa adalah sama persis,padahal antara dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat unsurunsurPasalnya berbeda, meskipun perbedaan unsurunsur tersebut untuk dakwaan alternatifKesatu. kedua atau Ketiga dapat dipahami jika uraian perbuatannya sama, karenadiantara ketiganya ada titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SRI SUPARTINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik ParaPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikatsertifikat, yaitu:1) Sertifikat
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum Penggelapan
Register : 23-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 72/Pid.B/2016/PN Unh
Tanggal 28 Juni 2016 — - Bakrin bin Manggote
50 — 31
  • Reg.Perk:PDM42/Rp9/Epp.1/03/2016 tertanggal18 Maret 2016 An . terdakwa Bakrin BinManggote haruslah dinyatakan batal demihukum atau setidak tidaknya terdakwa lepasdari segala tuntutan hukum (onslag vanRechtsvervolging) dimana menurut pendapatkami selaku penasehat hukum kejahatan ataupidana yang di Dakwakan oleh JaksaPenuntut Umum bertitik singgung atau salingbertindih dengan sengketa perdata sehinggadi dalam penyelesaianya harus dansemestinya melalui proses jalur peradilanperdata.Bahwa surat Dakwaan
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN RBI
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
216 — 661
  • namun lebih lanjutmajelis menilai keputusan mahkama partail lebin menekankan kepada agarmenyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepadaPetunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor =: JUKLAK5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, dengan kerangka untukmenegakkan AD dan ART partai golkar sendiri ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat diatas sertajawaban TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT maupun bukti Surat dan saksipenggugat maka secara formil terdapat titik singgung
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 933/Pid. B/2013/PN. MKS
Tanggal 30 Januari 2014 — SONNY RAMLI
119 — 53
  • surat itu jadinya Tahun 2009 dan menurut BPNPropinsi bahwa sudah diberikan kepada para pihak pada tahun itu jugadan ada tanda terimanya, olehnya itu sudah lewat waktu untuk diajukansebagai Novum;Terdakwa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu itudisumpah dengan Lafal sumpah seperti yang dibacakan oleh PenuntutUmum dan setelah itu Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa danterdakwa membenarkannya;Setelah terdakwa mengucapkan sumpah, saksi mengajukan KontraMemori PK dan sumpah tersebut saksi singgung
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penipuan
Register : 19-12-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN PADANG Nomor 926/Pid.B/2016/PN Pdg
Tanggal 17 Mei 2017 — VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN
130 — 151
  • sibuk, nantisaja saya hubungi lagi, namun kenyatannya terdakwa hanya bicara kosong tidakpernah menepati janjinya dan keadaan d perusahaan terdakwa dalam keadaan kesulitankeuangan karena perusahaan sedang merugi; begitu pula dengan kata bahwasudangnya dipindah ke tempat lain ternyata gudang milik terdakwa tidak pernahpindah tempat; dengan demikian maka unsur dengan rangkaian perkataan bohong ntukmenggerakkan saksi korban sehingga menimbulkan piutang ini telah terpenuhi pula; Menimbang bahwa titik singgung
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Abas Arifin
2.Syafrudin H. Ali
3.Suratman
4.Ismail Baranuri
5.Moh. Natsir Baranuri
6.Mohamad Ichsan
Tergugat:
1.Bupati Ende
2.Lurah Mbongawani
3.Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende
112 — 64
  • Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan ObyekGugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri,Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Surat Gugatan yang diajukanoleh Kuasa Hukum Para Penggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yangmemiliki titik singgung
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 01-07-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Krs
Tanggal 10 Januari 2017 — PEMOHON KONVENSI VS TERMOHON KONVENSI
23 — 4
  • Oleh karenanya tidak perlu kami tanggapi lebih panjangsebab telah kami singgung didalam tanggapan kami terhadap eksepsiTermohon.9. Bahwa Pemohon secara rutin dan kontinyu per Bulan memberikannafkah kepada Termohon oleh karena Gaji Pemohon telah secaraotomatis dipotong Kantor Cabang Dinas Penddidikan Kab.Probolinggo untuk di berikan kepada Termohon sebagai manifestasinafkah.