Ditemukan 1136 data
116 — 53
surat itu jadinya Tahun 2009 dan menurut BPNPropinsi bahwa sudah diberikan kepada para pihak pada tahun itu jugadan ada tanda terimanya, olehnya itu sudah lewat waktu untuk diajukansebagai Novum;Terdakwa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu itudisumpah dengan Lafal sumpah seperti yang dibacakan oleh PenuntutUmum dan setelah itu Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa danterdakwa membenarkannya;Setelah terdakwa mengucapkan sumpah, saksi mengajukan KontraMemori PK dan sumpah tersebut saksi singgung
126 — 151
sibuk, nantisaja saya hubungi lagi, namun kenyatannya terdakwa hanya bicara kosong tidakpernah menepati janjinya dan keadaan d perusahaan terdakwa dalam keadaan kesulitankeuangan karena perusahaan sedang merugi; begitu pula dengan kata bahwasudangnya dipindah ke tempat lain ternyata gudang milik terdakwa tidak pernahpindah tempat; dengan demikian maka unsur dengan rangkaian perkataan bohong ntukmenggerakkan saksi korban sehingga menimbulkan piutang ini telah terpenuhi pula; Menimbang bahwa titik singgung
1.Abas Arifin
2.Syafrudin H. Ali
3.Suratman
4.Ismail Baranuri
5.Moh. Natsir Baranuri
6.Mohamad Ichsan
Tergugat:
1.Bupati Ende
2.Lurah Mbongawani
3.Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende
110 — 59
Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan ObyekGugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri,Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Surat Gugatan yang diajukanoleh Kuasa Hukum Para Penggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yangmemiliki titik singgung
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengindahkan keberatan Penggugat, terbukti dengan keluarnya obyeksengketa a quo;Bahwa dalam pembicaraan dengan Tergugat, ternyata Tergugat juga mengakuiadanya pertentangan peraturan yang dikeluarkan KPU in casu Tergugat denganperaturan yang berada diatasnya terutama yang berkaitan dengan netralitas TNIPOLRI dalam politik praktis;Bahwa netralitas khususnya TNI dalam politik praktis semakin tegas denganadanya Buku Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2008sebagaimana yang telah Penggugat singgung
71 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalah gunanyamenghadirkan saksi dan bukti surat tetapi kemudian Majelis berpendapattidak perlu lagi menilai bukti surat dan saksi karena tidak relevan lagi untukdipertimbangkan dalam perkara yang telah ada putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa titik singgung mencederai rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi danmengarah pada pelanggaran hak asasi manusia adalah pertama, terletakpada pada amar atau diktum putusan Nomor 48/PDT/G/2005/PN KPG.
Terbanding/Tergugat I : M. Iwan Sanoba Anis,SP
Terbanding/Tergugat II : Baharuddin
Terbanding/Tergugat III : H. Abdul Rasyid, SE, M.Si
29 — 10
verklaard)Dalam Pokok Perkara :Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugatkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.Bahwa mohon hal hal yang terkait dengan eksepsi diatas sepanjang adarelevansinya dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmenyatakan Para Tergugat telah mengkoordinir warga untukmerencanakan/melakukan keributan ditempat usaha milik penggugatyakni sebagaimana telah kami singgung
Pembanding/Penggugat IV : Tuan KUSWADI Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat II : Tuan USNAN Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat V : Nyonya ESIH Binti SUKATNA Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat III : Tuan OYO RUSDIANTO Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Terbanding/Tergugat I : Tuan YAYAT SUYATMAN Bin JIUHANDI
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA DESA CILIANG
Terbanding/Tergugat IV : Tuan DEDE INDRA Bin YAYA HUDAYA
Terbanding/Tergugat II : Nyonya ELAH ROSILAH Binti JUHANDI
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN CIAMIS
Terbanding/Tergugat V : Nyonya NENENG SUMARININGSIH, S.H
Terbanding/Tergugat III : Nyonya DINI WULANDARI Binti YAYA HUDAYA
43 — 16
Denganadanaya Yurisprudensi tersebut dengan sendirinya Mahkamah Agungmasih mengakui apabila ada titik singgung antara sengketa waris dansengketa kepemilikan maka penyelesaiannya harus melaluiPengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis ;Bahwa gugatan a quo sematamata bukan perkara murni sengketawaris Islam tetapi lebih kepada perkara tentang penguasaan danpemanfaatan tanpa hak oleh Para Terbanding atas Objek Sengketapadahal didalamnya terdapat pula Hak Milik Para Pembanding,kemudian
JEMMY ALBERT LOMBOAN
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
Intervensi:
PT CELEBES INDONESIA REALTY (diwakili oleh EFFENDY PURNAMA)
226 — 339
dalam persidangan, dan oleh karena ketiga objek sengketa aquo adalah sertipikat hak atas tanah yang merupakan tanda bukti hak kebendaandisertai dengan hak dan kewajiban yang melekat di atasnya secara keperdataan (dalamranah hukum private), namun di sisi lain juga merupakan sebuah produk yangditerbitkan oleh Pejabat tata usaha negara (dalam ranah hukum publik), sehinggaGugatan terhadap sertipikat hak atas tanah mengandung dimensi hukum administrasidan hukum perdata yang menimbulkan adanya titik singgung
bahwa dari segi subjek hukum yang bersengketa, yakni Penggugatmerupakan subjek hukum orang (natuurliike persoon), sedangkan Tergugat merupakanPejabat Tata Usaha Negara (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari) yangmenerbitkan ketiga objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah memenuhi unsurunsurKeputusan Tata Usaha Negara dan subjek yang bersengketa adalah antara peroranganmelawan Pejabat tata usaha negara sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi denganadanya titik singgung
102 — 24
Untuk dapat menentukan titik singgung antara lingkunganperadilan yang satu dengan yang lain, tentu akan dilihat substansi persengketaan denganpendekatan peraturan perundangundangan yang berlaku atau pun yurisprudensi, karenasemakin lama pola perbuatan hukum masyarakat maupun pemerintah makin berkembang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat II dan Tergugat III secarategas mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, bahwa yang berwenang mengadiliperkara ini adalah Pengadilan Agama
tentang kompetensi absolut tersebut, harus dipertimbangkanterlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkaranya, bahkan jika Majelis Hakim melihatpokok sengketa tersebut bermuara kepada kompetensi absolut, maka secara ex officio, karenajabatannya Majelis Hakim mesti memberikan putusan tentang kewenangan mengadili secaraabsolut tersebut, walaupun tidak ada eksepsi dari para pihak ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menelaahperaturan perundanganundangan, dalam hal ini titik singgung
92 — 42
ParaPenggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, sehingga dibutuhkanpemeriksaan pembuktian hak kepemilikan atas tanah tersebut apakahbenar dari objek bidang tanah yang dipermasalahkan tersebut adalahmilik Para Penggugat, Untuk itu dari peristiwa hukum yang adatersebut, dan untuk mendapatkan keadilan dari hak keperdataan ataskepemilikan tanah tentunya menjadi kewenangan absolut dariPengadilan Negeri; 222 22 nnn nnn nn nnn nnn n nn nne=Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkandalam titik singgung
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya, suatu putusan yang dikategorikanOnvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yangditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif. Yang dipertimbangkan hanyasebagian saja, tanopa menilai dan mempertimbangkan alat buktirelevan yang lain.
96 — 30
Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalamdalil gugatan Penggugat yang substansi materinyaberkenaan/dan atau sangat menitik beratkan dalamtitik singgung mengenai hakhak keperdataankepemilikan dari objek tanah yang telah dibebaskanoleh Penggugat, yang kemudian disalah gunakanoleh Tergugat untuk kepentingan Pihak Lain;3. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tanahseluas 16.190 m?
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
UU No.9/2004; Walaupun dalam sengketa ini berkaitan dengan perkara kepemilikanyang merupakan kewenangan pengadilan perdata (umum), akan tetapidalam titik singgung Penggugat/Termohon Kasasi banyak membahasperihal yang menjadi kewenangan Judex Facti, karena yang menjadiobjek perkara ini adalah sertifikat hak atas tanah yang dalameksistensinya sebagai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara(beschikking), seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 1 (3) UU No. 5/1986 Jo.
MUSLIANTO, SH.MH
Terdakwa:
1.PAHMAN Pgl PAHMAN Bin SAID
2.DARMENRA Pgl ENRA Bin FIRMAN
181 — 66
Ditambah lagi sangatkurangnya sosialisasi terhadap komunitas masyarakat yang bermukim di lokasilokasi yang menjadi titik singgung keduanya.
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
90 — 46
Oleh karenanyaantara Penggugat dan pihakpihak lain yang bukan abhli waris telahmengakui, menguasai dan melakukan tindakan hukum terhadap tanah objeksengketa tersebut ada titik singgung sengketa kepemilikan dan merupakanwewenang dari Peradilan Umum untuk mengadilinya.Bahwa gugatan Penggugat, Sangatlah jelas dan terang bahwa dalam pokokperkara aquo mengandung Sengketa Hak Milik atas objek sengketa antaraPenggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4.
53 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai titik singgung wewenang pengadilan antara PengadilanNegeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, (khususnya mengenaipenyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Sertifikat Tanah),sudah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Buku II Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan diLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah AgungRepublik Indonesia, 2006, yang dalam halaman 43 dan 44 padapokoknya menyatakan bahwa : ........ apabila timbul sengketadimana si A menggugat
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalil gugatanPenggugat yang substansi materinya berkenaan/dan atau sangatmenitik beratkan dalam titik singgung mengenai hakhak keperdataankepemilikan dari objek tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat,yang kemudian disalah gunakan oleh Tergugat untuk kepentingan PihakLain;3. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tanah seluas 16.190 M?
21 — 15
Bahwa tidak benar, apa yang dikatakan Pemohon pada poin 5, dimanaPemohon mengatakan, Termohon pulang dan sampai sekarang tinggaldirumah orang tua Termohon, yang benar, karena saat itu terjadi silangpendapat, seperti yang Termohon singgung dalam poin 2, untukmenghindarkan diri, kuatir terjiadi KDRT seperti yang pernah terjadi masalalu, begitupbun Pemohon kelihatan sangan emosional, Termohonbersamaanak menunggu suasana tenang, sekaligussaling introspeksi diridan tinggal selama 4 hari dirumah orang
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3234 K/Pdt/2015A.2.dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran danseterusnya;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau badanhukum publik yang
Kasmat Pettasiri
Tergugat:
Direksi PT. Sawindo Cemerlang
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
222 — 71
Sehingga terhadap tanah yang sudah bersertipikatterdapattitik singgung antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Pengadilan Negeri membatasi diri pada kewenangannya, sekiranyaterbukti tanah yang telah bersertipikat adalah milik Penggugatdan gugatannyadikabulkan, maka Pengadilan Negeri paling jauh hanya menyatakan bahwasertipikat atas tanah dimaksud dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yangmengikat.