Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 933/Pid. B/2013/PN. MKS
Tanggal 30 Januari 2014 — SONNY RAMLI
116 — 53
  • surat itu jadinya Tahun 2009 dan menurut BPNPropinsi bahwa sudah diberikan kepada para pihak pada tahun itu jugadan ada tanda terimanya, olehnya itu sudah lewat waktu untuk diajukansebagai Novum;Terdakwa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu itudisumpah dengan Lafal sumpah seperti yang dibacakan oleh PenuntutUmum dan setelah itu Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa danterdakwa membenarkannya;Setelah terdakwa mengucapkan sumpah, saksi mengajukan KontraMemori PK dan sumpah tersebut saksi singgung
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penipuan
Register : 19-12-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN PADANG Nomor 926/Pid.B/2016/PN Pdg
Tanggal 17 Mei 2017 — VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN
126 — 151
  • sibuk, nantisaja saya hubungi lagi, namun kenyatannya terdakwa hanya bicara kosong tidakpernah menepati janjinya dan keadaan d perusahaan terdakwa dalam keadaan kesulitankeuangan karena perusahaan sedang merugi; begitu pula dengan kata bahwasudangnya dipindah ke tempat lain ternyata gudang milik terdakwa tidak pernahpindah tempat; dengan demikian maka unsur dengan rangkaian perkataan bohong ntukmenggerakkan saksi korban sehingga menimbulkan piutang ini telah terpenuhi pula; Menimbang bahwa titik singgung
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Abas Arifin
2.Syafrudin H. Ali
3.Suratman
4.Ismail Baranuri
5.Moh. Natsir Baranuri
6.Mohamad Ichsan
Tergugat:
1.Bupati Ende
2.Lurah Mbongawani
3.Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende
110 — 59
  • Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan ObyekGugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri,Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Surat Gugatan yang diajukanoleh Kuasa Hukum Para Penggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yangmemiliki titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Nopember 2012 — ASMIN LAURA HAFID, SE, DKK vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN, DKK
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengindahkan keberatan Penggugat, terbukti dengan keluarnya obyeksengketa a quo;Bahwa dalam pembicaraan dengan Tergugat, ternyata Tergugat juga mengakuiadanya pertentangan peraturan yang dikeluarkan KPU in casu Tergugat denganperaturan yang berada diatasnya terutama yang berkaitan dengan netralitas TNIPOLRI dalam politik praktis;Bahwa netralitas khususnya TNI dalam politik praktis semakin tegas denganadanya Buku Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2008sebagaimana yang telah Penggugat singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. AMELIA HENUK LESIK alias NELI HENUK, DKK. VS YOHANIS LAKE DAN 1. YANE HENUK, DKK.
71 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apalah gunanyamenghadirkan saksi dan bukti surat tetapi kemudian Majelis berpendapattidak perlu lagi menilai bukti surat dan saksi karena tidak relevan lagi untukdipertimbangkan dalam perkara yang telah ada putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa titik singgung mencederai rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi danmengarah pada pelanggaran hak asasi manusia adalah pertama, terletakpada pada amar atau diktum putusan Nomor 48/PDT/G/2005/PN KPG.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 1 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat : Bambang Sutejo
Terbanding/Tergugat I : M. Iwan Sanoba Anis,SP
Terbanding/Tergugat II : Baharuddin
Terbanding/Tergugat III : H. Abdul Rasyid, SE, M.Si
29 — 10
  • verklaard)Dalam Pokok Perkara :Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugatkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.Bahwa mohon hal hal yang terkait dengan eksepsi diatas sepanjang adarelevansinya dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmenyatakan Para Tergugat telah mengkoordinir warga untukmerencanakan/melakukan keributan ditempat usaha milik penggugatyakni sebagaimana telah kami singgung
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 251/PDT/2016/PT PT BDG
Tanggal 9 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat I : Tuan IING ROHIDIN Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat IV : Tuan KUSWADI Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat II : Tuan USNAN Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat V : Nyonya ESIH Binti SUKATNA Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat III : Tuan OYO RUSDIANTO Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Terbanding/Tergugat I : Tuan YAYAT SUYATMAN Bin JIUHANDI
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA DESA CILIANG
Terbanding/Tergugat IV : Tuan DEDE INDRA Bin YAYA HUDAYA
Terbanding/Tergugat II : Nyonya ELAH ROSILAH Binti JUHANDI
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN CIAMIS
Terbanding/Tergugat V : Nyonya NENENG SUMARININGSIH, S.H
Terbanding/Tergugat III : Nyonya DINI WULANDARI Binti YAYA HUDAYA
43 — 16
  • Denganadanaya Yurisprudensi tersebut dengan sendirinya Mahkamah Agungmasih mengakui apabila ada titik singgung antara sengketa waris dansengketa kepemilikan maka penyelesaiannya harus melaluiPengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis ;Bahwa gugatan a quo sematamata bukan perkara murni sengketawaris Islam tetapi lebih kepada perkara tentang penguasaan danpemanfaatan tanpa hak oleh Para Terbanding atas Objek Sengketapadahal didalamnya terdapat pula Hak Milik Para Pembanding,kemudian
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 12-07-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 26/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
JEMMY ALBERT LOMBOAN
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
Intervensi:
PT CELEBES INDONESIA REALTY (diwakili oleh EFFENDY PURNAMA)
226 — 339
  • dalam persidangan, dan oleh karena ketiga objek sengketa aquo adalah sertipikat hak atas tanah yang merupakan tanda bukti hak kebendaandisertai dengan hak dan kewajiban yang melekat di atasnya secara keperdataan (dalamranah hukum private), namun di sisi lain juga merupakan sebuah produk yangditerbitkan oleh Pejabat tata usaha negara (dalam ranah hukum publik), sehinggaGugatan terhadap sertipikat hak atas tanah mengandung dimensi hukum administrasidan hukum perdata yang menimbulkan adanya titik singgung
    bahwa dari segi subjek hukum yang bersengketa, yakni Penggugatmerupakan subjek hukum orang (natuurliike persoon), sedangkan Tergugat merupakanPejabat Tata Usaha Negara (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari) yangmenerbitkan ketiga objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah memenuhi unsurunsurKeputusan Tata Usaha Negara dan subjek yang bersengketa adalah antara peroranganmelawan Pejabat tata usaha negara sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi denganadanya titik singgung
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN SINTANG Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Stg
Tanggal 1 Maret 2016 — IDA ULFATIN, SE, Dkk Melawan PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Dkk
102 — 24
  • Untuk dapat menentukan titik singgung antara lingkunganperadilan yang satu dengan yang lain, tentu akan dilihat substansi persengketaan denganpendekatan peraturan perundangundangan yang berlaku atau pun yurisprudensi, karenasemakin lama pola perbuatan hukum masyarakat maupun pemerintah makin berkembang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat II dan Tergugat III secarategas mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, bahwa yang berwenang mengadiliperkara ini adalah Pengadilan Agama
    tentang kompetensi absolut tersebut, harus dipertimbangkanterlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkaranya, bahkan jika Majelis Hakim melihatpokok sengketa tersebut bermuara kepada kompetensi absolut, maka secara ex officio, karenajabatannya Majelis Hakim mesti memberikan putusan tentang kewenangan mengadili secaraabsolut tersebut, walaupun tidak ada eksepsi dari para pihak ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menelaahperaturan perundanganundangan, dalam hal ini titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 45/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 25 Februari 2015 — H. SAIDIH LIHAN, DKK MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. DOKTORANDUS H. YAYAT SUDRAJAT, M.M., M.Si, 3. 1. PARULYAN GOMGOM LUHUT EFFENDI PASARIBU, DKK
92 — 42
  • ParaPenggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, sehingga dibutuhkanpemeriksaan pembuktian hak kepemilikan atas tanah tersebut apakahbenar dari objek bidang tanah yang dipermasalahkan tersebut adalahmilik Para Penggugat, Untuk itu dari peristiwa hukum yang adatersebut, dan untuk mendapatkan keadilan dari hak keperdataan ataskepemilikan tanah tentunya menjadi kewenangan absolut dariPengadilan Negeri; 222 22 nnn nnn nn nnn nnn n nn nne=Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkandalam titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-02-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2826 K/Pdt/2009
Tanggal 22 Februari 2011 — FRANS JH. PALENEWEN, DK ; IDA BAGUS EKO ROCHMADI, DKK
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya, suatu putusan yang dikategorikanOnvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yangditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif. Yang dipertimbangkan hanyasebagian saja, tanopa menilai dan mempertimbangkan alat buktirelevan yang lain.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 27-04-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 14/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 7 Agustus 2012 — KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
96 — 30
  • Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalamdalil gugatan Penggugat yang substansi materinyaberkenaan/dan atau sangat menitik beratkan dalamtitik singgung mengenai hakhak keperdataankepemilikan dari objek tanah yang telah dibebaskanoleh Penggugat, yang kemudian disalah gunakanoleh Tergugat untuk kepentingan Pihak Lain;3. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tanahseluas 16.190 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-04-2012 — Upload : 25-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765 K/Pdt/2010
Tanggal 24 April 2012 — Tn. TIAN ANDANI bin RIMAT, dk;ACHMAD YUSUF ASHARI bin SENAN alias ACHMAD BIN SENAN,
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU No.9/2004; Walaupun dalam sengketa ini berkaitan dengan perkara kepemilikanyang merupakan kewenangan pengadilan perdata (umum), akan tetapidalam titik singgung Penggugat/Termohon Kasasi banyak membahasperihal yang menjadi kewenangan Judex Facti, karena yang menjadiobjek perkara ini adalah sertifikat hak atas tanah yang dalameksistensinya sebagai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara(beschikking), seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 1 (3) UU No. 5/1986 Jo.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus
Register : 26-10-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Psb
Tanggal 17 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MUSLIANTO, SH.MH
Terdakwa:
1.PAHMAN Pgl PAHMAN Bin SAID
2.DARMENRA Pgl ENRA Bin FIRMAN
181 — 66
  • Ditambah lagi sangatkurangnya sosialisasi terhadap komunitas masyarakat yang bermukim di lokasilokasi yang menjadi titik singgung keduanya.
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 27-11-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN TEBO Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mrt
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
90 — 46
  • Oleh karenanyaantara Penggugat dan pihakpihak lain yang bukan abhli waris telahmengakui, menguasai dan melakukan tindakan hukum terhadap tanah objeksengketa tersebut ada titik singgung sengketa kepemilikan dan merupakanwewenang dari Peradilan Umum untuk mengadilinya.Bahwa gugatan Penggugat, Sangatlah jelas dan terang bahwa dalam pokokperkara aquo mengandung Sengketa Hak Milik atas objek sengketa antaraPenggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ROHMANI binti MARSALIH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKK
53 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai titik singgung wewenang pengadilan antara PengadilanNegeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, (khususnya mengenaipenyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Sertifikat Tanah),sudah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Buku II Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan diLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah AgungRepublik Indonesia, 2006, yang dalam halaman 43 dan 44 padapokoknya menyatakan bahwa : ........ apabila timbul sengketadimana si A menggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-06-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 04-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2015
Tanggal 21 September 2015 — KEPALA BIRO, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG;
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalil gugatanPenggugat yang substansi materinya berkenaan/dan atau sangatmenitik beratkan dalam titik singgung mengenai hakhak keperdataankepemilikan dari objek tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat,yang kemudian disalah gunakan oleh Tergugat untuk kepentingan PihakLain;3. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tanah seluas 16.190 M?
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 20-05-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 808/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 17 Oktober 2016 — PEMOHON X TERMOHON
21 — 15
  • Bahwa tidak benar, apa yang dikatakan Pemohon pada poin 5, dimanaPemohon mengatakan, Termohon pulang dan sampai sekarang tinggaldirumah orang tua Termohon, yang benar, karena saat itu terjadi silangpendapat, seperti yang Termohon singgung dalam poin 2, untukmenghindarkan diri, kuatir terjiadi KDRT seperti yang pernah terjadi masalalu, begitupbun Pemohon kelihatan sangan emosional, Termohonbersamaanak menunggu suasana tenang, sekaligussaling introspeksi diridan tinggal selama 4 hari dirumah orang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3234 K/PDT/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — HENDRA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH DKK
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3234 K/Pdt/2015A.2.dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran danseterusnya;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau badanhukum publik yang
Pengadilan PN LUWUK Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Lwk
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
Kasmat Pettasiri
Tergugat:
Direksi PT. Sawindo Cemerlang
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
222 — 71
  • Sehingga terhadap tanah yang sudah bersertipikatterdapattitik singgung antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Pengadilan Negeri membatasi diri pada kewenangannya, sekiranyaterbukti tanah yang telah bersertipikat adalah milik Penggugatdan gugatannyadikabulkan, maka Pengadilan Negeri paling jauh hanya menyatakan bahwasertipikat atas tanah dimaksud dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yangmengikat.