oleh Tergugat.Bahwa oleh karenatidakadatanggapandariTergugat,selanjutnyaPenggugatmemohonkepadaDinasKetenagakerjaan, KoperasiDan UsahanMikroKabupaten Serdang Bedagaiuntukdilakukan prosesmediasi tripartit.Bahwa dalam proses mediasi tripartit yang dilaksanakan oleh MediatorDinasKetenagakerjaan, Koperasi Dan UsahanMikroKabupaten SerdangBedagai, tidak tercapai suatu kesepakatan apapun antara Penggugatdengan Tergugat.Bahwakarenatidakadanyakesepakatandalam proses mediasitripartitantaraPenggugat dengan Tergugat

2 (dua) orang dipersidangan ;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukanPengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkanadalah buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa setelah mendalami dan mencermati serta menelitidalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebihdahulu akan memeriksa keabsahan pihakpihak yang terlibat dalam perselisihanaquo ;Menimbang, bahwa sudah Bipartit maka dilanjutkan ke Tripartit

DDST) batal demi hukum menurut Pasal59 Ayat (7) dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT);Bahwa pada tanggal 16, 18, dan 23 Desember 2014 Para Penggugat , Il,Ill, IV dan pada tanggal 13, 19, dan 26 Januari 2015 Para Penggugat V, VI,VII, VII telah terjadi Perundingan Tripartit (Mediasi) atas undangan dinasdari Mediator pada kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Demak yangberalamat di Jalan Kyai Singkil Nomor 42 Demak 59511;Bahwa selama Perundingan Tripartit (Mediasi) antara Para

Tergugat) yaitu 8 (delapan) dikaliHalaman 8Putusan Nomor 92/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdngaji pokok, yang mana tawaran ini ditolak atau tidak diterima olehPenggugat.Bahwa pada saat penyelesaian Tripartit di Dinas KetenagakerjaanKota Medan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pernahmenawarkan jumlah uang pesangon sesuai aturan pada PusatKoperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan (ic.Tergugat), Penggugat tetap bertahan pada angka 125.853.700(seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh

tiga ribu tujuhratus rupiah).Bahwa pada saat penyelesaian Bipartit dan Tripartit, Tergugat melaluikuasa hukumnya telah sering memberikan penawaran akanmencairkan pesangon Penggugat dengan angka seperti yangdimohonkan Penggugat, dengan syarat Penggugat terlebin dahulumenyelesaikan kewajibannya yaitu:6.1.

perselisihanpemutusan hubungan kerja sehingga telah menyebabkan terjac dilakukan upayadalam hal pemutusan hubungan kerja maka untuk itu telah 14 Januari 2019penyelesaian secara bipartite pada tanggal 07 januari 2019 dan pat kesepakatan,akan tetapi penyelesaian secara bipartite gagal, karena tidak terd kemudian telahmaka untuk itu pada tanggal 20 Februari 2019 Penggugat mencatatkan Perselisihantersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupi ten Mimika untuk dilakukan upayapenyelesaian perselisihan secara Tripartit

Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja karena saat menggunakankendaraan operasional perusahaan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebit telah dilakukanupaya penyelesaian secara Bipartite maupun Tripartit namun gagaMenimbang, bahwa yang masih menjadi pokok sengketa antara Penggugat dantergugat adalah Penggugat menghendaki untuk melakukan pemutuss T hubungan kerjadengan Tergugat, sebaliknya Tergugat ingin tetap bekerja pada

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi /Tripartit secara patut sebagaimana disyaratkan oleh UU No.2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHD), dibuktikandengan di terbitkannya Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja Kab.Bekasi dengan Nomor 567/2096/HISyaker/VI/2013,tertenggal 3 Juni 2013 ;2.

Proses TRIPARTIT / MEDIASI I di DINASTENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI di laksanakan pada tanggal 15April 2013, dan tidak di hadiri TERGUGAT, sehingga tidak terlaksanasebagaimana mestinya.Bahwa proses TRIPARTIT / MEDIASI II berlanjut pada tanggal 24 April 2013datang, PARA PENGGUGAT memenuhi undangan pihak MEDIATOR padaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk memenuhi undanganTRIPARTIT II di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, TERGUGAThadir di wakili oleh kuasa hukumnya, tidak membuahkan hasil, dan

para pihaksepakat pertemuan selanjutnya di jadwalkan kembali pada tanggal 6 Mei 2013 diDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, TRIPARTIT lanjutan di laksanakan padatanggal 6 Mei 2013 di Dinas Tenaga Kerja Kab.

Bekasi.Bahwa seperti sebelumnya, pelaksanaan TRIPARTIT III yang di jadwalkan padatanggal 13 Mei 2013 Jam 13.00, hanya di hadiri PARA PENGGUGAT,sedangkan TERGUGAT kembali tidak memenuhi undangan TRIPARTIT /MEDIASI III dengan sebagaimana mestinya.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PARA PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT tidak melalui prosedur dan kepatutan sebagaimanamestinya, seperti ;e Tidak di dahului dengan teguran teguran lisan dan tertulis dengan patutdan yang bersifat membina.e Tidak adanya

, ternyata eksepsi Para Penggugatdalam poin tersebut tidak cukup terbukti, sebab gugatan Para Penggugat telahdperselisihkan dan diproses di tingkat bipartit maupun tripartit, baik oleh ParaPenggugat maupun Tergugat (Bukti P.13, P.20 dan T.4) dan materi gugatan ParaPenggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan adalah jelas mengenai gugatanperselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tuntutan pemenuhan hak atas upahPara Penggugat.

Timor Media Grafika), makapermasalahan penelantaran dan perampasan hakhak pekerja inidimohonkan melalui upaya tripartit kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Kupang dengan ekspektasi dapat terselesaikannyapermasalahan ini dengan baik adanya dan memenuhi rasa keadilan bagikedua belah pihak;25.Bahwa dalam upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaKupang, Penggugat menyampaikan keinginan Penggugat untuk meminta dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (Pemutusan Hubungan Kerja )

Nomor 1279 K/Pdt.Sus/201732.melalui mediasi/perundingan secara bipartit (b/partite) dan tripartit (tripartite)sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2.

tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruhatau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihanhubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang diatur dengan undangundang.Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada Penggugat adalah tindakan yang sewenangwenang dansepihak yang sangat merugikan Penggugat yang masih ingin bekerja.Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut telah dilakukanupaya hukum Bipartit dan Tripartit

tidak sejalandengan isi surat nomor 010/DISNAKER/565/I/2019 tanggal 2 Januari 2019perihal surat anjuran yang berbunyi Bahwa pekerja mengalamikecelakaan pada bulan April 2018.... .Bahwa dalil tersebut tidak berkesesuaian mengenai kronologi kejadian antaraGugatan a quo dan surat anjuran No. 010/DISNAKER/565/I/2019 tertanggal 2Januari 2019 tersebut, dimana surat anjuran yang dimaksud merupakanlangkah awal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrialyang mana setelah proses Bipartit dan Tripartit

Namun Tergugat danTergugat II tidak mengindahkannya serta tidak bersedia memberikan Hakhak Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihakyang dilakukan Tergugat dan Tergugat II terhadap Penggugat;Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara "Bipartit tidak diindahkanoleh Tergugat dan Tergugat II, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnyamenempuh upaya penyelesaian Tripartit kehadapan Kepala DinasKetenagakerjaan Kota Medan sesuai Surat Nomor : 63 / LRAD / PHK / VI /2020 tanggal 29 Juni

Industri Karet Deli, PerihalSomasi (Teguran Hukum) dan Permohonan Penyelesaian Bipartit,selanjutnya diberi tanda bukti P3;Fotocopy Surat Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners, Nomor63/LRAD/PHK/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020, ditujukan kepada Yih :Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Perihal PermohonanPenyelesaian Tripartit, selanjutnya diberi tanda bukti P4;Fotocopy Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Nomor567/1373, tanggal 01 Juli 2020, ditujukan kepada Yth : 1. Sdr.

terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukanPengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkanadalah buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa setelah mendalami dan mencermati serta menelitidalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat , Majelis Hakim terlebihdahulu akan memeriksa keabsahan pihakpihak yang terlibat dalam perselisihanaquo ;Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan ParaTergugat sudah dilakukan Bipartit dan Tripartit

2009 dan akhirnya Tergugat mengundangPenggugat untuk datang ke rumah Tergugat yang semula perkiraanPenggugat adalah untuk membahas tuntutan Penggugat tersebut namunnyatanya Tergugat mengatakan masih kesulitan mencari tenagaPenasehat Hukum.17.Bahwa dikarenakan pertemuan antara penggugat dan tergugat tidakmenghasilkan suatu) kesepakatan yang baik maka penggugatmencatatkan perselisinan tersebut ke suku dinas tenaga kerja danTransmigrasi kot administrasi Jakarta Timur.18.Bahwa dalam perundingan secra Tripartit

di Suku Dinas Tenaga kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur diakui oleh Tergugatbahwa Penggugat ada hubungan kerja antara Penggugat dan Terguagtakan tetapii ada pembayaran upah yang seharusnya diterima olehPenggugat.19.Bahwa dalam perundingan Tripartit semula disepakati oleh Tergugatuntuk memakai Pasal 96 UndangUdanng No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan sebagai pembayaran upah dan hak hak lainnya yangdiberikan kepada Penggugat.20.Bahwa akan tetapi belakangan dalam perundingan

Tripartit tersebuttergugat menarik kembali ucapannya tersebut dan tidak jadi memberikanapapun dengan alsan karena Tergugat telah membayar seluruh hak hakPenggugat.21.Bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada suku dinasTenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur tidaktercapai penyelesaian yang baik dan akhirnya Mediator mengeluarkanAnjuran Nomor : 038/ ANJ/XIV2009 tanggal 14 Desember 2009 yangmenyatakan sebagai berikut :a.

serikat pekerja/serikat buruh;(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ouruh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisinanhubungan kerja;(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalamPasal151bataldemihukum (P2);Bahwa dikarenakan tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk berunding,selanjutnya Para Penggugat menempuh upaya hukum tripartit

ditolaknya Surat Anjuran Nomor 567/0725/HI/2016seyogianya Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrial sebagaimana dimaksud dalam isi Anjuran yang ditolakTergugat;Bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat jelas faktanya jika Tergugatmemaksakan kehendak atas pemutusan hubungan kerja dengan ParaPenggugat;Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Para Penggugatsebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu upayapenyelesaian melalui perundingan bipartit dan juga tripartit

Nomor 1232 K/Pdt.SusPHI/201711.12.13.14.Pemerintah Negara Republik Indonesia, namun pihak Penggugat selakupihak yang mengajukan pencatatan perkaranya tidak pernah hadir sarnasekali pada sidang Tripartit dari unsur pekerja, unsur perusahaan dan unsurpemerintah tersebut;Bahwa sungguh aneh memang, pihak Penggungat selaku pihak yangmengajukan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial padaKantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat, namunPenggugat tidak pernah hadir sama sekali

pada hari dan tanggal sidangTripartit (Tripartit terdiri dari unsur pekerja, unsur perusahaan dan unsurpemerintah, dalam hal tersebut pegawai Mediator Hubungan IndustrialKetenagakerjaan) yang telah ditentukan;Bahwa setelah pihak Tergugat menerima Surat Anjuran dari Kantor SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat, maka dengan melaluimedia komunikasi HP telah berupaya memangil pihak Penggugat beberapakali dengan maksud agar/untuk hadir di perusahaan pihak Tergugat namunpihak Penggugat

Padaproses mediasi atau tripartit, saya Penggugat akhirnya mengetahui bahwakeberadaan saya selama menjadi pekerja/buruh di perusahaan Tergugat, tidakpernah dilaporkan atau dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banyuasin, padahal jumlah pekerja/ouruh seperti saya ini mencapai1096 orang, saya juga tahu bahwa hubungan kerja antara saya Penggugatdengan perusahaan Tergugat tidak pernah dilengkapi dengan Perjanjian Kerja(PKWT/PKHL), Oleh karena itu setelah saya dinyatakan resmi diberhentikansecara

Atas pengaduan tersebut Pemerintah, dalam hal iniDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin telah mengkaji danmenindaklanjuti pengaduan dimaksud dengan memanggil para pihak diantaranyaPenggugat dan Tergugat melalui 3 (tiga) kali panggilan mediasi dalam rangkamembahas dan menyelesaikan pada tingkat tripartit masalah pengaduandimaksud pada tanggal 20 Januari 2015, kemudian tanggal 5 Februari 2015 danterakhir tanggal 10 Februari 2015 bertempat dikantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

Bahwa pada sidang mediasi/perundingan tripartit tersebut,menurut saya Penggugat ada beberapa point penting yang luput dari perhatianmediator maupun Tergugat yang pertama adalah bahwa Penggugat walaupunbekerja sebagai buruh harian lepas yang bekerja berdasarkan waktu kehadirantetapi upah yang dibayarkan Perusahaan/Tergugat adalah setiap bulan.

Penggugat dan Tergugat sebanyaktiga kali, yaitu pada tanggal 24 September 2012 di walikota Jakarta Baratdimana Tidakterjadi kesepakatan dan pada 22 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 di Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dimana Tergugat tidak hadir;Bahwa para Penggugat kembali memanggil Tergugat untuk bipartit pada tanggal3 Januari 2013, 8 Januari 2013, dan 11 Januari 2013, namun Tergugat tidak hadir;Bahwa Dinas Provinsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakartamengadakan Tripartit

I tertanggal 12 Februari 2013, Tripartit II tertanggal 20 Februari2012 yang diundur menjadi 25 Februari 2012, dan Tripartit HII tertanggal 8 Maret 2012,namun tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan anjuran Nomor1626/1.835.3, tertanggal 14 Maret yang berbunyi sebagai berikut:1 Agar Tergugat memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali sebagaimanabiasa;2 Agar Tergugat membayar kepada para Penggugat:a Upah

tertanggal 16 Mei 2012 dan aksi di lokasi perusahaan yang beroperasipada tanggal 13 Juni 2012;Bahwa pada 16 Juli 2012, dimana para Penggugat mendapatkan informasi bahwapara Penggugat telah dikualifikasi mengundurkan diri oleh Tergugat karena adanyapengumuman Koran tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012;Bahwa para Penggugat menolak untuk dikualifikasi mengundurkan diri, danmencoba untuk menyelesaikan masalah hubungan kerja dengan Tergugat sebanyaksepuluh kali, termasuk dalam forum bipartite dan tripartit

ditambah dengan UangApresiasi senilai Rp. 152.121.626, (Seratus lima puluh dua juta seratusduapuluh satu ribu enam ratus duapuluh enam rupiah) dilakukan olehTERGUGAT DK/PENGGUGAT DR sesuai dengan isi dari Lampiran SuratKeputusan Pengurus Yayasan No. 014/SK/PNG/YTB/IV/2019 tertanggal 10April 2019, yang sebelumnya telah disampaikan kepada PENGGUGATDK/TERGUGAT DR pada pertemuan tanggal 10 April 2019;20.Bahwa, kehadiran PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR di lingkungan SMATARUNA BAKTI selama proses perundingan Tripartit

telahmemutuskan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR sejaktanggal 25 April 2019, dan sejak tanggal 25 April 2019 sampai denganGugatan ini diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung kelas A Khusus (15 bulan) PENGGUGAT DK/TERGUGATDR telah tidak lagi hadir sebagai tenaga Pengajar di Institusi Pendidikan yangdikelola oleh TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR, serta telah dilakukanPage 29 of 60 Putusan No.105/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdg.perundingan Bipartit maupun perundingan Tripartit

Setelan menjalani prosesperundingan Tripartit tersebut yang dilakukan oleh mediator pada DinasTenaga Kerja Kota Bandung, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telahmenerbitkan Anjuran Nomor : 567/7245Disnaker tanggal 30 Oktober 2019,sebagai berikut :MENGANJURKAN:1) Agar pihak pekerja Sdri.

April 2019 telahmemutuskan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT DALAM REKONPENSIdan TERGUGAT DALAM REKONPENSI sejak tanggal 25 April 2019, danterhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan Gugatan ini diajukandi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung kelas A Khusus (15 bulan) TERGUGAT DALAM REKONPENSI telah tidak lagihadir sebagai tenaga Pengajar di Institusi Pendidikan yang dikelola olehPENGGUGAT DALAM REKONPENSI, serta telah dilakukan perundinganBipartit maupun perundingan Tripartit

Pasal 67Peraturan Kepegawaian Yayasan Taruna Bakti, dan telah memberikankompensasi atas PHK total sebesar Rp. 152.121.626, (Seratus lima puluhdua juta seratus duapuluh satu ribu enam ratus duapuluh enam rupiah), makaPemutusan Hubungan Kerja atas diri Penggugat sesuai dengan SuratKeputusan Pengurus Yayasan Taruna Bakti Nomor : 014/SK/PNG/YTB/IV/2019Tertanggal 10 April 2019 tersebut berkekuatan Hukum;Bahwa, kehadiran Penggugat di lingkungan SMA TARUNA BAKTI selamaproses perundingan tripartit tentu

Bahwa atas permasalahan tersebut, PENGGUGAT telah melakukanupaya perundingan Tripartit di kantor Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda, namun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidaktercapai penyelesaian atau menemukan kata sepakat, dimanaTERGUGAT menolak untuk memenuhi tuntutan hak PENGGUGATberupa Uang Pesangon dan hakhak lainnya sesuai dengan ketentuanPasal 164 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;9.

Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses mediasi tripartit yangdilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi KabupatenPurwakarta, dan telah diterbitkan Risalan Penyelesaian Perselisihan MelaluiMediasi No:567/1646PKTK/2016 tanggal 16 Mei 2016, serta telah disampaikanAnjuran oleh Mediator, sehingga gugatan ini telah sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam UU No.:2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Putusan No. 150/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 2 Perselisinan Hubungan Industrial

Mewakili organisasi dilembaga tripartit tingkat nasional antara lain :DEPENAS, Hakim adhoc MA, DJSN, BPJS Pusat, DK3N.e. Mengefektifkan peranan lembaga kerjasama tripartit nasional.f. Membuat data base organisasi ditingkat nasional.g. Mengadvokasi kasus anggota ditingkat Mahkamah Agung.h. Dalam kondisi tertentu dan atas permintaan perangkat organisasidibawahnya, dapat mengadvokasi kasus anggota pada prosesbipartit, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial.i.

Menempatkan pengurus atau wakil organisasi di lembagalembaga ditingkat provinsi antara lain: Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah,Dewan Pengupahan Provinsi, Hakim adhoc PHI, Konsiliator danArbiter Hubungan Industrial.c. Menjalin kerja sama dengan lembagalembaga tingkat daerahmaupun nasional di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya(EPOLEKSOSBUD).d. Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi daerah (POD)melalui MUSDA, dan RAKERDA yang tidak bertentangan denganperaturan organisasi (PO)e.

Mewakili organisasi dilembagalembaga tripartit daerah.f. Mengefektifkan peranan lembaga kerjasama tripartit daerah.g. Mengadvokasi kasus anggota pada proses bipartit, mediasi,pengadilan hubungan industrial, kasasi maupun peninjauan kembaliatas permintaan perangkat organisasi.h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dibawahnya sesuai dengan kurikulum, silabus dan modul standarnasional.i. Melaksanakan diklat spesialisasij.

Menempatkan pengurus atau wakil organisasi di lembagalembagatingkat Kabupaten/ Kota antara lain: Lembaga Kerjasama Tripartit ditingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Hakimadhoc PHI, Konsiliator dan Arbiter Hubungan Industrial.Halaman 96 dari 105 Pts. Sela No. 531/PDT.G/2017/PN.JKT.PST.c. Melakukan kerja sama dengan lembagalembaga tingkat daerahmaupun nasional. di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya(EPOLEKSOSBUD).d.

Sela No. 531/PDT.G/2017/PN.JKT.PST.Memperjuangankan dan meningkatkan kualitas peraturan daerahbidang ketenagakerjaan ditingkat kabupaten/kota.Mewakili organisasi di lembagalembaga tripartit kabupaten/kotaMembuat data base ditingkat kabupaten/kota, mendorong danmembantu PUKPUK untuk membuat KTAN serta input data base online.Mengefektifkan peranan lembaga kerjasama tripartit kabupaten/kota.Mengadvokasi kasus anggota atas permintaan PUK SP KEP SPSIpada proses bipartit, mediasi, pengadilan hubungan industrial

Bahwa atas tindakan tergugat kepada penggugat, penggugat berupayamelakukan upaya perundingan bipartit, atas perundingan bipartit tersebut tidakmenghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam risalah perundingan bipartittertanggal 12 Juli 2017;10.Bahwa untuk melanjutkan penyelesaikan perselisihan tersebut penggugatmelanjutkan permasalahannya ke tingkat Tripartit melalui mediasi,ke DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, dalam hal ini sesuai suratpihak pekerja tanggal 14 Juli 2017, perihal:

Agar para pihak memberikan jawaban terhadap anjuran tersebut untukpaling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran.Bahwa berdasarkan surat Anjuran Nomor 565/Distransnaker/X/201 7/715,tertanggal 12 oktober 2017, penggugat menerima isi anjuran tersebut, danpihak tergugat menolak anjuran tersebut.Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh penggugat sebagaimanadisebutkan dalam peraturan ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaianmelalui perundingan bipartit dan tripartit (mediasi) tidak tercapai

Tertentu (PKWT) antara Penggugat danTergugat memang telah berakhir dan bertepatan pada saat Penggugat dalamkondisi hamil ;Bahwa karena Penggugat tidak menerima berakhirnya perjanjian kerja makaPenggugat telah berupaya melakukan Perundingan Bipartit dan atasPerundingan Bipartit tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang tertuangdidalam risalah perundingan bipartit tertanggal 12 Juli 2017 ;Bahwa untuk melanjutkan Penyelesaian Perselisihan tersebut Penggugatmelanjutkan upaya penyelesaian ke tingkat tripartit

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang kelengkapan material dan formalKarena Penggugat dalam pengajuan gugatan Perselisihan HubunganIndustrial ini mengajukan permasalahan secara parsial bahkan terpisah dantidak dalam satu proses perselisinan hubungan industrial yang merupakansatu kesatuan dan syarat mutlak mulai dari tahapan Bipartit, Tripartit(Mediasi) Sampai gugatan Penggugat masuk ke Pengadilan;Dalam hal ini, Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) proses perselisihanhubungan industrial yang berbeda

Hal ini secarajelas telah melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 8 UndangUndang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Penggugat keliru dalam mengajukan permohonan Tripartit (mediasi) keDinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan. Seharusnya yangberwenang melakukan upaya mediasi terhadap kasusperselisihanhubungan industrial yang diajukan terhadap PTPN VII Cinta Manis adalahDinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir.

Eksepsi kelengkapan material dan formal surat gugatan, dimana gugatanPenggugat kurang kelengkapan material dan formal karena Penggugat dalampengajuan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini mengajukanpermasalahan secara parsial bahkan terpisah dan tidak dalam satu prosesperselisihan hubungan industrial yang merupakan satu kesatuan dan syaratmutlak mulai dari tahapan Bipartit, Tripartit (Mediasi) sampai gugatan Penggugatmasuk ke Pengadilan;2.

Gugatan Penggugat premature, karena Tergugat II sama sekali belum pernahmelalui proses tripartit/mediasi di dinas tenaga kerja kabupaten ogan ilir danSurat anjuran yang dilampirkan dalam berkas gugatan Penggugat hanyaditujukan kepada Tergugat Il namun Penggugat menambahkan Tergugat danTergugat Il sebagai pihak dalam perkara a quo;2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena dalil gugatanPenggugat bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya;3.

Pig.10.11.12.13.14.15.16.17.Fotokopi Surat Nomor PBP/UM/56,57&58/2018 tanggal 16 Februari 2018 perihalpermohonan Bipartit, diberi tanda Bukti P4;Fotokopi Surat Nomor PBP/UM/59,60&61/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihalpermohonan Bipartit, diberi tanda Bukti P5;Fotokopi Surat Persatuan Buruh Perkebunan Nomor PBP/UM/64/V/2018tanggal 11 Mei 2018 perihal Permohonan Mediasi Tripartit, diberi tanda Bukti P6;Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan llirNomor 560/275/TEKTRA.III/

Kepala Dinas Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo untuk penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) danpemberian Pesangon pekerja yang diantar langsung oleh PARAPENGGUGAT yang diterima langsung oleh kepala personalia tanpadiberikan surat tanda terima dan tidak ada respon/jawaban dariTERGUGAT, bukti surat permohonan TERLAMPIR (P4);14.Bahwa dikarenakan surat Permohonan Bipartit tidak mendapatrespon/tanggapan dari TERGUGaT, untuk kemudian PARAPENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan PermohonanMusyawarah Tripartit

kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo Nomor : 019/SP/LBH.DM/IX/17 tertanggal 30 Oktober 2017,Tembusan kepada TERGUGAT. bukti surat Permohonan dan tandaterima pengiriman melalui pos TERLAMPIR (P5);15.Bahwa untuk kemudian PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dipanggil secara patut olen Mediator Hubungan Industiral Dinas TenagaKerja Kabupaten Sidoarjo melalui surat Nomor : 560/2195/404.5.7/2017tertanggal 31 Oktober 2017 untuk hadir di sidang Klarifikasi PermohonanMusyawarah Tripartit untuk

denganNomor : 560/2581/404.5.7/2017 tertanggal 27 Desember 2017, PARAPENGGUGAT menghadap mediator pada tanggal 5 Januari 2018, danPARA PENGGUGAT tidak memilih penyelesaian melalui penyelesaianKonsiliasi dan Arbitrase akan tetapi) PARA PENGGUGAT memilihpenyelesaian melalui MEDIASI;22.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 Mediator melalui surat Nomor :560/32/438.5.7/2017 memanggil secara patut PARA PENGGUGAT danTERGUGAT untuk menghadap Mediator pada tanggal 12 Januari 2018untuk melakukan sidang Mediasi Tripartit

Nomor 30/Padt.SusPHI/2018/PN Sby10.24terima No.3247 dari Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, yang selanjutnyadiberi tanda P5;Fotocopy, Surat Panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo KlarifikasiPermohonan Musyawarah Tripartit No. 2195/404.5.7/2017. Surattertanggal 31 Oktober 2017, petemuan tanggal 8 Nopember 2017, yangselanjutnya diberi tanda P6;Fotocopy, Surat Klarifikasi Permohonan Bipartit Untuk PenyelesaianPemberian Pesangon Para Penggugat No. 022/SK/LBH.DM/IX/17.