Ditemukan 5553 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HAYIN SUHIKTO, SH, MH
Terdakwa:
dr. DORA DJUNITA POHAN, M.M Binti H. AMRAN POHAN, S.H.
115 — 51
  • Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 9 September 2003 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Persiapan Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu

    2 Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 754/MENKES/SK/VI/2004 Tanggal 25 Juni 2004 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan

    3. Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 1 Nopember 2012 — NINING JUHARNINGSIH
78 — 27
  • , bahwa dilihat juga didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengaturperbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (PutusanMahkamah Agung Nomor 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 15 Nopember 2016 — M. Mahfudin Noor bin Marhasan Arsyad
94 — 15
  • bahwa dalam praktek, penafsiran terhadap unsur melawanhukum dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadilan lebih seringmengacu kepada dokirin para ahli dan yurisprudensi, yang merupakan bagianHalaman 117 dari 152 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016/PN Plkdari sumber hukum selain undangundang, yaitu baik ajaran melawan hukumformil maupun materiil;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 118/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 April 2019 — Drs. Maman Jamaludin, Msi Bin Cece
98 — 35
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
160 — 39
  • Hanindra Karya dan PT.Andalan Mitra Persada adalah sekira Rp. 2.356.591 .996,b. PT. Cakra Bahana SejahteraPT. Cakra Bahana Sejahtera yang berkedudukan selaku Pabrikan Light Trapuntuk CV. Prima Sejahtera dan PT. Purna Dharma Perdana sebanyak 3.199 unitHalaman 153 dari 620 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.pada kenyataannya seluruh perangkat elektrikal dibeli ke PT.Hariff sedangkanuntuk perangkat mekanikal sebanyak 2699 dibeli dari PT. Telehouse dan 500 unitdibuat PT.
    Hanindra Karya dan PT.Andalan Mitra Persada adalah sekira Rp. 2.356.591 .996,b. PT. Cakra Bahana SejahteraPT. Cakra Bahana Sejahtera yang berkedudukan selaku Pabrikan Light Trapuntuk CV. Prima Sejahtera dan PT. Purna Dharma Perdana sebanyak 3.199 unitpada kenyataannya seluruh perangkat elektrikal dibeli ke PT.Hariff sedangkanuntuk perangkat mekanikal sebanyak 2699 dibeli dari PT. Telehouse dan 500 unitdibuat PT.
    Hariff DIE adalah sebesar Rp 2.356.591 .996 (duamiliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembikanratus sembilan puluh enam rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh PT.Cakra Bahana Sejahtera adalah sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enampuluh juta rupiah), dan keuntungan yang diperoleh CV.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.K.Z. TOMY APRIANTO, SH
2.KIKI INDRAWAN, ST, SH
3.ANDEP SETIAWAN SH
4.FERRY, SH
Terdakwa:
YEFRI AGNETIUS DEDDY BIN JERDY ALOYSIUS MASRAN
162 — 21
  • membuat peraturan lebih lanjutdan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuanperundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa disamping itu, perubahan suatu norma dalam suatuUndangUndang tidak dapat dilakukan sedemikian rupa (perubahanterselubung) tanpa melalui mekanisme pembentukannya, dalam hal ini badanlegislatif dengan Pemerintah;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1941 — 4254
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam PenjelasanPasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agungtelah menerbitkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang tetapmempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukummateriil dalam tindak
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 9 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 8 Juni 2016 — PIEN THIONO, ST
212 — 92
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama TerdakwaHamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober 2006 atas nama TerdakwaRusadi Kantaprawira;3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2016 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 105 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2017 — MOCHAMAD TAUFAN BHARATA Bin JAUHARI SASTRAADMAJA
134 — 52
  • pengertianmelawan hukum maiteriil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perobuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sak
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
163 — 323
  • Bukti T.l304 : Fotocopy Surat KeteranganGanti Rugi tertanggal 20 Maret 1993 dengan No.reg.Camat: 996/SKGR/93 ;305. Bukti T.l305 : Fotocopy Surat KeteranganGanti Rugi tertanggal 20 Maret 1993 dengan No.reg.Camat: 997/SKGR/93 ;306. Bukti T.I306 : Fotocopy Surat KeteranganGanti Rugi tertanggal 20 Maret 1993 dengan No.reg.Camat: 998/SKGR/93 ;307. Bukti T.l307 : Fotocopy Surat KeteranganGanti Rugi tertanggal 20 Maret 1993 dengan No.reg.Camat: 999/SKGR/93 ;308.
    Bukti T.Il478 : FotocopyKeterangan Ganti Kerugian tertanggal 23dengan register nomor : 996/KDS/13 ;479. Bukti T.l479 : FotocopyKeterangan Ganti Kerugian tertanggal 25dengan register nomor : 997/KDS/13 ;480. Bukti T.480 : FotocopyKeterangan Ganti Kerugian tertanggal 25dengan register nomor : 998/KDS/13 ;481. Bukti T.l481 : FotocopyKeterangan Ganti Kerugian tertanggal 25dengan register nomor : 999/KDS/13 ;482.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN PALU Nomor 42/Pid.Ssu-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 29 Nopember 2017 — NUDIN LASAHIDO, SH
208 — 37
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;Halaman 126 dari 172 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN Pal3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg
Tanggal 9 Februari 2016 — Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI ;Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, M.M. BIN H. SLAMET
155 — 241
  • Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiilbertetangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 30 Maret 2017 — BURHANUDIN BINANGKARI
96 — 17
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atasnama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober 2006 atasnama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007 atasnama Terdakwa H.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 8 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 8 Juni 2016 — SUMITRO ESA, ST
81 — 14
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 9 September 2015 — ALI PRIYAMBODO, S.Sos Bin MUHAMMAD CHAMBALI
249 — 145
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
157 — 58
  • perbuatan tersebut tidakdiatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebutdapat dipidana, bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannya padabeberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalamputusan Nomor 996
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum
Terbanding/Terdakwa : H. HUSNAN, S.H.
172 — 132
  • maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Halaman 123 dari i179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTRMenimbang, bahwa semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo UndangUndang No. 31 Tahun 1999 telah dinyatakanbertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dantelah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.996
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 99/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO Diwakili Oleh : BORNOK MARIA IRENE
Terbanding/Penggugat : PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA diwakili oleh Tn.LEE CHIEU MENG sebagai Direktur
113 — 49
  • empat puluhrupiah), dan berdasarkam keseluruhan jumlah piutang yang belum diterimapelunasan ditahun 2015 sejumlah 25.239.390.461, (dua puluh lima milyar duaratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enampuluh satu rupiah), maka tuntutan pemenuhan rugi dalam perkara a quo gunamemperhitungkan secara proporsional kerugian PENGGUGAT dalam perkaraa quo adalah sebagai berikut:= Piutang perkara a guo X kerugian PENGGUGAT tahun 2015Total Jumlah Piutang seluruhnya:= Rp.17.085. 996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 30 Mei 2016 — ANTONIUS SCRIPTO PUTRA SIMAMORA,SH Bin BLUCHER SIMAMORA (alm)
82 — 19
  • KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan denganUUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Hal 123 dari 160 halaman, Putusan Tipikor No. 9/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-10-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR
Tanggal 24 Nopember 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUSRIZAL ANDAYANI.
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
190 — 157
  • Membayar uang pengganti sebesar Rp. 69. 996. 100.000, (enam puluhsembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus riburupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalamwaktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupiuang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta bendamencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjaraselama 9 (Sembilan) tahun