Ditemukan 565 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3383 3793 3183 3723 3780 3781 373 378 383 3.13
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1301 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMERINTAH KOTA BANDUNG Cq. WALIKOTA BANDUNG vs MAMAN SUHERMAN, dkk
97 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Banding yaitu bahwa Bukti T.3 BuktiT.6 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat merupakan buktiyang sempurna karena telah disesuaikan dengan aslinya dan dikuatkanoleh keterangan 2 orang saksi yaitu Uwo Sutarman dan lyan Sopiyan;Perlu dicermati Kembali oleh Majelis Hakim Agung bahwa terhadap tanah aquo yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tidak dimungkinkanmelekat hak adat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3783
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Putus : 03-02-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 31/Pdt.G./2014/PN Ta
Tanggal 3 Februari 2015 — H. MOCH.ZAKI melawan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
62 — 11
  • Zakiseluas 927 m*, Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1995 No.3783/1995, terletak diDesa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.Putusan No.31/Pdt.G./2014/PN.Ta.d Sertipikat Hak Milik No.172 tanggal 27 Juni 1996, atas nama Sofan Zaldy seluas1.365 m?
Pengadilan PN AMBON
Putus : 08-07-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB
Tanggal 8 Juli 2013 —
380 — 5251
  • Demikian juga berdasarkan Keppres Nomor 32 tahun 1979 bahwa tanahtanah adat yangdiatasnya melekat hakhak barat yang tidak dikonversikan sampai batas waktu tanggal24 September 1980 secara hukum menjadi tanah Negara.Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi MA RI Nomor : 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14Juni 1989 yang menyebutkan bahwa : tanahtanah Negara yang diatasnya melekat hakhakEropa misalnya hak postal, erpacht, eigendom dan lainlain tidak mungkin lagi akanmelekat hakhak lainnya yaitu misalnya Hak Tanah
    walaupunmengatur tentang pengakuan Hak adat/ulayat, namun tidak serta merta person at individutertentu mengklaim akan adanya hak tersebut karena membutuhkan pengakuan darimasyarakat atau Negara, selain itu tidak pernah ada atau tidak mungkin ada tanah adatyaitu tanah dati diatas tanah Negara atau sebaliknya sebab aturan yang mengaturmengenai hak itu sudah sangat jelas dimana masingmasing tunduk pada aturan hukumyang berbeda hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3783
    Cultur My Poeloe Toedjoe sesuaiAkta Nomor 112 tanggal 10 Agustus 1929 dengan luas 107.200 M2 dengan demikiantidak mungkin ada tanah adat yaitu tanah dati diatas tanah Negara atau sebaliknya sebabaturan yang mengatur mengenai hak itu sudah sangat jelas dimana masingmasingtunduk pada aturan hukum yang berbeda hal ini dipertegas dalam YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989yang menyatakan bahwa :" Tanahtanah Negara yang diatasnya melekat hakhak eropamisalnya
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-02-2022 — Putus : 16-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.TPK/2022/PT BDG
Tanggal 16 Maret 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : YOGA SUKMANA, SH
Terbanding/Terdakwa : NENO BIN KASIM
155 — 26
  • Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ / SG.2019 OPJ1.

    25. Dokumen Kontrak Pengadaan Langsung CV. Citra Putri Mulya Abadi No SPK : 07 / PPK / Ayak-PPPLTPA / DLH / 2019.

    26. Order Penjualan (OPJ) Nomor : 3783.OPJ / SG.2019 OPJ1 tanggal 08 Oktober 2019.

    27. Dokumen Kontrak CV. DEKA Nomor 03 / SPK / PPK-TPA.SUMBERE / XI / 2019 tanggal 02 Nopember 2019 Tentang Pekerjaan Pembuatan Sumber Air Baru beserta Jaringannya.

    Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ / SG.2019 OPJ1 tanggal 08 September 2019.

    53 Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :650.05 / Kep.91-DPUPR / 2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Cirebon.

    54 Fotocopy Berita Acara Nomor :010 / BA-TKPRD / X / 2018 Tentang Rapat Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pembangunan Gedung Dan Pondok Pesantren.

Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-12-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 755/Pid.Sus/2016/PN.Trg
Tanggal 20 Februari 2017 — FARHAN HENDRIK ALIAS HENDRIK BIN BUSRI
19 — 7
  • Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 22 Nopember 2016, Nomor : PRIN-3783/Q.4.12/Euh.2/11/2016, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016; ---------------------------------------------------------------5.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 259/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 9 Agustus 2016 — Pembanding/Tergugat : MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq PTPN BANDUNG, Cq. PTPN VIII Kebun Cibungur Sukabumi Diwakili Oleh : Helen Rosdiana Siagian, SH
Terbanding/Penggugat : Ny. SAWI JOHANAH. Cs
Turut Terbanding/Tergugat : MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasioanl Kab. Sukabumi
Turut Terbanding/Tergugat : MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung Cq. Bupati Sukabumi di. Sukabumi
263 — 154
  • pada pokoknya mendalilkan bahwa letter C danvervonding merupakan alat bukti kepemilikan;Bahwa dalil penggugat tersebut di atas adalah dalil yang mengadaada dan sangatmenyesatkan, karena berdasarkan = Yurisprudensi Mahkamah AgungMA.Reg,No.84k/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 telah dijelaskan bahwa padadasarnya girik/letter C bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah, melainkanhanya sebatas bukti untuk menerangkan siapa yang membayar pajak, selanjutnyaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3783
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 02-09-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 136/G/2016/PTUN.SBY
Tanggal 23 Februari 2017 — Ir. RUDDIYANTO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU dan 1.ROOSDIANA 2. Dra MINGAWATI
132 — 61
  • TanahEigendom atau tanah Ex Hak Barat sesuai aturan Konversi, tidak akanpernah dapat berubah dan/ atau dirubah menjadi tanah adat (Yasan).Dalam Yurisprudensi MA No. 3783/Pdt/1987, Tanggal 14 Februari1990 dikatakan Bahwa terhadap tanah negara bekas EigendomPartikelir tidak dimungkinkan melekat hak adatBahwa Tergugat telah tidak cermat, telah salah besar dengan tetapmensetujui dan melanjutkan proses permohonan konversi hak milikyang dimohonkan oleh Ny.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum
Register : 21-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bnr
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
SETIATI, SH
Terdakwa:
1.SONO Bin SUNARYO
2.BENGAT Bin MUKHLAS
30 — 10

    • 1 (satu) unit Yamaha FORCE warna biru Nopol: B-3783-KQK Noka: MH31FD004EJ046710 Nosin: 1FD-046720;

    Dikembalikan kepada Terdakwa II. Bengat Bin Mukhlas.

    6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-02-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2022/PT BDG
Tanggal 31 Maret 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : YOGA SUKMANA, SH
Terbanding/Terdakwa : RM. ABDULLAH SYUKUR.
88 — 30
  • Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1
    25. Dokumen Kontrak Pengadaan Langsung CV. Citra Putri Mulya Abadi No SPK : 07/PPK/Ayak-PPPLTPA/DLH/2019 ;
    26. Order Penjualan (OPJ) Nomor : 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 08 Oktober 2019 ;
    27. Dokumen Kontrak CV. DEKA Nomor 03/SPK/PPK-TPA.SUMBERE/XI/2019 tanggal 02 Nopember 2019 Tentang Pekerjaan Pembuatan Sumber Air Baru beserta Jaringannya.
    28. Dokumen Laporan Progress Pelaksanaan Kontrak CV.
    Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 08 September 2019
    53. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :650.05/Kep.91-DPUPR/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Cirebon.
    54. Fotocopy Berita Acara Nomor :010/BA-TKPRD/X/2018 Tentang Rapat Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pembangunan Gedung Dan Pondok Pesantren.
    55.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-05-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
YOGA SUKMANA, SH
Terdakwa:
HENDI RUSDIANA, S.A.P
392 — 104
  • Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1

    25. Dokumen Kontrak Pengadaan Langsung CV. Citra Putri Mulya Abadi No SPK : 07/PPK/Ayak-PPPLTPA/DLH/2019

    26. Order Penjualan (OPJ) Nomor : 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 08 Oktober 2019

    27. Dokumen Kontrak CV. DEKA Nomor 03/SPK/PPK-TPA.SUMBERE/XI/2019 tanggal 02 Nopember 2019 Tentang Pekerjaan Pembuatan Sumber Air Baru beserta Jaringannya.

    28. Dokumen Laporan Progress Pelaksanaan Kontrak CV.

    Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 08 September 2019

    53 Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :650.05/Kep.91-DPUPR/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Cirebon.

    54 Fotocopy Berita Acara Nomor :010/BA-TKPRD/X/2018 Tentang Rapat Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pembangunan Gedung Dan Pondok Pesantren.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-07-2012 — Upload : 30-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2008 K/Pdt/2011
Tanggal 16 Juli 2012 — NY.THERESIA BUDINA, vs THEODORUS KEMAL, DJANDRA, dk
58 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tan Joe Nio apalagi IMB masihada di tangan Pemohon Kasasi;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No; 3783 K/Pdt/1987, tanggal 14 Juni 1989.Yang berbunyi sebagai berikut;Hal. 41 dari 43 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — LUTFI ATTAMIMI, DK VS. MISUN, DK.
73 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebutdikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menetapkan bahwa:*Tanahtanah Negara yang di atasnya melekat hakhak Tanah Eropah misal tanah opstal, erfpacht,Egiendom dan lainlain, tidak mungkin lagi akan melekat hakhak lainnya misalnya hak Tanah Adat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3783 K / Pdt / 1987, dikutip dari Himpunan Kaidah Hukum PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969 1991, terbitan Mahkamah Agung RI, 1993, Halaman79).Bahwa sistem administrasi pertanahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-11-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 260/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 27 April 2017 — TOMMY ALEX KALALO;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, 2. HENDRA NAGARIA
120 — 329
  • Hal mana dipertegaskembali berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusanMA Nomor 3783 K/PD1/1987 tanggal 14 Februari 1990 yang menyatakanHalaman 10 dari 53 halaman putusan Nomor 260/G/2016/PTUNJKT15.16.17.18.19.bahwa terhadap tanah negara bekas eigendom verponding partikelir tidakdimungkinkan melekat hak adat;Bahwa oleh karena begitu luasnya tanah milik A.A. DE GROOT yangmerupakan orang tua dari W.P.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 07-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PN Pbr
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ZAINAL EFENDI, SH
Terdakwa:
IDA FAUZIAH BORU MARPAUNG BINTI ABDUL WAHAB
104 — 29
    • 3 (tiga) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia yaitu :
    • Kartu Bank Central Asia Platinum dengan nomor seri : 5409-1200-2330-3029 An IDA FAUZIAH;
    • Kartu Bank Central Asia Flazz dengan nomor seri : 1889-8014-8933-3406 An IDA FAUZIAH;
    • Kartu Bank Central Asia Master Card dengan nomor seri : 5409-1200-2330-3003 An IDA FAUZIAH;
    • 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri Gold Debit dengan nomor seri : 4616-9941-3783
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2013 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 195/PDT.G/2013/PN.SLMN
Tanggal 9 Oktober 2014 — PERDATA: YOHANA TRI RAHAYU X 1.SOSRO PAWIRO 2.PEMERINTAH DESA CATURTUNGGAL 3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Sleman.
49 — 13
  • pejabat yang dapat mengeluarkanbukti kepemilikan, bukti mana tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik, dan buktitersebut hanyalah bersifat pernyataan dari Kepala Desa dan alat bukti yang demikiantidak mempunyai nilai pembuktian apaapa, hal ini sesuai dengan :1 yurisprudensi MARI 3901 K/pdt/1988 tanggal 29 Nopember 1988 yaitu suratbukti yang merupakan pernyataan belaka dari orangorang yang memberikanpernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai pembuktianapaapa;2 yuriprudensi MARI No. 3783
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1385 K/Pdt/2017
Tanggal 25 Agustus 2017 — PT.BANGUN TJIPTA PRATAMA VS REKSON SITORUS dan 1. ARGA bin TABENG, dkk.
110 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agraria Kabupaten yang disaksikan oleh Hakimyang bersangkutan dan pihakpihak;Bahwa Putusan Nomor 3783 K/Pdt/1987, perkara antara Negara RI qq.Pemerintah qq.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 02-02-2010 — Putus : 23-03-2011 — Upload : 27-03-2015
Putusan PN AMBON Nomor 11/PDT.G/2010/PN.AB
Tanggal 23 Maret 2011 — MARKUS HEHALATU, pekerjaan Pemerintah Negeri Hatu, beralamat di Desa Hatu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama M.A.H. TAHAPARY,SH., RAYMOND TASANEY,SH.,CAROLINA TAHAPARY,SH., HAMZA WAKANNO,SH., JOHNY HITIJAHUBESSY,SH., DESY HALLAUW,SH. dan HERMAN TJIOEMENA,SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor M.A.H. TAHAPARY,SH.& Rekan beralamat di Jln. Said Perintah No.48 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2010, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………………................…………. PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA, beralamat Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai ………………….................………………….. TERGUGAT I ; 2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQ DIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT. ANGKASA PURA PUSAT CQ PT. ANGKASA PURA I PERSERO AMBON, beralamat Kantor Angkasa Pura Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai …………………..………… TERGUGAT II ; 3. PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR MALUKU, beralamat kantor Gubernur Maluku Jalan Pattimura No. 1 Ambon, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………….. TERGUGAT III ; 4. PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai ………..…………… TURUT TERGUGAT ;
107 — 52
  • Selain itu tidak pernah ada atautidak mungkin ada tanah adat yaitu tanah dati diatas tanahNegara atau sebaliknya, sebab aturan yang mengaturmengenai hal itu sudah sangat jelas dimana masingmasingtunduk pada aturan hukum yang berbeda.Demikian juga Berdasarkan Kepres Nomor 32 tahun 1979 bahwatanahtanah adat yang diatasnya melekat hakhak barat yangtidak dikonversikan sampai batas waktu tanggal 24 September1980 secara hukum menjadi tanah Negaera.Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi MA RI Nomor : 3783
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 19/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 29 Juni 2016 — JIMMY HATEYONG, PENGGUGAT– II/TERGUGAT INTERVENSI–II M e l a w a n : 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, DKK. TURUT TERBANING-III, semula PENGGUGAT– IV/TERGUGAT INTERVENSI–IV
104 — 46
  • Bahwa Pembanding/Penggugat sependapat dengan Pertimabangan hukum JudexFactie Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan Gugatan Intervensi bahwasesuai Sesuai YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 3783 K/Pdt/1987,tanggal 14 Juni 1989 disebutkan Tanah Tanah Negara yang diatasnya melekathak hak Tanah Eropa missal tanah Opstal, Erpacht, Eigendom dan lain lain, tidakmungkin lagi akan melekat hak hak lainnya, misalnya Hak Adat.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 09-02-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA MEDAN Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Mdn
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
  • Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan pula dengan Yurisprudensi PerdataMARI Nomor : 3783 K/PDT/1987 yang berbunyi : Mahkamah Agungsebelum mengambil putusan akhir dapat menetapkan dalam putusansela untuk mengadakan pemeriksaan tambahan yang dilakukanMahkamah Agung sendiri agar mengetahui dengan jelas Obyek sengketayaitu status dan lokasi tanah serta halhal lain yang bersangkutandengan tanah sengketa yang dipandang perlu.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-05-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
RAMA HADI, SH
Terdakwa:
SYAHRONI
389 — 55
  • Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1

    25.

    Dokumen Kontrak Pengadaan Langsung CV. Citra Putri Mulya Abadi No SPK : 07/PPK/Ayak-PPPLTPA/DLH/2019

    26.

    Order Penjualan (OPJ) Nomor : 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 08 Oktober 2019

    27.

    Dokumen Kontrak CV.

    Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 08 September 2019

    54

    Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :650.05/Kep.91-DPUPR/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Cirebon.