Ditemukan 620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : imbalan imbang indangan imbauwan imbawan imannan imbaran imdengan iarangan isbangun isbangin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2627 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — 1. JOES MIHARDJA, DK VS 1. MULIATI, DKK
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BaseTransceiver Station), dalam bukunya:Asasasas Hukum Perjanjian, hal.187, CV.Mandar Maju, 2000 menguraikanmengenai kepatutan dalam pelaksanaan persetujuan berada daripadakejujuran, sekedar kejujuran ini mempunyai unsur subjektif, terletak terutamapada hati sanubari orangorang berkepentingan, sedang kepatutanmempunyai unsur objektif, terletak terutama pada hal keadaan sekitarpersetujuan, syarat kepatutan ini sebetulnya berakar pada suatu sifatperaturan hukum pada umumnya yaitu usaha mengadakan imbangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 K/Pdt/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — JIMMY SATYA PRAWIRA, dk vs MEYLIANTI SETIAWAN
103 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebelumwaktu itu datang, tak dapat diminta kemballi.Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi Ildimaksudkan sebagai penegasanBahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 1608 KUH Perdata dikatakansebagai berikut:jika suatu pekerjaan dikerjakan sepotong demi sepotong atau seukurandemi seukuran, maka pekerjaan itu dapat diperiksa sebahagian demisebahagian; pemeriksaan tersebut dianggap terjadi untuk semua bagianyang telah dibayar, apabila pihak yang memborongkan tiaptiap kallmembayar si pemborong menurut imbangan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 23-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 346/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
Bowo Samiko
Tergugat:
1.PT. Bank Commonwealth Cab. Surabaya
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
54 — 18
  • Jika utangutang itu samasifatnya, makapelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama, tetapijika utangutang itu dalam segalagalanya sama, maka pelunasan harusdianggap berlaku untuk masingmasing utang menurut imbangan jumlahmasingmasing.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 19-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/Pid/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — NURAFNI PGL FENI, DKK
70 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamtingkat banding, begitu juga terhadap hukuman yang dijatunkan kepada ParaTerdakwa sudah cukup adil;Majelis Hakim Agung Yang Terhormat:Bahwa disini pemohon kasasi akan mengungkapkan kembali secaramenyeluruh faktafakta hukum selama persidangan berlangsung;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalammenerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya ataukeliru dalam menerapkan hukum, dengan alasan bahwa pertimbangan hukumPengadilan Tinggi padang tersebut merupakan pert imbangan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 08-04-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 134/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : SAINUDDIN Diwakili Oleh : SAINUDDIN
Pembanding/Penggugat II : H. RIDWAN Diwakili Oleh : SAINUDDIN
Pembanding/Penggugat III : H. M. NUR Diwakili Oleh : SAINUDDIN
Pembanding/Penggugat IV : BUCHARI W GHANI Diwakili Oleh : SAINUDDIN
Pembanding/Penggugat V : H. M. YUNUS Diwakili Oleh : SAINUDDIN
Pembanding/Penggugat VI : TALIB Diwakili Oleh : SAINUDDIN
Terbanding/Tergugat I : PT. MELATI TUNGGAL INTI RAYA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq. WALIKOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat IV : PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT
65 — 29
  • Nilai perbandingan proporsionaltersebut menentukan juga besarnya imbangan kewajiban masingmasing pemilik satuan rumah susun dalam membiayaipengelolaan dan pengoperasian apa yang merupakan milikbersama diatas;Bahwa uraian tersebut sejalan pula dengan pengertian tanahbersama yang telah diuraikan diatas dimana yang dimaksuddengan Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanahsewa untuk bangunan ...dst;Bahwa dari pengertian dimaksud maka perolehan tanah bersamadapat berasal dari tanah hak atau tanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255/B/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. AMAN JAYA PERDANA
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada waktu melakukan penyusunan ransum ayam, harusmemperhatikan imbangan protein dan energy;Bahwa berdasarkan rekomendasi nutrisi ayam (berdasarkan PedomanPemeliharaan Layer MB 402. Penerbit PT. Multibreeder Adirama IndonesiaTbk.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 14-09-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 102/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn.
Tanggal 19 Oktober 2016 — PT. Bank Syariah Mandiri melawan Mamat
91 — 96
  • ,Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenoktariatan, Cet. 3,Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 3031);Menimbang, bahwa dalam bukti P 4, berupa Akad Pembiayaan AlMurabahah) aquo telah ditentukan dalam Pasal 15, mengenai ............. makadengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan sertamemberi kuasa kepada Pengadilan Negeri Bangkinang..... dantidakditemukanklausulamengenaipilihan penyelesaian sengketamelalui cara Arbitrase olehBPSK;Menimbang, hw. r rkan imbangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387/B/PK/Pjk/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMAN JAYA PERDANA
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada waktu melakukan penyusunanransum ayam, harus memperhatikan imbangan protein dan energy;Bahwa berdasarkan rekomendasi nutrisi ayam (berdasarkan PedomanPemeliharaan Layer MB 402. Penerbit PT. Multibreeder Adirama Indonesia Tbk.JAPFA), ransum tersebut mengandung zat nutrisi berikut ini:Halaman 13 dari 33 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-05-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 B/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDATA;
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada waktu melakukan penyusunanransum ayam, harus memperhatikan imbangan protein dan energy;Bahwa berdasarkan rekomendasi nutrisi ayam (berdasarkan PedomanPemeliharaan Layer MB 402. Penerbit PT.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 08-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 23-02-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3950/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon
10 — 8
  • terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinyaperceraian antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah teruraldalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkan perceraian ini adalah ataskehendak Pemohon dan apabila dilihat dari kenyataan sejak menikah padatanggal 10 Agustus 2015, telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih dantelah menjalani masamasa rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 1(satu) orang anak adalah suatu kewajaran yang menjadi imbangan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-11-2010 — Putus : 18-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 50/G/2010/PTUN.JPR
Tanggal 18 Maret 2011 — YULIUS KOMOUBY MOTE; VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, ; GUBERNUR PAPUA
75 — 24
  • Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusanberdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimanaterurai di bawah ini ;See see eee cee ce TENTANG PERT IMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkaratersebut di atas ;Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangdijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara iniadalah1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vsPT. AMAN JAYA PERDANA
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada waktu melakukanpenyusunan ransum ayam, harus memperhatikan imbangan protein dan energy;bahwa berdasarkan rekomendasi nutrisi ayam (berdasarkan Pedoman PemeliharaanLayer MB 402. Penerbit PT. Multibreeder Adirama Indonesia Tbk.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 11-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 27 Februari 2017 — Penuntut Umum:
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
121 — 64
  • penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib PajakPerkebunan, Kehutanan dan Penambangan.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan' BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelaskan:v Pasal 1 : yang dimaksud Biaya Pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) adalah dana yang dugunakan untuk pembiayaankegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah ;v Pasal 2 ayat (1) : imbangan
    pembagian Biaya PemungutanPajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Direktorat Jenderal Pajak danDaerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masingmasingdalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) ;v Pasal 2 ayat (2) : besarnya imbangan pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:Halaman 31 dari 189 Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2016/PN Dpsa.
    pembagian Biaya PemungutanPajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Direktorat Jenderal Pajak danDaerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masingmasingdalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) ;Halaman 59 dari 189 Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2016/PN Dpsv Pasal 2 ayat (2) : besarnya imbangan pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:a.
    Bahwa benar berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagiandan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)menjelaskan:v Pasal 1 : yang dimaksud Biaya Pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) adalah dana yang digunakan untuk pembiayaankegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah ;v Pasal 2 ayat (1) : imbangan pembagian Biaya PemungutanPajak Bumi dan Bangunan (PBB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMAN JAYA PERDANA
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada waktu melakukan penyusunanransum ayam, harus memperhatikan imbangan protein dan energy;Bahwa berdasarkan rekomendasi nutrisi ayam (berdasarkan PedomanPemeliharaan Layer MB 402. Penerbit PT.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 05-10-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 777/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
Fitriyah Cheried
Tergugat:
1.PT. WANNAMAS MULTIFINANCE
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia
82 — 32
  • Jika utangutang itu sama sifatnya, maka pelunasan harusdianggap berlaku untuk utang yang paling lama, tetapi Jika utangutang itudalam segalagalanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untukmasingmasing utang menurut imbangan jumlah masingmasing.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 10-09-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 842/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 35
  • perlu dilunasi debitur di antara utangutangyang samasama dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagaipelunasan utang yang dapat ditagih lebih dahulu daripada utangutang lainnya,meskipun utang yang terdahulu tadi kurang penting sifatnya daripadautangutang lainnya itu.Jika utangutang itu sama sifatnya, maka pelunasanharus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama, tetapi jika utangutang itudalam segalagalanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untukmasingmasing utang menurut imbangan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 21-03-2011 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 19 Juli 2011 — BUDI SANTOSO; VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
83 — 37
  • Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusanberdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimanaterurai di bawah ini ;Sate a a TENTANG PERT IMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalamperkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahPapua Nomor : Kep/32/BA/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011Tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri (BuktiP3 dan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 07-03-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 62/PDT.G/2013/PN.TPI
Tanggal 19 Desember 2013 — CIKERAK (PENGGUGAT-I ) LEYLA (PENGGUGAT-II) VS AGUS WAHYONO (TERGUGAT-I ) KISWORO(TERGUGAT-II), HERIYANTO(TERGUGAT-III ), WENNIE HERMAWAN(TERGUGAT-IV), LAODE RUDI M.HAVID(TERGUGAT-V)
203 — 41
  • TergugatVtersebut ( bij verstek ) ; Menimbang, bahwa meskipun TergugatI, TergugatI, TergugatIII, TergugatIV danTergugatV telah dinyatakan tidak hadir di persidangan ( verstek ), akan tetapi untuk menjawabpertanyaan, apakah petitum gugatan PenggugatI dan PenggugatII tersebut tidak melawan hak danberalasan hukum, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulualatalat bukti yang telah diajukan oleh PenggugatI dan PenggugatII di muka persidangantersebut, agar tercipta suatu kese imbangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-12-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — M. ARIEF PERDANA PUTRA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. SIMON., DKK;
43 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 134 PK/TUN/2014Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari,yang didasarkan pada ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 (videpertimbangan Hukum Putusan Hakim pertama hal. 60) adalahmerupakan pert imbangan hukum yang keliru;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas jelaslah bahwa Putusan MahkamahAgung Nomor 128K/TUN/2013, Tanggal 2 Mei 2013, yang membatalkanPutusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-03-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN PELAIHARI Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pli
Tanggal 22 Mei 2019 — I Yuli Alfiani Als Yuli Bin Iriansyah ,II Said Muhtar Als Aip Utar Bin Habib Jafar
27 — 15
  • Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pili9 (sembilan) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic Kliptransparan dengan berat kotor 5,04 gram dan berat bersih 3,24 gram ;1 (Satu) buah kotak permen dililit isolasi wama hitam ;tu) bundle plastik Klip transparan ;satu) buah imbangan merk mouse scale wama hitam ;1 (sai1( 1 (satu) lembar kertas timah rokok ;(((satu) bungkus plastic klip transparan ;(satu) bungkus plastic wama pink ;(satu) buah dompet wama hitam ;1 (satu) buah kotak