Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes /Per/VI/2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah

KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 933/Menkes/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustitia yang mana aspekaspek Pro Justitiadan kaidah hukum formal telah sengaja dilanggar;b.

Bahwa dengan dilanggarnya Keputusan MenteriKesehatan Nomor 933/Menkes/SK/X/2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia serta tetap dijadikannya ketentuan Pasal 127tersebut dalam memutus perkara Pembanding menunjukanadanya kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim YudexFacti, karena seharusnya seyogyanya manakala MajelisHakim Yudex Facti Tingkat Pertama mengetahui adanya3.9ketidak sesuaian Oditur Militer dalam merumuskan tindakpidana.c.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor933/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia yang mana aspekaspek Pro Justitia dan kaidah hukum formal telah sengajadilanggar;4.

Bahwa dengan dilanggarnya Keputusan Menteri KesehatanNomor 933/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk ~ TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitiaserta tetap dijadikannya ketentuan Pasal 127 tersebut dalammemutus perkara Pembanding menunjukan adanya kekhilafan dankekeliruan Majelis Hakim Yudex Facti, karena seharusnyaseyogyanya manakala Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertamamengetahui adanya ketidak sesuaian Oditur Militer dalammerumuskan tindak pidana;5.

Clpkering atau antitusif yang mempunyai efek samping mengantuk.Bahwa, seseorang dapat membeli jenis pil warna kuning yangbertuliskan DMP yang mengandung Dextromethorphan di apotik denganmenggunakan resep dokter.Bahwa dalam mengedarkan obat jenis pil warna kuning yang bertuliskanDMP yang mengandung Dextromethorphan, haruslah Apotik denganpenanggung jawab apotik sesuai dengan keputusan menteri kesehatandengan Keputusan Menteri Nomor 922/Men/SK/X/2002 Tentangperubahan atas menteri kesehatan Nomor 922/Menkes

/SK/X/1993tentang ketentuan dan tata cara pemberian ijin Apotek bab Pasal IV danatau mendirikan toko obat dengan penanggung jawab tenaga tekniskefarmasian sesual dengan Keputusan Menteri nomor1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 167/Kap/B.VIII/1972/X/1993 tentang pedagang eceranobat Pasal 5 atau asisten apoteker dan selain itu dapat mendirikan apotikdengan penanggung jawab apotik sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan nomor 922/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan

atasMenteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/1993 tentang ketentuan dantata cara pemberian ijin Apotek bab Pasali IV.Bahwa terdakwa tidak memiliki Kewenangan dalam mengedarkan obatjenis jenis pil warna kuning yang bertuliskan DMP yang mengandungDextromethorphan karena terdakwa bukan seorang apoteker.Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatyang pada pokoknya Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa APRIYADI SUGIONO Bin MUHAMADSAPRI di persidangan

Pasal 106 ayat (1) UndangundangNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa sediaan FarmasiKosmetik tanpa ijin edar;Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan Kosmetika;Bahwa yang dimaksud dengan Kosmetik sesuai PermenKes RI Nomor1175/Menkes/PER/VIII/2010 adalan bahan atau sediaan yangdimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia(epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigidan embrane mokusa mulut terutama untuk

bahan berbahaya sepertimerkuri atau hidroquinion dapat menyebabkan Kanker, kulit alergi,menurunkan system imum dalam tubuh atau didalam lipstick mengandungpewarna tekstil Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi maupun Kanker kulit.Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diajukandipersidangan diperoleh keterangan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan Kosmetika; Bahwa yang dimaksud dengan Kosmetik sesuai PermenKes RI Nomor1175/MenKes

UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106ayat (1) bahwa : Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) bahwa : Sediaanfarmasi yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harusmemiliki izin edar dari Menteri;Peraturan Pemerintah RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 tentangNotifikasi Kosmetika : Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Setiap

Peraturan Pemerintah RI Nomor1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas bahwa untukmengedarkan sediaan farmasi harus memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar adalah dilakukan dengan sengaja

sebagaimana tertuang dalammemori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilafi, Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putlisar ebagaiberikut : MENGADILIe Menerima Memori Pembanding untuk seluguinya, wana nn nanan n a8 === === ===e Membatalkan putusan Pengadilag Fata Usaha Negara Jakarta tertanggal 12 Oktober 2017 untuk, setirunnyaMENGADIL SENDIRIMengabulkan banding Pambanding untuk seluruhnya; Menyataken batal tu tidak sah Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor RR Oe 01/MENKES

/125/2016 dan Surat Keputusan BAPEK Nontor WAIKPTSIBAPEK/2016: i re peiibkan Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/125/2016 TentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri; Mewajibkan Terbanding untuk mengembalikan hakhak dan kedudukanPenggugat/Pembanding kepada kedudukan semula sebagai PegawalNegeri Sipil dan mengembalikan hakhak kepegawaian maupun tunjangan kinerja Pembanding;Hal. 6 dari 12 hal.

bukti tersebut yang disita dari toko obat AlHidayahJalan Garuda Desa Labuhan sumbawa pada saat dilakukan pemeriksaanbersama petugas Balai Besar POM di Mataram dan Polres Sumbawauntuk dijadikan Barang Bukti;Bahwa pada pemeriksaan ke toko obat AlHidayah yang berada di tokosaat itu adalah karyawan toko obat sedangkan pemilik toko (terdakwa)datang belakangan;Bahwa benar saksi melaporkan terdakwa dan atas dasar UU.RI No.36Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 198 dan Keputusan MenteriKesehatan RI.No.1331/MENKES

ampisilin 500,Ciprofloksasindill;Bahwa menurut pengetahuan saksi selaku saksi ahli, Sdr.Ahmad Rifa'itidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian sesuai pasal 198 UU.RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatandan pasal 33 Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang pekerjaankefarmasian;Bahwa terdakwa adalah termasuk tenaga kesehatan (perawat) namunbukan tenaga kefarmasiandan dalam menjalankan tugasnya sebagaiperawat terdakwa harus tunduk peraturan Menteri Kesehatan RlNo.HK.02.02/MENKES

/148/1/2070 tentang izin dan penyelenggaraanpraktik perawat pasal 8 Ayat (7) perawat dalam menjalankan asuhankeperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat memberikanobat bebas dan / atau obat bebas terbatas;Bahwa toko obat tidak diperbolehkan untuk menjual obat keras karenasesuai pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1331/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan R1 No.167/KAB/B.VII/1972 tentang pedagang eceran obat, toko obat tersebut hanyaboleh menjual obat

Bahwa sebelum obat tersebut beredar dipasaran, maka harus ada jinedar, yang mengeluarkan surat ijin edar tersebut adalah BPOM,sedangkan untuk distribusinya harus ada jijin distribusi obat sesualdengan dasar hukum yaitu Kepmenkes No. 1331/Menkes/SK/X/2002,tentang tata cara Pedagang Eceran Obat, Kepmenkes No.1191/Menkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar farmasi danKepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002, tentang Ijin Apotek.Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatanyang termasuk pengendalian

Menteri Kesehatan atasrekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1098/NNF/II/2020 tanggal 04Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti 5 (lima) shacet plasticdan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoseluruhnya 0,3582 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Menteri Kesehatan atasrekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1098/NNEF/II/2020 tanggal 04Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti 5 (lima) shacet plasticdan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoseluruhnya 0,3582 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

mengkonsumsi hingga sekarang ini;Menimbang, bahwa untuk memperkuat tuntutannya, penuntut umumjuga mengajukan bukti surat yang termuat dalam berkas Berita AcaraPemeriksaan Penyidik berupa Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.Lab: 1098/NNF/II/2020 tanggal 04 Maret 2020 dengankesimpulan barang bukti 5 (lima) shacet plastic dan 2 (dua) paket plastikberisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3582 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes

terhadap perbuatan Terdakwadapat dikategorikan sebagai perbuatan menyediakan narkotika bagi orang lain;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dikuasai Terdakwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1098/NNF/II/2020 tanggal 04 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti 5(lima) shacet plastic dan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening denganberat netto seluruhnya 0,3582 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

BARUS, SH:10Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Permenkes Ri No.949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasi obat jadi produksi dalam negerihanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnyaijin prinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal

laboratoriumkriminalistik no.LAB: 6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yangmenerangkan bahwa tablet ll tersebut mengandung trihensifenidil HCL danklorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedur pembelian dankepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat,peredaran..............peredaran sediaan farmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotiksesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;11Bahwa ahli menerngkan bahwa yang dimaksud mengedarkan menurutpermenkes RI no.949/Menkes

sesuai dengan perundang undangan yangberlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36 Tahun 2009tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyisetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

keperluan teknik ygberkasiat mengobati, menguatkan dll; Bahwa rumusan pasal 196 UU No.36/2009 ttg Kesehatan berbunyi setiaporang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu Adapun memproduksi adalahmembuat sediaan farmasi dalam kapasitar jumlah yang banyak melalui prosespabrikasi yang karus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yg baik) yangditetapkan oleh peraturan Menkes

dan mengedarkan adalah setiap kegian atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan hasrus sesuaiperaturan Menkes;Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika,Sedangka alat kesehatan adalah instrument, apartus, mesin dan atau impianHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN SDAyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit

Persyaratan mutu yang dimaksud adalah produk sediaan farmasi secaramenyeluruh mulai dari mutu bahan baku, mutu proses produksi, mutukeamanan sesuai peraturan perUUan; Bahwa saksi menjelaskan rumusan pasal 197 UU no.36/2009 tig Kesehatanberbunyi Setiap orang yg dg sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi yg tidak memiliki izin edar;Adapun memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlahyang banyak melalui proses pabrikasi yg harus memenuhi CPOB yg ditetapkanoleh peraturan Menkes

dan mengedarkan setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau menyerahan baik dalam rangka pedagangan bukanperdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai peraturan Menkes;Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika,Sedangka alat kesehatan adalah instrument, apartus, mesin dan atau impian ygtidak mengandung obat yg digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia dan atau membentuk

Balindojaya Sejahteraakan dibatalkan dan produk RDL akan dinotifikasi oleh pihak lain yangditunjuk oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc.Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1176/MENKES/PERNIIWV2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Notifikasimenjadi batal atau dapat dibatalkan apabila :a. izin produksi kosmetika, izin usaha industri, atau tanda daftar industrisudah tidak berlaku, atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidakberlaku;b. berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar

Importir kosmetika harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API);2 1Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika jo.

Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NomorHK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetikasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor34 Tahun 2013.Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika jo.Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NomorHK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi

Amosys Indonesia, maka Badan Pengawas Obat danMakanan sah secara hukum untuk menerbitkan izin edar (notifikasi) produk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor34 Tahun 20133 Ibid.4 Ibid.5 Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika jo.Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NomorHK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetikasebagaimana

Bukti T4 : Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIIV2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Pasal4 ayat (1)) (fotokopi);5. Bukti T5 : Fotokopi Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara PengajuanNotifikasi Kosmetika (Pasal 4 ayat (1)) (fotokopi);6.

terdakwa GILANG PUTRAROMADON bin SURI tersebut tidak dibenarkan dalam kefarmasian, karena obat tersebutmemiliki ijin resmi Sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan undang undang,sedangkan penjual tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.Bahwa saksi menerangkan, sebelum obat tersebut beredar dipasaran, maka harus ada jinedar, yang mengeluarkan surat ijin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distribusinyaharus ada jin distribusi obat sesuai dengan dasar hukum yaitu Kepmenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002, tentang tata cara Pedagang Eceran Obat, Kepmenkes No.1191/Menkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002, tentang Ijin Apotek.Bahwa saksi menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalahpembuatanyang termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional (UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).Bahwa saksi menerangkan

M.A Hanafiahn SM Batusangkartidak terdaftar sebagai Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, sehingga pemeriksaannyatidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara Pemohon Kasasikarena bertentangan dengan Pasal 176 Huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni

M.A Hanafiah SM yaitudengan mengambil sampel urine dengan pipet, lalu diteteskan pada lubangyang terdapat di Test peck (Uji Skrining) tersebut, kemudian untuk TestMetamphetamine (Met) dan Tetrahydrocannabinol (THC) merek Dima warnaputih buatan Jerman sedangkan untuk Amphetamine buatan USA warnaputin yang, lalu dalam 5 (lima) menit dapat diketahui hasilnya, bahwamenurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika

jelasmenunjukkan adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Militer 103Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Medan dalammemutus perkara Pemohon Kasasi yang tidak memperhatikan asas hukumpidana yaitu Lex Specialis derogat legi generalis, dimana Peraturan KepalaBadan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium PengujianNarkoba pada Badan Narkotika Nasional dan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 923/MENKES

Bahwa berdasarkan hukum, dimana pemeriksaan urine perkaranarkotika harus dilakukan di laboratorium seperti amanat PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 194/Menkes/SK/2012 tentangLaboratorium yang ditunjuk untuk pengujian Narkotika danPsikotropika serta Tata Cara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika,yang mengatur syaratsyarat petugaspetugas yang menguji urin dandarah diantaranya adalah Petugas yang memiliki kualifikasi 3 tahunbertugas di Laboratorium Forensik dan Petugas tersebut disumpah. Bahwa dr.

Wan Serly Destoria tidak memiliki kualifikasi yangdimaksudkan dalam Permenkes Nomor : 194/Menkes/SK/2012sehingga barang bukti surat Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25Mei 2015 tidak dapat dimajukan sebagai alat buti Projustisia.

Bahwa putusan terhadap Serka Peri Hersantos Nomor :22K/PM.02/AU//2017 tanggal 29 Mei 2017, Bahwa keduanya diputus bebas dan dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pasal 127 ayat(1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim PengadilanMiliter Tingkat Pertama/Pengadilan Militer 102 Medan karena alatTest Pack tersebut tidak Layak disebut sebagai alat bukti yang sahkarena bertentangan dengan Permenkes Peraturan MenteriKesehatan dengan Nomor : 194/Menkes/SK/2012

Bahwa 13 (tiga belas) strip obat bertuliskan Tramadol Hcl isi 94 (Sembilanpuluh empat) butir yang terbagi dalam 6 (enam) strip bertuliskan TramadolHcl isi 60 (enam puluh) butir obat tablet warna putin dan 8 (delapan)potongan strip bertuliskan Tramadol Hcl isi 34 (tiga puluh empat) butir obattablet warna putih mengandung bahan aktif Dextromethorphan merupakangolongan obat bebas namun karena tidak memiliki ijin edar maka obattersebut merupakan obat tanpa ijin edar berdasarkan Pasal 4 Permenkes1010/MENKES

Bahwa 13 (tiga belas) strip obat bertuliskan Tramadol Hcl isi 94 (Sembilanpuluh empat) butir yang terbagi dalam 6 (enam) strip bertuliskan Tramadol Hclisi 60 (enam puluh) butir obat tablet warna putih dan 8 (delapan) potongan stripbertuliskan Tramadol Hcl isi 34 (tiga puluh empat) butir obat tablet warna putihmengandung bahan aktif Dextromethorphan merupakan golongan obat bebasnamun karena tidak memiliki ijin edar maka obat tersebut merupakan obattanpa ijin edar berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES

STRA) dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjalankantugas sebagai Apoteker.Setelah melihat foto barang bukti, maka obat yang dikemas menggunakanaliminium foil dengan tulisan Tramadol HCL tablet 50 mg dan obat warnakuning berlogo MF adalah merupakan obat golongan obat keras yang caramendapatkannya harus melalui resep dokter, sedangkan obat berwarna kuningyang dibungkus plastik klip, produk tersebut termasuk ke dalam sediaanfarmasi tidak memiliki ijin edar, karena berdasarkan pasal 4 Permenkes1010/MENKES

Konfirmasian 1. 2793/2018/0F dan () Negatif Mengandung2794/2018/0F Narkotika Bahan Aktif() Negatif DextromethoPsikotropik rphana 2. 2795/2018/0F s.d () Negatif Mengandung2800/2018/OF Narkotika Bahan Aktif() Negatif TrinexypendyPsikotropik a Barang bukti dengan nomor 2793/2018/OF dan 2794/2018/OF yangmengandung zat aktif Dextromethorphan merupakan golongan obat bebasnamun dalam hal ini karena tidak ada izin edar, maka obat tersebut merupakanobat tanpa ijjin edara, karena berdasarkan pasal 4 Permenkes1010/Menkes

mendapatkannya harus melalui resep dokter;o Bahwa 13 (tiga belas) obat yang bertuliskan Tramadol Hcl isi 94 (Sembilan puluh empat) butir yang terbagi dalam 6 (enam) strip bertuliskan Tramadol Hcl isi60 (enam puluh) butir obat tablet warna putih dan 8 (delapan) potongan strip bertuliskan Tramadol Hcl isi 34 (tiga puluh empat) butir obat tablet warna putihmengandung bahan aktif Dextromethorphan merupakan golongan obat bebas namun karena tidak memiliki ijin edar berdasarkan pasal 4 Permenkes 1010/MENKES

Nomor urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI. No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika didalam Lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua:Bahwa terdakwa ASIS Bin AMBO CENNING pada hari Sabtu tanggal 19Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2019, bertempat di JI. Made Sabhara III Lrg. 77 Kel.

Nomor urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI. No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika di dalam Lampiran UU. RI.

Nomor urut 61 LampiranPeraturan MenKes RI.No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika didalam Lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UU. RI.

Nomor urut61 Lampiran Peraturan Menkes RI. No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UU. RI.

Nomor urut61 Lampiran Peraturan Menkes RI. No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1086/Menkes/SK/X/2001tanggal 17 Oktober 2001 tentang Pedoman PelaksanaanProgram PDPSE BK dan KS dan Nomor777/Menkes/SK/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002, terutamapada Bab III mengenai sasaran penggunaan dana PD PSE Bidang Kesehatan / PKPS BBM Bidang Kesehatan, bahwaHal. 5 dari 32 hal. Put.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1086/Menkes/SK/X/2001tanggal 17 Oktober 2001 tentang PedomanPelaksanaan Program PDPSE BK dan KS dan Nomor777/Menkes/SK/V 1/2002 tanggal 25 = Juni 2002,terutama pada Bab III mengenai sasaran penggunaandana PD PSE Bidang Kesehatan / PKPS BBM Bidang Kesehatan, bahwa dana PD PSE BK / PKPSBBM BK (Rumah Sakit Umum) disediakan untukmembiayai pembayaran klaim obat obatan danHal. 9 dari 32 hal. Put.

Sedangkan fungsi Kepala BagianKeuangan adalah mengumpulkan bahan penyusunanperubahan dan penghitungan APBD, mengelolaadministrasi keuangan daerah, menguj i kebenaranpenagihan dan penerbitan SPMU, mengadakan pemeriksaankeuangan serta membina perbendaharaan,mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknispembinaan administrasi keuangan (vide kesaksianTerdakwa didepan persidangan) ;Begitu juga dengan SK Menteri Kesehatan Nomor:1086/Menkes/SK/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang PedomanPelaksanaan

Program PDPSE BK dan KS., serta SKMenteri Kesehatan Nomor 777//Menkes/SK VI/2002 tanggal25 Juni 2002, kesemuanya tidak dapat ditimpakanterhadap Pemohon, karena Pemohon bukanlah bagian(apalagi Pimpro atau Bendaharawan) dari Proyek ProgramPKPS BBM BK tersebut.

Terhadap gula merah hasil olahan saksi Asep RoniUhin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan sdr.Sugeng Aryanto Bin Sadiman (Terdakwadalam berkas Terpisah), dengan hasil pengujian Rhodamin B positif dan Formalin positif, dankesimpulan hasil pengujian TIDAK MEMENUHI SYARAT MUTU*; Menimbang, bahwa dari Pengamatan dari Majelis bahwa Peraturan mengenai BahanTambahan Pangan yakni : 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 722/Menkes/Per/IX/88tentang Bahan Tambahan Pangan; 2 Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1168/Menkes/Per/X/1999tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan; 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 033 Tahun 2012 tentangBahan Tambahan Pangan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan tuntutan penuntut umum bahwa unsurRhodamin B dan Formalin yang berada didalam gula merah daur ulang yang dilakukan olehsaksi Asep Roni Uhin (Terdakwa dalam berkas

Terpisah) dan sdr.Sugeng Aryanto Bin Sadiman(Terdakwa dalam berkas Terpisah), hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor: 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan danPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 033 Tahun 2012 tentang BahanTambahan Pangan sebagai bahanbahan yang dilarang digunakan dalam bahan tambahanpangan; w Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari berkas bahwa didalam Lampiran II dariPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

: 722/Menkes/Per/IX/88 maupun Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor : 033 Tahun 2012 hanya mencantumkan unsur Formalin yang dilarangsebagai bahan yang digunakan dalam bahan tambahan pangan, sedangkan Rhodamin B diaturdalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:239/Menkes/Per/V/1985 tentangZat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya, sehingga hanya zat Formalinsaja yang merupakan bahanbahan yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 033 Tahun 2012; Menimbang

Dalam hal iniPenasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Oditur Militertelah gagal membuktikan aspek waktu atau TEMPOSdikaitkan dengan jarak waktu pengambilan dan pengujiansample urine dan keterangan kapan perbuatan Terdakwaterakhir kali dilakukan yang cukup jauh yaitu selama 10(Sepuluh) hari.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, laboratorium yang berwenang melakukanpengujian

Bahwa hasil pemeriksaan dari BNN ProvinsiBali patut di pertanyakan karena BNN Provinsi Bali bukanmerupakan Laboratorium yang di tunjuk oleh Menkes RIseperti yang tercantum dalam CKeputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES/SK/VI/2012.Bahwa berdasarkan Berdasarkan fakta dipersidangansebagaimana dijelaskan oleh Saksi1, masih dapatdikategorikan sebagai penyalahguna dan bukan pecanduyang menurut Saksi1 masih dapat dilakukan upaya rehabilitasiagar tidak semakin parah dan tidak semakin

IX/Udayana.Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meragukan hasil testtanggal 12 Anggota 2015 yang dilakukan BNNP danberpendapat bahwa Oditur Militer telah gagal membuktikanaspek waktu) Tempos dikaitkan dengan jarak waktupengambilan dan pengujian sample urine dan keterangan kapanperobuatan Terdakwa terakhir kali dilakukan yang cukup jauhyaitu selama 10 (sepuluh) hari.Bahwa hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Bali patutdipertanyakan karena BNN Provinsi Bali bukan merupakanLaboratorium yang ditunjuk oleh Menkes

RI seperti yangtercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VV/2012.Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana disebutkanoleh Saksi1, masih dapat dikatagorikan sebagai penyalah gunadan bukan pecandu yang masih dapat dilakukan rehabilitasagar tidak semakin parah dan tidak semakin ketergantungan.Bahwa Terdakwa harus menghadapi perkara ini akibatkesalahan Terdakwa saat mengemudikan kendaraan dinasDandenpom IX/3 yang menabrak kaca spion motor HondaGoldwing milik

Pada saatpetugas Balai Besar POM di Banjarmasin memeriksa TokoObat NAWI HUSIN tersebut, petugas menemukan sejumlahobat obatan yang dilarang dijual di Toko Obatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/ SK/ X/ 2002 pada pasal 2 ayat (1) dan tokoobat juga tidak boleh menerima dan/ melayani resepdokter sebagaimana diatur dalam PERMENKES No.167/KAB/ B.VII/ 72 dalam pasal 9 yaitu obat Keras DaftarG yang ditemukan di dalam dos yang diletakkan diruangbelakang Toko Obat tersebut;Bahwa dari

Kimia Farma 13 Tube SdaSalep10002 CIM 4 mg Novapharin SdaTablet Bahwa terdakwa telah kedapatan melakukan praktikkefarmasiaan yang meliputi penyimpanan danpendistribusian obat, serta pelayanan obat atas resepdokter,1331/ Menkes/toko obatberdasarkantidakmempunyaiKeputusan MenteriSK/ X/ 2002 pada pasal2 ayatkewenanganKesehatan Nomor(1) bahwamemiliki,menyimpan dan mengedarkan obat keras daftar G dansebagaimana diatur dalam PERMENKES No.167/ KAB/B.VII/ 72 dalam pasal 9 bahwa toko obat juga tidakboleh