• Dan/Atau Keterangan No : LHPDK-5269/WPJ.33/KP.0509/2019 Tanggal 31 Desember 2019

• Laporan Pelaksanaan Kunjungan No: LAP-2179/WPJ.33/KP.0509/2019 Tanggal 05 November 2019;
• Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan No: LHPDK-5271/WPJ33/KP.0509/2019 Tanggal 31 Desember 2019;
• Rekapitulasi Invoice TMR-MUM;
• Bukti Transfer PT Timbul Mas Raya;
• Bukti pembayaran PT Banjarsari Pribumi kepada PT Timbul Mas Raya;
• Print Out SIDJP

  Desember 2019

• Print Out SIDJP SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2017
• Print Out Approweb Identitas PT TIMBUL MAS RAYA
• Print Out cek faktur pajak PT TIMBUL MAS RAYA;
• Surat Keterangan Terdaftar;
• Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
• Akta No 05 tanggal 13 Nopember 2014 Notaris Ny.

• No.1517 K/Pid.Sus/2012Bahwa berdasarkan Data Master File Wajib Pajak yang terdapat padaSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di KPP PratamaCibinong dan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak masa PPN JanuariDesember 2001 dan masa PPN JanuariDesember 2003 PT. SAH telahmemungut PPN sesuai faktur Pajak Keluaran (PK) dengan rincian sebagaiberikut :* Total pungutan PPN tahun 2001 =Rp. 989.796.062,* Total pungutan PPN tahun 2003 = Rp. 1.285.447.848,dan PT.

  SAH di antaranya menandatangani Surat Pemberitahuan(SPT) masa PPN tahun 2001 dan masa PPN tahun 2003 atas nama PT.SAH sesuai perintah dari Terdakwa;Bahwa berdasarkan Data Master File Wajib Pajak yang terdapat padaSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di KPP PratamaCibinong dan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak masa PPN JanuariDesember 2001 dan masa PPN JanuariDesember 2003 PT.

• ARYA PERKASA UTAMA Nomor 01 tanggal 5 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Andi Haeril Sumange, SH.MKn ;

• SPT Masa PPN Masa Januari 2012 s.d Desember 2012 kecuali Masa April 2012 ;
• SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 kecuali Masa Mei 2013 (Normal) ;
• Print out profil Wajib Pajak dari SIDJP ;
• Surat 002.07/APU/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditandatangani oleh ACHSAN AMIR ;
• Surat nomor

• Untukrutin adalah bersifat pelayanan setiap harinya, sementara khususadalah berdasar analisa resiko seperti yang saksi jelaskan diatas; Bahwa alasan dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap 13 WP diWilayah Ambon adalah mendasarkan pada analisa resiko sepertiyang saya jelaskan diatas berupat alur penerbitan instruksipemeriksaan mulai dari olah data pada SIDJP, Daftar Nominatifsampai kepada terbitnya Instruksi Pemeriksaan; Bahwa Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yangditindaklanjuti

  rekening pribadi masingmasing pegawai;Bahwa Pada saat instruksi diturunkan Direktorat Pajak belummengetahui bahwa ANTHONY LIANDO sudah termasuk PKP ataubelum, yang ada adalah diturunkan instruksi untuk mengujikepatuhan daripada Wajib Pajak tersebut;Bahwa apabila ditemukan berdasarkan analisa diuji dalam mesin ituternyata seharusnya seorang wajib pajak seharusnya PKP makaharus Di PKP kan;Bahwa penentuan pemeriksaan tersebut didasarkan kepadapengolahan data yang bersumber dari 2 jenis data yaitu Data SIDJP

  Supervisor/ atau Kepala Kantor tidakdiperbolehkan menerima sesuatu, menerima janji atau menjanjikansesuatu kepada Wajib Pajak; Bahwa Dari 13 WP tersebut ada orang pribadi dan badan hukumnamun saksi lupa yang mana tadi, yaitu diuji Kepatunannya baikPPH maupun PPN, ataupun pajak lainnya; Bahwa alasan dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap 13 WP diWilayah Ambon adalah mendasarkan pada analisa resiko sepertiyang saya jelaskan diatas berupa alur penerbitan instruksipemeriksaan mulai dari olah data pada SIDJP

• BUS NPWP 31.261.456.3416.000 tahun 2011 sesuai data SIDJP adalah PPh yng harus dibayarsendiri sejumlah Rp. 1,068,065, tahun 2012 sejumlah Rp. 94,972,763,dan tahun 2013 sejumlah Rp. 179,642,230,, sedangkan untuk SPTTahunan PPh Badan Tahun 2014, belum disampaikan oleh Wajib Pajak; Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT.

  BUS NPWP 31.261.456.3416.000 tahun 2011, 2012, dan 2013 sesuai data SIDJP adalah PPh yngharus dibayar sendiri sejumlah Rp. 1,068,065, Rp. 94,972,763, dan Rp.179,642,230,, sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014,belum disampaikan oleh Wajib Pajak; Bahwa yang menandatangani SPTMasa PPN PT.

  Bristol Jaya Steel NPWP 31.261.456.3416.000, masa Januari 2011 s.d.masa Oktober 2014 berdasarkan data di Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP), adalah sebagai berikut: Tahun 2011Masa Fenverahan Pajak Pajak Kurang/Pajak y Keluaran Masukan Lebih BayarJanuari *) tdk masukin ;SPT *) data tdk bisaFebruari dr bulea Maret 479,530,523 47,953,054 48,105,293 (152,239)April *) data tdk bisa ;dibukaMei 2,319,616,929 231,961,701 290,955,490 (58,993,789)Juni 2,361,343,555 236,134,364 288,208,472 (52,074,108

  BUS NPWP31.261.456.3416.000 tahun 2011, 2012, dan 2013 sesuai data SIDJP adalahPPh yng harus dibayar sendiri sejumlah Rp. 1,068,065, Rp. 94,972,763, dan Rp.179,642,230,, sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014, belumdisampaikan oleh Wajib Pajak; Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPNPT.

• pidana yang dijatuhkan ;

  4.Memerintahkan barang bukti yang berupa :

  1. Telah disita barang bukti dari saudari TYAS RUDATININGSIH, selaku AR KPP Pratama Serpong, terkait dokumen berupa:

  1. 1 (satu) lembar copy Profil Utama
  2. 1 (satu) lembar copy Daftar pembayaran Pajak 2011 sd. 2019
  3. 1 (satu) set copy Ikhtisar WP (sumber Approweb)
  4. 1 (satu) set copy Detil Pelaporan SPT Tahunan tahun 2010 sd 2014 (sumber SIDJP

• RachmadPrihantoyo yang dieksport kedalam HDD External merek WDMy PASSPORT S/N: WXC1EC278409.1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil web analisisscreenshot pada Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP) a.n.Wayib Pajak PT. Netway Utama dari ruang PDI KPP BandungKarees yang dieksport kedalam HDD External merek WD MyPASSPORT S/N: WXC1EC278409.Barang Bukti yang disita dari HERI SUNANDAR sesuai BeritaAcara Penyitaan tanggal 29 Agustus 2013, Penetapan sita Nomor :1915/Pen.Per.

• KP.0603/2019;

• Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-11862KT/ WPJ.12/ KP.0603/2019 ;
• Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ;
• Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : 192/622.20/IX/2012 tanggal 17 September 2012;
• Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan NPWP ;
• Fotocopi Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• Fotokopi Akte Pendirian PT PLANINDO ;
• Print Out Profile WP berdasarkan SIDJP

  PLANINDO NPWP 31.591.570.2-601.001 Tahun 2016

• Print Out Profile WP berdasarkan data SIDJP
• Print Out PKPM Aplikasi Portal DJP Tahun 2016
• SP2DK Nomor : SP2DK-126/WPJ.24/KP.05/2017 3 Maret 2017

Dikembalikan kepada saksi Ganes Widyantara Agung Wicaksana.

• 1. 1 (satu) lembar Printout SIDJP SPT Masa PPN normal PT MMM masa pajak Januari 2015.
  2. 1 (satu) set BA Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 28 Sept 2015.
  3. 1 (satu) set Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN tanggal 17 September 2015.
  4. 1 (satu) set Daftar Berkas Wajib Pajak Pindah tgl 30 Mei 2016.

  3.

  1. 1 (satu) lembar Print out Profile wajib pajak bersumber dari SIDJP.
  2. 1 (satu) Print out SPT Masa PPN masa pajak September 2015 lampiran B2.
  3. 1 (satu) set BAP Klarifikasi

  6.

  1. 1 (satu) set Akta no 173 Akta Pendirian PT Citra Nusajaya Mandiri.

• puluhempat juta rupiah);Bahwa PT EDMI Indonesia mengajukan permohonan restitusi PPN MasaFebruari 2013 sebesar Rp2.394.000.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilanpuluh empat juta rupiah);Bahwa proses mekanisme pemeriksaan lebih bayar yaitu PT EDMI Indonesiaselaku Wajib pajak mengajukan permohonan restitusi melalui SPT kepadaKPP Pratama Kebayoran Baru Tiga, kemudian Seksi Pemeriksaan membuatDaftar Nominatif, kemudian Daftar Nominatif tersebut dimasukan ke dalamSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

  Terdakwa adalahpegawai fungsional sedangkan saksi menduduki jabatan struktural;Bahwa sekitar bulan Maret 2013, PT EDMI Indonesia mengajukanpermohonan restitusi PPh Badantahun 2012 dan PPN masa Februari 2013;Bahwa proses mekanisme pemeriksaan pajak lebih bayar PT EDMIIndonesia diawali dengan Wajib pajak mengajukan permohonan restitusimelalui SPT, kemudian dibuat Daftar Nominatif oleh saksi sebagai SeksiPemeriksaan, kemudian Daftar Nominatif dimasukan ke dalam SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

• tidak laportidak lapor tidak lapor Agustus tidak lapor9. tidak lapor tidak lapor September tidak lapor10. tidak lapor tidak lapor Oktober tidak lapor11. tidak lapor tidak lapor Nopember tidak lapor12. tidak lapor tidak lapor Desember tidak laporBahwa status lebih bayar tersebut disebabkan Wajib Pajakmelaporkan adanya pajak masukan yang dapat diperhitungkansebagai kompensasi dari masa sebelumnya, namun pada data SPTMasa PPN penyerahannya dilaporkan Nihil seluruhnya;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi(SIDJP

  TANDO JAYA adalah MARGARETHASUHARTI dan Pesero komanditer adalah HUGOSAMBUDI,Berdasarkan database pada SIDJP (Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak), CV. TANDO JAYA terdaftar sebagaiWajib Pajak pada KPP Pratama Sleman sejak tanggal 4 Juli 2006dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 05Juli 2006Hal. 26 dari 146 hal. Putusan No.149/Pid.B/2016/PN SmnBahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti Permulaan terhadapCV.

• Unggul Citra Sejati sejak bulan Juni2012 sesuai dengan Nota Dinas nomor ND14/WPJ.09/KP.01/2012 tanggal11 Juni 2012; Bahwa, berdasarkan data Portal DUP, jenisjenis pajak yang menjadikewajiban PT.Unggul Citra Sejati untuk Tahun Pajak 2010 s.d. 2013 adalah: PPh Pasal 25/29 PPh Pasal 15, 21, 23, 4(2) PPN Bahwa, berdasarkan data SIDJP, PT.Unggul Citra Sejati telan memenuhiKewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januaris.d.

  Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN.Bdg.SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan SPT TahunanBadan;Bahwa, berdasarkan data SIDJP, pelaporan SPT Masa Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) PT.UnggulCitra Sejati NPWP 01.677.947.2428.000 dapat dijelaskan sbb:a.Tahun 2010, Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBMselama 11 (sebelas) masa dengan tepat waktu, Wajib Pajak tidakmenyampaikan SPT Masa PPnBM Masa Februari, SPT Masa PPN danPPnBM yang dilaporkan

• Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) CV TUNAS SAKTI NPWP 21.043.057.5-127.000 dari situs aplikasi (appportal.intranet.pajak.go.id) masa pajak Januari 2015 s.d.Desember 2019 2 (dua) lembar

  57. Profil Utama Wajib Pajak Orang Pribadi SILITONGA EBIT NPWP 24.511.8/30.2-127.000 dari situs aplikasiSistemInformasiDirektoratJenderal Pajak (sidjp

  :7777) 7 (tujuh) lembar

  58. Daftar Produk Hukum Wajib Pajak Badan CV TUNAS SAKTI NPWP 21.043.057.5-127.000dari situs aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (sidjp:7777) 1 (satu) lembar

  59. Daftar Tunggakan Wajib Pajak Badan

  CV TUNAS SAKTI NPWP 21.043.057.5-127.000dari situs aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (sidjp:7777) 6 (enam) lembar

  60. Detil Pemenuhan Pembayaran Wajib Pajak Badan CV TUNAS SAKTI NPWP 21.043.057.5-127.000dari situs aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (sidjp:7777) 2 (dua) lembar

  61.

  Profil Utama Wajib Pajak Orang Pribadi SILITONGA EBIT NPWP 24.511.8/30.2-127.000 dari situs aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (sidjp:7777) 2 (dua) lembar

  62. Detail Masterfile Wajib Pajak Orang Pribadi SILITONGA EBIT NPWP 24.511.8/30.2-127.000 dari situs aplikasi (appportal.intranet.pajak.go.id

• SINAR PUSAKA NPWP:01.123.661.9702.000 berdasarkan data masterfile pada Sistem InfomasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebagai berikut:1. CV. SINAR PUSAKA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)pada tanggal 23 September 2013. Direktur CV. SINAR PUSAKA adalahDARWANDI;2. Wajib Pajak terdaftar dengan alamat di Jalan Basuki Rahmat No. 98 RT.002 RW. 001 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat;3.

• 1. 1 (satu) lembar Printout SIDJP SPT Masa PPN normal PT MMM masa pajak Januari 2015.
  2. 1 (satu) set BA Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 28 Sept 2015.
  3. 1 (satu) set Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN tanggal 17 September 2015.
  4. 1 (satu) set Daftar Berkas Wajib Pajak Pindah tgl 30 Mei 2016.

  1. 1 (satu) lembar Print out Profile wajib pajak bersumber dari SIDJP.
  2. 1 (satu) Print out SPT Masa PPN masa pajak September 2015 lampiran B2.
  3. 1 (satu) set BAP Klarifikasi

  6.

  1. 1 (satu) set Akta no 173 Akta Pendirian PT Citra Nusajaya Mandiri.

• enam) Bulan;

• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
• Menetapkan barang bukti berupa:
• Print out pembayaran NPWP 07.129.213.0-914.002 (Mashud Yusuf) Tahun 2008 s.d 2013 dari Aplikasi Portal DJP 6(enam) lembar;
• Print out pelaporan SPT Masa PPN Mashud Yusuf, NPWP 07.129.213.0- 914.001 (Mashud Yusuf) Tahun 2008 s.d 2013 dari Aplikasi SIDJP

• POLAR MULTI GUNA dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang terdiri dari Profil Utama , Daftar Pemegang Saham, Daftar Nama Pengurus, Detil Pelaporan semua jenis SPT pada Tahun Pajak 2010 , 2011 dan 2012, Daftar Tunggakan Pajak. sebanyak 7 (tujuh) lembar fotokopiCopy SPT Masa PPN Masa Pajak Peb 2013 sebanyak 3 Lembar

• Print Out SPT Masa PPN Formulir 1111 dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sebanyak 10 (sepuluh)

  Oktober 2011 Pembetulan ke-0 (normal)

• Surat Nomor S-942/WPJ.13/KP.01/2014 tanggal 13 Februari 2014 Hal Himbauan Pembetulan SPT Tahunan 2009 dan Penyampaian SPT Tahunan 2010 , 2011 dan 2012 sebanyak 2 (dua) lembar fotokopiCopy SPT Masa PPN Pembetulan I Masa Pajak Apr 2013 sebanyak 10 Lembar
• Print Out Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Formulir 1111 A2 dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

  li>Masa Pajak Juni 2011 Pembetulan ke-0 (normal)

• Masa Pajak Juli 2011 Pembetulan ke-0 (normal)
• Masa Pajak Agustus 2011 Pembetulan ke-0 (normal)
• Masa Pajak September 2011 Pembetulan ke-0 (normal)
• Masa Pajak Oktober 2011 Pembetulan ke-0 (normal)
• Print Out Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri Formulir 1111 B2 dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

• Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/515/1X/RES.1.9/ 2018/Ditreskrimum tanggal 24 September 2018 telahdilakukan penyitaan bukti dari saksi Sony Susanto Berita AcaraPenyitaan tanggal 10 Januari 2018 dan telah mendapat penetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor : 410/Pen.Pid/I/2019/PN.Sby,tanggal 21 Januari 2019 :1 (satu) set SPT (Surat Pemberitahuan)Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2002 dari sisteminformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama GUNAWANANGKAWIDJAJA

• Disita barang bukti dari Saksi MUHAMMAD IQBAL berupa:

No	URAIAN	JUMLAH/BYK DOK/BRG	KETERANGAN
1	Print Out SIDJP Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Formulir 1111 Masa Januari s.d. Desember 2016	2 lembar	Print out
4	Print Out SIDJP SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2016 PT Tractus Multi Service	20 lembar	Print out
5	Print Out Approweb Identitas PT Tractus Multi Service	4 lembar Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus Register : 02-03-2023 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 16-08-2023 Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Pbu Tanggal 17 Mei 2023 — Penuntut Umum: 1.YUSHAR, S.H., M.H. 2.NOFANDA PRAYUDHA B., S.H. Terdakwa: PERGASEN bin M. KRISNA 78 — 87 Wajib Pajak yang telah dilegalisir; 7 (tujuh) lembar Fotokopi Surat Permintaan Sertifikat Elektronik yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu NPWP atas nama CV DWI KARYA; 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PERGASEN; 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PERGASEN; 1 (satu) lembar Printout aplikasi SIDJP Profil Utama CV DWI KARYA yang telah dilegalisir; 3 (tiga) lembar Printout aplikasi Approweb Profil CV DWI KARYA yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar Printout aplikasi SIDJP Detil Pelaporan CV DWI KARYA yang telah dilegalisir; 1 (satu) lembar Printout aplikasi Portal DJP Pembayaran Per Tahun Pajak per Masa Pajak CV DWI KARYA tahun pajak 2017 yang telah dilegalisir; 6 (enam) lembar Printout aplikasi e faktur Daftar Faktur Pajak yang telah dilegalisir;