Van Bemelen " Straaf Voordering " cetakan 1950halaman 90:"Bahwa masingmasing pihak dalam suatu persidangan, yaitu JaksaPenuntut Umum, Pembela/Penasihat Hukum, dan Hakim adalahmempunyali fungsi yang sama, meskipun mereka masingmasingmempunyai posisi yang berbeda, maka sudah selayaknyalah masingmasing pihak memiliki pendirian yang berbeda pula."Fungsi yang sama adalah karena pada dasarnya masingmasing pihak :1.

terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakan tersebut makaterdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsurunsur dari pasalsebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal132 ayat (1) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal 25 dari 111 Putusan No.211/Pid.Sus/2016/PN.SgtMenimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

Majelis Hakim menilai bahwa unsur initelah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakan tersebut makaterdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsurunsur dari pasalsebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal132 ayat (1) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakan tersebut makaterdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsurunsur dari pasalsebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal132 ayat (1) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal 107 dari 111 Putusan No.211/Pid.Sus/2016/PN.SgtMenimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

Terdakwa masih muda dan akan memperbaiki diri untuk tidak menerima titipanNarkotika;Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa tersebut dalam uraianpertimbangan hal hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan bagiTerdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

fungsi negative bertujuan meneliti interpretasi tentang perobuatanmelawan hukum di bidang hukum perdata (on rechtmatigedaad) apakah dapatdikualifikasi menjadi melawan hukum pada tindak pidana (wederrechtelijkheid),apakah perbuatan melawan hukum di bidang hukum perdata dapat dijadikanalasan untuk menghilangkan sifat melawan hukum (materiil) dari suatu tindakpidana, dengan menggunakan adagium "tiada pidana tanpa adanya sifatmelawan hukum" (yang sejajar dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" /geen straaf

karena semua unsurdalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaanPenuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukumdengan kualifkasi Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjualnarkotika golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa didalam doktrn hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

kedua penuntut umummelanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun2009 tentang Narkotika, oleh karenanya para terdakwa haruslahdinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti danternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selaindan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf

Bahwa straaf maat di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SolokNomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Slk, tanggal 04 September 2019 tersebut,menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan;Halaman 14 dari 28.

telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1)Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti Secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif Pertama;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkanagar Supaya orang yang melakukan suatu perbuatan

subsidair telahterpenuhi maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lebihsubsidatr;Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwatelah terbukti perbuatannya memenuhi unsurunsur dari pasal sebagaimanadakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP, oleh karenanya terhadapTerdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalamperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (geen straaf

Majelis Hakim menilai bahwa unsur initelah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakan tersebut makaterdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsurunsur dari pasal sebagaimanadakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

didakwakantersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwatelah terbukti memenuhi unsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaanalternatif kedua yaitu melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a UU No.18Hal 28 dari 33 Putusan No.102/Pid.Sus/2021/PN.BtgTahun 2013 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, oleh karenanya terhadapTerdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana danperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

Unsur Barang siapa;Hal.21 Putusan Pidana No. 2686/Pid.B/2019/PN SbyMenimbang, bahwa dalam tindak pidana subject dari straaf baarfeit adalahmanusia artinya Siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan pelakunya dapatdipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam pengertianpasal 144 KUHP.Fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi yangdisumpah yaitu. keterangan RONI PANJAITAN,SH dan saksi AGUNGKRISWANTORO,SH di depan persidangan memberikan keterangan bahwa benarpada

Dengan demikian sesuailahsudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif kita itu, kitasatukan di dalam suatu teori yang berbunyi geen straaf zonder schuld atau tidak adasuatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupunketidaksengajaan, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukummenjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat lebih dari1 (satu) kilogram yang dilakukan secara bersamasama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan geen straaf zonderschuld yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepadakesalahannya

dakwaanSubsideiritas, dimana dakwaan Primeir telah terbukti, maka dakwaansubsideiritas tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan adanya halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka pidanatersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal mana sesuaiHalaman 25 dari 20 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.dengan asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo 64 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakantlada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

Bahwa dari data dan kesimpulan di atas, tindak pidana yang dilakukan klienmeresahkan masyarakat, agar klien dapat menyadari perbuatan dan meningkatkankesadaran hukum klien maka kami menyarankan klien atas nama MUHAMMADPUTRA ADI PUTRA Bin HERMAN BURAERA dipidana anak sesuai denganPasal 23 Undang Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanMenimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif Kedua;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang seringanringannya,mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melaluipenjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf

Daerah dan Keputusan Bupati yang menjadi dasar menerimauang dana asuransi yang didakwakan sebagai tindak pidana korupsimerupakan hukum yang sah, dan karenanya mempunyai kekuatanhukum berlaku sebagaimana mestinya.Bahwa menerima uang atas dasar Perda dan keputusan Bupati yangsah adalah sutu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan denganhukum.Atas dasar uraian tersebut di atas, maka tidak ada kesalahan yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menjadi dasarpemidanaan, sesuai dengan asas geen straaf

di atas, dengan titik tolak keterangan saksi, surat, dan keteranganterdakwa, Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari terdakwa dan telahmemenuhi asas negative wettelijke theori sebagaimana diatur dariketentuan pasal 183 KUHAP, maka majelis berkeyakinan para terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kedua, yaitu melanggarPasal 480 ke 1 e KUHPidana;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf