Ditemukan 5509 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
SUKANDI SUTIA MIHARJA BIN ENTAS SUTISNABin ENTAS SUTISNA.
96 — 36
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 11 Februari 2015 — Muis, SE Bin Sutardji (Alm) (Terdakwa)
81 — 13
  • sebagaimana disebutkandalam penjelasan pasal 2 undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannyaNomor :003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwaperbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, MahkamahAgung dalam beberapa putusannya Nomor : 996
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
100 — 29
  • Dalam perkembangannya pada beberapa putusanMahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertianmelawan hukum secara materiil:Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifatmelawan hukum materiil dalam putusanputusan tersebut diatas adalahpertimbangan bahwa sebagaimana
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Mei 2017 — Heri Widodo Bin Wignyo Sukamto (Alm).
59 — 21
  • 2006,pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyaikekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukumformil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah AgungRepubliklndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya,antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 — JIBRAN HAMADI, SE
94 — 17
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANIM. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
H. AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA
285 — 93
  • Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyalkekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dengan adanyaputusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan berarti secara langsung mengubahnorma dalam suatu perundangundangan akan tetapi lebih lanjut masihmemerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 — MARIUS
53 — 18
  • tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainHalaman 200 dari 224 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2017/PN Plk.Putusan No. 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
148 — 38
  • memenuhi ketentuanpembentukan undangundang berdasarkan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 19 April 2013 — M. WAHIDIN GAPUR, SE
49 — 19
  • kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbedabeda, yangditerapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan berlanjut dipersyaratkanharus timbuldari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunyatidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 995 K/Pid/2006 danNo. 996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — IMRON ROSYADI, ST (TERDAKWA)
102 — 28
  • L 10 m (sheetpile berbentuk W dengan tinggi 325mm, lebar 996 mm dan panjang 10 meter dengan beton K700), dan tiangpancang diameter 50 cm A1.B.L 12 m.Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2014, PT. WIKA Semarangmengajukan harga penawaran kepada PI. Harmony InternationalTechnology melalui fax dan email dengan harga satuan sheetpile W B.325A.1000.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus -Tpk/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — WIWIN NURWINA, SKM., MM Binti SAFEI SUDRAJAT.
197 — 56
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-03-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 030/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
SATRIA PATRIOSIANDO S., DS, MBA als. RIO
223 — 177
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BNI Cabang Tanjung Priok tanggal 02 Oktober 2013 nomor cek CA 994169 dan tanggal 05 Juli 2013 nomor cek CA 994151, kedua cek tersebut atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nominal masing-masing cek yakni sebesar Rp. 769.375.000,- (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; sampai dengan BB Nomor 307 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir rekening koran Bank BCA atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nomor rekening 074-304-996
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 18 Desember 2014 — JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB
74 — 63
  • hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UUdipandang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatifpenjelasan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalammengartikan maksud unsur secara melawan hukum;Menimbang, bahwa namun demikian dalam mengartikan norma secaramelawan hukum dengan peristiwa konkret (inconcreto), Majelis Hakim akanberpedoman pada Putusan Mahkamah Agung pasca keluarnya Putusan MahkamahKonstitusi antara lain:1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.
209 — 137
  • sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiiladalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
141 — 13
  • Pir.Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21Pebruari 2007, ternyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 25-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 25 April 2019 — PT KEMBANG DELAPAN DELAPAN MULTIFINANCE VS 1. PT BANK MANDIRI, , DKK
435 — 3667 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 8140713005 Mandir TOYOTA.D INA MHFC1JU4040008689 Wo4DJJ17902 DD 9800 PA 2004 84862LONGJU40 aeD737 4900374 ARISAL 8630713030 Mandiri ag 125 Fc 1sU4050025016 Wo4DJJ35017 DD 9907 OH 2005 98619us 34RD738 5000242 RYO RUSNAM 640114012 Mandiri ang NOMA MHFXW42G152058374 1TR6201259 DD 992 JT 2005 87871 3GHANSYAR a TOYOTA AVANZA739 1402009 SRA ERE NEED B141111052 Mandir ae MHFM18A3JAK218158 DF29016 DD 993 JZ 2010 vo0eeD740 800301309006 MH ABDUL HADI 8140913019 Mandiri TOYOTA.AVANZA iHFM1BA3J6K001986 DBS7594 DD 996
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-11-2022 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 31 Mei 2023 — Penuntut Umum:
AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH., MH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL.
86 — 12
  • Nyonya Sakinah,
  • Sertipikat Hak Milik No. 996 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, an. Nyoya Jufriyah,
  • Sertipikat Hak Milik No. 1018 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, an. Mustofa Najib dan Amalia Assegaf,
  • Sertipikat Hak Milik No. 830 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, an. Alida Assegaf,
  • Sertipikat Hak Milik No. 38 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, an.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
261 — 54
  • memenuhi ketentuanpembentukan undangundang berdasarkan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tangga Wakil KetuaDPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga jutalima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).994 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biayamakan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilaiRp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).995 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasikotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga jutarupiah)(Asli).996
    No. 460 K/Pid.Sus/2012bulan Januari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).995 l(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untukpembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilaiRp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).996 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untukpembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilaiRp.3.000.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).997 l(satu) lembar kwitansi dari Kantin
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 26 Oktober 2017 — PURWADI NUGROHO Bin JAYADI
59 — 18
  • Pik.Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur melawan hukum dalam pasal 2ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam artimateriel;Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akanmempertimbangkan