Ditemukan 5509 data
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
SUKANDI SUTIA MIHARJA BIN ENTAS SUTISNABin ENTAS SUTISNA.
96 — 36
hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
81 — 13
sebagaimana disebutkandalam penjelasan pasal 2 undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannyaNomor :003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwaperbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, MahkamahAgung dalam beberapa putusannya Nomor : 996
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
100 — 29
Dalam perkembangannya pada beberapa putusanMahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertianmelawan hukum secara materiil:Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifatmelawan hukum materiil dalam putusanputusan tersebut diatas adalahpertimbangan bahwa sebagaimana
59 — 21
2006,pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyaikekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukumformil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah AgungRepubliklndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya,antara lainPutusan No. 996
94 — 17
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANIM. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
H. AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA
285 — 93
Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyalkekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dengan adanyaputusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan berarti secara langsung mengubahnorma dalam suatu perundangundangan akan tetapi lebih lanjut masihmemerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
53 — 18
tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainHalaman 200 dari 224 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2017/PN Plk.Putusan No. 996
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
148 — 38
memenuhi ketentuanpembentukan undangundang berdasarkan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
49 — 19
kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbedabeda, yangditerapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan berlanjut dipersyaratkanharus timbuldari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunyatidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 995 K/Pid/2006 danNo. 996
102 — 28
L 10 m (sheetpile berbentuk W dengan tinggi 325mm, lebar 996 mm dan panjang 10 meter dengan beton K700), dan tiangpancang diameter 50 cm A1.B.L 12 m.Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2014, PT. WIKA Semarangmengajukan harga penawaran kepada PI. Harmony InternationalTechnology melalui fax dan email dengan harga satuan sheetpile W B.325A.1000.
197 — 56
pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
SATRIA PATRIOSIANDO S., DS, MBA als. RIO
223 — 177
1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BNI Cabang Tanjung Priok tanggal 02 Oktober 2013 nomor cek CA 994169 dan tanggal 05 Juli 2013 nomor cek CA 994151, kedua cek tersebut atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nominal masing-masing cek yakni sebesar Rp. 769.375.000,- (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; sampai dengan BB Nomor 307 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir rekening koran Bank BCA atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nomor rekening 074-304-996
74 — 63
hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UUdipandang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatifpenjelasan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalammengartikan maksud unsur secara melawan hukum;Menimbang, bahwa namun demikian dalam mengartikan norma secaramelawan hukum dengan peristiwa konkret (inconcreto), Majelis Hakim akanberpedoman pada Putusan Mahkamah Agung pasca keluarnya Putusan MahkamahKonstitusi antara lain:1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.
209 — 137
sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiiladalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
141 — 13
Pir.Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21Pebruari 2007, ternyata
435 — 3667 — Berkekuatan Hukum Tetap
8140713005 Mandir TOYOTA.D INA MHFC1JU4040008689 Wo4DJJ17902 DD 9800 PA 2004 84862LONGJU40 aeD737 4900374 ARISAL 8630713030 Mandiri ag 125 Fc 1sU4050025016 Wo4DJJ35017 DD 9907 OH 2005 98619us 34RD738 5000242 RYO RUSNAM 640114012 Mandiri ang NOMA MHFXW42G152058374 1TR6201259 DD 992 JT 2005 87871 3GHANSYAR a TOYOTA AVANZA739 1402009 SRA ERE NEED B141111052 Mandir ae MHFM18A3JAK218158 DF29016 DD 993 JZ 2010 vo0eeD740 800301309006 MH ABDUL HADI 8140913019 Mandiri TOYOTA.AVANZA iHFM1BA3J6K001986 DBS7594 DD 996
AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH., MH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL.
86 — 12
Nyonya Sakinah,
- Sertipikat Hak Milik No. 996 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, an. Nyoya Jufriyah,
- Sertipikat Hak Milik No. 1018 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, an. Mustofa Najib dan Amalia Assegaf,
- Sertipikat Hak Milik No. 830 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, an. Alida Assegaf,
- Sertipikat Hak Milik No. 38 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, an.
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
261 — 54
memenuhi ketentuanpembentukan undangundang berdasarkan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
tangga Wakil KetuaDPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga jutalima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).994 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biayamakan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilaiRp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).995 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasikotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga jutarupiah)(Asli).996
No. 460 K/Pid.Sus/2012bulan Januari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).995 l(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untukpembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilaiRp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).996 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untukpembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilaiRp.3.000.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).997 l(satu) lembar kwitansi dari Kantin
59 — 18
Pik.Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur melawan hukum dalam pasal 2ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam artimateriel;Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akanmempertimbangkan