Tahun 1999 tidakmenjelaskan mengenai pengertian Penyelenggara Negara, namun didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Penjelasan Pasal 5 ayat(2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negaraadalah pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28/1999,disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat

negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negarasesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena itu dari ketentuan Pasal 1 angka 1Undang Undang Nomor 28 tahun 1999, Anggota DPRD adalah jugatermasuk sebagai Penyelenggara Negara, seperti yang dimaksudkan dalamketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, SE Binti JAILANI 1 EksPegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di SYAHLingkungan Pemerintah Kab.

disetor dengan nilai realisasikegiatan, selisinnya merupakan jumlah kerugian keuangan negara ;Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara sesuai denganPenjelasan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : Beradadalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat

Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.

mengejar keuntungan dan selanjutnya pasal 11menyebutkan terhadap persero berlaku ketentuan dan prinsipprinsipyang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalamundangundang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa menurut pendapat ahli kedudukan keuangan negara yangberada dalam BUMN terpisah menjadi keuangan perusahaan BUMN;Bahwa menurut pendapat ahli Ketua Koperasi tidak diperlakukanketentuan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diperlakukan adalah untuk Pejabat

Negara dan Pegawai NegeriSipil (PNS), kKetua Koperasi tidak ada menyalahgunakan wewenang;Bahwa ahli berpendapat terhadap ada kredit macet kelompok tanidengan PT.

Pidana atau tidak melalui Rapat RUPS maka ada 2(dua) pilihan selesaikan secara Mekanisme yang berlaku Internal PT yangbersangkuttentang apa yang an mungkin disuruh mengganti atau kalaumislanya ini tidak pantas harus lapor ke Aparat Penegak Hukum silahkandilapor ke Aparat Penegak Hukum.Bahwa Undangundang 30 Tahun 2014 yang menyangkut AdminsitrasiPublik itu mengatur tentang apa yang disebut dengan Hukum Administrasiessensi dari Hukum Adminsitrasi adalah berlaku pada Akuntan Publikdalam hal ini adalah Pejabat

Negara kalau misalnya diduga melakukanTindak Pidana sebut saja menyalah gunakan wewenang Pejabat PulikPengelola Negara itu menyalahgunakan wewenang berdasarkan HukumAdministrasi kriterianya itu ada dalam Undangundang Nomor 30bagaimana mengecek apakah benar dia melakukan PenyalahgunaanWewenang maka termasuklah didalamnya adalah itu apa yang disebutdengan Pengadilan Tata Usaha Negara diujikan apakah Hakim TataUsaha Negara itu. benar sebagai Pelanggaran PenyalahgunaanWewenang kalau misalnya terjadi

apakahjabatan Kepala Desa masuk sebagai unsur Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negaradalam Penjelasan pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggara Negaraadalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotismesedangkan pengertian apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negaraterdapat dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkanbahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat

Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasar Undangundang No.32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah jo.

Ahli NANIK EKA SARTINI ;Dengan mengacu pada definisi dimaksud, hilangnya/ berkurangnya asset negarayang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukumpara pejabat negara merupakan Kerugian Negara ; Bahwa untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pastinya diperoleh dariperhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh suatu lembaga / institusi yangberkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan

SHrangkaian sari kuliah Hukum Pidana 1 penerbit Univeritas 1960halaman 361362);Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis hakim haruslah putusanyang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masamendatang (Attribute of intention universal application)Prof.Dr.Achamd Ali,SH,M.H /Menguak tabir Hukum edisi keduahalaman 65) ;Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadapHalaman 293 Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT KPGsetiap pegawai negeri/ pejabat

negara untuk kepentingan negara/daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwasemata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak laindalam hal pengelolaan aset Pemerintah Daerah;Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara atas nama terdakwa dalam penjatuhan pidanaKURANG PERTIMBANGAN HUKUM;Ad.2.

dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Halaman 229 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalan orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsisebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b. berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah :a.

Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;

Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan7.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaranegara sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Besih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah pejabat negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

Kemudian dalamHalaman 632 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut disebutkan bahwapenyelenggara negara meliputi:pejabat negara pada lembaga tertinggi negara ;pejabat negara pada lembaga tinggi negara ;menteri ;gubernur;hakim ;oa fre Npejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; dan7. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan

Sebagai Anggota DPRRI saksi Luthfi Hasan Ishaaq adalahanggota lembaga tinggi negara atau pejabat negara pada lembaga tingginegara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka1 dan Pasal 2 angka2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, saksi Luthfi HasanIshaaq adalah penyelenggara negara.

Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;

Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;

kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapatterjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat

negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratifatau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeribukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baiklangsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkanmengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal

dalam unsur pasaltersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telahterpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.337Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UndangundangNomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkanatau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;e Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban pejabat

negara baikditingkat pusat maupun daerah;e Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, BadanHukum dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai

Peraturan walikota nomor 35 tahun 2017 tentang penjabarananggaran pendapatan belanja daerah kota sungai penuh tahun anggaran2018; Keputusan walikota sungai penuh nomor 030/Kep.791/2017tentang standarisasi satuan harga barang/jasa pemerintah kota sungalpenu tahun anggaran 2018; Peraturan Walikota Sungai Penuh No.14 tahun 2018 tentangstandar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, dewanperwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kota

perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelakutelah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagai Terdakwa tersebut sudahdapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan keuangan Negara adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkan atau tidak,termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangHalaman 546 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.timbul karenanya, antara lain yang berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat

Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa kemudian yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalahkehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asaskekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang didasarkan padakebijakan pemerintah, Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat kata dapat yang menyatakan kualifikasiunsur formil

, dengan demikain walaupun kerugian Negara secara nyata belumterjadi, namun apabila perbuatan itu berpotensi mengakibatkan Kerugian Negara,maka unsur ini telah terpenuhi.Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara adalah adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkan atau tidak,termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karenanya, antara lain yang berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara baik

terhadap diriTERGUGAT dari PARA PENGGUGAT, yang mana pemberitahuanpencabutan kuasa tersebut telah disampaikan kepada Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Kabupaten Lebak dan telah pula disampaikankepada TERGUGAT Ill sebagaitembusannyauntukdiketahui, sehingga pernbuatan berbentuk kelalaian atau kKesembronoan dariTERGUGAT Ill dimaksud telah menimbulkan kerugian pada diriPARA PENGGUGAT. oleh karena itu perbuatan TERGUGAT Illtersebut, dapat dikualifikasir sebagai Perbuatan Melanggar Hukumyang dilakukan oleh Pejabat

Negara (Onrecht Matige Overheid Daad,vide: Pasal 1366 K.U.H.