Ditemukan 601 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-05-2012 — Putus : 15-10-2012 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2012/PTUN.MTR.
Tanggal 15 Oktober 2012 — JAKARIA IDRIS vs BUPATI BIMA
7935
  • menjadi obyek perkara ini diterbitkan padatanggal 21 Pebruari 2012 kemudian pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Desa11Terpilih dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2012, juga pada hari, tanggal yangsama dikirim undangan Pelantikan kepada berbagai pihak dan termasuk semua calonKepala Desa Kalampa Kecamatan Woha (termasuk Penggugat) untuk menghadirisekaligus permakluman/pemberitahuan kepada semua pihak termasuk Penggugat, halini sesuai dengan Pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada poin 15, 16,17
Putus : 25-04-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3126 K/Pdt/2015
Tanggal 25 April 2016 — PT MAXIMUS BALI VS MARKET DRAGON INTERNATIONAL LIMITED, DKK
19189 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menangguhkan perihal biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Provisi:1.5.Mengabulkan tuntutan provisi dari Para Penggugat dan Para PenggugatIntervensi:Menyatakan keadaan status quo pada pelaksanaan Perjanjian 3 M berikutsegala bentuk ketentuan Pasal dalam Perjanjian S&P;Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikansegala bentuk aktivitas pemeliharaan, dan pemasaran atas VillaVilla milikPara Penggugat dan Para Penggugat Intervensi yaitu Villa Nomor 2, 3, 4, 6,7, 8, 10, 15, 16,17
Register : 24-02-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14990
  • Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prgbahwa alasanalasan Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16,17, 18 dan 19 alalah alasanalasan yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan.Hal mana tersebut Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akanmenguraikannya sebagai berikut :6. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara sekarang (No.203/Pdt.G/2020/PA.
    ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24menyatakan secara tegas, bahwa kami Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17,18, 22, 23. dan 24 adalah tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan daliEksepsinya dan Jawabannya bertanggal 18 Mei 2020 tersebut sebagai dalihdan dalil yang tepat dan benar, serta sekali gus membantah, menyangkali danmenolak sekeraskerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Gugatan dan ParaPenggugat dan Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16,17
Register : 14-04-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN BATANG Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Btg
Tanggal 20 Januari 2016 — KASBOLAH, Dkk; TRI WIRATMO, Dkk
9119
  • denganpertimbangan akan mempertimbangkan apakah peralihan serta perolehantanah yang bersertifikat tersebut telah berdasarkan dengan hukum atau tidakhal mana hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim memeriksa pokokperkaranya nanti dengan melalui proses pembuktian ;2. eksepsi kedua kuasa hukum Tergugat V yaitu tentang gugatan ParaPenggugat yang mengandung cacat error ini persona dengan jenisExceptio Plurium Litis Consortium ;Menimbang , bahwa dalam posita gugatan angka 11 , 12,13, 14,15 ,16,17
Register : 21-04-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tab
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11453
  • Maka, tuduhan Penggugat dalam gugatan pada angka 16,17 dan18 adalah mengadaada dan memutarbalikkan fakta. Sekiranya kami mohonpada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak alasan gugatan ini.9.
Register : 04-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
Ir. Alwi Sirajuddin, PIA
Tergugat:
1.PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN
2.PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
19217
  • Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya angka 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, dan 20 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat telahmenyampaikan pengaduan persoalan Penggugat kepada Federasi SPPPSPSI Sumatera Selatan dan telah juga meminta Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Palembang untuk = menerbitkan Anjuran No.567/446/Disnaker/2017 tertanggal 13 Juli 2017, dan Penggugat hendakmelaksanakan anjuran tersebut dengan bekerja kembali pada Tergugatlnamun tidak diperbolehkan oleh Tergugat I.Dalil Gugatan
Register : 26-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 115/PDT/2018/ PT MDN
Tanggal 26 Juli 2018 — MARINUS GEA, M.AK VS ROSLINA HULU, DKK DAN PPAT DARIUS DUHUZARO GULO, SH
7863
  • Tergugat ,menegor bahwa apa sudah menyetujui harga jual beli dalam kedua akta karenadalam akta yang akan ditanda tangan dengan harga jual beli sesuai dengan NilaiObyek Pajak dan akhir Penggugat menyatakan bahwa harga sebenarRp 100.000, (seratus ribu rupiah) dan diperbaiki atas harga jual beli menjadiRp 100.000, (seratus ribu rupiah) dan tidak ada yang keberatan atas perubahanatau perbaikan disesuaikan dengan harga sebenarnya;Bahwa Turut Tergugat dalam Gugatan nomor: II (dua) Kasus Posisi, nomor: 16,17
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
294130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan Pasal 45 huruf aPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan danPengelolaan Ekosistem Gambut;Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Pemohon ditersebut, yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya,dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan oleh Para Pemohon danTermohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan ParaPemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pasal 1 angka 6, 7, 8, 21, Pasal 2, 3, 7, 8,910, 11, 12, 15, 16,17
Register : 25-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 25-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 12/PDT/2017/PT.KPG
Tanggal 8 Maret 2017 — - TERESIA INA ERA Vs. MIKEL PEHANG, Cs.
6821
  • sampai dengan saat ini, atas ijin Tergugat IlMikael Pehang pada tahun 1992, dengan caraPenggugat bersama suaminya bernama Dominikus WuaKoban, meminta kepada Tergugat II bertempat dirumahTergugat Il sekarang untuk membangun rumah tinggalsementara diatas tanah milik Tergugat Il yangdisaksikan dan didengar langsung oleh SALEH yangsaat itu juga sedang berada dirumah Tergugat Il,lalukemudian membalikan fakta bahwa tanah sengketaadalah milik ayah Penggugat;Dengan demikian maka dalil gugatan penggugat poin 16,17
Register : 30-11-2017 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 836/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia cq Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan RI
2.Negara RI cq Kepala Daerah Gubernur Prov.DKI Jakarta cq WaliKota Adm.Jakarta Selatan
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia cq Kepala Daerah Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9752
  • Sel1)2)3)Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugatmelalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum olehpenguasa (vide gugatan halaman 13 angka 16,17 dan petitumhalaman 16 angka 5).Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata) yangberbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Selanjutnya pasal 1366 KUH Perdata
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
11777
  • Pencairan dan DPPA DAK Pendidikan Kota Mataran TA. 2009.1.Asli dan Foto copy yang sudah dilegaisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah ( DPPA PPKD ) Tahun Anggaran 2009 Nomor :1.201401000051 dan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja TidakLangsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 6 Agustus 2009.Asli dan foto copy SPP, SPM, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SP2Dyang sudah dilegalisir Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16,17
    Pencairan dan DPPA DAK Pendidikan Kota Mataran TA. 2009.222Asli dan Foto copy yang sudah dilegaisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah ( DPPA PPKD ) Tahun Anggaran 2009 Nomor :1.201401000051 dan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja TidakLangsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 6 Agustus 2009.Asli dan foto copy SPP, SPM, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SP2Dyang sudah dilegalisir Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16,17
    Pencairan dan DPPA DAK Pendidikan Kota Mataran TA. 2009.1.4.Asli dan Foto copy yang sudah dilegaisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah ( DPPA PPKD ) Tahun Anggaran 2009 Nomor :1.201401000051 dan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja TidakLangsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 6 Agustus 2009.Asli dan foto copy SPP, SPM, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SP2Dyang sudah dilegalisir Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16,17
Register : 20-01-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Psb
Tanggal 3 Desember 2015 —
4116
  • Advokat dan calonAdvokat pada Law Firm AHK & PARTNERS yang beralamat dan berkantor diJalan Durian Nomor 1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi KotaPekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Maret 2015 dantelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Baratdibawah Register Nomor 17/SK/Pdt/2015/PN.Pasaman Barat, pada hariSelasa tanggal 17 Maret 2015.Menimbang, bahwa Tergugat E (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
Register : 28-10-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 518/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5438
  • Bahwa kemudian pada halaman 4 poin 13, halaman 5 poin 14, 16,17, 18 dan halaman 6 poin 21 gugatan Para Penggugat mendalilkantentang adanya bangunan rumah ukuran + 5 m x 6 m dan pospenjagaan ukuran + 2 m x 2 mdi atas tanah perkara, namun padafaktanya bangunan tersebut bukanlah bangunan rumah melainkanpondok peristirahatan, dan bukan hanya Para Tergugat yangmendirikannya, melainkan oleh warga masyarakat Desa Nagasaribu keturunan/Ahli waris dari alm.
Register : 27-03-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA ENDE Nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Ed
Tanggal 16 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9053
  • ;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat /Kuasa InsidentilPara Penggugat mengenai posita angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, terutama posita angka 9, 10, 11 yang merupakangugatan pokok yaitu mengenai pemberian dari H. Daud kepada Fatimah PuaMusu dan cucunya sebagai nafkah yang ditinggalkan oleh H.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 24 Juli 2013 — H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK
80106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1803 K/Pid.Sus/201212345Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan PerhitunganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa PenggunaAnggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas beban belanjadaerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa TunjanganKesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16,17, 18, 20,
Register : 17-09-2016 — Putus : 28-03-2017 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 62/Pdt.G/2015/PN Sim
Tanggal 28 Maret 2017 — DJUMIRAN SUBAGIO, Dkk Melawan KEPALA DINAS BINA MARGA, KABUPATEN : SIMALUNGUN, PROVINSI : SUMUT, Dkk
11881
  • Bahwa TERGUGAT Il kembali menegaskan tidak ada yang kontradiktifdalam pelaksanaan atas isi kontrak kerja maupun Amandemen Kontrak kerjayang disepakati dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yangberlaku termasuk peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2000,sebagaimanatelah kami jelaskan diatas (16,17) karena yang tidak dikerjakan dalamAmandemen kontrak Nomor 181.11/PPK/PNK1/DBM2014 Tanggal 28Oktober 2014 dan Nomor 223.1/PPK/PNK1/DBM2014 tanggal 29Desember 2014 adalah akibat penolakan masyarakat sehingga
Register : 16-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.UJANG HERYANTO
2.HERWANDI, S.PDI
3.SAHARUDIN
4.APRIADI
5.TOBRI YANSYAH
6.KASMAN NIZAMUDIN
7.MUHAMAD RIZAL
8.AKHMAD AZUAR
Tergugat:
KEPALA DESA PAJAR BULAN
Intervensi:
1.DEDI HEPRIANSYAH
2.MAHBAR EPINDI, S.HI
3.ARIPIN, A.MD
4.DEDI SYAPUTRA
5.NIZARUDIN
6.RAMLI
7.ARDINATA
8.HERMAN
443123
  • Kelompok III, penerbitan Objek Sengketa yang terbit pada tanggal01 Juni 2020, yaitu: Objek Sengketa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, dan 18 ;Oleh karenanya dalil Para Penggugat yang tertuang dalam halaman 4& 5 Surat Gugatan yang menyatakan: Keberatan (UpayaAdministratif) tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Pajar BulanKecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim melaluiKuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 23 Maret 2020,sangatlah tidak masuk dalam logika berpikir.
Register : 09-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 21/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 7 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM ; 2. KARMONO; 3. SUSANTI; 4. SURATNO/SUDIANTO; 5. ANI; 6. TIO JAN KHENG; 7. HERY WINARNO;
7941
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, apa yang menjadi dalil Penggugat untukmenggugat Tergugat sebagaimana tercantum dalam isi Gugatan khususnyapoin 13, 14, 15, 16,17, dan 18 adalah tidak beralasan karena Tergugatmenerbitkan sertipikat sertipikat yang menjadi objek sengketa sudahmengikuti mekanisme / prosedur yang berlaku, khususnya di Pulau Batamyang merupakan Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan
Register : 01-04-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar.
Tanggal 29 Oktober 2014 — 1.DJONI MALAKA 2.LINAWATI; 1.YENNIKA TIRTOHARJOYO SIAUW 2.MELLYANI NOOR SHANDRA,SH 3.RUDY HARTONO JAP 4.PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO 5.LANIWATI 6.DEDY MALAKA 7.SHIERLY HERAWATI 8.SELVYNA HERAWATI 9.DEVIP MALAKA 10.DONNY MALAKA 11.TONNY MALAKA NA 12.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
16871
  • tanah milik AlmarhumTAN MALAKA.Hal 38dari 105 Hal.Put.No.153/PDT.G/2014/PNJKT.BAR.Bahwa benar Tanah Obyek Sengketa a quo telah dijual olehAlmarhum TAN MALAKA kepada TERGUGAT yang sekarang menjadipemiliknya, dihadapan TERGUGAT Il, Notaris/PPAT di Jakarta,berdasarkan Akta Jual Beli No. 247/2010 tanggal 3 September 2010 (videbutir 9,12,14,15,16 dan butir 17 Gugatan).Bahwa TERGUGAT Il menolak dalil PARA PENGGUGAT butir 13, 14, 16,17, 18, 19, 20, 21, 24 dan 25 halaman 6, 7, 8 dan 9 Gugatan PARAPENGGUGAT
Register : 28-10-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1092/Pdt.G/2015/PAJP
Tanggal 11 April 2016 — Lies Rachmadinni binti Mohammad Halili; Arofa Noor Inriani bin Rusdi Alamsyah;
7725
  • TERGUGAT tidak tau diri, tidak tau malu dan tidak pernahbersyukur;16 Bahwa mengenai biaya hadhanah dan nafkah bagi anakanak sebagaimana17dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah : Semua biayahadhanah dan nafkah anak ~~ menjadi tanggung jawab ayah menurutkemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapatmengurus diri sendiri (21 tahun);Bahwa jawaban TERGUGAT dalam point 16,17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23adalah tidak benar, dan semua yang diutarakan tersebut merupakan