Ditemukan 741 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asahan abraham abadan asuhan abasan abrahan assahan arsalan asbahan aasahan abahan
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -16/Pdt.G/2019/PN Arm
Tanggal 18 Desember 2019 — -Perdata -Penggugat DONNY ADRIE TICOALU -TERGUGAT -NY.FREDRIKA OLEY ALIAS VONNY LUMONGDONG OLEY,DKK
144 — 51
  • Bahwa gugatan penggugat patutdi pertanyakan ke absahan suratpembagian jika dicermati. Karena surat pembagian milikpenggugat tidak menyebutkan bahwa Johanis Walasendowmempunyai bagian yang diberikan kepada Josina Walansendowsebagaimana surat pembagian tertanggal 19 Januari 1951;c. Bahwapenggugatitu sendiri dalam surat pembagian tertanggal 19Januari 1951 tidak menyebutkan batasbatas kepemilikan tanah;Hal22 dari 45 halaman putusan No.131/PDT/2020/PT MNDd.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Putus : 04-06-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 367/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juni 2013 — NY. EMMA TALAKUA SEPANG vs DAISY SRIHANDAYANI WONGSO WIDJOJO,dkk
50 — 10
  • Penggugat menurut hukum berhak mendapat hak prioritas mengajukanPermohonan hak kepada Kantor Pertanahan Jakartab TERGUGAT II, Selaku Pembeli seharusnya sebelum melakukan jual beli atastanah dan Bangunan tersebut terlebih dahulu meneliti secara cermat dan hatihati apa benar tanah dan Bangunan tersebut milik Tergugat I dan II dan apatanah dan Bangunan tersebut dalam keadaan kosong atau ada yang menempatidiatas tanah dan Bangunan tersebut, ternyata Tergugat III tidak melakukanpenelitian terlebih dahulu ke absahan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 02-01-2012 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 515/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR.
Tanggal 21 Nopember 2013 —
330 — 412
  • Putusan Majelis Arbitrase yangmenyatakan bahwa kontrak tersebut tidak sah tidak secara otomatismengakibatkan ketidak absahan klausula arbitrase ; 15. Bahwa Model undangundang Arbitrase UNCITRAL adalah konsepUndangundang Arbitrase yang dikembangkan oleh PerserikatanBangsaBangsa sebagai model yang diusulkan untuk dipergunakan olehNegaranegara.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Upload : 05-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 96/Pdt/2019/PT SMG
Hj. MARLIYAH dkk lawan SITI MULAZIMAH,S.E dkk
31 — 20
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pulabahwa:"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.".
Pengadilan PN MAGELANG
Register : 23-03-2015 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.MGG,
Tanggal 23 September 2014 —
60 — 24
  • meskipunTergugat mengakui bahwa anak dalam kandungannya adalah anaknya bersamalelaki selingkuhannya sesuai juga dengan bukti P 6 maka karena bukti tersebutsifatnya adalah unus testis nulus testis (tiada satu bukti yang dapat dijadikan alas hakuntuk membuktikan sesuatu itu) dan hanya ada satu bukti pengakuan sajasementara bukti P 6 adalah hanya berupa pernyataan yang bisa dibuat sedemikianrupa maka dengan bukti pengakuan tersebut saja maka tidak dapat dijadikan olehPenggugat untuk menyangkal ke absahan
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Rgt
Tanggal 19 Maret 2019 — Pemohon:
BONAR SITINJAK
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Cq Kasat Reskrim Polres Inhu
45 — 15
  • Ellice Simangungsong tertanggal 14 Maret 2005 akan tetapi sesungguhnyapenandatanganan surat jual beli tanah tersebut dilakukan pada tahun 2012;Menimbang, bahwa didalam penyidikannya tersebut Termohon jugaberdasarkan surat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 001/SM/KI/2002 tanggal 1 Maret2002 (bukti T17) yang disangkal oleh Pemohon akan kekuatan dari bukti T17tersebut;Menimbang, bahwa terhadap bukti T17 tersebut perlu pembuktian di pokokperkara karena hakim pra pradilan tidak dapat untuk menentukan ke absahan
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 13-09-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT AMBON Nomor 65/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 24 September 2021 — Pembanding/Penggugat : SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Terbanding/Tergugat I : PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
Terbanding/Tergugat II : SANIRI NEGERI HILA
Terbanding/Tergugat III : SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
269 — 82
  • /PDT/2021/PT AMBberalasan serta bertentangan dengan fakta hukum yangsebenarnya telahterungkap dalam persidangan;Bahwa perbuatan Para Terbanding/dahulu Tergugat dan Tergugat II terkaitPeraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan MataRumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hilayang ditandatangani oleh Saudara Ayub Mony selaku Sekretaris NegeriHila namun tidak disertai dengan Surat Keputusan Pengangkatan selakuSekretaris Negeri Hila sehingga menyebabkan ketidak absahan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 485/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 21 April 2016 — ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR melawan KIERON SAMUEL PRENTER, dkk.
286 — 232
  • Peramasalahan mengenaipemberian tanda tangan dari pihakpihak itu bisa saja dibuat diluar negeri akantetapi jika kuasa akan di jalankan di Indonesia, maka aturan yang berlaku yaituHukum Indonesia;Bahwa Ahli berpendapat untuk pembuatan Surat Kuasa di luar negeri harus dilegalisir bisa di mintakan ke pengadilan setempat di tempat pembuatan SuratKuasa atau bisa di kedutaan atau di konsulat;Bahwa menurut Ahli legalisir Surat Kuasa yan dibuat di luar negeri sangatmenentukkan sekali ke absahan atau kekuatan
    Adanyapemberian legalisir Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri dari kedutaan ataukonsulat bahwa memang benar surat kuasa itu dibuat di sini dan dapatmenunjukkan ke absahan dari Akta atau Surat Kuasa tersebut;Bahwa menurut Ahli Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri tidak mendapatkanlegalisir dari kedutaan atau konsulat, maka perlu dipertanyakan ke absahan daripembuatan Surat Kuasa tersebut;Bahwa Ahli berpendapat penggunaan Surat Kuasa yang dibuat di luar negeritidak mendapatkan legalisir dan akan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
Ir. EDHIE SUKIANTO TEJOPURNOMO
Tergugat:
1.FERISAL TAUFIK ROSADI, SH
2.AGUS GUNAWAN, SH
3.Ir. WINOTO BASUKI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
129 — 59
  • diajukan dalam bentuk suatu gugatan bukan permohonan,yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri ; Dan, jika Pengadilan hanya memberikan Putusan Sela tanpa memeriksaperkara pokok yang menjadi permasalahan, sehingga Pengadilan keliru danberpendapat bahwa perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Niagadan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;Dengan tidak memeriksa perkara pokok, maka Pengadilan telah mengabaikandalildalil yang diajukan oleh Penggugat tentang ketidak absahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2565 K/Pdt/2011
Tanggal 13 Maret 2012 — IR. SUBHAN SYARIEF, M.T., VS Drs. H. GUSTI SURYA SARI, R, M.M, DKK
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keputusan DPN INKINDO Nomor: 48/SKDPN/X1/2008 tanggal 20 November 2008 tentangPenyelenggaraan dan Kepanitiaan Musyawarah Provinsi Luar BiasaIkatan Nasional Konsultan Indonesia Kalimantan Selatan, pihakPenggugat beserta beberapa orang Pengurus dan Anggota DPPINKINDO Kalimantan Selatan beserta seorang Anggota Advokasi hukumtelah menyerahkan surat dari Penggugat (Kuasa Hukum) Nomor 050/MTA/X1I/08.BJM tanggal 12 Desember 2008 yang menguraikan tentangPendapat, Tanggapan dan Analisis Yuridis tentang ke absahan
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama
Register : 09-09-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA BENGKULU Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 68
  • mempunyai Hutangdengan Saudara Syofinal di tahun 2018 Melalui pertemuankluarga setelah Alm AlmahumMeninggal DiniaKelau Almh Yusnaini meninggal di tahun 1999 Ada lebih kurang 19 tahunbaru hal ini diberitahukan kepada Tergugat.Alangkah teganya seorang anak kepada lbunya menggantung hutangibunya umpai dengan saat ini, dan kenapa masalah ini tidakdibicarakan dan diselesaikan disaat setelah Almh Yusnaini meninggaldunia, Bukan disaat sengketa seperti ini baru masalah dimunculkan.Tergugat sendlri meragukan ke Absahan
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-01-2013 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.BKN
Tanggal 17 Januari 2013 — YASAR SUHARLY,dkk M e l a w a n KRESNA DANIEL KABAN, dkk
59 — 22
  • Artinya sepanjang pihak lain dapat membuktikan ketidak absahan akta otentiktersebut, maka sifat dari akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar, yangotomotis kesempurnaan akta tersebut menjadi tidak sempurna.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2006 — Upload : 21-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176PK/PDT/2004
Tanggal 14 Desember 2006 — YAYASAN OEI HAP YOE (OEI HAP YOE STICHTING) ; PRANOTO WIDJAYA (d.h. OEI PING LIEP) ; NY. NINIK SUNDARI WIDJAYA, Dkk
291 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oei Ping Oen sebagaiPresiden Yayasan Stichting Oei Hap Yoe ;Dengan demikian posisi Penggugat Irawan Hardjo Suwito d/h.Oei Ping Oen adalah tidak sah pula sebagai Presiden Yayasan ;Namun sangat disayangkan sekali ketiga tingkat peradilan judexfacti tidak pernah secara cermat dan teliti mempertimbangkanadanya ketidak absahan kedudukan Irawan Hardjo Suwito d/h.Oei Ping Oen dengan mengacu pada artikelartikel anggarandasar Yayasan maupun alatalat bukti surat authentik yangmembuktikan tidak sahnya pengangkatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-05-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 19-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 659/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 April 2009 — PT. KURNAIN HAVIZI, MELAWAN 1. PT. KODECO TIMBER, 2. PT. BINTANG BENGAWAN 3. PT. DWI USAHASARI 4. KOPERASI KARYAWAN DEPARTEMEN KEHUTANAN, 5. OTTO HIDAYATULLAH 6. YUDISTIRA RA1NA PUTRA 7. ABDUL HARIS 8. MUHAMMAD CHOTIB, SH., 9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. MENTERI HUKUM 10. DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
155 — 92
  • melawan hukum, terjadiya insinkronisasiantara yang dipaparkan dalam posita denganyang diminta dalam petitum gugatan Penggugat itu, menurut hukum acara perdata mengakibatkan suatuKetidak sempurnaan atau kekeliruan yang nyata dalam suatu surat gugatan, maka konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh ketidak absahan
    Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenai ketidak absahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan oleh Tergugat,namum hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak boleh merugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelenggaraan RUPS ke2 tersebut sama sekali tidak adasangkut pautnya dengan Tergugat VII dan Tergugat VII secara yuridis sama sekali tidak turut terlibat dalam penyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehinggasangat tidak relevan dan tidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan
Pengadilan PN SENGETI
Register : 29-03-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Snt
Tanggal 10 Oktober 2017 —
42 — 18
  • Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Snt8.10.11.12.13.Bahwa Para Penggugat telah menanyakan tentang ke absahan atas tanahhak yang dimilki oleh tergugat atas tanah orang tua (ayah) Para Penggugatke Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Muaro Jambi, Namun sampaidengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti tidak adasatu alas hakpun yang menyatakan tanah tersebut milik Tergugat berartitanah tersebut masih merupakan hak milik orang tua (ayah) ParaPenggugat;Bahwa Penguasaan yang dilakukan oleh
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 26-08-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTUN MANADO Nomor 48/G/2021/PTUN.Mdo
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
1.Johnny Bokau
2.Wis M. Sumolang
3.Noldy Hardi Lumuko
4.Modie Paulus Elia Najoan
5.Jhonson Najoan
6.Selvie Charly Ester Wowor
7.Irma Nirwana Bokau
8.Maxi Karel Senduk
Tergugat:
Hukum Tua Desa Boyong Atas, Kecamatan Tenga
115 — 57
  • dalil tentangKeputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Pejabat TUN,merupakan Tindakan hukum, bersifat konkrit, individual, dan final, serta telah menimbulkanakibat hukum bagi Penggugat, juga dalil tentang kepentingan Para Penggugat Bahwadalildali tersebut adalah juga dalil tentang hal yang menjadi syarat yang harus dipenuhioleh Penggugat dalam pengajuan Gugatanya.Bahwa hal tersebut juga Tergugat tidak akan menanggapinya secara spesifik kecuali dalildalil yang menyanggah ke absahan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 22-05-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 26 Februari 2016 — Ny Lindawaty Vs 1.Ny. Hj Bahria Yatim 2.Ny Hj Dahlia 3.Ny Hj Delfia yati 4.Tn Masrudin 5.Tn fairul yatim BSc 6.Tn Darmansyah 7.Tn R Imam Soepeno 8.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
38 — 15
  • Harianja;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut majelispihak Penggugat telah berhasil membuktikan tentang kebenaran asal muasalperolehan atas objek tanah sengketa serta keabsahan prosedur penerbitan SHMNo.588 tanggal 24 September 2008 dan sekaligus telah pula berhasil membuktikantentang ketidak absahan (cacat) dari SHM No. 227 atas nama Hj. Damsijah AbdulWahid di atas tanah objek sengketa dan karena itu harus dinyatakan bahwa SHM no.588 a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-08-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 PK/Pdt/2012
Tanggal 26 Agustus 2014 —
58 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Masalah hukumnya adalahkewenangan Hakim, akan tetapi Hakim Kasasi pun juga harus berdasarkankepada buktibukti hukum, analisaanalisa hukum, peristiwaperistiwa hukumyang sebenarbenarnya telah terjadi, dan juga harus berdasarkan saksisaksiyang sah dan berharga menurut hukum, walaupun Hakim mempunyaikewenangan tetapi dilarang keras sewenangwenang dalam memutuskanhukum.Apakah Judex Juris Hakim Agung Kasasi tidak meneliti dengan secermatcermatnya terhadap ketidak absahan saksisaksi dari pihak Termohon
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Putus : 15-12-2016 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 51/Pdt.G.Plw/2016/PN Pkl
Tanggal 15 Desember 2016 — HUSNUL HAKIM (PELAWAN) MELAWAN PT. BANK MEGA, Tbk (TERLAWAN I), 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Cabang Pekalongan beralamat Jalan Sriwijaya No. 1 Pekalongan(TERLAWAN II), EKA HENDRA M(TERLAWAN III), AKHMAD WANUDIN (TERLAWAN IV);
123 — 46
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1061PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pula bahwa :"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang. "Halaman 32 dari 62 Putusan PerdataGugatan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN PKLk.
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 17-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 21-01-2022
Putusan PN Suka Makmue Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skm
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat:
1.Mushar
2.Mustaza
Tergugat:
T.Jafar. TM
95 — 46
  • sangat jelas tanah objec tersebut tergugatpemiliknya dan sampai saat ini fisik tanah masih tergugat kuasai daritahun ke tahun dan di akui oleh para saksi saksi sebatas maupun parasaksi lain yang mengetahui asul usul objec tanah tersebut.Kemudian sudah pasti kiranya tergugat tidak melawan hukum, dan tidakada kerugian yang timbul bagi Penggugat dkk yang seperti di sampaikanoleh penggugat dkk melalui kuasa hukumnya,Mohon sudi kiranya Bapak Kuasa Hukum Penggugat dkk mengkaji ulangkebenaran atau ke absahan