Ditemukan 602 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perundang perudian perjudan perdana perusan perawang penduang peradana perunding pergudang petudang pegudang penudang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 21-08-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 40/PDT/2013/PT.PLG
Tanggal 21 Agustus 2013 — Hj. ROMZAH Binti H. ISHAK vs 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. Menteri Pertahanan dkk
33 — 21
  • Musi Indah Sejahtera berdasarkan Akta Jual Beli No. 75/2010 tanggal 01062010yang dibuat dihadapan Siti Hikmah Nuraeni, SH PPAT Wilayah Kota Palembang telah sesuaidengan Peraturan perudang undangan yang berlaku;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya;1.
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 14-04-2011 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 27-K/PM.I-05/AD/IV/2011
Tanggal 7 Juni 2011 — - SERKA YOHANES DIAZ
77 — 29
  • dengan pidana dalampasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilaisifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutMenimbangBahwa Terdakwa melakukan ~ tindak pidana denganmengkonsumsi Sabu bersama teman Terdakwa yaitu Sadr.Toni menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan menyepelekanketentuan hukum atau perudang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-06-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 198/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. TOGAR SIRAIT
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
102 — 54
  • Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukanpemberhentian tidak dengan hormat merupakan ketentuan tersendiri didalamperaturan perudang undangan diatas;Menimbang, bahwa terkait pemberhentian karena pelanggaran disiplindiatur didalam pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya bahwa mekanismenyamengacu pada peraturan perundang undangan terkait yakni PeraturanPemerintah Nomor 53
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 29-09-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 29 September 2014 — SITI MARIYAM vs PT. MANDIRI TUNAS FINANCE
127 — 37
  • .: 050/371/2013 (bukti bertanda P4) ; Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan Yayasan Perlindungan KonsumenNasional adalah sah sesuai dengan ketentuan perudang undangan yang berlaku yaitu undangundang No.: 8 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No.: 59 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 PP.No.: 59 Tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada pokknya LPKSM dapat melakukanadvokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiribaik secara
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 654/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. Jakarta Megah Perkasa Diwakili Oleh : PT. Jakarta Megah Perkasa
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN
Terbanding/Tergugat II : AMIE HAMID
Terbanding/Turut Tergugat : MOH. IMRAN LH
333 — 1620
  • Bahwa tindakan TERLAWAN yang telah menyita kios Thamrin CityLantai 2F Blok : E.28/01 milik orang lain yang tidak ada kaitannya denganperkara yang ditanganinya, yakni dalam hal ini menyita asset milikPELAWAN yang tidak ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uangyang didakwakan kepada TERLAWAN Il, telah nyata nyata melanggarkonstitusi, peraturan peraturan hukum dan perudang undangan yangberlaku yakni pasal 28 G ayat ( 1 ) dan Pasal 28 H ayat ( 4 ) Undang undanga Dasar 1945.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Putus : 15-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 31 - K / PM-I-03 / AU / III / 2010
Tanggal 15 April 2010 — Kopda Suryono
54 — 33
  • Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secaratanpa hak memiliki, menyimpan dan membawapsikotropika serta terlibat dalam peredaranpsikotropika jenis shabu secara tidak sahmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan serta petunjuk pimpinan TNIAU/pimpinan Lanud Pekanbaru agar setiap Prajuritmenjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaanPsikotropika.2.
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PT MATARAM Nomor 153/PDT/2016/PT MTR
Tanggal 5 Januari 2017 — I PUTU GEDE SASTRAWAN, DKK sebagai PARA PEMBANDING M E L A W A N PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DKK sebagai PARA TERBANDING
103 — 60
  • PEMBATALANPERALIHAN HAK MILIK NO. 519/BUWUN MAS DAN HAK MILIK NO.520/BUWUN MAS ATAS NAMA PUTU GEDE SASTRAWAN DKK,KARENA CACAT ADMINISTRASI PEMBATALAN HAK MILIK NO.519/BUWUN MAS ATAS NAMA FERONIKA SUHARYATI DAN HAKMILIK NO. 520/ BUWUN MAS, ATAS NAMA RUSDI TERLETAK DIDESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG TENGAH,KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANGBERKEKUATAN HUKUM TETAP. bertanggal Mataram, 29 November2011 ;Adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perudang
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 15-02-2005 — Putus : 14-06-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN.YK
Tanggal 14 Juni 2005 — - SUKIDJO, S.H. - BUPATI KULON PROGO
97 — 37
  • AzaSketerbukaan(perolehaninformasiyangbenar,jujur,dantidakdiskriminatif,denganmemperhatikaperlindunganhakMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugattersebut ditolak oleh Tergugat dengan mengemukakandalil yang pada pokoknya bahwa penerbitan obyeksengketa oleh Tergugat secara formal proseduralnyamaupun materiil substansiil telah sah secara hukumdan telah sesuai dengan peraturan perudang undanganyang berlaku, karena Penggugat telah melakukanperbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaanmasyarakat.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 29-09-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN RANAI Nomor 39/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ran
Tanggal 19 Desember 2016 — NGUYEN TUAN VU
84 — 36
  • BTH. 99514 TS yaitu nahkoda bernamaNGUYEN TUAN VU ABK dan nahkoda berjumlah 8 (delapan) orang,semua warganegara Vietnam tanpa dilengkapi dengan pasport dan seamanbook, tidak ditemukan dokumen perizinan (SIPI, SIUP, SPB) daripemerintah Indonesia dan dokumen pelayaran lainya sehingga menyalahi13prosedur operasional penangkapan ikan di Indonesia tidak sesuai denganketentuan peraturan perudang undangan di bidang perikanan ; Bahwa pelanggaran yang dilakukan KM.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 106/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : H. RUSLI Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Pembanding/Penggugat II : ROHANA Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Pembanding/Penggugat III : ARMAN DALIS Bin M. ARBI Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Terbanding/Tergugat I : MURTIAS
Terbanding/Tergugat II : SYAFRIJAL
Terbanding/Tergugat III : MILA EKA PUTRI
Terbanding/Tergugat IV : HOLMERI SALDI
Terbanding/Tergugat V : EMA RATNA PUTRI
Terbanding/Tergugat VI : HENDRI ANTO
Terbanding/Tergugat VII : PIA ELMI
Terbanding/Tergugat VIII : SAWAL ARIPIN
Terbanding/Tergugat IX : RAWIYAH
156 — 72
  • Pembanding / Para Penggugat dan kepada Para Terbanding / ParaTerbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiJambi:Hal 32 dari 35 hal perkara No. 106/PDT/2020/PT JMB.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding / Para Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan olehPeraturan Perudang
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 05-10-2010 — Putus : 10-11-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 80-K / PM.II-10 / AD / X / 2010
Tanggal 10 Nopember 2010 — Serka ARIS WIDODO
37 — 25
  • Bahwa. sterakhirsampai pada saat pertimbanganmengadil i perkara ini, Majelissifat dan hakekat dan akibat dariakansifat perbuatan Terdakwa serta hal hal lainyan ry ngaruhi, sebagai berikut :; Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwayang melakukan Penadahan menunjukkan bahwaindividu. yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan yang ada.x, Terdakwa adalah pribadi yang tidak pedulidengan aturan hukum dan terkesan sosokSaMenimbang2.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 28-02-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32 / G / 2017 / PTUN-MDN
Tanggal 10 Agustus 2017 — ABDUL HADI CHANDRA KESUMA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
78 — 32
  • Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap Penggugat dan proses pemeriksaan sidangKKEP bertentangan dengan peraturan perudang undangan yaitu Peraturan Kapolri No. 19Tahun 2012 yang diantaranya adalah sebagai berikut := Pasal 30 menegaskan dalam tahapan penegakan KKEP meliputi pemeriksaanpendahuluan, kenyataanya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat tidak dilakukanpemeriksaan pendahuluan;= Pasal 31 menegaskan pemeriksaan pendahuluan melalu tahapan diantaranya auditinvestigasi, kenyataannya dalam pemeriksaan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 04-06-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 07/G/2014/PTUN.PLK
Tanggal 13 Agustus 2014 — - PT HAMPARAN MITRA ABADI Melawan - BUPATI KAPUAS
141 — 97
  • woneeennnnnnnn= Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: San Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilaibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apabilakeputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidakberwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perudang undangan yang bersifat prosedural dan substansial ;ene Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakimberpendapat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 95/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
89 — 54
  • Pasal 250 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilHalaman 48 Put.95/G/2019/PTUNMdnyang mana pemberhentian tidak dengan hormat merupakan ketentuantersendiri didalam peraturan perudang undangan diatas;Menimbang, bahwa terkait pemberhentian karena pelanggaran disiplindiatur didalam pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya bahwa mekanismenyamengacu pada peraturan perundang undangan terkait yakni PeraturanPemerintah
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 15-03-2024 — Putus : 16-10-2024 — Upload : 16-10-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Kpg
Tanggal 16 Oktober 2024 — Penggugat:
ALEXANDER HERLIMUS
Tergugat:
1.MARTILDIS FANY HERLIMUS
2.NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) JETTY DARLINA SH.,M.Kn
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG
27 — 40
  • Kelapa Lima, Surat Ukur Nomor : 72/1985, tertanggal 5 Agustus 1985 seluas 910 M2 tercatat atas nama Alexander Herlimus yang telah dibalik nama masing-masing atas nama MARTILDIS FANY HERLIMUS (Tergugat I) kepada keadaan semula yaitu masing-masing menjadi atas nama ALEXANDER HERLIMUS (Penggugat) sesuai dengan ketentuan perudang-undangan yang berlaku;
  • Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
  • Menolak gugatan Penggugat untuk selain
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 30/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
RIANA BR SITINJAK
Tergugat:
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Toba Samosir
284 — 203
  • Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwaTergugat telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik khususnya asaskepastian hukum dan asas keterbukaan;Halaman 36 Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUNMDN.Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, menyatakan bahwa Tergugatdalam membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 38/ST/DKPPP/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah Milik PemerintahKabupaten Toba Samosir tertanggal 03 Oktober 2016 telah sesuai dengan ketentuanperaturan perudang
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 05-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 547/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 22 April 2015 — Penggugat: VREEDY Tergugat: 1.RUSDI, 2.LIEM SWE KIE ALIAS OKOR
84 — 14
  • Penggugat Konpensi adalah bukan objek yang sama akan tetapi 2(dua) objek yang berbeda, maka oleh karena itu gugatan PenggugatRekonpensi / Tergugat Il Konpensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak karenatidak beralasan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Il Konpensi dinyatakan ditolak, maka sebagaimana ketentuan hukumyang berlaku Penggugat Rekonpensi / Tergugat Il Konpensi tersebut haruslahdihukum untuk membayar ongkos perkara ;Memperhatikan pasal pasal dari ketentuan perudang
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama Perceraian
Register : 17-01-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PA CILACAP Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Clp
Tanggal 12 September 2018 — pemohon termohon
29 — 10
  • olehPemohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon posita 1 dan 2 adalah benar;Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak pada posita 3 adalah tidakbenar, karena Termohon tidak pernah menjalin cinta dengan Pria IdamanLain justru sebaliknya Pemohon sendiri yang menjalin cita dengan wanitalain ;Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohonpada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan ketentuan hakhakTermohon harus dipenuhi sebagai kekentuan perudang
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 12-08-2014 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 376/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 7 Juli 2015 — - HASBULLAH HUTAGALUNG, SH LAWAN - DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPP PKP INDONESIA) Provinsi Sumatera Utara - DEWAN PIMPINAN KOTA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA ( DPK PKP INDONESIA ) Kota Medan - DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA).
29 — 2
  • Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) Pasal18 Ayat (2) huruf c Peraturan Partai serta Peraturan Perudang Undangan yang berkenaan untuk itu ;e Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan / menerbitkan Surat KeputusanNo. 02 / SKEP/ DPP PKP IND/ SU / VII / 2014 tentang SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia Kota Medan Masa Bhakti 2014 2016 tertanggal 14 Juli2014 di Medan, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme Partaiserta telah sesuai dengan Peraturan Partai ;Menimbang, bahwa
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 19-01-2009 — Putus : 28-04-2009 — Upload : 26-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 32-K / PM.II-10 / AL / IV / 2009
Tanggal 28 April 2009 — Sertu Mar S U H A D I
59 — 26
  • yang mempengaruhi sebagai berikut:tt Bahwa sifat dari perobuatan Terdakwa sengaja134membikin tak dapat dipakai sesuatu barang yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang laindan Militer dengan sengaja menghina dengan suatuperbuatan jahat kepada Atasan dihadapannyasecara lisan dihadapannya mengejeknyamenunjukkan arogansi dalam menyelesaikan suatupersoalan dan mencerminkan pula sebagai pribadiyang tidak peduli dengan aturan hukum danterkesan sebagai sosok individu yangmenyepelekan ketentuan hukum/perudang