AHU2AH.01.099934 tanggal 5Oktober 2012, sehingga seharusnya alasan penambahan modaldengan Izin Usaha Angkutan Umum yang diberikan pada Perseroanyang tidak terdaftardikKementerian Hukum dan HAM RI ini seharusnyatidak diakui oleh KementerianHukum dan HAM RI ; Bahwa sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sudahdilakukan pelunasan pembayaran saham untuk penambahan modalyang dibayarkan langsung ke Bank ; 202 022 22o2=0>Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 telah diadakan RUPS Tahunansebagaimana Akta Berita

Acara RUPS Tahunan Nomor 07 dan AktaRUPS Luar Biasa No. 08 sebagaimana Berita Acara RUPS Luar Biasa,yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH Notaris yangberkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dilaporkan dan dimintakan pelepasantanggung jawab atas penilian modal dasar PT BLUE BIRD TAXI senilai6.000.000.000, (enam miliar) untuk untuk 2.300 (duaribu tigaratus)taksi (yang tercantum pada Laporan Pertanggung jawaban Direksiyang terakhir) atau senilai Rp

Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor: AHUAH.01.030931042 ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dalam hubungannya dengan laporankeuangan dengan penilaian harga per taksi Toyota usia dibawah 5tahun sebesar Rp. 2.608.695, (Dua juta enam ratus delapan ribuenam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dinilainya disebutkanCHALAS: GIPIPILAIKARL 2 xeseennsnensneaeeiteeresenentinnisaimeaneneinnenanimennennneisietminnaninniA.

Penunjukan kantor akuntan public Armandias untuk tahun buku2013 Gan TahUN ZOTE excnmmsnennnnnmsmnnnennnnsaenasnnnnnnnsaenasentnnnnemnPada RUPS Tahunan ini juga dimintakan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroanyang melakukan tindakan dan pengawasan selama tahun buku 2013(Dua ribu tiga belas) atau acquit et de charge ; Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 08 tentang RUPS LuarBiasa tanggal 11 Mei 2015, tentang Penambahan Modal PT BLUEBIRD TAXI tanggal

AHUAH.01.03.0941043,ganti nama pemegang saham 52 neem nnnBahwa pada hari yang sama dengan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa dikeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor :AHU0934983.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Parseroan tertanggal 21 Mei 2015 berdasarkan AktaNomor : 57 tertanggal 24 September 2013 dan telah diterima dandicatat di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum(Sisminbakum) pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum

dan oleh karena tidak ada kesepahaman tentangmekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkan ruangantersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan

dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris10.2 RUPS diselenggarakan tidak memiliki agenda yang jelas,dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan RUPS:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenangyang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Sesuaidengan peraturan perundangundangan.Termasuk dalam wewenang RUPS adalah untuk menunjukanggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memutuskanuntuk menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris

RUPSterdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa(RUPSLB).Bahwa PARA TERGUGAT telah memanipulasi faktafakta dalamNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.BORNEO KARUNIA MANDIRI (BKM), sebagai berikut : PARA TERGUGAT telah mencantumkan nama PENGGUGATpada halaman 2 point 3 Notulen, dan mempersepsikanPENGGUGAT sebagai pihak yang memberi kuasa kepadaTERGUGAT II untuk membuat pernyataan atas keputusanrapat, sedangkan fakta PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

tanggal 28 September 2018 yang tertuangdalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.

Bahwa selanjutnya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 9 April 2020 tidak memenuhi unsurunsuryang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbuny/i :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sudah mencederai nilainilai kKeadilan yang merugikanpara Pembanding semula Tergugat, sebaliknya sependapat denganHalaman 59 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNpertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri LubukPakam.Bahwa ketentuan pemanggilan RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1) yang berbunyiPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

(1) UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Pasal 82UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangberbunyi :1 Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar3 Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.4 Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta.5 Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan

BAHWA SEBAGAI DIREKSI, PENGGUGAT BERHAK MEMPEROLEHREMUNERASI DARI TERGUGAT YANG BESARNYA DITETAPKANDALAM KEPUTUSAN RUPS.1516.17.18.19:20..

Padahal, nilai remunerasi total untukDireksi yang ditetapkan dalam setiap RUPS merefleksikanremunerasi untuk tahun berjalan sesuai tahun buku perusahaan(yakni Januari s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakupremunerasi anggota Direksi lama (yang melepaskan masajabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasi anggota Direksibaru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).

Oleh karenanya, seandainyapun RUPSmemutuskan untuk tidak memberikan remunerasi kepada direktur,maka hal ini tidak menyalahi ketentuan UU Perseroan Terbatas.Akan tetapi, dalam Perkara Perdata a quo, RUPS Tergugat, ataskebijakan dan diskresinya sendiri, menyetujui pemberian remunerasikepada Direksi dalam Keputusan RUPS.

Padahal, nilai remunerasi total untukDireksi yang ditetapkandalamsetiap RUPS merefleksikanremunerasi untuk tahun berjalan sesuai tahun buku perusahaan(yakni Januari s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakupremunerasi anggota Direksi lama(yang melepaskanmasajabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasianggotaDireksi baru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).

Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2014dari Tergugat, halaman 78, besaran Remunerasi Direksi dari Tergugatyang ditetapbkan dalam RUPS tanggal 23 Juni 2014, dinyatakansebagai berikut:Sesuai Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) remunerasi yang ditentukanuntukDireksi Perusahaan sebesar Rp.7.000.000.000, .c.

Bahwa sesungguhnya untuk melakukan perubahan Akta Perseroan itu harussesuai mekanisme yang telah diatur dalam AD Perseroan maupunberdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitumelauli RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa ; b. Bahwa yang menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dalam pasal79 ayat 1, adalah Direksi dengan didahulu! pemanggilan RUPS.

Trias Manggala Indah ; Padahal apabila merujuk pada Pasal 78 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa RUPSterdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

TriasManggala Indah ; Jangankan menerima pembayaran deviden dari sisa kekayaanhasillikuiditas, mendapat panggilan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) saja tidak pernah, padahal jika mengacu pada ketentuanPasal 78 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (PT) menyatakan bahwa RUPS terdiri atas RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

Tanggal RUPS ; 22222022 2222 n nnn ene neb. Tempat RUPS ; 2222 22 none en nn nn nnn nnn nnn nnnWaktu RUPS ; 2 nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnnMata Acara RUPS 5 22n nner enn n nn nnn ne nnn nnn ne nen ne nnn nnn nennncnncnnneePemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakan, tersedia dioao0kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampaidengan tanggal RUPS diadakan ; f.

Bahwa setelah Sutopo Aksin meninggal dunia pada tanggal 03 Julitahun 2003 tersebut, Tergugat Rekonvensi' tidak pernahmenyelenggarakan RUPS Tahunan, padahal berdasarkan ketentuanpasal 78 ayat 2 yang menyangkut sifat dan syarat RUPS tahunanadalah : bahwa RUPS tahunan adalah wajib diadakan setiap tahun,selambatlambatnya 6 (enam ) bulan setelah tahun buku berakhir ; b.

Besarnya dividen per lembar saham tidak selamanya samajumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahun dengan RUPS, karenapenetapan dividen final per saham dilakukan pada saat RUPS yangpenyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitarbulan Mei Juni). Berdasarkan nilai dividen per lembar saham yangdiputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kembali perhitungan honorariumdewan komisaris yang juga berpengaruh kepada bonus staf.

Kurs Buku 1 USD = Rp 10.950, RencanaDeviden USD 69,986,000, jml lembarsaham 49.900 atau USD 1,400/sahamHasil RUPS tgl. 05 Mei 2009 :Ditetapkan Deviden/saham USD 1,600Realisasi Deviden (87,25% dari lababersih)Kurs Buku 1 USD = Rp 10.709, RencanaDeviden USD 79,984,000, jml lembar49.990 atau USD 1,600/sahamPerhitungan Honorarium dan Bonus :a.

Honor Komisaris :Diakru dan dibiayakan pada tahun 2008 :Deviden/saham USD 1,400 maka HonorKomisaris dihitung dan dibiayakan padaTahun 2008 = USD 1,400 x 49.990 x100/90 x 10% x 10.950 ()Realisasi di tahun 2009 :Sesuai RUPS tanggal 05052009 Deviden/saham atas laba tahun buku 2008 USD1,600, maka Honor Komisaris dihitung dandibayar = USD 1,600 x 49.990 x 100/90 x10% x 10.950 (2)Kekurangan Beban Honor Komisaris(12)b Bonus Staf :Diakru dandibiayakan padatahun 2008 (1)Realisasi jumlahBonus Staf(2)Kekurangan

Laporan Keuangan Pemohon Banding (Audit Report halaman 30)diketahui bahwa jumlah perkiraan Bonus dan Honorarium tahun 2008 adalah :Honorarium KomisarisBonus StaffBonus Non Staff= Rp.85.149.633.333,00= Rp. 124.529.225.722,00= Rp. 47.696.106.824,00 bahwa dengan demikian maka jumlah kekurangan biaya Bonus danHonorarium sebesar Rp. 11.888.386.619,00 belum pernah di bukukan dandibiayakan pada tahun 2008, karena kepastian jumlah bonus dan honorariumuntuk tahun 2008 baru diketahui setelah dilakukannya RUPS

, karena penetapan dividenfinal per saham dilakukan pada saat RUPS yang penyelenggaraannya setelahtutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitar bulan Mei Juni).berdasarkan nilai dividen per lembar saham yang diputuskan dalam RUPS,maka dilakukan kembali perhitungan honorarium dewan komisaris yang jugaberpengaruh kepada bonus staf.

keputusan RUPS LB, tanggal 30 April 2015 tidak dapat disepakatisecara musyawarah oleh peserta rapat, sehingga dilakukan Voting untukmengambil keputusan rapat.

Sehingga dengandemikian Keputusan RUPS LB PT. Fortune Forest tanggal 30 April 2015tidak sah;RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalamrapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalahsah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiranHalaman 4 dari 20 hal. Put.

Nomor 1015 K/Pdt/201713.14.15.16.17.dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;Bahwa dalam RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015 itutelah dihadiri baik oleh Tergugat II dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamsebanyak 275.000 saham (55%) maupun Penggugat dan Penggugat IIsebagai pemegang saham 225.000 saham (45%) PT. Fortune Forest, dengandemikian kuorum RUPS untuk merubah anggaran dasar Perseroan terpenuhikarena hadir 100% saham yang diterbitkan oleh PT.

Fortune Forest, karena Dewan Direksi tidakmenyusun laporan tahunan untuk diperiksa oleh pemegang saham dantidak pula mengadakan RUPS sebagaimana di atur dalam AnggaranDasar PT.

FortuneForest adalah batal demi hukum;e Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi keberatan danmenyatakan pada pokoknya bahwa RUPS LB PT. Fortune Forest tanggal30 April 2015 adalah sah karena telah memenuhi gorum rapat sebagaimanaditentukan oleh UndangUndang Perseroan Terbatas;e Bahwa terhadap dua pendapat di atas, Mahkamah Agung sependapatdengan alasan Pemohon Kasasi, RUPS LB PT.

Cipto Mangunkusumo, KelurahanPeninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana, hari : Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1414Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal17 Pebruari 2012.Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim,Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT.

Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerangtertanggal Tangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1616Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

) yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 23 minggu dari hariemail dikirimkan namun hingga saat ini Pemohon II sebagai salah satupemegang saham tidak pernah menerima laporan keuangan TurutTermohon;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon II selaku komisarismengirimkan surat permohonan kepada Pemohon agar dilakukan RapatUmum Luar Biasa (RUPS LB);Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Il (Komisaris) makaPemohon selaku Direktur mengirimkan surat undangan RUPS LB yangdikirimkan pada

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Halaman 19 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsDengan demikian, tidak benar apabila Pemohon Il selaku Komisarisperusahaan mendalilkan telah menggagas adanya RUPS LB untuk pertamakalinya.

Selanjutnya, dalam dalil Para Pemohon pada poin 8 dan 9permohonan, Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan jawabanBojan pada tanggal 21 April 2020 tersebut diatas, Pemohon II memohondiadakan RUPS LB kepada Pemohon , yang kemudian dikabulkan olehPemohon I, dan Pemohon kemudian mengirimkan undangan RUPS LBtanggal 20 November 2020 kepada seluruh Pemegang Saham denganketentuan waktu RUPS LB akan diselenggarakan pada tanggal 07 Desember2020.

Jika mengacu pada jawaban General Manager saat itu yangmenyatakan RUPS LB akan dilaksanakan 23 minggu kedepan dari tanggal21 April 2020, maka seharusnya RUPS LB terlaksana pada paling lama pada12 May 2020 dan bukanlah O07 Desember 2020, sehingga dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II adalah pihak yang pertamamemohon adanya RUPS LB yang terjadi pada tanggal 07 Desember adalahtidak benar adanya dan hanyalah sebuah alasan semata agar terlihatmenjalankan tugasnya sebagai seorang Komisaris

perusahaan.Selanjutnya, setelah Termohon mengirimkan surat permohonan RUPS LBkepada PT.

Pada RUPS Pertama;Bahwa, sehubungan dengan belum adanya ijin usaha dari Otoritas JasaKeuangan untuk PT.

Pengawas menyelenggarakan RUPS";Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kKewenangan untuk mengajukanpenyelenggaraan RUPS = adalah merupakan kewenangan DewanPengawas yang diajukan kepada pemilik modal.

tentuakan menimbulkan pertanyaan:Bagaimana kekuatan hukum dari Rapat Koordinasi dibandingkan denganRapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?

melaksanakan RUPS padatanggal28 September 2015, kalau Kabupaten Bogor Saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak tahu adanya Surat Keputusan Kabupaten Bogor; Bahwa Akta Notaris adalah wewenang Direksi; Bahwa RUPS Luar Biasa adalah dihadiri oleh pemegang saham dankomisaris harian;2.

Hal ini berarti Kehendak bersama parapemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakankehendak PT yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapunkecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggarakta pendirian PT/anggaran dasar;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat !

) merupakan salah satu OrganPerseroan disamping Direksi dan Komisaris yang diatur dalam Pasal 75sampai dengan Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas; pengaturan mana menurut pendapat ahli harus dilihatsecara utuh dan merupakan satu kesatuan;e Undangundang menyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Lainnya, akan tetapi dalam praktek istilah RUPS Lainnya disebutdengan RUPS Luar Biasa;e Bahwa disamping RUPS, pemegang saham juga dapat mengambil keputusandiluar

RUPS melalui sistem circular resolution atau Usul Keputusan yangdiedarkan;e Bahwa sebelum dilaksanakannya RUPS, menurut UU No.40 Tahun 2007terlebih dahulu harus dilakukan pemanggilan secara patut kepada pemegangsaham.

Menurut penjelasan Pasal 81 ayat (2) untuk melakukan RUPS, Direksiyang harus melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, namun tidakmenutup kemungkinan pemanggilan untuk melakukan RUPS dari DewanKomisaris atau pemegang saham berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri, dengan ketentuan :1 Pemanggilan RUPS oleh DewanKomisaris :Dewan Komisaris baru berwenang melakukan pemanggilan RUPS berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) dan penjelasan Pasal 81 ayat (2) UU No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas

dalam keadaan :e direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam tempo 15 hari dari tanggalpermintaan RUPS yang diajukan Dewan Komisaris;2 Pemanggilan RUPS oleh Pemegang SahamPemegang Saham diberikan hak untuk melakukan pemanggilan RUPS, denganterlebih dahulu melakukan dan atau mengajukan permohonan kepada KetuaPutusan No.: 669/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 10 Februari 2014 Page 23 ofPengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan untuk melakukan pemanggilanRUPS, dengan ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris

tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari dari tanggal diterimanya suratpermintaan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 81ayat (1).

Putera Pandawa Asli melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK.Kom/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS khusus dan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 106 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT :
Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hak Penggugat

Gaji dan Tunjangan Penggugat yang belum dibayarkan selaku Direktur PT.PPA Consultants, sejak diangkat berdasarkan Rapat umum pemegang saham (RUPS), PT.PPA Consultants/saat ini bernama PT.Putera Pendawa Asli tanggal 18 Juli 2017 Jo.

pemegang saham.Anggaran Dasar lebih tinggi dari RUPS.

Dalam perseroan segalahal harus tunduk pada Anggaran Dasar, termasukpenyelenggaraan RUPS.

NotarisAndreas S.H., LL.M., NAMUN RUPS TERSEBUT TIDAK KHUSUSMEMBAHAS MENGENAI PENGHENTIAN PEMBANDING serta Sdr.

Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ,sebagaimana Akta Nomor 10 tanggal 08 Juli 2008 (bukti P4 ) maka seharusnyaTerbanding semula Tergugat wajib mengadakan RUPS atau RUPS LBuntuk memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugatuntuk melakukan pembelaan dirinya,Dengan demikian RUPS atau RUPS LB merupakan hak subyektifPembanding semula Penggugat untuk membela diri sekaligus merupakanKewajiban hukum Terbanding semula Tergugat untuk melaksanakan RUPSatau RUPS LB.Menimbang , bahwa dasar pertimbangan

atau RUPS LB yangdilakukan beberapa kali setelan tanggal 22 Desember 2017, tidak terlihatadanya agenda atau acara RUPS yang membahas tentang PemberhentianPembanding semula Penggugat secara sementara sebagai direktur.Dengan demikian Terbanding semula Tergugat tidak melakukan kewajibanhukumnya untuk melaksanakan RUPS atau RUPS LB dengan agendaPembelaan Pembanding semula Penggugat.Menimbang, selanjutnya tentang tuntutan atas gaji dan tunjanganPembanding semula Penggugat ,terhitung sejak bulan Juli

Bahwa RUPS Luar Biasa di Hotel Pangeran Beach tanggal 11 Juli 2011tersebut dipimpin oleh Drs. Ibrahim Hassan (almarhum) dan NotulenRUPS Luar Biasa dibuat oleh Setiawan, S.H., in casu Tergugat III;4. Bahwa kemudian hasil RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011oleh RUPS Luar Biasa dikuasakan kepada Tergugat untuk diaktanotariskan yang kemudian oleh Tergugat Ill diterbitkan Akta Nomor 4,tanggal 9 Agustus 2011.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 15November 2010 yang dibuat oleh Drs. Hamzah (versi Hamzah) incasu Tergugat II halaman 2 butir 2 antara lain disebutkan bahwa YBSsedang menghadapi kesulitan likuiditas berat dalam membiayaikelangsungan hidup STIEPI dan semakin berat karena PT AMT tidaklagi mampu membantu YBS dalam hal pendanaan.:c. Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa tanggal 11 Juli 2011 yangdibuat oleh Drs.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011yang dibuat oleh Drs. H.

Bahwa dasar RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 30 Juli 2012 adalah AktaNomor 8, tanggal 5 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Yenita Asmawel,S.H., Notaris di Padang, bukan Akta Nomor 4, tanggal 9 Agustus 2011:2. Bahwa RUPS Luar Biasa PT AMT pada tanggal 30 Juli 2012 diadakandengan agenda:a.

Bahwa peristiwa rapat tersebut terjadi pada tanggal 11 Juli2011 diadakan RUPS Luar Biasa PT Andalas Merapi Timber bertempat diHotel Pangeran Beach Jalan Ir. H.

Garda TriTunggal tidak bersedia menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Bahwa TERMOHON pernah dengan itikad baik mengadakan RUPSLUAR BIASA / RUPS LB. Pada tanggal 16 Oktober 2018. Namunkarena Notaris tidak dapat hadir dan PEMOHON tidak bersedia jikaRUPS LB tanpa adanya kehadiran Notaris, maka RUPS LB tidakdapat dilaksanakan. TERMOHON menyampaikan bahwa RUPS LBakan di jadwal ulang kembali pada waktu yang akan disepakatibersama.

Sebelumnya TERMOHON pernah menyampaikan kepadaPEMOHON apabila baiknya diadakan pertemuan internal dahuluantara PEMOHON dengan TERMOHON I, Il dan Ill tanpa Notarisguna membahas halhal yang perlu disepakati sebelum RUPS LB,tetapi PEMOHON tidak bersedia jika tidak ada Notaris. NamunKarena Notaris tidak hadir, tidak terjiadi RUPS LB. Padahal sebelumRUPS LB diadakan, ada baiknya diadakan audit keuanganperusahaan terlebih dahulu.(BuktiT!4)..

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, PEMOHON mengirimkansurat yang pada intinya menganggap TERMOHON yangmembatalkan RUPS LB. Padahal justru karena Notaris tidak hadir,maka RUPS LB batal. Karena agar lebih menjamin keabsahan danlebih afdol jika dicatatkan dan dibuatkan ke dalam akta notaris.( BuktiT!I 5).. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 PEMOHONmengirim surat kepadaTERMOHON I, dengan perihal : Permintaankedua untuk melaksanakan RUPS LB PT.

lebih dari /2 ( setengah ) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kKecuali UndangUndang danatau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar , sehingga jikaada dua kubu yang masingmasing mempunyai saham 50 % dan satu kubumenyatakan tidak hadir dalam RUPS, jelas tidak akan pernah tercapai kuorumdanakibatnya RUPS pasti tidak sah ;Menimbang, bahwa sedangkan di dalam ketentuan Pasal 10 Anggaran DasarPendirian PT.Garda Tri Tunggal disebutkan RUPS dapat dilangsungkan

Sari Mutiara adalah sah dan berkeuatan hukum;

Prof H.M Yamin S.H Nomor: ^-A, medan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh turut terbanding semula turut tergugat adalah tidak sah menurut hukum;

Sari Mutiara Nomor:101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hokum;

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para PemegangSaham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Halhal yang timbul dalam rapat.Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada susunan Direksi dan Komisaris hasil keputusanRUPS LB yang terutang dalam Akta Nomor: 101 tanggal 29 Oktober2016, maka demi hukum RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019tersebut adalah batal demi hukum.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS LB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesual Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sari MutiaraNomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara yangdilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor TurutTergugat di JI. Prof. HM Yamin SH Nomor: 6A, Medan yang dipimpinoleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut danberalasan secara hukum Pengadilan membatalkan Hasi keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Pasal82 ayat (1) dan (2) undangundang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan :Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali Undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar.12.

SSI).Bahwa selain RUPS, pada Pasal 21 ayat 9 AD PT.

UU 40 Tahun 2007;Bahwa dalam hubungan hukum yang dilakukan PMA adalah hubungahukum antara korporasi, sehingga yang bekerja dalam hubunganhukum tersebut adalah korporasi, bukan indvidu atau pemilik saham;Bahwa setiap keputusan RUPS terkait dengan jalannyakepengurusan dan pengelolaan PI yang wajib dimintakanpersetujuan RUPS.

SSItidak memiliki Direktur legal, maka sctiap perubahan Direksi, PerubahanAkta dan RUPS yang dilaksanakan kami (PT.

serta pemegang sahamTerguat III pada kepengurusan yang sebelumnya, yang dianggap hadir hadirdalam RUPS LB Tergugat III pada Tanggal 25 Maret 2017, yangmelepaskan sahamnya kepada Tergugat dan tidak lagi menjabat sebagaiKomisaris Tergugat III;Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat IIuntuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana Agenda RUPSLB Tergugat Il adalah Persetujuan atas penghibahan/peralihan sahamdalam perseroan, dan Persetujuan perubahan susunan anggota

dilakukan RUPS LB Tergugat IIIyang dihadiri oleh Tergugat selaku undangan dan Tergugat II selakuDirektur dan Pemilik 24.775 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluhlima) saham Tergugat Ill, serta Tn.

LB Tergugat III Tanggal 25 Maret 2017 tidak pernahsungguhsungguh diadakan, Penggugat dan Il tidak pernah menerimaundangan RUPS LB Tergugat III bahkan sepngetahuan Penggugat dan IItidak pernah ada pertemuan antar pemegang saham (tidak pernah adarapat) dalam artian RUPS LB Tergugat III tidak pernah ada, sehingga haltersebut dapat diajukan pembatalannya sebagaimana yag diatur dalampasal 1449 KUHPerdata yang berbunyi : perikatanperikatan yang dibuatdengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan

Bahwa agenda RUPS Tergugat Ill Tanggal 25 Maret 2017 adalah 1).Persetujuan atas penghibahan/peralinan saham dalam perseroan, 2).Persetujuan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan anggotadewan direksi perseroan, sehingga pengurus Tergugat III menjadi :Direktur Utama : Ny.

Bukti PI.Il1, Akta RUPS LB PT. Surya Sukmana Leather No. 24 tanggal 25Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Susanti Kusuma Dewi, SH. (copy daricopy);2. Bukti P.I.Il2, Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI. No. AHU0007563.AH.01.02 Tahun 2017 tertanggal 30 Maret 2017 beserta lampiran,(copy dari copy);3. Bukti P.I.Il3, Tiket Pesawat dari Jakarta ke Brisbane Australia tanggal 25Pebruari 2017 (print asli dari email);4.

dan PARA TERGUGAT terjadi perdebatanbeberapa waktu lamanya dan oleh karena tidak ada kesepahamantentang mekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkanruangan tersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris

PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20 WIB.

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukHal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

Bahwa kewenanganTergugat IV selaku Notaris hanya terbatas pada penilaian terhadapdokumen yang diserahkan oleh para penghadap, terutama menyangkutpihakpihak yang berwenang mengadakan RUPS dan dipenuhinya atautidak kuorum RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari parapemegang saham. Sedangkan mengenai pihakpihak yang diundangdalam RUPS dan isi RUPS itu sendiri, bukanlah kewenangan dariTergugat IV untuk menyelidikinya, melainkan kewenangan dari organ PTterkait selaku badan hukum.

DALAM PROVISI1.Melarang PARA TERGUGAT atau) Kuasanya, PENGURUSperseroan yang ditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkaitlainnya untuk melaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatPT.

Tetapi Para Tergugat dan Tergugat Ilmemaksa dan menyuruh menandatangani hasil Notulen RUPS tersebut, denganalasan bahwa Penggugat memang benar ikut menghadiri RUPS tersebut ;Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan Para Tergugat, terutamaTergugat Yanto Husen, yang bertindak sebagai Komisaris PT. Daya Mulia,serta merta akan melakukan tindakantindakan yang melanggar hukum :1) Seketika akan memecat Penggugat (Raisman Arofah) sebagai DirekturUtama PT.

Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007 berbunyi : "Dalam RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri"Pasal 92 ayat 6 berbunyi : "RUPS dapat mencabut keputusanpemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggotaDireksi yang bersangkutan" jo Pasal 106 ayat 6 UndangUndangNo.40/2007 berbunyi : "RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut"Artinya : Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengundang TermohonKasasi

RUPS/RUPSLB adalah UndangUndang bagi pihakpihak yang mengadakan dan membuatnya ;Seyogyanya yang dapat membatalkan RUPS tadi adalah Rapat UmumPemegang Saham juga. Dalam hal Termohon Kasasi akanmembatalkan RUPS tentang pemberhentian statusnya dari jabatanselaku Direktur Utama perseroan, ianya dapat melakukan Rapat UmumPemegang Saham. Selaku pemegang saham minoritas di PerusahaanPT.

Telah di adakan RUPSLB tanggal 16 Januari 2006 dihadiri semua tidaktermasuk Termohon Kasasi tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukanperlawanan dan argumentasi mengapa dia di berhentikan bukan melaluiPenyidikan karena PT ada wadah spesialis yaitu RUPS sesuai Pasal 75 (1)kewenangan eksekutif RUPS sesuai Pasal 80, 91, 92 UndangUndangNo.1/1995 jo Paswal 94, 111 UndangUndang No.40/2007 ;3.

Pemberhentikan Komisaris atau direksi juga digariskan kewenangan ADPT.Daya Mulia, jika ada perselisihan harus diselesaikan RUPS yangmempunyai kekuasaan tertinggi. Jika perselisihanperselisihan kepentingandalam kedudukan komisaris/Direksi/oemegang saham harus di tempuhmelalui penyelesaian intern yaitu RUPS/RUPSLB. Pemegang Sahammenyatakan dapat memanggil RUPS atau minoritas dengan izin pengadilandan dibuatkan BA (Berita Acara).

jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpengambilan keputusan RUPS yang lebih besarSedangkan kourum kehadiran kurang dari 2/3 atau sebanyak 66,7 %karena RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 60% pemegang saham.Sehingga keputusan RUPS tidak memenuhi kourum yang ditetapkanoleh Anggaran dasar dan Undangundang Perseroan Terbatas.

Selaku PemegangSaham 60% PT KSE perihal Undangan RUPS Luar Biasa Tanggal 19Agustus 2019, diberi tanda bukti P.17;Fotokopi Notulen RUPS Luar Biasa Tanggal 05 September 2019, diberitanda bukti P18;Fotokopi Surat dari ISNA YUSDIATI Selaku Pemegang Saham 40% PTKSE Ditujukan Kepada YUSTI YUDIAWATI, ST, MT.

denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

dalam Pasal 79 UUPT sejakditerimanya surat tercatat yang memuat permohonan RUPS, Direksi danDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS.

oleh DewanKomisaris pada tanggal 14 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPSdiselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan puladengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yangHalaman 37 dari 47 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bjbmenggariskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.