dan memberikan laporan keuangan dan/atau laporan atas asetaset PTPWS kepada Termohon II sebelum proses pembubaran PT PWS tersebutdilakukan;Bahwa sejak didirikannya PT PWS hingga akan dilaksanakan prosespembubaran, pihak Direksi tidak pernah memberikan presentasi, laporantertulis atau pertanggung jawaban atas segala operasional dan keuangan PTPWS kepada Termohon II selaku Komisaris dan pemegang 8.250 (delapanribu dua ratus lima puluh) lembar saham PT PWS;Bahwa Termohon II telah dan menandatangani RUPSLB

Dengan demikian risalah RUPSLBtidak dapat dipergunakan lagi dalam pengajuan Permohonan Pembubaran PT PWSkarena RUPSLB tersebut adalah tidak sah dan seharusnya Termohon Kasasi menyelenggarakan RUPSLB tersendiri untuk pengajuan permohonan pembubaranaquo sebagaimana yang telah diputuskan oleh judex factie;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti pada halaman 20alinea 7 Penetapan yang menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan prosedurpembubaran sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan

berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.Dengan demikian Anggaran Dasar PT PWS tidak mengenal prosedurpengunduran diri anggota Direksi berdasarkan penetapan Pengadilan, namunjudex factie mengabaikan Anggaran Dasar PT PWS dengan memberikanpenetapan atas pengunduran diri Termohon Kasasi selaku Direktur Utama PTPWS bahkan tanpa memberikan kewajiban kepada Termohon Kasasi untukmempertanggung jawabkan pengurusan yang dilakukannya selama menjabatmenjadi Direktur Utama PT PWS;Bahwa dalam risalah RUPSLB

Hal tersebut dengan sengaja dilakukan oleh TermohonKasasi untuk menghindari kewajibannya memberi pertanggungjawaban ataspengurusan PT PWS selama berada dalam wewenangnya selaku DirekturUtama pada saat diselenggarakannya RUPSLB;Bahwa dalam penetapan, judex factie mengabulkan permohonanTermohon Kasasi untuk mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT PWS,Hal. 16 dari 20 hal. Put.

Hayye pernah mengajukan suratpengunduran diri secara tertulis kepada Komisaris dan Direktur Utama, makadengan dikabulkannya pengunduran diri Termohon Kasasi selaku DirekturUtama maka seluruh Anggota Direksi telah mengundurkan diri dan dengankekosongan seluruh jabatan Direksi maka judex factie tidak dapat menunjukDireksi selaku tim likuidator;Bahwa pun seandainya judex facti mempertimbangkan Risalah RUPSLByang lama sebagai dasar permohonan, di dalam Risalah RUPSLB tersebut,Termohon Kasasi dan Pemohon

HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN ~ PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGANKETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPSDALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober 2007adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimana pelaksanaanRUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum danperundangan yang berlaku.78.

HAL INISEBAGAIMANA DISEPAKATI DALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER2017 YANG MEMUTUSKAN AGAR SEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3DIKONVERSI MENJADI SAHAM DI TERGUGAT 1.

Oleh karenanya, menurut Tergugat VVIl dengankeadaan tersebut Penggugat tidak dapat dikatakan telah mengalamikerugian yang diakibatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham luarBiasa (RUPSLB) PT.

KdiSikap Penggugat yang menolak menerima surat panggilanrapat tersebut merupakan kesengajaan Supaya Penggugatmemiliki alasan untuk tidak menghadiri RUPSLB yangagendanya meminta pertanggungjawabannya tentangaliran dana dari hasil bisnis BBM, harga sewa alat berat danharga sewa mobil dump truck;Selain itu dengan penolakan tersebut menunjukan bahwaPenggugat tidak memiliki kKehendak untuk menggunakanhaknya dalam membela diri karena itu tidak ada alasanPenggugat menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 24 tidakSah

BAN, panggilan RUPSLB, dan tindakanoprasional perusahan, termasuk Keputusan Dewan KomisarisNo: 01/KOM/SK/2020, dilaksanakan/ditetapkan di kota Kendari;. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Komisaris PTBAN (Tergugat I) mengeluarkan Keputusan DewanKomisaris Nomor : 01/KOM/SK/2020 tentangPemberhentian Sementara Direktur. DenganKeputusan ini maka sejak tanggal 8 Oktober 2020Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN.

Bahwa RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24Oktober 2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober2020 dan sejak saat itu juga surat panggilan tersebutdisampaikan di kantor Penggugat namun Penggugat tidakberada di kantornya. Akhirnya surat panggilan tersebutakan dititip melalui salah seorang karyawannya namunditolak dengan alasan dipesan oleh Penggugat agar tidakmenerima surat dari PT. BAN.

Karena semua cara yang telahditempuh gagal, maka satusatunya cara yang dilakukanTergugat adalah menyampaikan surat panggilan rapat dikantor kuasanya yang juga sebagai kuasa hukumPenggugat dalam perkara ini, Surat disampaikan secaralangsung dikantor kuasanya pada tanggal 20 Oktober 2020,(Empat hari sebelum dilaksSanakannya RUPSLB);Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN. Kdi6.

Bahwa penyelenggaraan RUPSLB PT.

Komisarisselalu menyatakan bahwa Perseroan mengalami kerugian ;Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Kedua :Bahwa karena Direksi tidak pernah memberikan laporan danhasilkegiatan selain itu para Pemohon tidak pernah menerima deviden dariPerseroan, sehingga para Pemohon menganggap Perseroan sudah tidak aktifatau tidak layak untuk menjalankan kegiatan usaha ;Bahwa selama bertahuntahun Perseroan tidak pernah mengadakanrapat, mendadak mengundang para Pemohon untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

No. 1733 K/Pdt/2008Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) ;Surat undangan RUPSLB selanjutnya disebut Bukti P6 ;Bahwa dalam RUPSLB tersebut, para Pemohon dengan tegasmenyampaikan penolakan terhadap perubahan modal dasar Perseroan dariRp. 10.000.000.000, menjadi Rp 15.000.000.000, dengan alasan karenaPerseroan tidak pernah menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya,selain itu Direksi juga tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban hasilkegiatan kepada para Pemohon sehingga para Pemohon

ada transparansi dari Direksi atassegala kegiatan, keuangan dan keuntungan Perseroan maka lebih baikPerseroan dibubarkan saja dan para Pemohon meminta kembali hak paraPemohon sebesar 20% (dua puluh persen) dari aset Perseroan tersebut ;Bahwa apabila tetap dilakukan penambahan modal Perseroan maka paraPemohon meminta dibuatkan Proposal Penambahan Modal terlebih dahulu danmenjelaskan maksud dan tujuan dari penambahan modal tersebut, akan tetapipermintaan para Pemohon tersebut tidak digubris oleh RUPSLB

Irianto selaku Direktur Perseroan melalui kuasahukumnya telah membalas surat somasi para Pemohon sesuai dengan surattanggal 09 Januari 2006 yang menyatakan bahwa semua kegiatan Perseroantelah sesuai dengan anggaran dasar dan telah dibahas dalam RUPSLB tanggal21 Desember 2005 sehingga tidak bertentangan dengan UndangUndang No. 1Tahun 1995 ;Surat tanggapan selanjutnya disebut Bukti P17 ;Bahwa patut diduga telah terjadi kKonspirasi antara Direksi Perseroan danberapa anggota Komisaris dengan untuk menutupi

Pertimbangan hukum ini terdapat pada halaman 40putusan menyebutkan, menimbang :Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasaTermohon mengajukan surat Bukti T1 s/d T11, dan untuk Bukti T7 berupaberita acara RUPSLB tanggal 21 Desember 2005 yang menerangkan bahwaRUPSLB tesebut mengagendakan penjualan saham Nyonya lesje KowaraBramantyo, perubahan modal dasar Perseroan Rp. 10.000.000.000,menjadi Rp. 15.000.000.000,, dan pengeluaran saham simpanan sertaHal. 16 dari 22 hal. Put.

Estimasi nilai pengalihan saham tersebut sesuaidengan CSPA tersebut adalah sebesar Rp&50 miliar.e bahwa dalam undangan RUPSLB yang dipublikasikan di Harian Media IndonesiadanHarian Bisnis Indonesia, tanggal 11 Maret 2004, salah satu agendanya adalahpersetujuan untuk melakukan transaksi pengambilalihan saham/penyertaan sahamdalam PT Adira Dinamika Multi Finance.e bahwa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon, TbkAkta Nomor 35 Tanggal 26 Maret 2004, Notaris Hendra Karyadi, S.H.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk yangberakhir 31 Desember 2004 (Lampiran 2)Halaman 73Akuisisi Adira FinancePada tanggal 8 April 2004, Direksi menandatangani perjanjian pembelian 75% saham AdiraFinance yang telah mendapat persetujuan RUPSLB.

Materi presentasi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang membuktikan bahwa Pemohon Banding memilikimodal sebesar Rp 5,92 triliun dan rasio kecukupan modal (Capital AdequacyRatio/ CAR) sebesar 25,34% per 30 September 2003, yaitu sebelum pelaksanaanakuisisi Adira (Bukti: Lampiran 3).

Risalah RUPSLB PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sesuai Akta No. 35 tanggal 26Maret 2004 yang menyatakan bahwa pemegang saham telah menyetujui akuisisi Adiraoleh Pemohon Banding (Bukti: Lampiran 4);5. Surat Pemohon Banding kepada Bank Indonesia No.

KEP36/PM/2003tanggal 30 September 2003);bahwa lebih lanjut, Keputusan Sirkuler Direksi, Keputusan Sirkuler Rapat DewanKomisaris serta Risalah RUPSLB menyatakan secara jelas bahwa Keputusan Sirkulerdan Risalah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPSLB yangdiselenggarakan secara formal dan telah sesuai pula dengan Pasal 13 Ayat 14 dan Pasal16 Ayat 14 Anggaran Dasar Pemohon Banding;2. bahwa Surat Pemohon

SahamSaham OM, padahalpersetujuan yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali dalamagenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 adalah persetujuan dalamrangka gadai saham sebagai jaminan pelunasan hutang GroupOngko dan bukan untuk penjualan sebagai pelunasan hutang GroupOngko kepada Termohon peninjauan Kembali , dan seandainyajaminan itu (i.c.

SahamSaham OM) kemudian dieksekusi (i.c. dijual)seharusnya dan diharuskan oleh ketentuan hukum jual beli, yaituberdasarkan alas hak dan ada harga jual ;Bahwa faktanya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menafsirkandan menyimpulkan bunyi agenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000sebagai persetujuan penjualan SahamSaham OM, padahal sudahsangat jelas agenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 hanyapersetujuan untuk gadai saham sebagai jaminan pelunasan hutangpihak ketiga kepada Termohon Peninjauan Kembali ;Bahwa

tanggal 27 Januari 2000 dan RUPSLBtanggal 22 Agustus 2000 adalah dalam rangka memenuhi ketentuananggaran dasar perseroan, dimana dalam hal akan terjadi perubahanpemegang saham, maka haruslah terlebin dahulu mendapatpersetujuan dari pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali ;Bahwa persetujuan yang pernah diberikan oleh Pemohon PeninjauanKembali dalam Berita Acara RUPSLB, Akta No. 28 tanggal 27 Januari2000 dan Berita Acara RUPSLB, Akta No. 51 tanggal 22 Agustus2000 tidak boleh diartikan sebagai bentuk

RAYMOND MONTERIE pada TURUT TERGUGAT;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh lIrawan, S.H., Mkn.,Notaris di Surabaya menetapkan perubahan susunan pemegang sahammenjadi sebagai berikut: No Nama Pemegang Jmlh Nominal Persen1.

TRI HERNINIK SUKOWATI 4% JUMLAH TOTAL 100 % 52.Bahwa adapun susunan pengurus perseoan berdasarkan Akta PernyataanPenegasan dan Pengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUTTERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus 2016 adalah:Hal 25 dari 43 halaman perkara nomor 739/Pdt/2018/PT.DKI53.54. Komisaris Utama : Tn. Bambang Irawan Judokusumo; Komisaris : Tn. TB Okkie A. Tirta Monterie; Direktur Utama : Ny.

Maka, GugatanPENGGUGAT menjadi kurang pihak;Bahwa sehubungan dengan tindakan perseroan TURUT TERGUGATdicatatkan ke hadapan Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn., Notaris di Surabayaberdasarkan Akta Pernyataan Penegasan dan Pengukuhan KembaliKeputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus2016, kemudian perbuatan mana harus telah mendapatkan persetujuanpemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.

Raymond Monterie meninggal dalam keadaan memelukagama Islam dan telah dimakamkan secara Islam di Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang, Jawa Timur;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn.

Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PernyataanPenegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) PT. Randi Cones Indonesia tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampaisaat ini berjumlah Rp. 2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh saturidu rupiah);5.

dari Pengacara Terdakwa;Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah dilakukan audit keuanganPerusahaan, karena Terdakwa belum membuat laporan keuangan;Bahwa ketika mau dilakukan RUPSLB, Terdakwa diundang, namun tidakhadir; Bahwa setelah dilakukan RUPSLB dan Terdakwa diberhentikan, yangmengoperasikan Perusahaan PT.

Agro Enerpia Indonesia, sedangkan Terdakwa sudah diberhentikansebagai Direktur Keuangan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 24 Desember 2008;Bahwa kegiatan PT. Agro Enerpia Indonesia adalah bergerak dibidangpertanian, khususnya tanaman Jagung di daerah Buol Sulawesi Tengah;Bahwa jumlah Pegawai/Karyawan PT.

Agro Enerpia Indonesia;Bahwa sebelum RUPSLB pada tanggal 24 Desember 2008, pernah adakanRUPS pada tanggal 22 Agustus 2008, hasil RUPS antara lain adalahpengalihan Saham milik Saksi sebesar 80% kepada Perusahaan di KoreaSelatan, yaitu EP ENERGY Co, LTD.

Agro Enerpia Indonesia, tetapi baru pengurusan jinPrinsip dan Tjin Lokasi;Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam RUPSLB PT.

Agro EnerpiaIndonesia; Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya RUPS/RUPSLB para Pemegang SahamPT. Agro Enerpia Indonesia; Bahwa Saham milik Terdakwa di PT. Agro Enerpia Indonesia sebanyak 10%; Halaman 35 dari 61 Perkara No.1180/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut.Bahwa yang menjadi Direksi PT. Agro Enerpia Indonesia adalah: Presiden Direkturadalah Yoo Gi Nam, Direktur Keuangan: Terdakwa (Kim Ho Yeon), DirekturOperasional: Yan Supit;Bahwa Pemegang Saham di PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 01/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang PenetapanKabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai CalonPemegang Saham BaruPT.Bank Pembangunan Daerah Maluku.Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor02/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentangPenugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan SaudaraJohanis

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor02/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah MalukuTahun 2013.19. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor03/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. BankPembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor04/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus KepadaKaryawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun2013.21. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor06/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenyerahanKewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah MalukuTahun 2013.Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor03/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. BankPembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor04/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus KepadaKaryawan PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor06/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenyerahanKewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supayasemua rencana kerja ataupun program kerja perseroan tidak berjalan atau tidak terlaksanatermasuk penilaian/evaluasi kinerja pengurusan perseroan oleh anggota Direksi atauKomisaris tidak pernah dapat dilaksanakan hingga saat ini ;Bahwa PARA PEMOHON sebenarnya telah berupaya untuk mencari jalan keluar daripermasalahan kedua kubu Pemegang Saham PT ABDI MAKBUL itu dengan memintasecara tertulis kepada Direksi maupun Komisaris supaya melaksanakan RUPS LUARBIASA (RUPSLB

ABDI MAKBUL masingmasing tertanggal 28 April 2014 dantanggal 16 Juni 2014 (sesuai ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun permintaan PARA PEMOHON itu tidakdihiraukan oleh Direksi maupun komisaris kemudian PARA PEMOHON mengajukanPermohonan untuk menyelenggarakan sendiri dan/atau untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) PT.

FADHILAH, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal05 Maret 2015 bertempat di Kantor PT.

., DAN KAWANKAWAN dengan kompak menolak tegas melakukan perubahan perubahan terhadap AktaPendirian / Anggaran Dasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor; sehingga dengan demikiansudah tidak ada jalan lain maka Perseroan PT.

Akta Nomor : 09 Tahun 2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentangAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat SyariahMitra Cahaya Indonesia;b. Akta Nomor : 101 Tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017 tentangAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaHalaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 252/Pdt.G/2018/PN Smn(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

., Notaris sertaKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatasmaupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari TergugatRekonvensi berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitanuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini, mengandung cacat hukum;Menyatakan batal hasil

Feby RubeinHidayat, S.H., Notaris serta Keputusan Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dariTergugat Rekonvensi berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitahuan pemberitahuan, pengesahanpengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini;Menetapkan dan menunjuk

Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris sertaKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatasmaupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari TermohonPeninjauan Kembali berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitahuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini, mengandung

Nomor 672 PK/Pdt/2018September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dariTermohon Peninjauan Kembali berikut pendaftaran pendaftaran,pemberitahuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/ataupersetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periodeberikutnya hingga sampai saat ini;6.

Perubahan anggaran dasar Penggugat (saat itu) berdasarkan AkteRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Penggugat(saat itu) Nomor 2, tanggal 1 Agustus 1984 (P3) tersebut telah disahkanoleh Departemen Kehakiman pada tanggal 30 April 1985 (P4);8.

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo poin 6 telah menyatakandan mengakui adanya pemindahan hak atas kepemilikan saham darialmarhum Soetopo Jananto kepada almarhumah Indah Berlianiberdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1984;3.2.

Bahwa setelah memperoleh Akta hibah bagian warisan Nomor 38, alm.Indah Berliani melakukan RUPSLB PT Berkat Indah Agung untuk melakukanpengalihan/pemindahan hak atas saham 80% milik alm.Soetopo Jananto di PTBerkat Indah Agung kepada alm.

Indah Berliani dibatalkan dan juga RUPSLB dan pembentukandireksi baru yang di lakukan oleh alm. Indah Berliani juga mengandungcacat hukum;16.

Soetopo Jananto yang dihibahkan kepada alm.Indah Berliani dibatalkan dan juga RUPSLB dan pembentukan direksi baruyang dilakukan oleh alm.Indah Berliani juga mengandung cacat hukum;8.

Sel.Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 4 September 2018, dengan Register Perkara No.838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel telah mengajukan Permohonan Penetapan IzinPemanggilan Sendiri RUPSLB dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Termohon,Pemohon merupakanpemegang saham Termohon dengan kepemilikan saham sebanyak 400lembar saham atau 80% (delapan puluh persen

dalam Berita AcaraPersidangan, demi singkatnya uraian Penetapan ini menunjuk kepada BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan,karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkandalam penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dari Para Pemohon sebagaimana tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

untukuntuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.Gorby Energy didasarkan sesuai denganketentuan pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang pada pokoknya Pemohon meminta dalam rangka hendak melakukanevaulasi atas kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama masajabatannya demi efektifitas jalannya kegiatan usaha Perseroan, dan memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk dapatdiselenggarakannya RUPSLB

dihadiri oleh Pelapor WONG NGAR namunselesai rapat dan dibuatkan Notulen Pelapor WONG NGAR tidakmau tandatangan karena tidak menyetujui Keputusan rapat,sedangkan pemilik saham lainnya menyetujui keputusan rapat,kemudian hasil RUPSLB ke1, dilaksanakan pada tgl. 24 Mei 2012dengan hasil keputusan RUPSLB para pemegang sahammenyetujui dengan keputusan :a.

Mengangkat AZWAR SIREGAR sebagai Direktur.Setelah Perusahaan tidak operasional sejak tahun 2012,kemudian Terlapor HUSENG CHANDRA (Direktur) pada tanggal27 Agustus 2013 mengundang kembali seluruh pemilik saham dan0 Q08cKomisaris untuk RUPSLB KE2 yang akan dilakukan tanggal 20September 2013 dengan membahas tentang pertanggungjawabanKeuangan PT. Bika Jaya Food tahun 2007 sampai dengan tahun2012 dan pelaksanaan RUPSLB tentang pertanggungjawabanKeuangan PT.

BIKA JAYA FOOD No.15 tanggal 24 Desember 2008;Surat Undangan RUPSLB tanggal 8 Mei 2012;. Notulen RUPSLB tanggal 24 Mei 2012 ;Daftar Hadir RUPSLB tanggal 24 Mei 2012 ;i. Surat Undangan RUPSLB tanggal 3 Agustus 2013;j. Daftar Hadir/Surat Persetujuan RUPSLB tanggal 19 Agustus2013;k. Surat Undangan RUPSLB tanggal 27 Agustus 2013;ro =halaman 51 dari 89 halPutusan Nomor:104/Pra.Pid/2016/PN.Jak.Sel. Notulen RUPSLB tanggal 20 September 2013 tentang laporanPertanggungjawaban Keuangan PT.

BIKA JAYA FOOD No. 15 tanggal 24 Desember 2008, diberitanda T Il 26;Foto Copy dari foto copy Surat Undangan RUPSLB tanggal 8 Mei2012, diberitanda T Il 27;Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen RUPSLB tanggal 24 Mei2012, diberitanda T ll 28;Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir RUPSLB tanggal 24Mei 2012, diberitanda T Il 29;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan RUPSLB tanggal3 Agustus 2013, diberi tanda T Il 30;Foto Copy dari foto copy Daftar hadir / Surat Persetujuan RUPSLBtanggal

19 Agustus 2018, diberi tanda T Il 31;Foto Copy dari foto copy Surat Undangan RUPSLB tanggal27Agustus 2013, diberitanda T Il 32;Foto Copy dari foto copy Notulen RUPSLB tanggal 20 September2013 tentang laporan pertanggungjawaban keuangan PT.

Tan Chu Lan);Bahwa selanjutnya apabila disimak petitum gugatan Penggugat ternyatatidak jelas kapasitas dan kualitas Penggugat selaku ahli waris darisiapa;Bahwa Penggugat juga tidak jelas dalam kapasitas dan kualitas sebagaiapa dalam menggugat keabsahan keputusan RUPSLB PT Medan PlazaCentre yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat PT MedanPlaza Centre Nomor 2, bertanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat olehTergugat X;Bahwa dengan demikian Penggugat dengan identitas, status, kualitasdan kapasitas

Bahwa di samping itu Penggugat dengan identitas, status, kualitas dankapasitas atau kedudukan selaku pribadi (karyawan swasta), bukanpemegang saham dan atau organ pengurus PT Medan Plaza Centre,juga tidak memiliki legal standing (legitima persona stansi in judicio)untuk mempermasalahkan RUPSLB PT Medan Plaza Centre yangdituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza CentreNomor 2, bertanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Tergugat Xdalam perkara ini;g.

Tan Chu Lan)dan atau mempermasalahkan keabasahan RUPSLB PT Medan PlazaCentre yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat PT MedanPlaza Centre Nomor 2, bertanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat olehTergugat X, oleh sebab itu gugatan Penggugat dalam perkara a quoharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara);h.

Masri Tansa, sesuai Hukum Waris menurutdengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) sertakaitannya dengan Hukum Acara Perdata ic Hukum Pembuktian yaknitentang legal standing Termohon Peninjauan Kembali menurut UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas gunamenuntut pernyataan tidak sah dan batal demi hukum akta berita acararapat RUPSLB yang diselenggarakan oleh para pemegang saham di PTMedan Plaza Centre;Bahwa menurut pendapat Prof. Mr. M.J.A.

Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 maupun anggaran dasarperseroan PT Medan Plaza Centre sama sekali tidak pernah memberihak kepada seseorang yang bukan dalam kedudukan sebagai orqanatau mempermasalahan keabsahan RUPSLB yang diselenggarakansecara sah oleh para pemegang saham PT Medan Plaza Centre icBerita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2, tanggal 5Oktober 2009, yang dibuat oleh Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notarisdi Medan, di depan pengadilan di Indonesia;d.

Indo Veneer Utamatelah membuat surat yang ditanda tangani oleh pemegang saham(Andi Sutanto dan Yunita Koeswoyo perihal undangan RUPSLB(Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa) PT. Indo Veneer Utamapada tanggal 6 Januari 2006 dengan agenda perubahan susunanpengurus PT. Indo Veneer Utama dan penyesuaian Anggaran DasarPT.

Indo Veneer Utama dengan UU PT Nomor : 1 Tahun 1995kepada Terdakwa dan telah dikirim melalui jasa kantor pos tercatat,namun Terdakwa tidak menghadiri undangan RUPSLB tersebutyang melahirkan Akta Notaris Tjondro Santoso, SH.

Indo Veneer Utama telahmembuat surat yang ditanda tangani oleh pemegang saham (AndiSutanto dan Yunita Koeswoyo perihal undangan RUPSLB (Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) PT. Indo Veneer Utama pada tanggal 6Januari 2006 dengan agenda perubahan susunan pengurus PT. IndoVeneer Utama dan penyesuaian Anggaran Dasar PT.

Indo Veneer Utamadengan UU PT Nomor : 1 Tahun 1995 kepada Terdakwa dan telahdikirim melalui jasa kantor pos tercatat namun Terdakwa I tidakmenghadiri undangan RUPSLB tersebut yang melahirkan Akta NotarisTjondro Santoso, SH. Nomor : 03 tanggal 6 Januari 2006 dengansusunan pengurus : Direktur Ny.Anne Patricia Sutanto, Direktur II IndraGunardi, Komisaris Ny. Yenny Sutanto, Pemegang saham Andi Sutantosebesar 33,40%, Ny.

Indo Veneer Utama dan Akta Nomor 36tanggal 30 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPSLB mengenai perubahanseluruh Anggaran Dasar sesuai UU Nomor : 40 Tahun 2007, telahmemberikan wewenang kepada Direksi PT. Indo Veneer Utama untukmengurus keberadaan SHGB No.1, SHGB No.2 dan SHGB No.53 milikPT. Indo Veneer Utama, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2008 PT.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT. Unggul Srikaton Indonesia lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) dengan hak suara hadir atau diwakili;
3. Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT.

., Notaris di Jakarta Timur,bukti T.lll14 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Tergugat IV, tanggal 18 April 2011, bukti T.lll15 yaitu Akta PernyataanKeputusan Rapat Tergugat IV No. 139, tanggal 18 Mei 2011, yang dibuatdihadapan Tergugat V, bukti T.IV13 yaitu Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) bawah tangan, tanggal 18 April 2011, bukti T.IV13Ayaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 139, tanggal 18 Mei 2011, yangdibuat dihadapan H.

Bandung Internasional Aviation, bukti T.1V42G yaitu Form Kartu Suara,bukti T.IV43 yaitu Berita Acara Risalah Rapat Umum Pemegang SahamTahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 10 Juli 2017, bukti T.VIII8 yaitu Berita Acara RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat(1) dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB telahmemenuhi syarat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku dankarenanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

., Notaris diJakarta Timur, bukti T.1V48A yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0023473.AH.01.02 Tahun2017, tanggal 9 November 2017, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal25 September 2017 kepada Para Pemegang Saham maka pada tanggal 10Oktober 2017 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bandung Internasional Aviation, tanggal 10 Oktober 2017didasarkan atas ketentuan Pasal 78 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwapenyelenggaraan RUPSLB dapat dilaksanakan setiap waktu, sedangkanRUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan dan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Bukit Kalisari ArthaMakmur adalah sebagai berikut: Dwi Budi Paranata Menjabat sebagai Direktur Utama Tutik Indayani Menjabat sebagai Direktur Mei Suryawan Menjabat sebagai Komisaris Utama Dewi Yuni LestaRI Menjabat sebagai KomisarisBahwa pada tanggal 5 Februari 2018 para pemegang sahammengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan hasil dan rekomendasi memperpanjang masa jabatanjajaran Komisaris dan direksi sampai pada tahun 2019 dan bulanJanuari 2019 Dwi Budi Paranata (In casu Penggugat

direncanakan sudah penuh dan tidak adatempat lagi maka sebelum rapat dimulai Panitia Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memindahkan tempatRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke BintangHotel dengan jarak dari tempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri rapat sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 Penggugat kembali mengirimsurat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Surat Tanggal 26 Maret 2020 dikirimkan Tergugat danTurut Tergugat dalam kaitannya Laporan Keuangan yangdkeluarkan oleh Penggugat;Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak tegasdengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugatdan Turut Tergugat menolak audit yang dilakukannyamengingat hal tersebut sangat mengadaada dikarenakanTergugat dan Turut Tergugat mengirimkan surat kepadaPenggugat tersebut dalam kaitannya tanggapan atas LaporanKeuangan yang diserahkan oleh Penggugat pada saat RUPSLB tanggal

penggelapan uang sebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat, yang selanjutnyapada bukti tersebut diberi tanda P4 ;Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Laporan Keuangan yang diaudit Tergugat, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P5;Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat dari Tergugat perihaltanggapan atas laporan keuangan tertanggal 26 Maret 2020, yangselanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P6 ;Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Undangan RUPSLB

Fotocopy dari fotocopy berupa Surat undangan RUPSLB Nomor06/Und/BKAM/III/2020 untuk Tutik Indayani tanggal 02 Maret 2020,yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T/TT18 ;9. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat undangan RUPSLBNomor 05/Und/BKAM/III/2020 untuk Mey Suryawan tanggal 02 Maret2020, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T/TT19 ;10. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Laporan Keuangan PT.