luran Pendapatan Daerah danPajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah, sebagaibentuk ketaatan Para Penggugat membayar pajak untukkepentingan pembangunan ; Bahwa oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 1Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara menunjukkan, bahwa Para Penggugat mempunyaikepentingan terhadap keberadaan obyek sengketa a quo, untukdiajukan gugatan pembatalan dan atau dinyatakan tidak sahmelalui

Niaga.Jkt.Pst a quo adalah baru diketahui status hukumnyaHalaman 74 Putusan Nomor 71/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.apabila dapat dibuktikan di persidangan berdasarkan alat bukti yang sahmelalui penerapan Hukum Pembuktian tentang penghargaan' suatukenyataan, dan karena itu sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsiTergugat butir angka 1 dan angka 2 a quo harus ditolak;Menimbang, bahwa demikian pula terhadap eksepsi Tergugat butirangka 3 a quo harus ditolak, berdasarkan alasan hukum bahwa karenapersoalan

selanjutnya Turut Tergugat mohonkepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara inidengan Putusan seadiladilnya (Ex aequo Et Bono) ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IImengajukan jawaban tertanggal 20 November 2012 sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.40Bahwa Turut Tergugat Il menolak dengan tegas terhadap seluruh dalilGugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap daliyang Turut Tergugat Il akui kebenarannya berdasarkan bukti yang sahmelalui

rentengmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono)Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat datangmenghadap kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telahdipanggil secara patut namun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yangsah dan tidak pula mengirimkan jawabannya ;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat II telah dipanggil secara sahmelalui

First Anugrah Karya Wisata vide bukti (P.7)adalah milik Penggugat yang diperoleh dari akibat hukum yang sahmelalui perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah sebagaimana bukti(P.7), namun demikian terhadap barang aquo berlaku ketentuan hukumpenyelesaian barang jaminan pidusia berdasarkan Sertifikat JaminanPidusia bukti (T.2 dan T.4);1.4.

Bahwa penjualan tanah tersebut dari orang Tua Tergugat kepada Tergugat VIII,IX, X, Xll, dan XIll selaku ahli waris A.L Ruitan adalah diperoleh secara sahmelalui bukti penjualan yang dilakukan di Tahun 1966 seluas 17 Meter x 36 Metertelah sesuai dengan dan bahkan telah melebihi persyaratanpersyaratan yangditentukan oleh peraturan yang berlaku.

yangdiperoleh secara sah melalui pembagian harta warisan pada tahun 1980 tersebutyang kemudian dituangkan dalam surat penyerahan tertanggall4 Januari 1981yang turut diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Prapat dan Kepala Lorong VDesa Tanjung Prapat (akan dibuktikan), dan pada saat dilakukannya penyerahandimaksud sama sekali tidak ada sanggahan atau bantahan serta gugatan daripihak manapun juga termasuk tidak terkecuali dari PenggugatPenggugat;Bahwa benar objek perkara tersebut terhitung sejak diperoleh secara sahmelalui

Saksi menikah dengan (Saksi1)pada tanggal 29 Juni 1999 di Gedangan Sidoarjo secara sahmelalui kedinasan di KUA dan dari pernikahan tersebut Saksi telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama(Saksi2) sekarang berumur 15 tahun dan anakkedua bernama (Saksi2)sekarang ini sudah berumur 9 (sembilan) tahun.6.

Telaga Subur diRangkapan Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Situ LembahGurame di Taman Lembah Gurame, KecamatanPancoranmas dan Situ Cinere di Kecamatan Cineremerupakan tanggung jawab yang tidak dapat dialihkanpemeliharaan, pengelolaan dan pemanfataannya kepadapihak lain, maka tidak dibenarkan dengan melalui mekanismepengganti lahan situ sebagai Ruang Terbuka Hijau, denganmenggunakan lahan masyarakat yang telah dinyatakan sahmelalui mekanisme pemegang hak atas tanah, sebagaimanadiatur oleh UndangUndang

pada prinsipnya TERGUGAT IlINTERVENSI menolak seluruh dalildalil yang ada dalam gugatanPENGGUGAT.Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI menolak dengan tegas daliPENGGUGAT pada point 6 dan 7 halaman 3 yang menyatakanbahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanahdan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, seluas 347 M2berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SGHM) No. 191/Rawa Barat, terletakdi Jalan Ciasem No. 8, Kelurahan Rawa Barat, KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diperolehnya secara sahmelalui

grosse akte hipotek maupun grosse akte pemberian haktanggungan termasuk Sertifikat Hipotek dan Sertifikat Hak Tanggungan serta aktepengakuan utang yang bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa) mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang telahberkekuatan hukum tetap apabila memenuhi persyaratanpersyaratan materiilnya.Dalam Putusan MA RI No. 1990.K/PDT/2000 tanggal 23 Oktober 2002, MA RImemutuskan bahwa hipotek mempunyai kekuatan eksekutorial dan eksekusinya sahmelalui

Oleh karena itu, menurut MA RI tuntutan kredituragar debitur membayar utangnya harus diajukan melalui prosedur acara gugatanperdata biasa sehingga kedua belah pihak memperoleh kesempatan yang samamempertahankan hakhaknya serta membuktikan dalildalilnya masingmasing.Dalam Putusan MA RI No. 1990.K/PDT/2000 tanggal 23 Oktober 2002, MA RImemutuskan bahwa hipotek mempunyai kekuatan eksekutorial dan eksekusinya sahmelalui pengadilan negeri.Dalam Putusan MA RI No. 3434.K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2007,

Put Nomor 607 PK/Pdt/2016sistem paket sebagian hutang dari sebagian hutang Para Pemohonkepada Para Termohon, jadi bukan diambil alin olen Para Termohon;Tidak pernah sekalipun Para Pemohon menerima pemberitahuan dariTurut Tergugat/Turut Terbanding (PT Bank Bukopin, Tbk) ataupundari Para Termohon bahwa sebagian hutang Para Pemohon telahdibeli oleh Para Termohon dari Turut Tergugat/Turut Terbanding (PTBank Bukopin, Tok) sebelum adanya kesepakatan lisan dan sahmelalui pertemuan dikantor Para Pemohon

yangmerupakan representasi dari kepentingan publik di bidang Penuntutan, dalamperkara ini kami yakin dengan seyakinyakinnya, bahwa Hakim Praperadilan YangTerhormat yang juga menjadi bagian dari representasi keselurunhan LembagaPengadilan, tetap arif dan bijaksana sehingga tidak akan membiarkan forumpengadilan yang terhormat ini mengabulkan permohonan dari Pemohon yangberusaha menghindari proses hukum yang sedang menderanya, denganbersembunyi dibalik dalildalil hukum dan hakasasi manusia yang seolaholah sahmelalui

dalam daftarorang tercela.BAB XVIIISHULHBagian PertamaKetentuan Umum ShulhPasal 526Orang yang membuat suatu akad perdamaian harus cakap melakukan perbuatan hukum.Suatu akad perdamaian yang dibuat oleh anak yang telah diberi izin oleh walinya adalah sah, selamaperdamaian itu tidak berakibat kerugian yang nyata.Jika seseorang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada seorang anak yang telah diberi izin, dan anakitu membuat pengakuan atas hal itu, maka hasilnya adalah suatu bentuk akad perdamaian yang sahmelalui

menanda tangani sebatasmengetahui tentang kesepakatan Para Tergugat tersebutdalam proses penyerahan dan ada Penggugat nyatakankepada Tergugat Il, "betapa berbahayanya menyerahkansurat yang belum jelas hukum dan dasar kepemilikan kepadadia (Tergugat I) karena harta itu bukan milik kita tetapi milikbersama/seharkat kedua almarhum" kemudian Tergugat Ilmengatakan dan meyakinkan Penggugat, " tidak adamasalah karena dia adik kita, biar dia yang menyimpan,hingga suatu saat pada saat terjadi jual beli secara sahmelalui

mengajukan keberatan/perlawanannya dengan alasan sebagai berikut :IL.Bahwa Terlawan I dalam perkara perdata No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN sudah tidakberwenang dan atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatansebagaimana gugatan tertanggal 21 Mei 2007 yang telah didaftarkan di PengadilanNegeri Bangkinang dengan Nomor Register Perkara No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN,tanggal 24 Mei 2007 karena Terlawan I/Penggugat telah diberhentikan darijabatannya sebagai Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau secara sahmelalui

Siyono seluas3500 m2 ;Bahwa berkaitan dengan sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik No.129 seluas 18.855 atas nama Radwika Swastanti Wijaya terletak di desaParangharjo, kecamatan Songgon, kabupaten banyuwangi yang telah dijual oleh tergugat II itu merupakan harta yang dibeli sendiri oleh Tergugat IIpada tahun 2009,dan bukan merupakan peninggalan Almarhum/Suwartomaupun Peninggalan Siyono/ayah Tergugat II serta juga bukan merupakanbudel waris, dan penjualan tersebut sah dan melalui prosedur yang sahmelalui

Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan :Dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatandapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sahmelalui surat keputusan yang diangkat oleh perseroan atau yang diberikuasa secara sah oleh pengurus. Dalam praktik, selalu dijumpai seorangmanager perusahaan bertindak memimpin kegiatan sesuai dengan bataskewenangannya. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal.

Bahwa, berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi diatas, justru yang sangat dirugikan adalah PENGGUGAT dR /TERGUGAT dK,adanya upaya iilicik berupa pemaksaan kehendak TERGUGATdR/PENGGUGAT dK untuk menyingkirkan PENGGUGAT dR /TERGUGAT dK, dari kedudukannya sebagai pemegang saham Tergugat IV yang SAHmelalui Gugatan a guo, yaitu dengan mengingkari masuknya PENGGUGATdRITERGUGAT !