Ditemukan 5402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Sandi Febrianto. Dk
203 — 59
  • Pemeriksaan meliputipemeriksaan dokumen fisik yang terdiri dari :Dokumen kredit (formulir permohonan kredit, data/dokumen debitur (KTPsuami istri, KK, Surat Nikah, Dokumen kepegawaian debitur berupa SKdan Karip;Dokumen analisa dan keputusan kredit;SP3K;Perjanjian Kredit berikut dengan turunannya;Kwitansi pencairan kredit;Melakukan pemeriksaan terhadap slip penarikan dana;Melakukan pemeriksaan keterangan kepada pihakpihak yang terkait (AO)yaitu saksi Irffan Supriadi dan Terdakwa Habib Marjanuddin,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
567 — 92
  • Pada saat ini,pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.187Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang,yaitu: sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dansub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Bahwa ketentuan perundangundangan dan turunannya yang mengaturpengelolaan
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 25-07-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN BATAM Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Btm
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.DESY PASRAWATI, S.H., M.H.
Terdakwa:
PT Teckno Dua Indonesia yang diwakili oleh Hong Dunn Yee
368 — 251

  • 10. 1 Dokumen Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Batam Nomor: 116/IL/BPMPTSP-BTM/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Penataan Lahan dan Pembangunan Industri Pengolahan CPO dan Produk Turunannya di Kelurahan Kabil Raya Kecamatan Nongsa - Kota Batam, oleh PT Teckno Dua Indonesia.

Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Pencurian
Register : 20-08-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 1023/Pid.B/2014/PN.Bks
Tanggal 18 September 2014 — BAKHTIAR ALAMSYAH bin YUSUF
168 — 35
  • penundaan sidang yang laluacara persidangan pada hari ini adalah untuk tuntutan, untuk itu apakah Penuntut Umum telahsiap dengan tuntutannya ;Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siap dengantuntutannya dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umummengajukan tuntutannya yang bertanggal 09 Agustus 2010, sebagai berikut :SURAT TUNTUTAN TERLAMPIR :711Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat tuntutannya, lalu ia menyerahkankepada Hakim Ketua dan turunannya
    penundaan sidang yang laluacara persidangan pada hari ini adalah untuk tuntutan, untuk itu apakah Penuntut Umum telahsiap dengan tuntutannya ;Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siap dengantuntutannya dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umummengajukan tuntutannya yang bertanggal 23 Agustus 2010, sebagai berikut :SURAT TUNTUTAN TERLAMPIR :Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat tuntutannya, lalu ia menyerahkankepada Hakim Ketua dan turunannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1193 — 2941
  • Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1angka 1.Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentangkeuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tigasub bidang, yaitu: sub didang pengolaan fiskal, Sub bidangpengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negarayang dipisahkan.Bahwa ketentuan perundangundangan dan turunannya yangmengatur pengelolaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
582 — 392
  • masihadanya kekurangan, untuk Hotel Cisarua masih ada beberapa yang harusdilengkapi, sedangkan untuk Rumah Sakit Cibungbulang belum sampai prosespengkajian;Bahwa Pemohon mengetahui adanya kekurangan setelah danya hasil rapat itukemengetahuian apaapa yang harus dilengkapi;Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 saksi tidak mengetahui apabila ajudanTerdakwa untuk mencek berkas permohonan PDRT ini;Bahwa yang menjadi dasar untuk PDRT adalah UndangUndang Nomor 28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, kemudian turunannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — HENDRA RAMDAN
94 — 26
  • dibawahnya.Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dibidang perkreditandi KPO (Kantor Pusat Operasional) atau masingmasing cabangsesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, Otoritaspengawasan Bank Maupun kebijakan, ketentuan dan prosedurintern yang ditetapkan oleh Bank.4) Bertanggung jawab atas pemenuhan prosedur kredit yang telahditetapkan .5) Bertanggung jawab atas pemenuhan penanda tangannan kredit ,dokumen terkait berikut turunannya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
300 — 215
  • pegawai Bank;Bahwa ahli paham ada perbedaan pengertian pegawaiBank antara pasal 29 ayat 1 danayat 2, secara khusus mengenai tidnak pidana perbankan ahli tidak tahu;Bahwa prudensial prinsipal dalam kegiatan perbankan, Itu prinsip kehatianhatian,karena ahli pernah mengadakan penelitian Bank Century, keahlian ahli bukan di ahliperbankan;Bahwa atas keteran ahli, Terdakwa menyatakan cukup;4.Saksi TRI HARIYATI DALIMUNTHE; Bahwa saksi mengajar mata kuliah dalam administrasi negara dan pecahanpecahannyadan turunannya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
376 — 266
  • perekonomian negara antara lain:O Lemahnya sistem audit dan pengawasan baik keuanganmaupun pertambangan;O Tertutupnya akses data dan informasi di sektor pertambangan;O Buruknya penegakan hukum atas ketidakpatuhan dan praktekkorupsi dalam proses pemberian IUP;O Lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal terkait pemberianIUP;O Kurang kuatnya kerangka aturan yang mendukung tata kelolasektor pertambangan yang baik;O Ketidakpatuhan dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 2009tentang Mineral dan Batubara beserta turunannya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1359 — 1691
  • perekonomian negara antara lain:O Lemahnya sistem audit dan pengawasan baik keuanganmaupun pertambangan;O Tertutupnya akses data dan informasi di sektor pertambangan;O Buruknya penegakan hukum atas ketidakpatuhan dan praktekkorupsi dalam proses pemberian IUP;O Lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal terkait pemberianIUP;O Kurang kuatnya kerangka aturan yang mendukung tata kelolasektor pertambangan yang baik;O Ketidakpatuhan dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 2009tentang Mineral dan Batubara beserta turunannya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
128 — 24
  • dana yangsudah disahkan dalam APBD 2012 sejumlah Rp.71 M namun masa berlakuperdanya telah habis sehingga tidak bisa dicairkan;22545 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap perda yang telah habismasa berlakunya dapat direvisi;46 Bahwa saksi pernah membuat surat untuk DPRD tanggal 19 Januari 2012perihal usulan agar Revisi Perda No.05 Tahun 2008 dan Perda No.06 Tahun 2010masuk dalam Prolegda;47 ~~ Bahwa hasil revisi Perda No.06 Tahun 2008 sudah ada dan saksi selakuSekda Propinsi telah menerima turunannya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
339 — 253
  • perekonomian negara antara lain:O Lemahnya sistem audit dan pengawasan baik keuanganmaupun pertambangan;O Tertutupnya akses data dan informasi di sektor pertambangan;O Buruknya penegakan hukum atas ketidakpatuhan dan praktekkorupsi dalam proses pemberian IUP;O Lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal terkait pemberianIUP;O Kurang kuatnya kerangka aturan yang mendukung tata kelolasektor pertambangan yang baik;O Ketidakpatuhan dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 2009tentang Mineral dan Batubara beserta turunannya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
322 — 212
  • perekonomian negara antara lain:O Lemahnya sistem audit dan pengawasan baik keuanganmaupun pertambangan;O Tertutupnya akses data dan informasi di sektor pertambangan;O Buruknya penegakan hukum atas ketidakpatuhan dan praktekkorupsi dalam proses pemberian IUP;O Lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal terkait pemberianIUP;O Kurang kuatnya kerangka aturan yang mendukung tata kelolasektor pertambangan yang baik;O Ketidakpatuhan dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 2009tentang Mineral dan Batubara beserta turunannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
520 — 341
  • dibidangkeuangan negara antara lain :1Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (TimPenyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran ;Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada DirektoratJenderal Anggaran ;Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara padaDepartemen Keuangan ;Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMk)pada Departemen Keuangan ;Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuanperundangundangan maupun ketentuan turunannya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
333 — 949
  • Saksimengaku dapat turunannya tahun 2015. Heintje tidak pernah bilang siapa kongsidaganya,Bahwa harga 46 Milyar itu tercatat dalam notulensi,Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara pemindahbukuan,Bahwa Teguh Kinarto adalah ayah saksi, apakah pernah ketemu dengan JackManuhutu atau tidak, saksi tidak tahu,Bahwa tanda jadi 5 Milyar dikirim ke rekening perusahaan Podojoyo M.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
441 — 273
  • maka gugurlah pulaperusaahaan tadi, apabila tahu hal tersebut harus di gugurkan namun masih tidak digugurkan maka ppk harusnya tidak menerima hasil pelaksanaan pelelangan danHalaman 302 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.harusnya di tolak, dan jika pengguna anggaran tahu maka PA juga harusmembatalkan karena PA juga mempunyai kewenangan membatalkan kegiatan karenabertentangan dengan pertauran yang termuat dalam aturan tertulis di Perpes 54Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dan turunannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 —
215 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Kepala Inspektorat Agraria No. 95/D/VIII/64/64, tanggal14081964, beserta turunannya berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak786 Bidang atas nama Anwar dkk;Halaman 472 dari 831 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2017b.C.Surat Keputusan Kepala Inspektorat Agraria No. Sk tanggal 3131964.No.7/VIII/64/M/1964 tanggal 2951964. No.91/D.VIII/64/1964;, besertaturunannya berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 211 Bidang atas namaAnwar dkk;Surat Keputusan Kepala Inspektorat Agraria No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
337 — 88
  • pemberian kesempatan pembayaran sesuai progressdiakhir kKesempatan, uang tidak bisa dicairkan masih di kas negara,istiiahnya hagus dan dianggarkan kembali ditahun berikutnyaBahwa keuntungan subkontraktor tidak boleh lebih dari 15%, ada dalamperaturan lembaga LKPP sebagai aturan detail turunan dari Perpres.Bahwa kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, tupoksinya LKPPsebagai satusatunya lembaga yang berwenang mengatur pengadaanbarang jasa pemerintah kebijakannya diwujudkan dalam bentukperpres, dan turunannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
294 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1648 K/Pid.Sus/2014 (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satukali selambatlambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai ;(3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan iamenyampaikan turunannya kepada Tersangka atau PenasihatHukum dan Penyidik ;Bahwa data tebangan versi surat dakwaan yang kemudian dirubaholeh judex facti sebagai berikut :Realisasi/Hasil Produksi atau Tebangan berdasarkan surat dakwaan.Di Wilayah Kabupaten Pelalawan : No.Nama Perusahaan REKAPITULASI JUMLAH
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
507 — 2300
  • memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi PNS pada BPKAD dan ditahun 20122013 jabatan saksisebagai staf dibidang anggaran;Bahwa tugas yang diberikan oleh atasan saksi antara lain meriksa RKA,menerbitkan SPD dan suratsurat lain yang terkait dengan SKPD yang saksipegang;Bahwa kaitannya dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang adanyaaliran dana hibah, tugas atau posisi saksi yang mengetik dana hibah,dasarnya SK itu dari Pergub penjabaran APBD yang sudah jadi dari situ saksimulai membuat SK turunannya
    Dan berbagai ketentuan tentangpengelolaan keuangan negara yang merupakan turunannya itu ahli menjadiketua tim termasuk ketika kita melakukan koordinasi dengan pemerintahdaerah;Bahwa secara konsep tim yang merumuskan iya menguasai, secaratekhnisnya tidak selalu.