Ditemukan 5818 data
62 — 22
Adapun yangberbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai AndelIndonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukum misalnya firma,Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atau perkumpulan lainnya ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas,bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiaporang dalam Pasal 2 Ayat
95 — 60
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orangmenurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang berbunyi setiap orang adalah perseorangan atau termasukKorporasi ;Menimbang bahwa orang perseorangan berarti adalah orangsecara individu) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kataBarangsiapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan hukumatau tidak, adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroanterbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidakberbadan hukum, misalnya Firma
40 — 6
M.SYAMSUL ARIFIN, S.H;Advokat yang berkantor di kantor Firma Hukum LJH PRO SOLUTION yangberalamat di JI.
60 — 22
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga dipersidangan, tidak perlu semua unsur yangterdiri dari diri sendiri, orang lain, korporasi harus terbukti semuanya diuntungkan, yaitucukup salah satu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh
170 — 51
tapiditerbitkan oleh TERGUGAT ;Bahwa PENGGUGAT telah melakukan Somasi/Teguran Pertama melaluiKANTOR HUKUM HERYAN RICO SILITONGA & PARTNERS pada tanggal 27Agustus 2020 tetapi somasi tersebut tidak diindahkan oleh pihak TERGUGAT I,seakanakan pihak TERGUGAT menganggap remeh atas kelalaian yangdilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT; Bukti P24 (Poin 31halaman 15 pada gugatan sebelumnya menjadi Poin 34 halaman 17)Bahwa pada tanggal 04 September 2020 PENGGUGAT telah melakukanSomasi/Teguran Kedua melalul FIRMA
81 — 34
Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatas biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
ANDRI KURNIAWAN, SH.MH.
Terdakwa:
MUCHLIS ADJIE, Bc.I.P, SH.,M.Si. bin RODJIKAN
78 — 8
., FIRMA ULI SILALAHI, Bc.lp., S.H., M.H., BUDI HARYADI, Bc.lp., S.H.,IMAM SANTOSO, S.H., M.H., SEPTONO ROCHIDAM PUTRO, S.H. danHERMAN YANTO SIMARMATA, S.H., M.H. Semuanya Advokat pada LembagaBantuan Hukum Pemasyarakatan (LBH PAS) beralamat di Cipinang Raya BlokA No.9 lantai 2 Suite 203, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 September 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor1262/Pid.Sus/2018/PN.
ANDI KURNIA, SH, MH.
Terdakwa:
GUNAWAN SUBYANTORO.
95 — 0
78) 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Firma Konsultan No 1 Tanggal 3 Agustus 2009 yang telah dilegalisir.
79) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 88 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
80) 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 0216 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
59 — 24
Adapun yangberbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedangkorporasi yang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma, CommanditaireVennotschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal17);Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagaimana dikemukakan di atasbila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun
35 — 13
Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwayang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : GUSTIADI IMILjuga disebutkan tentang Identitas lengkapnya, sehingga dalam perkara ini
115 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun2000 yang dimaksud dengan,Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukankewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajaktertentu.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,firma
204 — 389
AMBO MANGAN,SH.MH, FRANSISKUS KAMIS, SH, SRI NURLIZA,SH I SEN, SH, THEODORE BARISARIKAN MADSUN,SH, KURNIAWAN PRATOWO, SH dan KRISTIAN,SH, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada FIRMA HUKUM W.SUWITO,SH & ASSOCIATES beralamat Kantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No.1 Pontianak Telp (0561) 737171 Fax. (0561) 737222 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;-------------------------------
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Nixon.A.Lubis,SH.M,si
155 — 72
2257 K/Pid/2006, telah memberikan pertimbangan hukum, apa yangdimaksud dengan kedudukan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, karena undang undang tidak menjelaskan artiKEDUDUKAN, maka karena itu Kedudukan harus diartikan termasuk orang yangmemiliki jabatan atau kKedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur PT,Firma
60 — 9
Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai, sedang koorporasi yang tidak berbentuk badanhukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulanlainnnya. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung 2002, hal. 17).
1065 — 362
Badan usaha yang non Badan Hukum (UD, PD, Firma, CV, PersekutuanPerdata);Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pemiliknya yangbertanggung jawab;b. Orang yang memberi perintah (pasal 116 Undang Undang RI No. 32 Tahun2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);Yang memberikan perintah atau memimpin tindak pidana bila dilakukan olehbadan usaha yang berbadan hukum dengan pembuktian sebagai berikut:1141.
154 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Wetboek van Koophendet; Pasal 16 s/d.35 memasukkan korporasi/ badan hukum sebagai subyek hukumantara lain Commanditaire Vennontschap dan Vennontschaponder Firma;Berdasar asas konkordansi W.v.S.
164 — 76
Muhammad Hisyam Rafsanjani, S.H.Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan AdvokatMagang pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin &Associates (Advocates & Legal Consultants), beralamat di Jalan CidengTimur, Nomor : 60, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;2. Nama : Prof. DR.
174 — 95
,MH.Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma R & A yang beralamat di Jalan LorongSukajadi Nomor 51 Penurunan Kota Bengkulu bertindak untuk dan atas nama pemberikuasa baik secara bersamasama atau sendirisendiri untuk mendampingi dan membelakepentingan hukum dan atau hakhak Pemberi Kuasa sebagai Terdakwa dalam perkara No90/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BKL,yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggarPasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 9 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang
82 — 86
bahwa Terdakwa hanyapernah menyerahkan surat tanah berupa segel kepada saksi, dokumen lainnya16.80terdakwa tidak pernah menyodorkan kepada saksi, dan terhadap sanggahan dariTerdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.SaksiDrs.SIH WIR YADLEC, MSC Bin SASTRO SUDJITO (Alm) :Bahwa perkerjaan saksi adalah Wiraswasta sebagai Konsultan Penilai di SoloJawa Tengah, dan saksi juga punya Kantor perwakilannya di Balikpapan,Samarinda, Jawa Timur, NTT dan NTB.Bahwa bentuk perusahaan saksi berupa Firma
283 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokatpada Firma Hukum DNC Advocates at Work,beralamat di Permata Kuningan, PenthouseFloor, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C, Jakarta12980, berdasatkan Surat Kuasa Khusustanggal 3 September 2012;Para Pemohon Kasasi IV dahulu Tergugat VIdan VIl/para Terbanding;Lawan:1. DICK HERMANTO ENDRO, bertempattinggal di Jalan Meriah Nomor 3 (RT008/RW 001), Petukangan ' SelatanPesanggrahan, Jakarta Selatan;Hal. 2 dari 143 hal Put. Nomor 947 K/Pdt/20142.