Ditemukan 5493 data
99 — 15
Kewenangan BPKP juga diaturdalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antaraJaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol :B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan PengelolaanKeuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana NonBudgeter jo Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor :PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor
83 — 25
Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung Rl, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, NopolB/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan PengelolaanKeuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana NonBudgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini
102 — 18
Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
99 — 31
ini adalah untuk :a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atauseluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai daripinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangandengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberipinjaman/hibah bersangkutan ;(2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari danaAPBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/ PemimpinLembaga/ Panglima TNI/ Kapolri
75 — 31
Nota Kesepahaman antaraJaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007,Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan KasusPenyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. Peraturan MenteriPemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo.
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
128 — 61
Palangka Raya dan tidakada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi selaku Inspektur Kota Palangka Raya sejak tanggal 9 Maret2015 sampai dengan sekarang, dengan tugas antara lain; memberikanpendampingan, pengawasan dalam sebuah pelanggaran, melaksanakanaudit diperintahkan pimpinan;Bahwa Inspektorat sekarang lebih dikenal dengan APIP didasarkan padaUU Nomor 13 tahun 2014, UU Nomor 30 tahun 2014, Perda Nomor 12tahun 2012, PP Nomor 18 tahun 2016 dan MoU antara Jaksa Agung,Kapolri
88 — 50
Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
63 — 34
pejabatpengadaan maka pengguna barang atau jasa membahas haltersebut dengan panitia/pejabat pengadaan untuk mengambilkeputusan sebagai berikut :(1) menyetujui usulan panitia / pejabat pengadaan, atau(2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama untukmelakukan evaluasi ulang atau lelang= ataumenetapkan pemenang lelang dan dituangkan dalamberita acara yang memuat keberatan dan kesepakatanmasingmasing pihak, atau(3) bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan maka akandiputuskan oleh menteri /Panglima TNI/KAPOLRI
67 — 13
Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
Pst.Bahwa pada pertemuan dengan PUTU SUDIARTANA tanggal 17 Desember2015, Terdakwa tidak menanyakan usulan Proposal Anggaran APBNP Tahun2016, karena saat itu PUTU SUDIARTANA lagi subuk karena akan adapemilihan Ketua KPK dan Kapolri dan Terdakwa hadir karena dihubungi olehINDRA JAYA.Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan SUHEMI terkaitdengan pembahasan anggaran.
103 — 44
memiliki tanggung jawabdan kualifikasi teknisserta manajerial untukmelaksanakan tugas yangdibebankan kepadanya;d. memiliki sertifikat keahlianpengadaan barang/jasapemerintah;e. memiliki kemampuanuntuk mengambilkeputusan, bertindaktegas dan keteladanandalam sikap dan perilakuserta tidak pernah terlibatKKN.2) Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutandengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),156pengguna barang/jasa diangkat dengan surat keputusan Menteri/ Panglima TNI / Kapolri
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
187 — 118
Sesual amanat Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: B852/R.2.12/Fd.1/08/2021tanggal 16 Agustrus 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahll;d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat NomorS2091/PW27/5/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal PemberianKeterangan Ahli;e.
513 — 952
Bekasi.Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.209/302365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.1 (satu) bundel fotocopy Surat Telegram Kapolri kepada Distribusi A KMA B danC Mabes Polri Nomor ST/1380/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.1 (satu) map warna merah merk Diamond yang berisi 1 (Satu) bundel fotocopySurat Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan kepada Dirut PT.
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
156 — 87
Sesuai amanat Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: B852/R.2.12/Fd.1/08/2021tanggal 16 Agustrus 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahll;d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat NomorS2091/PW27/5/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal PemberianKeterangan Ahli;Halaman 176 dari 366 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Mnke.
99 — 26
Dugaan penyimpangandalam Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat pada Dinas PerkebunanProvinsi Riau T.A 2006 dan 2007 adalah Audit Investigatif adalah termasuk auditdengan tujuan tertentu ;Bahwa dasar BPKP dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara untukbantuan kepada pihak instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK)adalah UndangUndang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Pasal 6 huruf a. dan Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,KAPOLRI
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
190 — 113
Sesual amanat Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: B852/R.2.12/Fd.1/08/2021tanggal 16 Agustrus 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahll;d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat NomorS2091/PW27/5/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal PemberianKeterangan Ahli;e.
5040 — 9220
Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt UtrDan mengenai hal ini sudah disampaikan oleh Kapolri bahwa ini bukanmasalah antar agama, politik atau etnis tapi ini masalah hukum;Bahwa produk MUI yang dikeluarkan berdasarkan UndangUndang,seperti masalah jaminan produk halal, yang Fatwanya kemudian ditindaklanjuti, maka produknya otomatis ditindak lanjuti melalui peraturanperaturan baik oleh OJK, oleh Bank Indonesia maupun MenteriKeuangan, jadi Peraturan MUI itu). mengikat karena dikeluarkanberdasarkan UndangUndang
168 — 44
Yayasan Bank Indonesia yang menghitung kerugian Negaraadalah BPK, akan tetapi di beberapa perkara korupsi dihitung olen BPKP;Menimbang, bahwa Kepolisian sebagai penyidik dalam rangkamendapatkan nilai kerugian Negara dapat saja meminta bantuan perhitunganterhadap kerugian Negara kepada auditor, dan penyidik Kepolisian Daerah (Polda)Jawa Barat dalam menghitung kerugian Negara dalam perkara aquo, memintabantuan kepada auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat yang didasarkan Suratkeputusan Bersama (SKB) KAPOLRI
265 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengaturan lebih lanjut mengenai hubunganPenyidik PNS dengan Penyidik Polri yaitu Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor20 Tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 tentang Koordinasi, Pengawasandan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
127 — 36
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,KAPOLRI dan BPKP Nomor Kep109/A/JA/09/2007, Nopol.B/2718/IX/ 2007 dan Nomor: Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September2007 tentang Kerjasama dalam penanganankasus penyimpangan pengelolaan keuanganNegara yang berindikasi tindak pidana korupsitermasuk dana non budgeter.Bahwa Metode dalam menghitung kerugian negara yang Ahli lakukan bersamadengan Tim audit adalah sebagai berikut:1) Menghitung Nilai Pembayaran Pengadaan Alatalat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang dari