Suzuki Skywavewarna hitam tanpa Nopol sehingga terdakwa Afda Alif Akbar Alias Alif AliasKedul Bin Abi Waqos (Alm) dan Saepul Dani Alias Ujang Alias Epul Bin Dedimendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa Afda Alif Akbar Alias Alif Alias Kedul Bin Abi Waqos (Alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:Saksi 1 : YARSI MEMITA,SE.Ak

SIGIT RUSMANTO, SE.Ak.3. CAHYO WINDU WIBOWO, SH.4. ARIFUDDIN, SH.5. ABRYAN ANA KUSUMA, SH.6. ERMANTO ARISANDI, SH.7. FATIMAH, SE.8.

Kepala Dinas Kesehatan KabupatenTapanuli Tengah, berkedudukan di Pandan, KabupatenTapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasakepada Betti Emyati Pasaribu,SE.Ak., AgustinaPanggabean, dan Frenki Ganda Rezeki Hutabarat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember2016, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING semula TURUT TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 24Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan padatanggal 2 Oktober

Ditetapkan tanggal 21Juli 2011.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa SuratPernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT.Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh SuryaDarma Putra, SE.Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi PejabatPenatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Ditetapkan tanggal 21 Juli2011.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa SuratPernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT.Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani olehSurya Darma Putra, SE.Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi PejabatPenatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah.

FADHLI, S.H.FADLAN ARDI, S.H.Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN KspPenitera PenggantiRAMZI, SE.Ak., SHHalaman 21 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Ksp

., kantor cabang JemberPage 21 of 26sebesar Rp. 165.000.000, cicilan bulannya sebesar Rp. 2.500.000, (Bukti P.3) danHutang kepada Eko Soedarsono Jember sebesar Rp. 50.000.000, dengan cicilanperbulan sebesar Rp. 1.600.000, sampai tahun 2017; (Bukti P.5);Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti P.3 berupa perjanjiankredit antara Nur Azmi, SE.AK, selaku pimpinan cabang Jember PT BANK NEGARAINDONESIA (Pesero) dengan Suhari Putra selaku penerima kredit.

Kabupaten Lahat melalui Bank Sumsel Babel cabang Lahattanggal 17 Maret 2020; Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negaraatas dugaan penyimpangan pengelolaan dana Kelurahan tahunanggaran 2019 pada Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan LahatKabupaten Lahat yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah KabupatenLahat yang tertuang dalam Surat Nomor : R700/01/R/Inspektorat/2020tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit atas nama Drs.Yusri, M.Si (Pengendali Mutu), Yulius Amra, SE.AK

Barang; Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negaraatas dugaan penyimpangan pengelolaan dana Kelurahan tahunanggaran 2019 pada Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan LahatKabupaten Lahat yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah KabupatenHalaman 22 dari 74 halaman, Putusan No.29/Pid.Sus TPK/2021/PN PigLahat yang tertuang dalam Surat Nomor : R700/01/R/Inspektorat/2020tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit atas nama Drs.Yusri, M.Si (Pengendali Mutu), Yulius Amra, SE.AK

Yusri, M.Si(Pengendali Mutu), Yulius Amra, SE.AK,MM (Pengendali Teknis), Denny Efendi,S.Pt.,M.Si (Ketua Tim), Habi Junitrawan, SH,.MM; Eko Prasetyo, S.H, MelkySupanto, SE; Azhari, SE,MM; Amrullah Hidayah, SE (Anggota Tim) sertadiketahui oleh Yunisa Rahman, S.IP.

Suherimanto.Bahwa pada tahun 2011 PT Pertamina Trans Kontinentalmelaksanakan Pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS 5000 6000HP, dan oleh terdakwa membentuk tim Pengadaan Kapalsebagaimana surat perintah No.PrintO38/CO000/2011S1 tanggal24 Agustus 2011 dengan susunan kepanitian sebagai berikut :Ketua Tim : Endang Sri Siti, SE.AK,MMWakil Ketua : Joni HarsonoSekretaris : A.ZainulahAnggota : Herry Dyjauhari, Bambang Purnomo,Syafri Mardin, Ali Akbar Putra, Alektri danGinik WindaryatiBahwa panitia pengadaan

prinsipprinsip pengelolaanperusahaan(4) Mengawasi pelaksanaan Good Corporate Governance dan CodeOf Conduct agar perusahaan dapat berjalan dengan baik danbenar Bahwa pada tahun 2011 PT Pertamina Trans Kontinentalmelaksanakan Pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS 5000 6000HP, dan oleh terdakwa membentuk tim Pengadaan Kapalsebagaimana surat perintah No.PrintO38/CO000/2011S1 tanggal24 Agustus 2011 dengan susunan kepanitian sebagai berikut :Hal . 17 Putusan No.14/PidSusTPK/2018/PT.DKI.Ketua Tim : Endang Sri Siti, SE.AK

Aminullan Usman, SE.Ak selaku WalikotaBanda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/HK/2019tanggal 27 Mei 2019, telah memberikan kuasa kepada:1. AULIA RAHMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesiapekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Dr. Mr. Mohd HasanNomor 21 (Sp. Batoh), Batoh, Kota Banda Aceh2.

Husin Affandy YTN, Nur Qomaria, YTN, SE.AK, Syafruddin YTN, H. Mariani YTN, H. Sri Wahyuni YTN, Nurul Wardhani YTN, Beny A. Abimanyu YTN, dan H.

Saksi FAJAR YURISDIAN,SE.AK, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala cabang Bank Mandiri SyariahMojokerto sejak pertengahan tahun 2008 sampai dengan awal tahun2010;Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai kepala cabang Bank MandiriSyariah Mojokerto dari CV Antrasitra pernah mengajukan pinjamanyaitu direkturnya yaitu Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000.

sehingga tidak terjadiperalinan kepemilikan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, ParaPenggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat dipersidanganyang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6 dan 2 (dua) orang saksi yangmasingmasing bernama : Sukarno dan Jumali sedangkan Tergugat tidakmengajukan bukti surat maupun saksi, Tergugat Il telah mengajukan buktisurat yang bertanda TIl.1 sampai dengan T.Il10 dan 2 (dua) orang saksiyang masingmasing bernama : Fajar Yurisdian,SE.AK

akibat perbuatan terdakwa EDY NURHIDAJAT Bin HARDIMAN bersamadengan saksi NURROCHIM tersebut ,telah merugikan keuangan negara sebesarRp. 302.302.565,00 ( tiga ratus dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus enam puluhlima rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangkaHalaman 17 dari 132 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbypenghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur dan Berita Acara PemeriksaanAhli SULASMONO,SE.Ak

PN.Sby Bahwa akibat perbuatan terdakwa Edy Nurhidajat bersamasama dengan saksiNUROCHIM, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia sebesar Rp.302.302.565,00 ( tiga ratus dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus enam puluhlima rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur dan Berita Acara Pemeriksaan AhliSULASMONO,SE.Ak

bersamasama denganSaksi NUROCHIM, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia sebesar Rp.302.302.565,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus enam puluh limaHalaman 92 dari 132 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbyrupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur dan Berita Acara Pemeriksaan AhliSULASMONO,SE.Ak

LUGIARTOAuditor BPKP, akibat perbuatan terdakwa Edy Nurhidajat bersamasama denganSaksi NUROCHIM, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia sebesar Rp.302.302.565,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus enam puluh limarupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur dan Berita Acara Pemeriksaan AhliSULASMONO,SE.Ak

Akibat perobuatan terdakwa Edy Nurhidajatbersamasama dengan Saksi NUROCHIM, telah merugikan keuangan negara dalamhal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesiasebesar Rp. 302.302.565,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus enampuluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur dan Berita Acara Pemeriksaan AbhliSULASMONO,SE.Ak.

Taufik Setiawan,SE.Ak. M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;57. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh sebagaiBUA Nomor : 1056/SP-LS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011;58. 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/ 2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ke Nomor Rekening PT.

Taufik Setiawan, SE.Ak. M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh sebagai BUA Nomor :1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011;1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011tertanggal 29 Nopember 2011 ke Nomor Rekening PT.

Taufik Setiawan, SE.Ak. M.Si selaku KuasaPengguna Anggaran;1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh sebagai BUANomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011;1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ke Nomor Rekening PT.

Taufik Setiawan,SE.Ak. M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh sebagaiBUA Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011;1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/ 2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ke Nomor Rekening PT.

Ditetapkan tanggal 21 Juli 2011.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa SuratPernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT.Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh SuryaDarma Putra, SE.Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 tahun2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi Pejabat PenatausahaanKeuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Aceh Besar, yang diwakilioleh RAHMAD SENTOSA, S.Sos, MAP, dalam hal inimemberikan kuasa kepada T.IWAN FITRAH, SE.Ak Plt.KabidPelayanan Pencatatan Sipil Kota Jantho, sebagai Terbanding Ilsemula sebagai Tergugat Il;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda AcehNomor 120/PDT/2021/PT BNA, tanggal 20 Desember 2021 tentangPenetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;Setelahn membaca berkas perkara Nomor 120/PDT/2021/PT BNA dansalinan putusan perkara perdata

masing dengan jumlahsebagai berikut :e MOHAMMAD BAHALWAN :EUR 7.521.297,13e PT NIGCO MITRA :EUR 720.022,76e ABBAS FOROUTANI > EUR 2.688.282,90e PT NTP :EUR 500.000,00e PIHAK NOT IDETIFY : EUR 2.974.626,43Hal ini melanggar ketentuan dalam Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN(Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.1. hak dan kewajibanpengguna barang / jasa dalam pelaksanaan kontrakMenimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli SUGIHARTO, SE.Ak

Banding sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanbahwa kontrak/Perjanjian antara PT PLN (Persero) KITSBU dengan Mapno CoKonsorsium PT NTP belum dinyatakan ditutup oleh kedua belah pihak sampaidengan perkara ini disidangkan, maka perhitungan kerugian Negara secarapasti dan nyata belum dapat ditentukan, maka oleh karenanya Majelis HakimPerpendapat yang dapat dibuktikan adalah unsur dapat merugikan keuanganNegara.Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli SUGIHARTO, SE.Ak

Disamping itu Ahli SUGIHARTO, SE.Ak, berpendapat bahwa pengertiankeuangan Negara menurut ahli adalah segala hak dan kewajiban yang dapatdinilai dengan uang baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dandalam hal ini anggaran PT. PLN adalah bagian dari keuangan Negara yangdipisahkan yaitu berupa penyertaan modal pemerintah kepada PT.

Ahli SUGIHARTO, SE.Ak tersebut diatas dengan alasanbahwa BPKP juga punya kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugianNegara sehubungan dengan tindak pidana korupsi, audit penghiitungankerugian keuangan Negara masih dalam lingkup audit dalam rangka tujuantertentu sesuai dengan PERMENPAN No. 05 tahun 2008. Pengertiankeuangan Negara menurut adalah segala hak dan kewajiban yang dapat dinilaidengan uang baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan dalamhal ini anggaran PT.

Co. belum berbentuk konsorsium, ( Ahli TJIPTOPRASETYO NUGROHO dan Ahli SUGIHARTO, SE.Ak, dari BPKP)Undangan Pengadaanhanya disampaikan kepada duaperusahaan (Non OEM) yakniMapna Co dan Ansaldo, selainSiemens sebagai Pemegang OEM, Seharusnya dengan adanyaperubahan RKS tersebut maka selain SIEMENS sebagai pemegangOEM, pihak lain yang Non OEM seperti MAPNA Co, ANSALDO,SULZER (Belanda), STORK (Belanda) dan masih banyak perusahaanperusahaan lain dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa tersebut,akan tetapi

MARWOTO, SE.Ak AuditorMuda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugiankeuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masajabatan terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala DinasPertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/dbulan Juni 2010 adalah sebesar Rp.121.000.000, (Seratus dua puluhsatu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :o Penerimaan dari wajib pajak Rp.161.500.000,00o Penyetoran ke kas daerah Rp. 40.500.000,00o

MARWOTO, SE.Ak AuditorMudapada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugiankeuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masajabatan terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala DinasPertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/dbulan Juni 2010 adalahsebesar Rp. 121.000.000, (Seratus dua puluhsatu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :o Penerimaan dari wajib pajak Rp.161.500.000,00o Penyetoran ke kas daerah Rp. 40.500.000,00Selisih

MARWOTO, SE.Ak AuditorMuda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugiankeuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masajabatan terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala DinasPertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/dbulan Juni 2010 adalah sebesar Rp. 121.000.000, (Seratus dua puluhsatu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :o Penerimaan dari wajib pajak Rp.161.500.000,00o Penyetoran ke kas daerah Rp. 40.500.000,00o

uang setoran pajak tersebut baik dari Jerry Jan Supit, dariBendahara Penerimaan Joice Stenny Wajong, ST maupun dari para wajibpajak sendiri ;Menimbang, bahwa oleh karena fakta yang diungkapkan oleh saksiJerry Jan Supit tidak didukung keterangan saksi lainnya dan juga tidakdidukung dengan alat bukti lain seperti bukti surat, maka Majelis menilai halitu tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa telah menerima uang setoranpajak aquo ;Menimbang, bahwa meskipun ada keterangan ahli yang bernamaMarwoto, SE.AK

uang setoran pajak tersebut baik dari Jerry Jan Supit, daribendahara Penerimaan Joice Stenny Wajong, ST maupun dari para wajibpajak sendiri ;Menimbang, bahwa oleh karena fakta yang diungkapkan oleh saksiJerry Jan Supit tidak didukung keterangan saksi lainnya dan juga tidakdidukung dengan alat bukti lain seperti bukti surat, maka Majelis menilai halitu tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa telah menerima uang setoranpajak aquo ;Menimbang, bahwa meskipun ada keterangan ahli yang bernamaMarwoto, SE.AK

MH sebagai Hakim Ketua, RamonWahyudi,S.H,.M.H dan Darmo Wibowo Mohammad, S.H,.M.H masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari : RABU, tanggal 09 September 2020, oleh Hakim Ketuatersebut , didampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh : Hasnawati Patta,Se.Ak, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri olehKuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat Il, TurutTergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat Il

MH Darmo Wibowo Mohammad, S.H,.M.H PANITERA PENGGANTI,Hasnawati Patta, Se.Ak, S.HHalaman 48 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.DpkPerincian biaya:234.567 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,Biaya Administrasi Rp. 75.000,Biaya Panggilan Rp. 6.630.000.Biaya Pemeriksaan SetempatRp. 900.000.. PNBP Biaya Panggilan Rp. 60.000.. Biaya Materai Rp 6.000,Biaya Redaksi Rp 10.000.Jumlah ....................... Rp. 7.711.000,(tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 49 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Dpk

FAIZALSYAMRI, SE.Ak, MM dimutasikan sebagai Pemimpin CabangPangkalan Kerinci.1 (satu) lembar Manual Organisasi PT Bank PembangunanDaerah Riau Bab XXVI: Kantor Cabang (Halaman : 1/15).Sertifikat Hak Milik No.05393 Desa/Kel Pangkalan Kerinci KotaKabupaten Pelalawan Tgl. 28 April 2011 Atas Nama ZURMANdengan luas tanah 450 M2.Sertifikat Hak Tanggungan No.405/2017 Kelurahan PangkalanKerinci Kabupaten Pelalawan Tgl. 10 Oktober 2017 Atas NamaPemegang hak Tanggungan PT.

FAIZAL SYAMRI, SE.Ak, MM dimutasikanHalaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2020/PT PBR1011121314sebagai Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci.1 (satu) lembar Manual Organisasi PT Bank PembangunanDaerah Riau Bab XXVI : Kantor Cabang (Halaman : 1/15).Sertifikat Hak Milik No.05393 Desa/Kel Pangkalan Kerinci KotaKabupaten Pelalawan Tgl. 28 April 2011 Atas Nama ZURMANdengan luas tanah 450 M2.Sertifikat Hak Tanggungan No.405/2017 Kelurahan PangkalanKerinci Kabupaten Pelalawan Tgl. 10 Oktober

Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanbahwa kontrak/Perjanjian antara PT PLN (Persero) KITSBU dengan Mapno CoKonsorsium PT NTP belum dinyatakan ditutup oleh kedua belah pihak sampaiHalaman 143 dari 159Putusan Pengadilan Tipikordengan perkara ini disidangkan, maka perhitungan kerugian Negara secara pastidan nyata belum dapat ditentukan, maka oleh karenanya Majelis HakimPerpendapat yang dapat dibuktikan adalah unsur dapat merugikan keuanganNegara.Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli SUGIHARTO, SE.Ak

Disamping itu Ahli SUGIHARTO, SE.Ak,berpendapat bahwa pengertian keuangan Negara menurut ahli adalah segala hakdan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang baik yang dipisahkan maupun yangtidak dipisahkan dan dalam hal ini anggaran PT. PLN adalah bagian darikeuangan Negara yang dipisahkan yaitu berupa penyertaan modal pemerintahkepada PT. PLN.

Ahli SUGIHARTO, SE.Ak tersebut diatas dengan alasanbahwa BPKP juga punya kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugianNegara sehubungan dengan tindak pidana korupsi, audit penghiitungankerugian keuangan Negara masih dalam lingkup audit dalam rangka tujuantertentu. sesuai dengan PERMENPAN No. 05 tahun 2008. Pengertiankeuangan Negara menurut adalah segala hak dan kewajiban yang dapat dinilaidengan uang baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan dalam halini anggaran PT.

Part NonOEM terlebih dahulu harus melaksanakan kecukupan kajian dan analisaberikut ini sesuai tingkat teknologinya :e Melakukan Analisa KKO dan KKF4)e Melakukan Analisa Resiko (AR) ;e Melakukan Asesmen terhadap Vendor/ Workshop spare PartNonOEM dengan Supplay Chainnya.perubahan RKS apabila dilakukan dilakukan sebelum pemilihanberlangsung masih dapat dibenarkan, namun apabilaperubahan RKS dilakukan setelah proses pemilihan langsung,maka hal tersebut dianggap sebagai penyimpangan (.AhliSUGIHARTO, SE.Ak

Co. belum berbentuk konsorsium, ( Ahli TJIPTO PRASETYONUGROHO dan Ahli SUGIHARTO, SE.Ak, dari BPKP)ndangan Pen n han isampaikan k rusahaan(Non OEM) yakni Mapna Co dan Ansaldo selain Siemenssebagai Pemegang Oem, Seharusnya dengan adanya perubahan RKS tersebut maka selain SIEMENSsebagai pemegang OEM, pihak lain yang Non OEM seperti MAPNA Co,ANSALDO, SULZER (Belanda), STORK (Belanda) dan masih banyakperusahaan perusahaan lain dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasatersebut, akan tetapi yang di undang