Ditemukan 5618 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : senat sehat selat sesaat sejat semat sepat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
241 — 648
  • dan membuattidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).Unsurunsur pada doenpleger adalah :a alat yang dipakai adalah manusia;b alat yang dipakai berbuat;196197c alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;Sedangkan halhal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapatdipertanggungjawabkan adalah :a bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44)b bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)c bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 (2))d bila ia sesat
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
205 — 142
  • Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 02-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 4/PID/2019/PT BJM
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Terdakwa : RELLYANA Als RELLY Binti DANSIANSYAH
Terbanding/Penuntut Umum : Rosna Mulyati, SH, MH
240 — 239
  • Terdakwa merasakasus ini dikriminalisasi oleh penyidik dan direkayasa oleh JPU sertaperadilan sesat oleh hakim dengan memanipulasi fakta bukan merupakankebenaran materill melainkan kejahatan yang direkayasa dan kemudianmenjadi pertinbangan hakim yang dijadikan dasar dalam menarikkeputusan sehingga hakim lalai dalam mengambil suatu kesimpulan hinggaterjadi kekhilafan hakim karena admin tidak berhak / tidak berwenangmenyerahkan uang BBN tanpa melalui kasir dan berkas BBN sebagai manadirekayasa oleh
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
269 — 908
  • Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — SAKINA, S.H., M.Si.;
197 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keterangan sesatMardiyanta, S.Pd. biarlah menjadi sesat sendiri.
Pengadilan PN MALILI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MALILI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mll
Tanggal 2 Agustus 2018 — IBRAHIM dkk lawan antara PTPN XIV dk
143 — 62
  • Adanya penguraian ganti rugi dalam surat gugatan menurut Majelis Hakim wajibdisikapi secara hatihati atau seksama, sebab salah mempertimbangkan salah satukonsep bukti dapat mengakibatkan kesalahan mengambil kesimpulan. dalam logikadikenal rumus:EX FALSO QUO LIBET Artinya: dari yang palsu (salah) seenaknya bisabenarbenar salah atau dari yang sesat kesimpulan seenaknya. Hakim wajibmempedomani EX VERO NONNISI VERUM?
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
202 — 109
  • Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 639/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
371 — 737
  • SESAT DAN NGAWUR Bahwa PARA TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II dalam hal ini tidakakan membahas secara lengkap terkait POKOK PERKARA Gugatana quo oleh sebab 2 (dua) hal sebagai berikut :Bahwa baik Putusan SELA Maupun PUTUSAN AKHIR perkaraa quo adalah terkait atau tentang EKSEPSI KOMPETENSI1)ABSOLUT & EKSEPSIKOMPETENSIkewenangan mengadili dan ERROR IN PERSONARELATIF terkaitterkaitHalaman 266 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG VIII.2)Kapasitas dan / atau Kapasitas atau Legal Standing ParaPembanding
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
147 — 83
  • dengan Putusan Mahkamah Agung RINo.791K/Sip/1972;Bahwa dengan demikian apabila terjadi halhal, baik yangmenguntungkan ataupun yang merugikan sehubungan denganHalaman 167 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKIpenerapan perjanjian tersebut diatas adalah merupakan tanggungjawabdan resiko bagi mereka yang membuat perjanjian, dalam hal iniPenggugatdan Tergugat dan tidak bisa dibebankan kepada pihak lain.Karena itu menarik pihak ketiga untuk menanggung beban resiko adalahcara berpikir yang sesat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Mei 2016 — Oilex (West Kampar) Limited >< PT Sumatera Persada Energi,Cs
197 — 83
  • Karena itu menarik pihak ketiga untuk menanggung bebanresiko adalah cara berpikir yang sesat dan perlu diluruskan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
507 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas sangat aneh dan sesat, karena tuduhan pelanggaran atasperjanjianperjanjian/aktaakta dan tuntutan pembayaran bungatidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan melawanhukum. Tuntutan pembayaran bunga hanya dikenal dan dapatdimintakan/dikenakan atas gugatan berdasarkan wanprestasi, itupun harus dengan bukti hukum yang jelas.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
172 — 56
  • Joeseof Moestopo Ic Keluarga Para Penggugat" vide Bukti (P9) tentang Surat Pernyataantanggal 4 Februari 2002;Terhadap dalil gugatan butir 8 halaman 9 yang demikian tersebut harus secarategas harus dinyatakan ditolak karena dalilnya tersebut sangat SALAH danSESAT, salah karena Penggugat Intervensi dan II mengundurkan diri darianggota Yayasan sebagai Pribadi diri sendiri dan bukan sebagai yangmewakili keluarga Rahmat Moestopo/Ahliwaris, dan dikatakan Sesat karenatidak dapat dipisahkan oleh sebab suatu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
215 — 123
  • laporan hasil pemeriksaan)dari BPK tidak menemukan adanya kerugian keuangan Negara, sementara lembagaresmi yang dibentuk oleh Republik Indonesia yang ada dalam UUD 1945 kemudiandiabaikan, menurut saudara ahli Unsur utama korupsi itu adalah kerugianBahwa berdasarkan LHP tidak menyebutkan adanya indikasi kerugian Negara,menurut ahli Tidak serta merta perkara ini sampai ke Pengadilan kalau penyidiktidak menemukan indikasi itu, jadi kalau sampai ke Pengadilan tanpa adanyaindikasi pidana, ini peradilan sesat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — ARI SURYANTO, SP., bin PAIMO HADI WIYOTO
131 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya dalam pertimbanganJudex Facti dijelaskan maksud perumusan kata setiap orang adalah untukmenghindari terjadi kesalahan dalam mengadili dan menghukum pelakutindak pidana (error in persona), sehingga tidak terjadi peradilan sesat; Bahwa sejalan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut, kata setiaporang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangTindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja atau semua orangsama dengan kata setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
327 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut di atassangat aneh dan sesat, karena tuduhan pelanggaran atas perjanjianperjanjian/aktaakta dan tuntutan pembayaran bunga tidak ada kaitannyasama sekali dengan perobuatan melawan hukum. Tuntutan pembayaranHal. 162 dari274 halaman Put.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
144 — 46
  • pada tahun2015 hal ini sama dengan hasil uji Laboratorium yang dilaksanakan padatahun 2018;Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, terdakwa mengatakanada keberatan, yakni; bahwa ada pengaruh terhadap lapisan bawah apabiladilalui oleh masyarakat walaupun tidak ada beban di atasnya;Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, Ahlimengatakan tetap pada pendapatnya, namun menambahkan yakni bahwalapisan bawah akan terpengaruh pada saat pemadatan karena ada beban tapibeban itu sesat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
87 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Dalam Pelbagai Putusan Terdapat Pernyataan Bahwa Sesuatu TelahTerbukti, Akan Tetapi Hal Atau Keadaan Sebagai Dasar dan Alasan Putusanyang Dinyatakan Telah Terbukti ltu, ternyata telah bertentangan satu denganyang lainBahwa menurut pendapat Drs H Adami Chazawi S.H dalam bukunyaLembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalamPenyirnpangan Praktek & Peradilan Sesat, Penerbit Sinar Grafika, Jakartatahun 2010, pada halaman 80, menyatakan"Dua atau lebih putusan pengadilan harus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
244 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016kesalahan dalam mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana (error inpersona) sehingga tidak terjadi peradilan sesat;Bahwa sejalan dengan pertimbangan Judex facti tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa kata setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) tidak dapat disertakan siapa saja atau semua orang sama dengan katasetiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UndangUndang TindakPidana Korupsi kata setiap orang Pasal 3 tersebut menunjukkan delik jabatanartinya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat IX : M. DJEFFRI Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
146 — 64
  • Bahwapertimbangan hukum tersebut diatas adalah suatu pertimbanganyang sesat dan tidak patut dijadikan suatu pertimbangan hukumkarena pertimbangan demikian sangat nyata telah salahkaprah,karena semestinya sebelum Terbanding/PenggugatKonpensi melakukan perjanjian jual beli tersebutTerbanding/Penggugat Konpensi harus memeriksa dan menelititerlebin dahulu mengenai DATA FISIK DAN DATA YURIDIS tanahmilk NONNY OENTORO, akan tetapi Terbanding/PenggugatKonpensi tidak memeriksa dan menelitinya sehingga akibatHalaman
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
123 — 79
  • pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, apabiladihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yangdiperoleh dari keterangan saksisaksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, makauntuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi.Menurut Pembanding, faktafakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakimdalam pertimbangan hukum halaman 297 alinea 7 di atas adalah fakta yangkeliru, sesat