Ditemukan 5610 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : senat sehat sesaat semat sebat selat sesar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
221 — 123
  • laporan hasil pemeriksaan)dari BPK tidak menemukan adanya kerugian keuangan Negara, sementara lembagaresmi yang dibentuk oleh Republik Indonesia yang ada dalam UUD 1945 kemudiandiabaikan, menurut saudara ahli Unsur utama korupsi itu adalah kerugianBahwa berdasarkan LHP tidak menyebutkan adanya indikasi kerugian Negara,menurut ahli Tidak serta merta perkara ini sampai ke Pengadilan kalau penyidiktidak menemukan indikasi itu, jadi kalau sampai ke Pengadilan tanpa adanyaindikasi pidana, ini peradilan sesat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
150 — 46
  • pada tahun2015 hal ini sama dengan hasil uji Laboratorium yang dilaksanakan padatahun 2018;Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, terdakwa mengatakanada keberatan, yakni; bahwa ada pengaruh terhadap lapisan bawah apabiladilalui oleh masyarakat walaupun tidak ada beban di atasnya;Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, Ahlimengatakan tetap pada pendapatnya, namun menambahkan yakni bahwalapisan bawah akan terpengaruh pada saat pemadatan karena ada beban tapibeban itu sesat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — ARI SURYANTO, SP., bin PAIMO HADI WIYOTO
136 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya dalam pertimbanganJudex Facti dijelaskan maksud perumusan kata setiap orang adalah untukmenghindari terjadi kesalahan dalam mengadili dan menghukum pelakutindak pidana (error in persona), sehingga tidak terjadi peradilan sesat; Bahwa sejalan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut, kata setiaporang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangTindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja atau semua orangsama dengan kata setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
339 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut di atassangat aneh dan sesat, karena tuduhan pelanggaran atas perjanjianperjanjian/aktaakta dan tuntutan pembayaran bunga tidak ada kaitannyasama sekali dengan perobuatan melawan hukum. Tuntutan pembayaranHal. 162 dari274 halaman Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
91 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Dalam Pelbagai Putusan Terdapat Pernyataan Bahwa Sesuatu TelahTerbukti, Akan Tetapi Hal Atau Keadaan Sebagai Dasar dan Alasan Putusanyang Dinyatakan Telah Terbukti ltu, ternyata telah bertentangan satu denganyang lainBahwa menurut pendapat Drs H Adami Chazawi S.H dalam bukunyaLembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalamPenyirnpangan Praktek & Peradilan Sesat, Penerbit Sinar Grafika, Jakartatahun 2010, pada halaman 80, menyatakan"Dua atau lebih putusan pengadilan harus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
257 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016kesalahan dalam mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana (error inpersona) sehingga tidak terjadi peradilan sesat;Bahwa sejalan dengan pertimbangan Judex facti tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa kata setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) tidak dapat disertakan siapa saja atau semua orang sama dengan katasetiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UndangUndang TindakPidana Korupsi kata setiap orang Pasal 3 tersebut menunjukkan delik jabatanartinya
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
141 — 99
  • pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, apabiladihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yangdiperoleh dari keterangan saksisaksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, makauntuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi.Menurut Pembanding, faktafakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakimdalam pertimbangan hukum halaman 297 alinea 7 di atas adalah fakta yangkeliru, sesat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat IX : M. DJEFFRI Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
156 — 76
  • Bahwapertimbangan hukum tersebut diatas adalah suatu pertimbanganyang sesat dan tidak patut dijadikan suatu pertimbangan hukumkarena pertimbangan demikian sangat nyata telah salahkaprah,karena semestinya sebelum Terbanding/PenggugatKonpensi melakukan perjanjian jual beli tersebutTerbanding/Penggugat Konpensi harus memeriksa dan menelititerlebin dahulu mengenai DATA FISIK DAN DATA YURIDIS tanahmilk NONNY OENTORO, akan tetapi Terbanding/PenggugatKonpensi tidak memeriksa dan menelitinya sehingga akibatHalaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum
140 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka,pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama tersebutyang menyatakan unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhiadalah sesat dan menyesatkan, karena Majelis Hakim Judex Factigagal merumuskan~ rangkaian dalam =memenuhi unsurmenguntungkan diri sendiri pada Pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa dalam surat menyurat antara KSU Sejahtera denganKemenpera, baik dalam kepala surat, isi surat maupun
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
169 — 44
  • Terdakwa V dalampembelaan/pledooinya menyatakan bahwa, pemeriksaan yang dlakukan oleh auditorBPKP dilakukan tidak profesional, tidak obyektif, tidak menyeluruh, tidak berdasarkanfakta, tidak independen dan tidak melakukan penelusuran atau investigasi, serta tidakmemeriksa saksisaksi dari bagian keuangan Pemkot Cirebon, dengan alasanpenyidik hanya meminta saksi Anmad Jafar untuk melakukan pemeriksaan terhadapsekretariat dewan saja, sehingga hasil pemeriksaan BPKP menjadi bukti yangmanipulatif dan sesat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
115 — 32
  • penyerahan 6 (enam)Sertifikatdan 1 (satu)girik dari KBU ke Bank BUJB tersebut, mengingat tidak dijadikan barang b uktiyang disita menurut hokum dalam perkara ini, maka tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut, namun dapat disita oleh Jaksa sebagai upayapengembalian kerugian Negara yang dibebankan kepada terpidana dalambentuk uang pengganti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa terhadap materi pleidooi Penasihat Hukum terdakwayang menyatakan hasil perhitungannya BPKP tersebut sesat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
189 — 57
  • Apa yang dialami terdakwa saat ini tidak jauh beda dengan beberapakasus dari sekian banyak fenomena penegakan hukum diskriminatif yang kerapterjadi di negeri ini yang akhirnya memakan korban orang lemah dan yang butadengan hukum.Mungkin masih membekas dalam ingatan kita beberapa kasus yang prosespenerapan hukumnya sesat dan sewenangwenang tanpa memperhatikan HakAsasi Manusia di negeri ini yang cukup terkenal seperti kasus Sengkon dan Kartadi Bekasi yang harus menjalani hukuman atas tuduhan pembunuhan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
164 — 38
  • Apa yang dialami terdakwa saat ini tidak jauh beda dengan beberapakasus dari sekian banyak fenomena penegakan hukum diskriminatif yang kerapterjadi di negeri ini yang akhirnya memakan korban orang lemah dan yang butadengan hukum.Mungkin masih membekas dalam ingatan kita beberapa kasus yang prosespenerapan hukumnya sesat dan sewenangwenang tanpa memperhatikan HakAsasi Manusia di negeri ini yang cukup terkenal seperti kasus Sengkon dan Kartadi Bekasi yang harus menjalani hukuman atas tuduhan pembunuhan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
204 — 142
  • Bahwa pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama yang menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa merupakan TanahObjek Landreform, menjadi landasan bagi Majelis Hakim untuk menarikkesimpulan yang sesat, yaitu kesimpulan bahwa Para Termohon Bandingmemiliki tanah kelebihan maksimum di atas tanah Objek Sengketa.Pertentangan ini jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah melakukan kesalahan dalam mempertimbangkan isi dari alat bukti yangdiajukan Para Termohon Banding berupa Bukti P.I.II42.63
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
170 — 50
  • tersebut, mengingat tidak dijadikan barang b ukti yangdisita menurut hukum dalam perkara ini, maka tidak dapat dipertimbangkan lebihlanjut, namun dapat disita oleh Jaksa sebagai upaya pengembalian kerugiankeuangan negara yang dibebankan kepada terpidana dalam bentuk uangpengganti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Halaman 389 dari 469 Putusan Nomor 106/Pid.SusTPK/2016/PN.Badg.Menimbang, bahwa terhadap materi pleidooi Penasihat Hukum terdakwayang menyatakan hasil perhitungannya BPKP tersebut "sesat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-08-2016 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
283 — 161
  • Dalil PENGGUGAT yangmengatakan bahwa transaksi tersebut tidak sah adalah sesat danmengadaada dengan mempertimbangkan halhal sebagai berikut:Halaman 160 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SELa.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
145 — 43
  • penyerahan 6 (enam)Sertifikat dan 1 (satu) girik dariKBU ke Bank BJB tersebut, mengingat tidak dijadikan barang b ukti yang disita menuruthokum dalam perkara ini, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, namun dapatdisita oleh Jaksa sebagai upaya pengembalian kerugian Negara yang dibebankan kepadaterpidana dalam bentuk uang pengganti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa terhadap materi pleidooi Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan hasil perhitungannya BPKP tersebut sesat
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
301 — 186
  • Untuk ditegaskan pula bahwaprtimbangan hakim tersbeut sesat dan tidak berdasarkan fakta hukum berkaitandengan terdakwa yang merekomendasikan 7 debitur dan berkaitan denganagunan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut adalah aset milik Saksi StefanusSulayman . Berdasarkan keterangan saksi Dedakus Leba (Mantan PimcabBank NTT Cabang Surabaya) yang juga dibenarkan oleh terdakwa, terdakwahanya mengenalkan 3 debitur yakni Lo Mei Lin/Indrasari, Rudi Liem danMuhammad Ruslan.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
232 — 125
  • KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MENILAIUNSURUNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN KEPADA PEMOHONBANDING BERDASARKAN FAKTA SESAT DAN TIDAK BERDASAR.A. Kekhilafan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum.1.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
347 — 166
  • KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MENILAIUNSURUNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN KEPADA PEMOHONBANDING BERDASARKAN FAKTA SESAT DAN TIDAK BERDASAR.A. Kekhilafan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum.1.