Ditemukan 5865 data
80 — 30
Bahwa Ketentuan yang mendasari sehingga ahli dapat memberikanketerangan sebagai Ahli tanoa melakukan terlebih dahulu AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu :v Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,menyebutkan Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsiantara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim danaudit investigatii terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara,
498 — 952
Amartha Valasindo No.009/AV/2014 tanggal 8Desember 2014 kepada Deputi Bidang Pemberantasan PPATK perihalData/Informasi untuk Kepentingan Analisis yang ditandatangani oleh ALOYS DAGOMEZ (Direktur) beserta lampiran1 (satu) bundel Print out email dari PPATK kepada ALOYS DA GOMES tentangPengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201403191109 tanggal19/03/2014 beserta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkaittransaksiPembelian USD 144.755 tanggal 13/03/2014 senilai Rp 1.652.378.325,1 (satu
92 — 27
Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah, Deputi Investigasi, BPKP (2014Sekarang).Bahwa ahli sebagai auditor dan ahli dalam melakukan menghitung kerugiankeuangan Negara/Daerah, Sudah lebih 20 (dua puluh) kali memberikanketerangan ahli di persidangan tindak pidana korupsi pada PengadilanTindak Pidana Korupsi di Jakarta, Serang, Kupang, Samarinda, Makassar,Lampung dan Riau.Bahwa ahli pernah mengikuti Diklat Penyidikan, Diklat Audit Forensik,Program Pelatihan Mandiri (PPM) mengenai Audit Kerugian Negara
98 — 75
Bahwa saksi adalah Karyawan BUMN / Pegawai Otoritas Jasa Keuangan(OJK), menjabat sebagai Deputi Direktur Pengawasan. Bahwa pada tahun 2014, saksi menjabat sebagai Kepala BagianPengawasan Bank sejak tanggal 31 Desember 2013, ditugaskan padaKantor Regional 5 Sumatera OJK. Bahwa saksi kenal dengan Zulkarnain. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Irwan Pulungan.
336 — 137
sebagai berikut :Rencana proyek : No Lokasi Bowheer Nama Pekerjaan WaktuPelaksanaan1 Semarang Pemprop Jawa Pembangunan RS Tugu Rejo 9 BulanTengah2 Semarang Dinas PU Pemkab Pembangunan RSUD Kab 15 BulanSemarang Kebumen3 Riau Pemkab Bengkalis Pembangunan Jalan Lingkar 3 TahunDuri Timur4 Pembangunan Islamic CenterLampung Pemkab Pering Pembangunan RSUD MultiyearsSewu Pembangunan Jalan Hal 166 Putusan Nomor : 30Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI Pembangunan kantor DPRD5 DKI Jakarta Departemen Pembangunan Gedung deputi
734 — 962
Bahkan Deputi VI Pemantauan Program danInstitusi Penegakan Hukum, Bapak Achmad Sentosa pun turut hadir dilokasi. Pada saat itu, Ahli berserta Tim UKP4 mendapatkan penjelasandari pihak Perusahaan seperti apa kondisi dan di antarkan kelapanganuntuk melihat kondisi peralatanperalatan, melihat adanya penambahanalatalat baru yang masih didalam box, dan melakukan test pada timPT National Sago Prima untuk melakukan kegiatan pemadamankebakaran.
102 — 25
Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah) Jakarta, menjabat sebagai Kasubdit BantuanHukum LKPP, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memberikanpendapat, saran, nasehat dan rekomendasi kepada pengelola anggaranyang menghadapi permasalahan pengadaan Barang/Jasa ;Bahwa Saksi mempunyai kualifikasi Ahli dibidang Pengadaan barang danJasa Pemerintah dan Saksi mempunyai sertifikasi ahli pbengadaan barang/jasa pemerintah ;Bahwa Saksi memberikan keterangan/pendapat dalam perkara ini atasdasar Surat Tugas dari Deputi
73 — 12
negara adalah semua hak dan kewajiban207negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupauang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negara berhubungandengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;Bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 1 angka 22, yangdimaksud dengan kerugian Negara / daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baiksengaja maupun alai.Bahwa menurut Surat Edaran Deputi
SIH KANTHI UTAMI, SH, MH.
Terdakwa:
1.SAFRIL BATUBARA ALS UCOK
2.RAHUDIN ALS JAMALUDIN
144 — 60
ke Lembaga Treasury Bank Mandiri Syariah;
- 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 136/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 131/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 131/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Deputi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
217 — 105
No. 30/PID.SusTPK/2017/PT.DKI 5 DKI Jakarta Departemen Pembangunan Gedung deputi 7 BulanKoperasi dan UK6 DKI Jakarta Pemda DKI Pembangunan Rumah Pompa 2 Bulandan Pembangunan Jalan PROYEK EKSISTING : No Nama Proyek Perusahaan Nama Jangka OutstandingPelaksanan Bowheer WaktuProyek1 Pengadaan Lampiri Relis Pemkab Paser 221512 34.216.852.569Konstruksi Sisi KSO 2011 sidUdara Multiyears 2806Kab Paser 20152 Pemb Pelabuhan PT Glinding Mas Dihubkom dan 5102012 4.836.070.273Kawasan Dorak Wahana Informatika
314 — 124
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) No.2542/16.1-300/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi1 (satu) lembar Asli Surat dari Ka. Kanwil BPN Prop. Jatim (Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan) No.600.35-3291 tanggal 04 Maret 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi; 1 (satu) lembar Asli Surat Ka. Kanwil BPN Prov.
1.HUDA HAZAMAL (HEDY), S.H., M.H.
2.WIRAWAN PRABOWO, S.H.
3.TOPAN ROHMATTULAH, S.H.
4.FITRIAN WELFIANDI, S.H.
5.FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H.
6.STEPHANIE JOYANDA SIAHAAN, S.H.
7.RAWATAN MANIK, S.H., M.H.
8.INDRA JAYA, S.H.
Terdakwa:
SUHARNO
94 — 60
Siak Prima Nusalima tentang persetujuan laporan Tahunan, pengesahan perhitungan tahunan, tahun buku 2009, Nomor: 83/Dirut-SPN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 (Foto Copy)
- 1 (Satu) Bundel Fraktur Pajak Atas Nama SUHARNO Tahun 2012 dan Tahun 2013/ 2 Lembar (Asli)
- 1 (Satu) Bundel Hasil Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Akuntan Negara, Nomor: SP-496/D4/05/2019 Tentang Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Laporan Keuangan PT.
83 — 21
Kota dan Pemerintah Propinsi.Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kejanggalan didalam pengadaan sewakenderaan dinas operasional karena tidak ada laporan kepada saksi.Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.Anton Purba, SH.LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuangdalam berita acara pemeriksaan penyidik.Bahwa saksi adalah Karyawan BUMN / Pegawai Otoritas Jasa Keuangan(OJK), menjabat sebagai Deputi
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
161 — 47
AGUSPRABOWO selaku Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SumberDaya Manusia;Bahwa sepengetahuan Saksi PPK TIDAK pernah mengundang Pokja 41untuk melakukan Pengkajian UlangKebijakan Umum Pengadaan, RencanaPenganggaran Biaya Pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) padasaat pelelangan Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Eks KantorDinas Pekerjaan Umumdengan Pagu Dana sebesar Rp. 9.641.502.600,yang bersumber dari APBD Prov.
296 — 151
Pbr300Bahwa istilah R4 itu ada posisi di Pelabuhan bongkar jadi R4 itu riil diterimaangka BL ;Bahwa ahli diminta melalui surat resmi untuk melakukan audit perhitungankerugian keuangan negara ;Bahwa BPKP dalam hal ini Deputi investigasi produknya adalah :. Laporan investigasi, laporan investigasi ini kami terjun langsung ke sasarankami mendapatan langsung dari sasaran ;.
188 — 85
sebagainya dan itubisa dirubah ke Kantor Pertanahan untuk merubah alamat yang ditulis setempatdikenal dengan apa ;Bahwa sebetulnya kalau Peraturan No. 3 Tahun 2011 tidak perlu mengubah kePengadilan kalau ada cacat administrasi, cacat administrasi itu ada diuraikanmacammacam, ada tumpang tindih dan sebagainya, BPN disitu juga dilakukanyang disebut Gelar Perkara Internal, Gelar Perkara Eksternal dipanggil semua stakeholdernya, baik yang merasa dirugikan kemudian Kepala Badan atas rekomendasi dari Deputi
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
276 — 175
Saksi DEDE APIH HURNI, keterangannya yang telah disumpahdidepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar adanya Bahwa Sejak tanggal 1 Januari 2014 s.d. 29 Februari 2016penugasan pada Otoritas Jasa Keungan (OJK) dengan jabatan KepalaBagian Pengawasan Bank 1.6, tugas dan tanggung jawab padajabatan tersebut adalah mengawasi bank dan dalam pelaksanaantugas bertanggung jawab kepada Deputi Direktur Pengawasan Bank1.6.
99 — 41
sedangkan tabungan atas nama saksi (RIDWAN WINATA)sudah ditutup sejak tanggal 01 Mei 2013 atas permintaan saksi.AGUNG SATRIA PUTRA, ST, menerangkan dibawah sumpah sebagaiberikut :Bahwa benar saksi diperiksa sebagai Ahli berdasarkan Surat KeputusanDeputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 1 tahun 2013 tentang PenetapanPemberi Keterangan Ahli Tahun 2013 dan Surat Tugas Nomor : 2855 / DIV/ 05 / 2013, tanggal 31 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Deputi
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
125 — 182
keahlian danmembaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).Bahwa keterangan yang pernah diberikan Ahli dihadapanPenyidik Polda Kalteng adalah benar.Bahwa pada saat ini Ahli bekerja sebagai PNS pada BadanDiklat Pemerintah Provinsi Kalimanatan Timur dan sebagai InstrukturPengadaan Barang dan Jasa LKPP Jakarta, bidang keahlian yang Ahlimiliki adalah Adminitsrasi Pemerintahan dan Pengadaan Barang/JasaHalaman 249 dari 435 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN PlikPemerintah sesuai dengan SK Deputi
142 — 25
Melakukan rintisan kerjasama dibidang perekayasaan alatmesin pertanian.Sedangkan sebagai Deputi Top Manager Laboratorium Pengujian Alat MesinPertanian, memiliki tupoksi yaitu antara lain :a. Melaksanakan pengawasan tugas manager administrasi,manager mutu dan manager teknis pengujian dan bila TopHalaman 195 dari 192 halaman,Putusan No.179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg196Manajer Laboratorium berhalangan dapat mengesahkanlaporan hasil pengujian terhadap alat mesin pertanian.b.