Ditemukan 6042 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mandas mandau manda manat mandak mandai mangat mandah
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
146 — 84
  • merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kKewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi (kewenangan yang bersumberdari pelimpahan) dan mandat
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
352 — 503
  • Pasal 11:Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat;b. Pasal 12:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenangmelalui Atribusi apabila;a. Diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan/atau undangundang;b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan;c.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 14-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag,. M.H Bin M. HATTA
201 — 117
  • Negeri Republik Indonesia Hal Pengelolahan DataKepala Desa, Perangkat Desa, dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa;Bahwa, saksi ada disarankan oleh Ketua PPDI Provinsi agar segeramembentuk Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatandan Persatuan Perangkat Desa Indonesai (PPDI) Kabupaten Kaur.Saksi ada membentuk Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)Kecamatan dan Persatuan Perangkat Desa Indonesai (PPDI)Kabupaten Kaur;Halaman 118 dari 213 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bol.Bahwa, berdasarkan mandat
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
169 — 97
  • kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam UndangHalaman 188 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkundang Administrasi Pemerintahan), delegasi (kewenangan yang bersumberdari pelimpahan) dan mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.TRI MULYONO, MT (terdakwa)
131 — 157
  • Sehinggakewenangan panitia dalam persiapan pengadaan adalah menyusun danmempersiapkan HPS yang merupakan mandat yang diberikan oleh PPK.Sehingga sebetulnya PPK yang diberi wewenang untuk menyusun danmenetapkan HPS, tetapi kemudian didelegasikan kepada panitia pengadaan.Dengan demikian, panitia inilah yang seharusnya melaksanakan sendiri tugasmenyusun dan mempersiapkan HPS ;Bahwa terkait dengan kondisi dalam satu departemen pegawai yang mempunyaisertipikasi pengadaan barang dan jasa terbatas, sehingga
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
111 — 36
  • kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang184melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang,kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsiadalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkanatribusi atau delegasi atau mandat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
286 — 494
  • Ketatanegaraan .e Strata Tiga : Universitas Hasanudin Lulus tahun 2010.Halaman 366 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Amb.Bahwa ahli mempunyai spesifikasi dibidang Hukum Administras Negara atauHukum Tata Negara.Bahwa Ahli menjadi Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, saya jugasering hadir sebagai Ahli dalam bidang Hukum Perdata, dan juga sering hadirdalam perkaraperkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa terdapat Sumbersumber kewenangan yang terdiri dari Atribusi,mandat
    dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidanaBahwa dalam perkara ini BPKP tidak berhak mendaclare Kerugian KeuanganNegara dalam perkara a quo .Bahwa dalam perkara ini BPKP tidak berhak mendaclare Kerugian Negara;Bahwa Terdakwa menjadi Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sayajuga sering hadir sebagai Ahli dalam bidang Hukum Perdata, dan juga seringhadir dalam perkaraperkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata UsahaNegara .Bahwa terdapat Ssumbersumber kewenangan yang terdiri dari Atribusi,mandat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-11-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RULLY TRIE PRASETYO,SH
Terdakwa:
MOH FREDIAN HUSNI, S.Kom Bin Alm MUKMIN
129 — 40
  • Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Moh Fredian Husni, S.Kombin Alm Mukmin telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.475.050.000, (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh riburupiah).Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yangmenyatakan apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa kerugian dalam perkaraaquo adalah kerugian negara, maka audit yang dilakukan oleh Tim Audit yang tidakdidasarkan pada mandat
    BPK adalah tidak sah, sebab sesuai dengan konstitusi,dan peraturan perundangundangan yang berlaku, lembaga yang berwenang untukmelakuan audit kerugian negara adalah BPK, BPKP, Inspektorat, atau akuntanpublik berdasarkan mandat BPK, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang dalam salah satu pertimbangannyadikutip sebagai berikut :Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapatberkoordinasi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — H. MAHMUD IIP SYAFRUDIN, S.IP, MA, Bin H. SAIFULLAH (Alm)
88 — 11
  • Sedangkan tugas saksi selaku Sekretaris Komisi 2, antara lain;Mempersiapkan administrasi rapat dan sarana lainnya sehubungandengan tugas fraksi, mewakili komisi pada rapat lainnya mana kala ditunjukpimpinan, membuat dan menyusun laporan hasil kerja komisi, selaku WakilKetua Badan Legislasi Daerah, tugasnya mewakili kKetua badan legislasidalam rapat tertentu setelah mendapat mandat/penunjukan dari ketuabadan legislasii dan anggota Badan Anggaran tugas dantanggungjawabnnya antara lain;a.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 11 Februari 2015 — Muis, SE Bin Sutardji (Alm) (Terdakwa)
85 — 13
  • Dan kewenangan yang dimaksudkan oleh Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah kewenangan yang ada padajabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturanperundangundangan (atribusi, delegasi, mandat) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Kesempatan adalahpeluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantumdi dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan yang dipegang
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 13 Februari 2017 — Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin
97 — 33
  • ;Bahwa terhadap pembuatan sertifikat baik sertifikat yang melampaui masaberlaku maupun yang tidak memiliki masa berlaku maka yang terjadi adalahcacat administrasi (kesalahan administrasi);Bahwa bahwa apabila terdapat kesalahan administrasi dalam sertifikat tersebutmaka yang dapat dilakukan terhadap sertifikat tersebut adalah dicabut, dirubahatau dibatalkan dan yang berwenang untuk melakukan itu adalah pejabat yangberwenang dalam hal ini adalah Kepala BPN atau orang yang secara langsungdiberikan mandat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-07-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
128 — 214
  • Bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;Cc. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, danpenerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;d. mendapatkan pelindungan hukum= atas kebijakan yangdilaksanakan; dane. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnyakepada perangkat Desa.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
262 — 648
  • dalam jabatan tersebut lahirlahkewenangan.144Bahwa apabila seorang pejabat yang tidak mempunyai kewenangan danjabatan lagi, tetapi melakukan perbuatan yang melanggar aturan, makaperbuatan itu disebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.Bahwa seorang pejabat publik dalam melaksanakan azas efektifitas(kesejahteraan masyarakat), harus tetap berpedoman pada peraturan yangberlaku (tidak boleh melanggar peraturan perundangundang, meskipununtuk kesejahteraan masyarakat).Bahwa berkaitan dengan mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
90 — 29
  • Sehingga kewenangan panitia dalam persiapanpengadaan adalah menyusun dan mempersiapkan HPS yang merupakan mandat yangdiberikan oleh PPK. Sehingga sebetulnya PPK yang diberi wewenang untuk menyusun danmenetapkan HPS, tetapi kemudian didelegasikan kepada panitia pengadaan.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 13 Februari 2017 — Kardialis bin Khatab
126 — 17
  • yang melampaui masaberlaku maupun yang tidak memiliki masa berlaku maka yang terjadi adalahcacat administrasi (kesalahan administrasi);Bahwa bahwa apabila terdapat kesalahan administrasi dalam sertifikat tersebutmaka yang dapat dilakukan terhadap sertifikat tersebut adalah dicabut, dirubahatau dibatalkan dan yang berwenang untuk melakukan itu adalah pejabat yangHal 144 dari 202 Putusan No : 15/Pid.SusTPK/2016/PN Pdgberwenang dalam hal ini adalah Kepala BPN atau orang yang secara langsungdiberikan mandat
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 109/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr.HATSAPHON PHAETJAKRENG Alias TAI AT Alias AT
163 — 87
  • Undangundang RepublikIndonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orangdan sebagai Ahli dibidang Pemberantasan TindakHalaman205dari227 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Tul.Pidana Perdagangan Orang di tingkat Penyidikan dan Peradilan menyatakanbahwa ikut terlibat dan hanya transit saja sudah bisa dikenakan TPPOpadahal kasus ini bukan hanya transit bahkan ini sebagai tempat tujuan, Jadi,UndangUndang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini karena awalkelahirannya merupakan mandat
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-12-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 13 Desember 2016 — - RUDIANTO, ST. MT
286 — 441
  • dalam kasusdugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUDKumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;Bahwa benar ahli tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dantidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Undangundang tentangstandar Pemeriksaan maka :Bahwa benar ahli menerangkan dalam Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dikenal dengan standar Audit APIPyang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahsesuai mandat
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
PUDJO EDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI;
64 — 15
  • Hal ini adalah sebuah tindakan yang memangdilakukan karena atas mandat dari Pengurus untuk melakukan kontrakdengan PT. Pusri. b. Membuat laporan bulanan, dalam perkara a quo pembuatan laporanbulanan dibuat oleh Bagian Pupuk sebagaimana penjelasan saksi Ir. KuntoHal 348 dari 388 halaman, No. 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Jajang Kusnaedi, S.Pd. Msi
68 — 22
  • kepada Petugasdi Lapangan agar melaporkan setiap perkembangan pekerjaan secara berkaladalam bentuk tertulis dan saat itu di awal bulan Desember 2015 staf saksi yangbernama DEDE SUHANDI melaporkan kepada saksi bahwa untuk revitalisasipembangunan pasar Wado ada keterlambatan.Adapun tindakan saksi saat itu saksi mengeluarkan memo teguran kepadapihak Kontraktor (yang membuat memo teguran pak DEDE SUHANDI)Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengeluarkan memo (surat teguran)akan tetapi saksi memberi mandat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1182 — 926 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sri Mulyani, dan Bailout BC tersebutadalah merupakan mandat atau dalam rangka menjalankanPerppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK dan Perppu No. 3Tahun 2008 tentang LPSBerdasarkan fakta hukum butir 2.2.1 dan 2.2.2. tersebut di atas,maka adalah jelas bahwa pemberian FPJP oleh BI dan Bailout BColeh KSSK adalah KEBIJAKAN Negara (staatbeleid) yangdidasarkan kepada ketentuan hukum: Pemberian FPJP diputuskandalam RDG tanggal 14 November 2008 yang dipimpin olehGubernur Bank Indonesia dan merupakan mandat atau
    dalamrangka menjalankan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang BankIndonesia, Bailout BC merupakan sebuah kebijakan KSSK yangdiputuskan dalam Rapat KSSK tanggal 20 November 2008 yangdipimpin oleh Menteri Keuangan RI dan merupakan mandat ataudalam rangka menjalankan Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSKdan Perppu No.3 Tahun 2008 tentang LPS.Jika Judex Facti menyatakan dan mempertimbangkan bahwaPEMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukumatas kedua perbuatan dalam dakwaan itu, maka hal itu tidak
    menyelamatkanperekonomian nasional dari pusaran krisis keuangan global tahun2008.Kedua, para amicis berharap agar Majelis Hakim dalammempertimbangkan ada tidaknya kondisi krisis, tidak bertumpu padapendapat segelintir ahli yang secara kebetulan cenderung mengatakanpada tahun 2008 tidak terjadi krisis apapun yang menjadi motivasinya.Adapun penilaian adanya krisis telah tergambar secara jelas darikebijakan dan pernyataan sikap para pejabat publik yang pada saat ituberdasarkan kompetensinya telah diberi mandat