• dalam bahasaasing in casu Bahasa Inggeris dan Bahasa Korea Selatan, tanpa adaperjemahannya dari penterjemah yang telah disumpah di Indonesia.Bahwa berdasarkan prosedur untuk keperluan pembuktian, setiap dokumenyang akan diajukan sebagai bukti harus disertai dengan perjemahannyadalam Bahasa Indonesia, karena forum pengadilan di Indonesia tidakmemiliki sifat internasional, hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 31ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan

  Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.3.

  Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT perlu tegaskan bunyi Pasal 31ayat (1) Undangundang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan adalah sebagai berikut :(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman ataupernanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RepublikIndonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negaraIndonesia.(2) Nota kesepahaman atau penanjian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang melibatkan pihak asing ditulis

• SYNERGA TATA INTERNASIONAL;

• HIGHLAND BEEF Pty Ltd

Tanggal 14 November 2017;

Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;

5. Menyatakan perjanjian Sales and Management Service Agreement antara:

• PT. SURVEYOR INDONESIA (Persero) dengan:

• PT.

• Tidak benar dan sepatutnya ditolak dalil Para Penggugat pada halaman11 huruf a gugatanya yang menyebutkan bahwa objek sengketa yangditerbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 57 huruf d Jo Pasal54 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan karena Tergugattelah menggunakan lambang Garuda yang merupakan lambang Negaradalam kop suratnya ;Bahwa kop surat yang dipergunakan Tergugat dalam Surat Keputusanyang menjadi objek sengketa

  Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal53 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Menimbang, bahwa Pasal 57 huruf d Jo Pasal 54 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan

  Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan menentukan :Pasal 57 huruf dSetiap orang dilarang menggunakan Lambang Negara untukkeperluan selain yang diatur dalam UndangUndang ini.Pasal 54 ayat (1)Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh :Presiden dan Wakil Presiden;Majelis Permusyawaratan Rakyat;Dewan Perwakilan Rakyat;Dewan Perwakilan Daerah;Mahkamah Agung dan badan peradilan;Badan Pemeriksa Keuangan;menteri dan pejabat setingkat menteri

  Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan LambangNegara Serta Lagu Kebangsaan karena dalam obyek sengketa Tergugatmemuat kop surat dengan kop lambing Negara, Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam Undangundang tersebut yang dilarang menggunakanlambang tersebut adalah orang atau person, dan tidak ada larangan bagipejabat pemerintahan (kedinasan) untuk menggunakannya ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 huruf k UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan

  Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan memberikanwewenang pada pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang ; bahwa terhadap hal ini tidak memuat secara tegas apakah KepalaDesa dapat menggunakan lambang Negara atau tidak, menurut MajelisHakim oleh karena seorang Kepala Desa yang melekat jabatannya sebagaipejabat di tingkat desa, sepanjang tidak menggunakan lambang Negaratersebut untuk kepentingan pribadinya namun sematamata demikepentingan dinas, maka hal tersebut tidak menyalahi ketentuansebagaimana

• Indonesia yang memproduksibarang barang buatan Indonesia, wajib menggunakan nama merek yangjelas menampakkan identitas Nasional Indonesia, dan sejauh mungkinmenghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplaknama merek asing, dalam hal ini merek Penggugat Everlast, sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 220 PK/Perd/1986 tanggal30 Oktober 1986 dalam perkara merek Nike dan hal ini sejalan denganamanah dari Pasal 36 ayat 3 UndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa dan

  Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,yang berbunyi:Hal.4 dari 15 hal.

• Bukti T8 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan (fotokopi dari fotokopi).Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya,Tergugat Il Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yangdiberi meterai cukup dan dinazegel serta telah disesuaikan dengan aslinya kecualiyang tidak ada aslinya, serta diberi tanda T.lllntervensi 1 sampai denganT.llLIntervensi 23, yaitu sebagai berikut :1.

  Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUNJKTpemerintah maupun masyarakat umum, disamping itu sesuai Pasal 36 ayat(4) UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan, pada pokoknya menyatakan pengecualian ataspenggunaan Bahasa Indonesia, sehingga dapat menggunakan bahasadaerah atau bahasa asing sepanjang memiliki nilai sejarah, budaya, daripenamaan tersebut.Bahwa, menurut pendapat Ahli, sepanjang para pihak tidak ada yangmelaporkan ke Pejabat TUN tentang adanya sengketa terkait

  Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan maka forumnya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;Halaman 65 dari 92 halaman.

  haltersebut Majelis Hakim berpendapat uraian Penggugat yang menjelaskanmengenai adanya INSA versi Penggugat dan INSA versi Tergugat Il Intervensiyang termuat di dalam surat gugatan hanya untuk memberikan gambaran yangjelas berkaitan dengan duduk sengketa, namun yang terjadi merupakan sengketatata usaha negara dan terhadap eksepsi Tergugat Il Intervensi yangmempersoalkan apakah namaperkumpulan Tergugat Il Intervensi telahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa, dan

  Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan atau tidak, hal tersebuttelah masuk ke dalam pengujian substansi pokok perkara, sehingga berdasarkanseluruh pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi mengenai Kompetensi Absolut haruslah dinyatakan tidak diterima;Ad. 2.

• Patut untuk digaris bawahi, biaya daripembuatan Perjanjian tersebut dibebankan kepada Tergugat dan waktu itutanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum maupun divisi Legal,dikarenakan Tergugat yakin akan profesionalitas Penggugat sebagai pihakyang berkecimpung di dunia Perbankan.Lebih lanjut, dengan adanya Gugatan a quo, Tergugat baru menyadarisetelah mendapatkan pendapat Hukum dari Kuasanya, hal ini jelasbertentangan dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta

  Lagu Kebangsaan ( UUNo.24 tahun 2009) Pasal 31 Ayat (1), yang menyatakan:Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperanjian yang melibatkan Lembaga Negara, instansi pemerintahanRepublik Indonesia, Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan WargaNegara Indonesia.Ketentuan pada UndangUndang diatas sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung:e Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013, padaintinya menyatakan:Bahwa, oleh karena UndangUndang No.24 tahun 2009 telah secarategas

• danjangka waktu, isi dari kedua Perjanjian tersebut dapat dikatakanhampir tidak ada perbedaan sama sekali dengan menggunakanBahasa Ingggris yang baku;Bahwa kedua Perjanjian tersebut hanya dibuat dalam BahasaInggris tanpa adalanya terjemahan dalam Bahasa Indonesia, halini dikarenakan John Bourhof tidak dapat menulis Bahasa Indonesiayang benar yang pada dasarnya diperlukan untuk sahnya Perjanjianyang dibuat di Indonesia sesuai dengan ketentuan UndangUndangNo. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan

  lambang negara,serta lagu kebangsaan ;Bahwa oleh karena itu, maka sudah selayaknyalah jika John Bouhofjuga dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga dia dapatmenjelaskan mengapa sampai ada dua Perjanjian Lease danbagaimana status hukum dan kedua Perjanjian Lease tersebut ;Bahwa dengan tidak disertakannya John Bouhof dalam gugatan ini,sudah selayaknyalah jika gugatan ini ditolak ;GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS9.Bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya di atas, terhadap UnitLease Cervinho yang sama

• menjadi tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikanadanya hutang Termohon kepada Pemohon, maka dalil permohonan Pemohonyang lain tidak perlu dibuktikan dan harus ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Permohon ditolakselurunnya, maka Pemohon sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuanPasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Memperhatikan Pasal 31 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan

  Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan 222 ayat(1) dan (2) jo Pasal 224 UndangUndang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta ketentuanketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

• Jawabnya: tidak, karena:a.2 (dua) lembar fotocopy invoice berbahasaasing (bahasa Inggris) yang diajukan oleh TermohonPK Il (dahulu) Pemohon II) tanpa didukung denganterjemahan resminya tidak memenuhi syarat sebagaidokumen resmi sebagaimana ketentuan Pasal 27Undang Undang No. 24 Tahun 2009 tentang bendera,bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan("UU Bahasa") oleh karenanya tidak memil ik ikekuatan pembuktian;Fotocopy atas 23 (dua puluh tiga) Ilembarsurat jalan dan fotocopy atas 2 (dua) Ilembarinvoice

• bahasa Indonesia;Bahwa dalam KUHPerdata diatur ketentuan sebagai berikut:Pasal 1320:Untuk sahnya persetujuanpersetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3 Suatu hal tertentu;4 Suatu sebab yang halal;Pasal 1337:Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang, atau apabilaberlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;Bahwa dalam Pasal 31 UndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan

  Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Tambahan BuktiP34) diatur ketentuan sebagai berikut:Pasal 31:(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjianyang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia,lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warganegara Indonesia;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam:e Pasal 57 UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan;e Pasal 31 UndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasadan Lambang

• bendera merah putihtanpa pengikat, 1 (satu) utas tali nilon warna putih terikat tali pengikatbendera 3 buah dan panjang tali nilon 10,18 cm.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yakni ;Kesatu : didakwa melanggar pasal 66 UU RI No.24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa, dan

  lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;AtauHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN KfmKedua : didakwa melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa melihat dari rumusan dakwaan Penuntut Umumtersebut Majelis Hakim berpendapat dakwaan tersebut disusun secara alternatif(alternative accustation, atau alternative tenlastelegging) olen Jaksa PenuntutUmum yang menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum AcaraPidana, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan pasalmana

• ., Nomor 24 Tahun2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yangberbunyi:*Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung,jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan,merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yangdidirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukumIndonesia;Bahwa mengingat Penggugat sebagai pendaftar yang sesungguhnya atas merekYoshimura, maka Penggugat beralasan menuntut pembatalan

• TergugatIll belum pernah menggunakan hak angket guna penyelidikan pelaksanaanpasal 26 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa,Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaanbahasa Indonesia dalam peraturan perundangundangan yang bertentangandengan KUHP yang masih berbahasa Belanda dan belum memiliki terjemahanbahasa Indonesia secara resmi hingga saat ini.6.

  Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 14 angka 1 danangka 3 menyebutkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum karena Tergugat sebagai Pihak yang melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang mana Tergugat selaku pimpinan dari Tergugat IIlalai karena hingga saat ini belum ada Peraturan Presiden yang mengaturterkait penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 sampai Pasal 39 Undang undang No.24 tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

• TergugatIll belum pernah menggunakan hak angket guna penyelidikan pelaksanaanpasal 26 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa,Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaanbahasa Indonesia dalam peraturan perundangundangan yang bertentangandengan KUHP yang masih berbahasa Belanda dan belum memiliki terjemahanbahasa Indonesia secara resmi hingga saat ini.6.

  Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 14 angka 1 danangka 3 menyebutkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum karena Tergugat sebagai Pihak yang melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang mana Tergugat selaku pimpinan dari Tergugat IIlalai karena hingga saat ini belum ada Peraturan Presiden yang mengaturterkait penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 sampai Pasal 39 Undang undang No.24 tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

• Trademark Licence Agreement tertanggal 7 Juni 1995 antara Tergugatdengan Penggugat III;adalah telah berakhir secara hukum.Menyatakan hukumnya bahwa Term Sheet yang ditandatangani oleh ParaPenggugat dan Tergugat pada tanggal 23 April 2014 adalah bertentangandengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dankarenanya adalah batal demi hukum.Menyatakan hukumnya bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telahterdapat suatu perikatan

  Hal ini disebabkan di dalam gugatannya Penggugatjustru mencampur adukan antara dalildalil sebagai berikut: Wanprestasi yang berdampak pada permintaan pengakhiranPerjanjianPerjanjian Waralaba dan Lisensi; Term Sheet yang hanya dibuat dalam Bahasa Inggris sehinggadianggap sebagai suatu) Perbuatan Melawan Hukum karenabertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("UUBahasa").

• HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1Juni 2019 dan Addendum tertanggal 27 Agustus 2019, bertentangandengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;3. Menyatakan Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. AlfaMandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1Juni 2019 dan Addendum tertanggal 27 Agustus 2019 batal demihukum;4. Memerintahkan kepada Tergugat PT.

• Putusan MAini menguatkan Putusan pengadilan di bawahnya, yakni Putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012.PN.Jkt Bar dan Putusan PengadilanTinggi Jakarta No. 48/PDT/20/2014/PT.DKI, yang menyatakan batal demihukum suatu kontrak karena tidak dibuat menggunakan Bahasa Indonesia,seperti yang diwajibkan oleh UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnyadisebut UU Bahasa).Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa diatur, dalam nota

  24FEBRUARI 2017 MELANGGAR KETENTUAN HUKUM PASAL 31 UNDNAGUNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANGNEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN KARENA TELAH MENYATAKANPERJANJIAN YANG NOTABENE MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS MENGIKATHUBUNGAN HUKUM PEMOHON DAN TURUT TERMOHON12.Bahwa pada halaman 6 8 Permohonan, pada intinya Pemohon menyatakanPutusan Arbitrase BANI No. 809/lIiVARBBANV/2016 tertanggal 24 Februari2017 melanggar ketentuan hukum Pasal 31 UndangUndang No. 24 Tahun2009 tentang Bendera, Bahasa dan

  Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan(UU Bahasa) karena telah menyatakan Perjanjian yang notabenemenggunakan bahasa inggris mengikat hubungan hukum Pemohon dan TurutTermohon sehingga dengan dalil tersebut Pemohon beranggapan PutusanHal 34 dari 78 Hal Put.No.244/Pdt.G.Arb/201 7/PN.Jkt.Sel13.Arbitrase BANI No. 809/liVARBBANI/2016 tertanggal 24 Februari 2017 dapatdibatalkan dalam perkara a quo.Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasanalasan sebagai berikut:e Memang benar bahwa

  ALASAN KESATU PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKANALASAN ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE YANG DIATURSECARA LIMITATIF DALAM KETENTUAN PASAL 70 UU ARBITRASEBahwa Pemohon dalam alasan kesatu permohonan pembatalan putusan arbitraseNo. 809 telah mendalilkan bahwa Putusan BANI No. 809 telah melanggarketentuan hukum Pasal 31 UndangUndang Nomor 24 tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

• masihdibutuhkan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknyayang sah;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanadimana sebelumnya ia tidak memmta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, makaberdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biayaperkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat ketentuan pasal 24 a dan pasal 66 Undangundang No. 24 tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan

  Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan UndangundangNo. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

• Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2009Tentan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yangmenjelaskan pada pokoknya Perjanjian/kesepahaman wajib dibuat dalambahasa Indonesia dan bahasa latin(asing), apabila terdapat perbedaanpenafsiran maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia;Bahwa dalam putusan yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG No. Perkara48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 Jo.

• Yahya Harahap, PenerbitSinar Grafika 2011 ;Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;: Kitab Undangundang Hukum Pidana ;: Kitab Undangundang Hukum Perdata ;: Undangundang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan ;: Terjemahan Resmi Bahasa Indonesia atas curiculum vitaePrahasto Wahju Pamungkas, S.H, LL.M ;P36 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman R. Nomor Y.

  Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UUBahasa) secara jelas mengatur sebagai berikut: Bahasa Indonesiawajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yangbersifat internasional di Indonesia.;2.

  ABANG, tanggal 12 September2014 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik IndonesiaResor Metropolitan Jakarta Pusat Sektor Metropolitan TanahAbang,Print Out dari UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan ;Print Out Peraturan Menteri Luar Negeri Republik IndonesiaNomor: 09/A/KP/X11/2006/01 tentang Panduan Umum Tata CaraHubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerahbeserta dengan Lampiran.83Menimbang, bahwa